Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, berambisi untuk melaksanakan program makan bergizi gratis bagi masyarakat Indonesia.

Program ini rencananya akan memberikan makanan sehat dua kali sehari, yaitu pagi dan siang.

Hasim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo, menjelaskan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini sangat besar, mencapai Rp 450 triliun.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025.

"Ini membutuhkan dana Rp 450 triliun. Jumlah tersebut akan disuntikkan ke dalam perekonomian Indonesia," ujar Hashim dalam diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Senin (7/10).

Hashim menambahkan bahwa ada beberapa sumber dana yang bisa dimanfaatkan untuk merealisasikan program ambisius ini, salah satunya adalah melalui optimalisasi penerimaan pajak yang selama ini mengalami kebocoran.

Menurut Hashim, saat ini Prabowo telah mengidentifikasi sekitar 300 perusahaan sawit yang diduga tidak pernah membayar pajak.

Data ini diperoleh dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan telah dikonfirmasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pajak yang tidak terbayarkan dari perusahaan-perusahaan ini diperkirakan bisa mencapai Rp 300 triliun. Oleh karena itu, Prabowo berencana untuk lebih tegas dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak.

Hashim menegaskan bahwa penegakan hukum akan menjadi salah satu fokus utama Prabowo untuk mencegah kebocoran pajak di masa depan.

"Dari kebocoran ini kita bisa menghasilkan Rp 50 triliun setiap tahunnya. Dengan jumlah itu, kita bisa memberikan makan gratis dua kali sehari untuk 9 juta anak," jelas Hashim.

Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan gizi di Indonesia, terutama bagi anak-anak, sambil mendorong perekonomian melalui optimalisasi pajak dan penegakan hukum.

JAKARTA, investor.id – Sejumlah pimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah memaparkan alasan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang digelar kubu Anindya Bakrie di Hotel St Regis belum lama ini cacat prosedur.

Ketua Umum Kadin Bengkulu, Ahmad Irfansyah mengatakan Munaslub tersebut bukan hanya dianggap cacat procedural namun juga menciderai etika organisasi. Atas dasar itu, sejumlah pengurus Kadinda menyerukan persatuan demi menyelamatkan organisasi. Ia berharap Kadin tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk bersatu menyelamatkan organisasi.

Menurut Irfansyah Munaslub tersebut tidak mengikuti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Munaslub karena itu dianggap sebagai tindakan permufakatan jahat.

Apalagi, berdasarkan informasi yang ia ketahui, pelaksanaan Munaslub tersebut tidak mencapai kuorum. Dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, total hanya ada 11 provinsi yang ikut dalam pelaksanaan Munaslub tersebut.

“Artinya mereka tidak kuorum, karena kuorum itu syaratnya adalah 50% plus 1. Artinya paling tidak ada 20 Kadin Provinsi yang tidak hadir, sedangkan itu hanya ada 11 provinsi,” kata Irfansyah kepada sejumlah media di Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Ia menegaskan, soal Munaslub sudah jelas diatur dalam AD/ART Kadin dan juga ditetapkan dalam Keppres Nomor 18 tahun 2022. Kedua aturan itu menyebutkan, agenda Munaslub baru bisa digelar apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang dalam AD/ART tersebut.

“Itupun harus dengan syarat setelah adanya dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan oleh yang bersangkutan,” katanya.

Irfansyah menilai kemungkinan adanya unsur kepentingan lain dalam Munaslub. Mengingat adanya kesan pelaksanaan Munaslub yang terlalu dipaksakan oleh beberapa pihak dan disertai tindakan vandalisme dengan menguasai kantor Kadin secara paksa.

Untuk itu Kadin Provinsi Bengkulu dengan tegas menolak pelaksanaan Munaslub tersebut, dan menyatakan bahwa apapun yang dihasilkan dalam Munaslub tidak sah.

“Kami berharap agar seluruh Kadin di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tetap solid dan dengan bijak mengambil sikap bersatu untuk kepentingan organisasi,” ujarnya.

Irfansyah menyayangkan atas tindakan konstitusional oleh sekelompok orang yang dengan sengaja dan tujuan tertentu mengobok-obok Kadin Indonesia. Sementara, keadaan ekonomi bangsa sedang tidak baik-baik saja.

“Pada masa kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto, Kadin sebagai mitra strategis pemerintah mencoba dan berusaha merealisasikan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% guna mecapai indonesia emas di tahun 2045,” cetusnya.

