Bisnis.com, JAKARTA – Sederet strategi diyakini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mampu mendorong kinerja perusahaan konstruksi pelat merah di tengah indikasi penurunan postur anggaran infrastruktur pada 2025.

Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan bahwa indikasi penurunan anggaran tidak akan membuat perusahaan konstruksi berdiam diri. Sejumlah strategi bakal diterapkan guna memperkuat daya saing BUMN Karya di masa mendatang.

Kartika atau akrab disapa Tiko menjelaskan strategi penguatan BUMN Karya meliputi spesialisasi segmen proyek, penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP), serta mengimplementasikan digitalisasi supaya monitoring proyek berjalan akurat.

“Melakukan penguatan kemitraan bisnis baik dalam skala nasional maupun internasional, juga menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing BUMN,” ujarnya kepada Bisnis baru-baru ini.

Menurutnya, kerja sama yang solid dengan sektor swasta dan mitra internasional diharapkan mampu membuka peluang baru, sekaligus meningkatkan kapabilitas BUMN Karya.

Hal itu pun mewujud dalam rencana kolaborasi antara BUMN Karya dengan swasta dalam membangun immersed tunnel atau terowongan laut di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang diperkirakan memberi dampak positif bagi perusahaan pelat merah.

“Dengan adanya kolaborasi tersebut diharapkan tercipta transfer knowledge dan teknologi kepada kita, sehingga secara kualitas SDM [Sumber Daya Manusia] di BUMN juga mendapatkan dampak yang positif,” tuturnya.

Tiko menambahkan BUMN Karya juga dapat memanfaatkan peluang di pasar global guna mendapatkan lebih banyak konsumen, serta meningkatkan pangsa pasar ke depan.

Peluang ini terbuka karena PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), misalnya, mampu menggarap proyek pembangunan North-South Commuter Railway di Filipina pada 2023 dengan total nilai kontrak Rp3,5 triliun.

Selain itu, kata Kartika, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) juga pernah mendapatkan proyek baru dari pemerintah Timor Leste pada Mei 2023 untuk mengerjakan pengembangan Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato.

“Hal-hal seperti ini yang akan terus dilanjutkan oleh BUMN Karya ke depan,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Nota Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp400,3 miliar untuk sektor infrastruktur.

Meski sejatinya masih cukup ekspansif, alokasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun ini yang mencapai Rp423,4 triliun.

Selain itu, ada juga indikasi penurunan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tahun depan, nilai pos APBN untuk kementerian tersebut turun menjadi Rp75 triliun dari Rp146 triliun pada 2024.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menyetujui rencana pengembangan atau plan of development (PoD) tiga lapangan migas di tiga wilayah kerja wilayah Selat Makassar.

Ketiganya adalah Lapangan Geng North Wilayah Kerja North Ganal, Lapangan Gehem Wilayah Kerja Ganal, dan Wilayah Kerja Rapak. Keputusan ini tercantum dalam Surat Menteri ESDM Nomor : T-351/MG.04/MEM.M/2024.

Keputusan ini merupakan jawaban atas surat Kepala SKK Migas nomor SRT-0318/SKKIA0000/2024/S1 perihal Rekomendasi PoD North Hub Development Project Selat Makassar. Rekomendasi ini dimaksudkan untuk memperbesar kapasitas produksi di Tanah Air.

Ulasan tentang persetujuan PoD tiga lapangan migas menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Sabtu (24/8/2024):

Segmen UMKM Melempem Kala Intermediasi Terakselerasi

Rapor penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melambat pada awal paruh kedua. Hal itu kontras dengan kinerja intermediasi secara total yang melanjutkan laju pertumbuhannya.

Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), total penyaluran kredit kepada UMKM pada Juli 2024 mencapai Rp1.375,5 triliun atau tumbuh sebesar 5,1% secara tahunan alias year-on-year YoY. Kendati tumbuh melambat secara tahunan, penyaluran kredit UMKM pada Juli 2024 terkontraksi karena lebih rendah dari realisasi pada Juni 2024, Rp1.376,6 triliun.

