Satu dekade bukanlah waktu yang singkat. Kita masih ingat dengan jelas, ketika Joko Widodo, dengan penuh semangat, berdiri di hadapan rakyatnya, berjanji untuk memuliakan petani. Pidatonya dulu begitu menggetarkan jiwa kita. Sayangnya, sepuluh tahun berselang, kenyataan yang kita hadapi sungguh pahit. Jokowi gagal. Ia tak lebih dari kelanjutan pemerintahan SBY, yang kebijakan-kebijakannya tidak membawa perubahan berarti bagi sektor pertanian dan agraria.

Sebagai presiden yang lahir dari rakyat jelata, seharusnya Jokowi memahami penderitaan kaum tani. Namun, apa yang terjadi? Alih-alih membela, ia justru turut terlibat dalam eksploitasi dan perampasan sumber agraria. Tanah petani semakin menyusut, ruang hidup mereka direnggut, sementara proyek-proyek besar yang diklaim sebagai pembangunan infrastruktur justru memperburuk keadaan. Alih-alih menjadi solusi, proyek-proyek ini malah menjadi jerat yang memperdalam penderitaan petani.

Jokowi gagal total memperbaiki perdagangan dan kesejahteraan petani. Janji-janjinya pada 2014 dan 2019 kini tak lebih dari kebohongan yang menyakitkan. Yang paling memilukan adalah kegagalan ini tenggelam dalam hiruk-pikuk politik elektoral yang baru saja berakhir, seolah-olah nasib petani tak lagi penting untuk diperhatikan.

SATU DEKADE KRISIS AGRARIA

Pada 7 September 2023, tragedi Rempang menjadi cermin yang jelas tentang wajah sebenarnya negara ini—negara yang lebih tunduk kepada modal ketimbang rakyatnya. Dengan tangan besi, pemerintah mengusir warga yang telah lama menetap, demi proyek kapital yang dibungkus dengan narasi Proyek Strategis Nasional (PSN). Tindakan represif ini mengingatkan kita pada tragedi Kertajati, ketika 11 desa lumbung pangan di Jawa Barat digusur tanpa ampun untuk membangun bandara yang kini sunyi dan tak memberi manfaat bagi rakyat.

Tak lama berselang, kita dikejutkan lagi oleh kematian seorang petani di Seruyan, Kalimantan Tengah, yang ditembak mati aparat saat menuntut hak mereka. Mereka bukan teroris, bukan pemberontak—hanya petani yang meminta janji plasma yang tak pernah ditepati oleh PT Hamparan Massawit Bangun Persada. Ini bukan sekadar kesalahan; ini adalah kegagalan pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Kebijakan agraria di bawah Jokowi benar-benar runtuh.

Secara struktural, konflik agraria ini bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil perampasan tanah yang dilegalkan oleh pemerintah, melalui kebijakan yang tunduk sepenuhnya pada kepentingan korporasi. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria, dari 2014 hingga 2023, tercatat 3.423 konflik agraria yang berdampak pada hampir dua juta keluarga. Ini bukan hanya angka; ini adalah kehidupan dan masa depan rakyat yang hancur di bawah rezim Jokowi.

Presiden Jokowi juga harus bertanggung jawab atas disahkannya kebijakan-kebijakan ultraliberal, seperti UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan UU Sumber Daya Air, yang semakin mengubur harapan reforma agraria. Puncaknya, rencana pelelangan tanah untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) dengan jangka waktu yang tak masuk akal (180 tahun) memperlihatkan betapa jauhnya pemerintah dari kepentingan rakyat.

Semua janji Nawacita yang dulu diagungkan kini hanya tinggal kenangan pahit. Gagal, runtuh, dan tak ada harapan. Petani yang dulu dijanjikan masa depan cerah, kini hanya bisa menangisi tanah yang hilang.

BURUKNYA PERDAGANGAN PERTANIAN

Prestasi kegagalan pemerintahan Jokowi dalam satu dekade terakhir sangat memprihatinkan, khususnya di sektor pertanian. Tidak hanya konflik agraria yang semakin runcing, tetapi juga ketidakmampuan pemerintah menjaga keseimbangan perdagangan pertanian (di luar komoditas perkebunan) yang terus menunjukkan defisit mengkhawatirkan. Menurut laporan Prof. Dwi Andreas (Guru Besar IPB), dari 2014 hingga 2023, neraca perdagangan pertanian kita mengalami defisit besar (Gambar 1). Pada 2014, impor pertanian bernilai 10 juta dolar, melonjak menjadi 18 juta dolar pada 2023, sementara ekspor stagnan.