Karena itu, sambung Irfansyah, jangan pertaruhkan rakyat dan ekonomi bangsa demi kepentingan dan nafsu berkuasa sesaat. “Ayo kita bangun negeri dan bangsa ini secara gotong royong demi tercapai masyarakat adil, makmur, damai dan aman,” serunya.

Menurutnya, perbedaan pandangan adalah hal biasa dalam organisasi yang mengedepankan prinsip demokrasi serta musyawarah mufakat saat ambil keputusan.

“Sepanjang pengetahuan saya, kepemimpinan Ketum Arsjad sangatlah demokratis, dimana semua keputusan yang diambil selalu atas dasar koordinasi dengan Kadinda (Kadin Daerah) seluruh Indonesia tanpa terkecuali,” ungkapnya.

Pernyataan yang sama disampaikan Ketua Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto, yang menegaskan Munaslub Kadin tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan AD/ART Kadin, sehingga Arsyad Rasyid tetap menjabat Ketua Umum Kadin hingga 2026 mendatang.

“Munaslub itu secara aturan (AD/ART) prosesnya panjang, pertama tentunya harus dengan jelas diketahui ada kesalahan yang sangat mendasar, sementara itu dalam hal ini menurut kami pak Arsyad tidak punya kesalahan sama sekali,” ungkap Adik

Syarat kedua, harus ada yang kedua 50% dari Kadin Provinsi mengajukan surat usulan sekaligus peringatan kepada ketua Kadin Indonesia, begitu juga Anggota Luar biasa (ALB), dalam waktu 30 hari, jika dalam waktu 30 hari tidak ada perubahan, 50% Kadin Provinsi dan 50% ALB mengirim surat lagi ke Kadin Indonesia. Jika kedua proses tersebut ternyata ketua Kadin Indonesia tidak mengindahkan, baru bisa diproses pergantian melalui Munaslub.

“Dan setahu saya tidak pernah ada satu surat pun yang masuk ke Kadin Indonesia, jadi jelas Munaslub kemarin tidak memenuhi aturan yang ada,” tegas Adik.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Dalam aktivitas hari pertama berkantor di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9) Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Terpilih Anindya Bakrie, mengadakan rapat Ketua dan Tim Formatur Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 sekaligus bersilaturami dengan para Ketua Umum Kadinda (Kadin Daerah) di antaranya Ketua Umum Kadin Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumaetra Selatan, Lampung, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat.

Secara terpisah, Ketua Umum Kadin Aceh Muhammad Iqbal Piyeung, Ketua Umum Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman, dan Ketua Umum Kadinda Kalimantan Utara Kilit Laing, menyampaikan dukungan penuh kepada Anindya Bakrie sekaligus ketiganya mengklarifikasi penggunaan foto mereka dalam salah satu unggahan media sosial Arsjad Rasyid yang mengklaim 21 ketum Kadinda menolak Munaslub.

“Bukan saatnya klaim mengklaim. Saya lihat itu foto (foto saya) yang lalu. Sesungguhnya ini bukan masalah Arsjad atau Anin tetapi tentang lembaga (Kadin) yang kita cintai. Mari kita semua Kadin Daerah dan ALB bersatu dan mengawal program bersama-sama membangun negara untuk mendukung pemerintahan ke depan Prabowo-Gibran,” ungkap Thomas dalam keterangan rilisnya dikutip Selasa (17/9/2024).

Munaslub diselenggarakan karena para Kadinda meminta pertanggung jawaban kepada Arsjad Rasjid kembali terkait hubungan baik dengan pemerintah terutama pemerintahan baru karena posisi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah, namun undangan tersebut tidak digubris oleh pihak Arsjad. Sementara, para ketum Kadinda merasa tidak ada kejelasan antara masa depan Kadin Indonesia dan pemerintah.

Ketua Umum Kadin Aceh Muhammad Iqbal Piyeung menyatakan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 adalah sesuai AD/ART dan tidak melanggar aturan. Pihaknya selaku Steering Committee Munaslub juga sempat mengundang Arsjad Rasjid untuk datang ke Munaslub, bahkan mengundang juga untuk turut terlibat dalam agenda-agenda sebelum Munaslub seperti Konfensi, dan prosesi lainnya menjelang Munaslub namun tidak pernah dihadiri atau digubris.