Kondisi ini kontras dengan realisasi penyaluran kredit yang tumbuh 12,4% YoY pada periode yang sama. Pertumbuhan ini naik tipis dari realisasi pada Juni 2024 sebesar 12,36% YoY.

Tenaga Baru Lapangan Migas Selat Makassar

Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Hulu Migas, PoD tiga lapangan migas di tiga wilayah kerja wilayah Selat Makassar juga menjadi upaya untuk meningkatkan produksi migas dan implementasi salah satu strategi yaitu mengkonversi sumber daya (resource) ke produksi.

SKK Migas turut membantu mempercepat penyelesaian PoD sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo untuk terus melakukan reformasi birokrasi. Salah satunya dengan mempercepat proses di industri hulu migas.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan persetujuan PoD tersebut menjadi pencapaian penting untuk industri hulu migas sehingga dapat mendukung ketahanan energi pada Indonesia Emas 2045.

Kabar Terbaru Rencana Merger BUMN Karya Bakal Rampung Tahun Ini

Rencana merger atau penggabungan BUMN Karya yakni PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) dikabarkan telah mendapatkan restu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Saat ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mengejar proses konsolidasi perusahaan pelat merah di sektor karya agar dapat terealisasi pada tahun ini.

Adapun, Kementerian BUMN hendak melebur tujuh BUMN karya menjadi tiga perusahaan. Targetnya pada tahun ini konsolidasi PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dalam satu holding dapat rampung. Adapun PT Hutama Karya akan berperan sebagai induk dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) sebagai anak.

Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari mengatakan saat ini rencana peleburan Hutama Karya dan Waskita Karya tengah mencari waktu kesepakatan bersama Kementerian PUPR. Namun demikian, rencana merger tersebut telah disepakati oleh kementerian terkait yaitu, Kementerian PUPR. Nantinya, HK akan berperan sebagai induk dari Waskita.

Seberapa Penting Badan Haji di Indonesia?

Usulan pembentukan Badan Haji di Indonesia mulai bergaung di publik setelah muncul dugaan penyelewengan kuota haji khusus pada 2024.

Usulan itu diungkapkan Pengamat Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah Ade Marfuddin. Pembentukan badan di luar Kementerian Agama ini dipandang perlu untuk mengatasi masalah tahunan terkait haji.

Nantinya, Badan Haji akan bersifat independen dengan berada di bawah dan tanggung jawab langsung Presiden. Posisi ini sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Keberadaan Badan Haji akan mengurangi peran Kementerian Agama dalam mengurus hal teknis terkait haji. Sebab selama ini, Kemenag menjadi ujung tombak pemerintah mengatur soal haji. Mulai dari pengaturan jemaah, layanan haji, petugas hingga hal teknis lainnya.

Sementara itu, BPKH menjadi pengelola keuangan haji yang disetor oleh jemaah maupun calon jemaah. Dana ini dikelola untuk mencukupi biaya perjalanan haji dari para jemaah.

Bangkok Bank Kurangi Kepemilikan di Bank Permata

Bangkok Bank melepas 3,47 miliar saham atau setara dengan 9,59% kepemilikannya di PT Bank Permata Tbk. melalui pasar negosiasi dalam dua kali transaksi dengan harga rata-rata penjualan Rp920 per unit saham.

Berdasarkan keterbukaan informasi kepada otoritas Bursa Efek Indonesia pada Jumat (23/8/2024), transaksi negosiasi itu dilakukan pada 16 Agustus 2024 dan tanggal penyelesaian transaksi pada 23 Agustus 2024.

Harga penjualan di pasar negosiasi sebesar Rp920 per unit saham berada dalam rentang pergerakan harga saham BNLI sepanjang 23 Juli hingga 16 Agustus yang berada dalam rentang Rp910—Rp920 per unit saham.

Pada penutupan perdagangan Jumat (23/8/2024), harga saham Bank Permata dengan kode BNLI bertengger di level Rp1.455 per unit saham. Pascatransaksi negosiasi, saham BNLI bergerak naik di atas Rp1.000 per unit.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) disebut telah memberikan lampu hijau terkait penggabungan sejumlah BUMN Karya.

Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari menuturkan merger BUMN Karya, khususnya antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) sudah dalam proses.

“Peleburannya lagi dilihat, terutama untuk HK [Hutama Karya] dan Waskita itu lagi proses,” ujarnya saat ditemui di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Dia juga menyatakan bahwa rencana penggabungan sudah mendapatkan restu dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, sehingga pelaksanaan dari proses tersebut akan disesuaikan antarkementerian.

“Bersama dengan Pak Bas [Basuki] dan Menteri [BUMN Erick Thohir] kan sudah disepakati ini. Jadi, kami harus atur lagi kira-kira waktunya karena harus dilihat pembukuan yang sehat HK dan Waskita,” ucapnya.

Dalam catatan Bisnis, Menteri BUMN Erick Thohir sempat menyampaikan bahwa pihaknya sudah bersurat kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono perihal rencana penggabungan BUMN Karya.

“Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki dan sudah direview oleh Menteri Keuangan [Sri Mulyani]. Kami menunggu saja prosesnya dari Kementerian PUPR,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Di sisi lain, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengatakan eksekusi penggabungan BUMN Karya, khususnya antara HK dan Waskita masih akan menunggu peralihan pemerintahan baru.

“Merger BUMN Karya juga menunggu pemerintahan baru, tapi tetap dikejar mudah-mudahan tahun ini,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Arya memperkirakan merger antara HK dan Waskita Karya bisa terlaksana pada Oktober 2024. Artinya, lini masa tersebut mundur dari rencana awal Kementerian BUMN.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, proses penggabungan dan Waskita ditargetkan rampung antara Juli – Agustus 2024. Sementara itu, proses integrasi BUMN Karya lainnya belum memiliki tenggat penyelesaian.

Kementerian BUMN di bawah komando Erick Thohir memang berencana melebur perusahaan pelat merah konstruksi dari 7 perusahaan menjadi 3 klaster.

Selain Waskita dan Hutama Karya, BUMN Karya yang bakal dilebur adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Skemanya, Adhi Karya akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya. Selanjutnya Kementerian BUMN bakal ‘mengawinkan’ PTPP dengan Wijaya Karya.

------------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyepakati merger BUMN Karya.

Kabar kesepakatan itu dikonfirmasi oleh Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin Indrajad Hattari. Meski sudah disepakati, proses peleburan masih harus mempertimbangkan pembukuan masing-masing perusahaan.

Misalnya, PT Hutama Karya (Persero) atau HK dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, atau WSKT. Nantinya, WSKT akan menjadi anak usaha HK. Namun, dalam proses konsolidasi pemegang saham harus memastikan keuangan kedua BUMN karya ini sehat.

“Sudah (disepakati) sama Pak Bas sama Pak Menteri (Erick Thohir). Nah ini kita harus setting lagi kira-kira timing-nya, karena harus dilihat pembukuannya yang sehat HK sama Waskita-nya,” ujar Rabin saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2024).

Adapun BUMN karya yang dilebur di antaranya, Waskita Karya, Hutama Karya, PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP.

Dalam skemanya, Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, Nindya Karya dan Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya alias WIKA akan dilebur ke PTPP. Dari tujuh perusahaan dikonsolidasi menjadi tiga perseroan saja.

“Peleburannya kalau enggak salah itu, peleburannya sekarang lagi dilihat terutama untuk HK sama Waskita lagi proses, nanti dilihat kira-kira tuh ada timeline yang harus kita sepakati dulu bersama PUPR,” tutur dia.

Sebelumnya, Erick Thohir menyebut, merger tujuh perseroan negara di bidang infrastruktur sudah masuk dalam pembahasan di Kementerian PUPR.

“Sudah, saya sudah kirim surat ke Pak Basuki, sudah direview oleh Menteri Keuangan. Kita menunggu prosesnya aja dari Kementerian PUPR,” kata Erick saat ditemui di gedung DPR/MPR beberapa waktu lalu.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel – Kementerian BUMN berupaya untuk melebur alias merger tujuh perusahaan pelat merah di sektor infrastruktur menjadi tiga perseroan. Hal itu dilakukan untuk mendorong agar BUMN Karya bisa lebih sehat.

