JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) mengimbau nasabahnya agar lebih bijaksana dalam mengelola keuangan dan menghindari praktik gesek tunai (gestun) yang sudah dilarang oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Praktik gestun ini bukan hanya melanggar hukum, melainkan juga membawa banyak risiko yang dapat merugikan nasabah, seperti pencurian data pribadi dan pencucian uang.

Consumer Lending Business Head Bank Danamon, Enriko Sutarto menegaskan, Danamon memahami bahwa terkadang nasabah membutuhkan dana tunai untuk keperluan tertentu. Melalui layanan Money Transfer, Danamon menyediakan solusi yang aman, mudah, dan nyaman untuk mendapatkan dana tunai tanpa harus melakukan gestun.

"Layanan ini juga merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendukung upaya Bank Indonesia dan OJK untuk memberantas praktik gesek tunai yang merugikan," kata Enriko dalam keterangan resmi, Selasa (22/10/2024).

Danamon, lanjutnya, percaya bahwa dengan menyediakan solusi finansial yang komprehensif, nasabah dapat menghindari risiko yang timbul dari praktik-praktik ilegal seperti gestun.

"Hal ini sejalan dengan komitmen Danamon bersama grup perusahaan dan mitra strategisnya untuk terus bertransformasi sebagai Satu Grup Finansial dan menjadi mitra keuangan terpercaya yang berorientasi pada nasabah dengan menyediakan solusi finansial menyeluruh, sehingga nasabah dapat tumbuh bersama Danamon," ujar Enriko.

Gestun sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dengan memanfaatkan limit kartu kredit mereka melalui mesin electronic data capture (EDC) di merchant tertentu. Secara formal, transaksi ini tampak seperti pembelian barang atau jasa, namun sesungguhnya hanya untuk menutupi tujuan utamanya yaitu untuk menarik uang tunai.

Bagi sebagian nasabah, gestun menjadi pilihan karena mereka membutuhkan uang tunai secara cepat tanpa harus menariknya dari ATM yang dikenakan bunga penarikan tunai, atau tanpa harus melalui proses pengajuan pinjaman personal. Namun, meski terlihat praktis, gestun sebenarnya adalah transaksi fiktif yang berpotensi mendatangkan berbagai risiko finansial dan non-finansial kepada nasabah.

Praktik gestun dinyatakan ilegal oleh BI dan OJK, yang menjadikannya tindakan melanggar hukum. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 dan perubahannya menyatakan bahwa gestun adalah bentuk penipuan atau transaksi ilegal. Jika ketahuan melakukan praktik ini, pelaku dapat dikenakan sanksi hukum yang berat.

Menurut buku Bijak Ber-e-Banking OJK, gesek tunai bukanlah produk bank dan oleh karena itu, jika terjadi kerugian akibat transaksi ini, nasabah tidak dapat meminta ganti rugi kepada bank. Nasabah yang terlibat dalam gestun juga rentan terhadap risiko yang lebih besar, seperti penyalahgunaan data pribadi dan pencurian identitas.

Data pribadi yang diambil dari transaksi di merchant tidak resmi bisa digunakan untuk mengakses informasi rekening atau kartu kredit nasabah tanpa sepengetahuan mereka.

Selain itu, gestun juga membuka peluang bagi praktik pencucian uang, yaitu uang hasil kejahatan atau kegiatan ilegal dapat dicuci melalui transaksi berulang kali yang tampak sah secara permukaan. Dengan menghindari pengawasan ketat dari bank dan regulator, pelaku bisa mengubah uang hasil tindakan kriminal menjadi uang yang tampak legal.

Hal ini tidak hanya merugikan nasabah secara pribadi, tetapi juga dapat merusak sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam upaya mencegah risiko-risiko tersebut, Danamon mengimbau nasabah untuk lebih berhati-hati dan menghindari semua bentuk praktik gestun. Danamon juga menekankan pentingnya penggunaan kartu kredit sesuai dengan fungsinya sebagai alat pembayaran yang sah dan legal, bukan sebagai alat untuk mendapatkan uang tunai secara ilegal.

Ditambah serta mengajak nasabah untuk mengelola keuangan pribadi secara lebih bijaksana, dengan memastikan bahwa mereka mengutamakan keamanan dan tanggung jawab dalam setiap pengeluaran.

Sebagai solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana tunai secara aman dan legal, Danamon menyediakan layanan Money Transfer. Layanan ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mencairkan limit kartu kredit mereka ke rekening bank dengan bunga mulai dari 0 persen.

Nasabah tidak perlu lagi mengambil jalan pintas seperti gestun untuk mendapatkan dana tunai, karena dengan Money Transfer, mereka dapat mengajukan pencairan limit kartu kredit dengan proses yang cepat dan mudah.

Layanan ini dapat diakses melalui aplikasi mobile banking D-Bank PRO, sehingga nasabah bisa mengajukan kapan saja dan di mana saja, dengan proses pencairan yang hanya memakan waktu 30 detik. Danamon juga menawarkan fleksibilitas dalam tenor cicilan mulai dari 6 hingga 36 bulan, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan hingga kini masih banyak sumber daya laut Indonesia yang dicuri pihak asing. Baik itu komoditas pasir laut yang baru dibuka keran ekspornya hingga bibit lobster yang memang dilarang untuk ekspor.

"Pencurian itu bukan hanya pasir, lobster itu juga dicuri. Lobster itu sudah setengah mati (dipertahankan), sudah seperti narkoba," kata Trenggono kepada wartawan di kantor KKP, Senin (21/10/2024).