Yang lebih mengkhawatirkan, impor komoditas strategis seperti beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih, dan kacang tanah merosot drastis hingga minus 41% (Gambar 2). Ini adalah bukti nyata dari ketidakseriusan pemerintah dalam membenahi sektor pertanian, yang juga tercermin dari anggaran Kementerian Pertanian yang turun setiap tahunnya—bahkan lebih kecil dibandingkan Kementerian Agama. Petani hanya dijadikan alat politik untuk ceruk suara, sementara kesejahteraan mereka terabaikan.

Sensus Pertanian 2023 mengonfirmasi keprihatinan ini. Jumlah petani gurem meningkat hingga 2,64 juta rumah tangga, menunjukkan bahwa kebijakan Reforma Agraria telah gagal total. Petani semakin miskin dan terpinggirkan.

Lebih ironis lagi, pemerintah justru mendukung perusakan lingkungan dan sistem pertanian melalui proyek ambisius seperti food estate, yang pada dasarnya tidak lebih dari perampasan tanah dan sumber kehidupan masyarakat adat serta petani. Proyek ini tidak hanya menghancurkan ekonomi masyarakat lokal, tetapi juga mencabut akar budaya yang telah mereka jaga selama berabad-abad.

Yang paling memilukan adalah saat semua penderitaan ini terjadi, FAO justru memberikan penghargaan Agricola Medal kepada Presiden Jokowi. Bagaimana mungkin penghargaan setinggi itu diberikan di tengah kehancuran yang dialami oleh petani dan masyarakat adat? Mereka yang setiap hari bergulat dengan tanah yang makin tak subur, air yang mengering, dan sistem pertanian yang tidak berpihak. Penghargaan ini terasa seperti tamparan keras bagi mereka yang telah kehilangan lahan, mata pencaharian, dan harga diri sebagai petani.

Ini bukan hanya soal medali; ini soal penghargaan yang diberikan di atas penderitaan jutaan orang. Sebuah ironi menyakitkan, di mana jerih payah petani tidak lagi dihargai, sementara pemimpin yang gagal justru diagungkan di panggung dunia. Di mana keadilan ketika yang tertindas harus menyaksikan perayaan atas kehancuran hidup mereka?

Bisnis.com, JAKARTA – Sederet strategi diyakini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mampu mendorong kinerja perusahaan konstruksi pelat merah di tengah indikasi penurunan postur anggaran infrastruktur pada 2025.

Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan bahwa indikasi penurunan anggaran tidak akan membuat perusahaan konstruksi berdiam diri. Sejumlah strategi bakal diterapkan guna memperkuat daya saing BUMN Karya di masa mendatang.

Kartika atau akrab disapa Tiko menjelaskan strategi penguatan BUMN Karya meliputi spesialisasi segmen proyek, penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP), serta mengimplementasikan digitalisasi supaya monitoring proyek berjalan akurat.

“Melakukan penguatan kemitraan bisnis baik dalam skala nasional maupun internasional, juga menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing BUMN,” ujarnya kepada Bisnis baru-baru ini.

Menurutnya, kerja sama yang solid dengan sektor swasta dan mitra internasional diharapkan mampu membuka peluang baru, sekaligus meningkatkan kapabilitas BUMN Karya.

Hal itu pun mewujud dalam rencana kolaborasi antara BUMN Karya dengan swasta dalam membangun immersed tunnel atau terowongan laut di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang diperkirakan memberi dampak positif bagi perusahaan pelat merah.

“Dengan adanya kolaborasi tersebut diharapkan tercipta transfer knowledge dan teknologi kepada kita, sehingga secara kualitas SDM [Sumber Daya Manusia] di BUMN juga mendapatkan dampak yang positif,” tuturnya.

Tiko menambahkan BUMN Karya juga dapat memanfaatkan peluang di pasar global guna mendapatkan lebih banyak konsumen, serta meningkatkan pangsa pasar ke depan.

Peluang ini terbuka karena PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), misalnya, mampu menggarap proyek pembangunan North-South Commuter Railway di Filipina pada 2023 dengan total nilai kontrak Rp3,5 triliun.

Selain itu, kata Kartika, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) juga pernah mendapatkan proyek baru dari pemerintah Timor Leste pada Mei 2023 untuk mengerjakan pengembangan Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato.

“Hal-hal seperti ini yang akan terus dilanjutkan oleh BUMN Karya ke depan,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Nota Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp400,3 miliar untuk sektor infrastruktur.

Meski sejatinya masih cukup ekspansif, alokasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun ini yang mencapai Rp423,4 triliun.

Selain itu, ada juga indikasi penurunan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tahun depan, nilai pos APBN untuk kementerian tersebut turun menjadi Rp75 triliun dari Rp146 triliun pada 2024.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.