Staf Khusus Menteri BUMN Erick , Arya Sinulingga, mengatakan BUMN Karya kerap rebutan proyek perseroan di bidang infrastruktur. Hal itu menyebabkan margin perusahaan pelat merah itu jadi tidak maksimal.

“Tapi yang pasti dengan begitu, ini kuncinya lho, dengan begitu makanya tender-tender di PU atau di pemerintahan akan lebih sehatkan, ini enggak antar BUMN saling saingan, banting-banting harga, banding-banding harga, ya membuat mereka akhirnya enggak bisa dapat margin bagus, dipaksakan juga kadang-kadang,” ujar Arya saat ditemui di gedung Kementerian BUMN, Kamis (18/7/2024).

Lebih lanjut, Arya mengatakan proses konsolidasi tengah digodok dan ditargetkan rampung tahun ini. Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR.

Adapun, BUMN karya yang dilebur di antaranya PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, atau PTPP.

Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, Nindya Karya dan Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya alias WIKA akan dilebur ke PTPP.

“Tunggu, kan lagi bikin surat oleh Pak Erick Thohir kan ke (Kementerian) PURP, kita kan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Teknis kita untuk itu (merger),” tuturnya.

Arya yakin, konsolidasi tujuh BUMN karyabisa menyehatkan keuangan masing-masing perusahaan, selain menghentikan sifat adu banteng karena mereka akan punya spesialisasi atas proyek yang dikerjakan ke depannya.

“Yang pasti semua tahapan yang kita lakukan akan membuat masing-masing BUMN punya spesifikasi dan spesialisasi, apa tujuannya? Supaya jangan lagi adu-adu tender habis-habisan mereka tuh, ini banting-banting harga yang buat mereka rugi, ini juga yang buat industri konstruksi enggak sehat,” kata dia.

(FRI)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) angkat bicara terkait dengan rencana peleburan 7 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lewat pembentukan Holding BUMN Karya.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengaku bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat soal rencana pembentukan holding BUMN Karya.

Endra juga menjelaskan, belum ada pembicaraan yang dibangun antara Kementerian BUMN dengan Kementerian PUPR guna memuluskan rencana pembentukan holding BUMN tersebut.

“Belum ke sini suratnya, belum. Setahu saya belum pernah dibahas di level BUMN dan kita,” kata Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024).

Endra menjelaskan, pihak Kementerian PUPR bahkan belum menerima konsep peleburan 7 BUMN Karya tersebut.

“Belum ada konsep yang masuk, yang kita mau komentari apa ya?” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut rencana peleburan 7 BUMN ke dalam Holding BUMN Karya tengah dilakukan pengecekan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

“Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki dan sudah di-review oleh Menteri Keuangan [Sri Mulyani]. Kami menunggu saja prosesnya dari Kementerian PUPR,” kata Erick saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Sebagai informasi, tujuh BUMN Karya yang akan dilebur adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Adapun, komposisi dari pembentukan holding tersebut dipastikan tidak mengalami perubahan. Artinya, Adhi Karya masih akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementara Waskita akan bergabung ke Hutama Karya. Adapun, PTPP akan dipasangkan dengan Wijaya Karya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) angkat bicara terkait dengan rencana peleburan 7 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lewat pembentukan Holding BUMN Karya.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengaku bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat soal rencana pembentukan holding BUMN Karya.

Endra juga menjelaskan, belum ada pembicaraan yang dibangun antara Kementerian BUMN dengan Kementerian PUPR guna memuluskan rencana pembentukan holding BUMN tersebut.

“Belum ke sini suratnya, belum. Setahu saya belum pernah dibahas di level BUMN dan kita,” kata Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024).

Endra menjelaskan, pihak Kementerian PUPR bahkan belum menerima konsep peleburan 7 BUMN Karya tersebut.