“Kadin ini milik bersama, ini (hasil Munaslub) bukan dualisme, karena semua sudah diatur dalam AD/ART. Dan harapan kami juga agar Pak Arsjad Rasyid untuk legowo, ya sudah selesai. Kekuasaan ini kan bukan permanen, ada masanya,” paparnya.

Ketiga Kadinda menghimbau untuk seluruh Kadinda bersatu dan legowo terhadap keputusan Munaslub yang diselenggarakan atas usulan sejumlah pengurus Kadin daerah & Anggota Luar Biasa (ALB). Di mana Munaslub tersebut dihadiri oleh 28 Kadin provinsi dari total 34, dan 25 asosiasi, dijalankan atas dasar ketidakpuasan terhadap kinerja ketua umum Kadin terdahulu, Arsjad Rasjid, yang sibuk berpolitik di saat transisi dan tidak memberikan pertanggungjawaban.

“Ini bukan kudeta, ini organisasi bukan pemerintahan, tidak ada istilah kudeta. Ada salurannya, aturannya, kita tempuh langkah-langkah sesuai aturannya. Kalau merasa memang (hasil Munaslub) tidak sah, silahkan menempuh jalur hukum,” tambah Muhammad Iqbal Piyeung, Ketua Umum Kadin Aceh.

Ketua Umum Kadin Kalimantan Utara Kilit Laing menambahkan Ketum Kadin Anindya telah membuktikan sepak terjangnya di Kadin selama 25 tahun dan memulai dari bawah, Anin sapaan akrabnya telah membuktikan loyalitas dan kepemimpinannya di Kadin dan juga banyak dikenal dan dekat dengan Kadinda.

“Oleh sebab itu, wajar jika mayoritas Kadinda meminta Ketum Anin untuk menjadi pemimpin organisasi. Legowo saja, setiap orang punya waktunya, dan Kadin milik bersama, tidak hanya sebagian kelompok orang, kita ikut saja keputusan mayoritas,” ujar Kilit Laing.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Sejumlah pejabat hingga pengusaha terlihat turut menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Hotel St Regis, Jakarta, Sabtu (14/9/2024). Munaslub ini dihadiri oleh 21 pengurus provinsi. 

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah pejabat yang hadir di antaranya Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Selain itu, Munaslub juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie dan Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman.

Thomas mengatakan, adanya Munaslub ini sebagai upaya menyikapi dinamika yang terjadi dalam Kadin indonesia. 

“Ya kita menyikapi dinamika yang terjadi dalam Kadin Indonesia, untuk demi kepentingan Kadin Indonesia yang lebih baik ke depan,” ujar Thomas di Hotel St Regis, Jakarta, Sabtu (14/9/2024).

Munaslub Kadin ditegaskan merupakan jalan terbaik untuk iklim dunia usaha dan kebaikan bersama. Hal ini mengingat Kadin merupakan tempat berhimpun para pengusaha dan asosiasi  yang netral dan konsisten sebagai mitra strategis Pemerintah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin mendesak segera digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Desakan itu muncul menyikapi dinamika yang terjadi di tubuh Kadin, untuk mewujudkan wadah organisasi pengusaha yang netral sebagai mitra strategis pemerintah.

Selain oleh pengurus Kadin Daerah, desakan Munaslub juga disuarakan pengurus asosiasi pengusaha. Mereka meminta Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk segera menggelar Munaslub.

“Kami para ketua umum Kadin Provinsi yang hadir bersama asosiasi pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia, menyikapi dinamika yang terjadi di Kadin Indonesia, mendesak segera digelar Munaslub. Desakan ini demi kepentingan Kadin Indonesia yang kita cintai bersama ke depan,” kata Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman dalam keterangan rilisnya belum lama ini.

Thomas menegaskan, Kadin Provinsi seluruh Indonesia bersama pemerintah harus menjaga dan meneguhkan sebagai Kadin Indonesia, dalam berpartisipasi aktif membangun bangsa.

“Kami bersepakat atas dasar mufakat, mengusulkan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Kadin Indonesia,” tegas Thomas.

Menurutnya, Munaslub Kadin yang diusulkan merupakan jalan terbaik untuk iklim dunia usaha dan kebaikan bersama. Hal ini mengingat Kadin merupakan tempat berhimpun para pengusaha dan asosiasi yang netral dan konsisten sebagai mitra strategis pemerintah.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News