“Belum ada konsep yang masuk, yang kita mau komentari apa ya?” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut rencana peleburan 7 BUMN ke dalam Holding BUMN Karya tengah dilakukan pengecekan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

“Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki dan sudah di-review oleh Menteri Keuangan [Sri Mulyani]. Kami menunggu saja prosesnya dari Kementerian PUPR,” kata Erick saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Sebagai informasi, tujuh BUMN Karya yang akan dilebur adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Adapun, komposisi dari pembentukan holding tersebut dipastikan tidak mengalami perubahan. Artinya, Adhi Karya masih akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementara Waskita akan bergabung ke Hutama Karya. Adapun, PTPP akan dipasangkan dengan Wijaya Karya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, mengaku sudah bersurat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, soal pembentukan Holding BUMN Karya. Meskipun demikian, Kementerian PUPR ternyata belum menerima surat tersebut.

Juru bicara Kementerian PUPR, Endra Atmawidjaja mengatakan bahwa pihaknya belum menerima surat dari Kementerian BUMN. Di sisi lain, Kementerian PUPR juga belum dilibatkan untuk membahas rencana merger tersebut.

"Belum. Belum ke sini surat. Belum. Setahu saya belum pernah dibahas di level BUMN dan kita," kata Endra di Kementerian PUPR, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2024).

Endra menjelaskan, pihaknya juga belum mengkaji rencana pembentukan Holding BUMN Karya. Oleh sebab itu, Endra mengaku tidak mau berkomentar banyak, Kementerian PUPR belum pernah membaca maupun menerima konsep hal tersebut.

"Belum pernah ada yang pernah dibawa ke sini konsepnya gimana?" jelasnya.

Endra menjelaskan bahwa Kementerian PUPR masih menunggu kejelasan maupun surat dari Kementerian BUMN.

"Lah iya, belum ada konsep yang masuk yang mau kita komentari apanya?" imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa proses pembentukan Holding BUMN Karya sedang menunggu Kementerian PUPR. Erick mengatakan masih menunggu hasil tinjauan lebih lanjut dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Tinjauan itu dilakukan setelah usulan penggabungan atau merger BUMN Karya ditinjau oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki, sudah di-review oleh Menteri Keuangan. Kita menunggu prosesnya saja dari Kementerian PUPR," kata Erick Thohir kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.

Erick belum bisa memastikan kapan progres tersebut akan rampung. Kementerian BUMN sendiri menargetkan merger BUMN Karya bisa selesai pada September 2024.

"Kan kebijakannya bukan di kita. Makin cepat, makin baik. Seperti juga penutupan perusahaan-perusahaan BUMN kan kalau bisa jangan terlalu lama, kalau memang sudah sakit, ya harus ditutup segera," ujar Erick.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bicara progres pembentukan Holding BUMN Karya. Saat ini rencana itu sedang menunggu proses dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Erick Thohir mengatakan masih menunggu hasil tinjauan lebih lanjut dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Tinjauan itu dilakukan setelah usulan penggabungan atau merger BUMN Karya ditinjau oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki, sudah direview oleh Menteri Keuangan. Kita menunggu prosesnya saja dari Kementerian PUPR," kata Erick Thohir kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.

Erick Thohir belum bisa memastikan kapan progres tersebut akan rampung. Kementerian BUMN sendiri menargetkan merger BUMN Karya bisa selesai pada September 2024.

"Kan kebijakannya bukan di kita. Makin cepat, makin baik. Seperti juga penutupan perusahaan-perusahaan BUMN kan kalau bisa jangan terlalu lama, kalau memang sudah sakit, ya harus ditutup segera," ujar Erick Thohir.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian BUMN berencana membentuk Holding BUMN Karya dengan meleburkan tujuh perusahaan pelat merah di sektor konstruksi menjadi tiga perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memfokuskan kinerja dan menyehatkan masing-masing perusahaan.

Penggabungan pertama yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Brantas Abipraya (Persero). Penggabungan kedua PT Hutama Karya (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Ketiga PT PP (Persero) Tbk dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.