"Angkanya ini berapa saya belum tahu persis ya, tapi angkanya kurang lebih 300-500 juta bibit yang melayang ke negara tetangga. Saya pergi ke sana ada ratusan ribu industrinya, sudah masif dan mereka sudah terbentuk struktur industrinya," terangnya lagi.

Menurutnya kondisi ini membuat RI mengalami berbagai kerugian. Mulai dari kehilangan sumber daya alam, merusak industri dalam negeri hingga kehilangan devisa negara.

"Kita mau jualan terus itu, gimana mau jualan orang diselundupkan terus kok. Negara nggak dapat manfaat apa-apa. Itu anugerah Tuhan, anugerah alam yang diberikan kepada rakyat Indonesia supaya rakyat bisa mendapatkan sesuatu," terangnya.

Trenggono mengaku untuk mengatasi masalah pencurian ini, KKP sudah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk melakukan pengawasan dan penangkapan kapal-kapal ilegal pencuri pasir dan berbagai komoditas laut lainnya.

Walaupun upaya ini tampak masih belum cukup mengingat masih banyak kapal-kapal asing yang terus berusaha menembus batas laut RI untuk kembali melakukan pencurian ini. Belum lagi dengan sumber daya yang dimiliki Kementerian saat ini juga dirasa belum bisa melakukan pengawasan terhadap perairan RI secara menyeluruh.

"Kita sudah bekerja sama dengan Kepolisian, bekerja sama dengan Angkatan Laut, dan berapa kali kalau teman-teman lihat juga sudah melakukan penangkapan-penangkapan. Tapi apakah sudah berhenti? Belum, saya harus jujur," ucapnya.

"Kenapa pak nggak bisa dilakukan itu sampai rapat begitu? Luasan kita Sabang sampai Merauke, kapal kita cuma 30, anggaran operasi kita tidak bisa 100% 24 jam ada di sana dan kita masih 100% (pengawasan) manual," kata Trenggono lagi.

Sehingga pada akhirnya ia merasa perlu adanya dobrakan kebijakan di bidang teknologi pengawasan perairan RI yang dijalankan melalui program Ocean Big Data. Dengan sistem baru ini ia berharap setiap jengkal area perairan RI dapat terawasi dengan baik secara digital, sehingga membantu proses pengawasan secara keseluruhan.

"Ini yang kita mencoba kebijakan ocean big data yang harus kita implemen di dalam periode baru ini, harapan saya tahun depan sudah bisa selesai. Tidak ada pergerakan apapun yang tidak bisa dimonitor, termasuk (pencurian) pasir," terangnya.

(das/das)

Yuda Eka Pranata hanya bisa tertunduk saat diamankan oleh jajaran Tim Unit 4 Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Ia ditangkap lantaran mencuri motor dengan modus mengaku sebagai anggota polisi berpangkat AKP.

Melalui akun Instagram @subditjatanraspoldametrojaya, Kanit 4 Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKP Girindra, mengatakan pelaku beraksi dengan cara terlebih dahulu mengajak korban bertemu di sebuah rumah kontrakan. Kemudian, di rumah kontrakan, pelaku meminjam motor korban dengan dalih hendak membeli makan.

"Pada saat TKP di Bekasi ini dia mengajak korban ke kontrakannya kemudian meninggalkan korban di situ dia berpura-pura untuk membeli makan kemudian motornya korban dibawa kabur," kata dia dalam penjelasannya di video sebagaimana dilihat pada Senin (21/10).

Girindra menambahkan, pelaku sudah melakukan aksi serupa sebanyak 8 kali di berbagai wilayah. Terdapat 8 korban yang didominasi oleh pengendara ojek online yang sudah menjadi korban dari kejahatan pelaku.

"Rata-rata yang jadi korban adalah masyarakat awam mayoritas adalah dari kalangan rekan-rekan ojek online," ucap dia.

Ke depan, Girindra mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati atas modus pencurian semacam itu. Adapun akibat perbuatannya, pelaku disangkakan Pasal 378 KUHP dan diancam dengan pidana penjara hingga 4 tahun.

"Jangan mencoba melakukan kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya," kata dia.

Sementara itu, Yuda memutuskan menjadi anggota polisi gadungan agar mudah dipercayai oleh korbannya. Adapun seragam yang dikenakannya untuk meyakinkan korban dibeli di Pasar Senen dengan harga Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu.

"Lebih mudah kali untuk meyakinkan korban," kata dia.

Seorang wartawan media online, Nuriyatul Hikmah atau yang akrab disapa Nure (23), dicopet ponselnya ketika sedang meliput perayaan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Minggu (20/10).

Nure menjelaskan, peristiwa bermula saat dirinya hendak memotret foto serta merekam video momen Prabowo-Gibran melintas menuju ke Istana Merdeka. Saat itu, dia menyebut suasana begitu ramai orang yang berdesak-desakan.

Nure kemudian berupaya maju ke depan kerumunan untuk mendapat gambar terbaik. Saat itu, dia membawa dua ponsel. Satu ponsel dipasang di tripod, sedangkan satu ponsel lainnya dimasukkan ke saku depan.

"Cuma karena saya mau pakai tripod, jadi HP yang 1 diletakkan di tripod, satu lagi saya masukkan ke saku depan celana saya," kata dia kepada wartawan.

Nure pun melihat Prabowo dan Gibran sempat menyalami seorang ojek online. Dia lalu mendekati ojek online yang disalami Prabowo-Gibran dengan maksud hendak melakukan wawancara. Ketika itu lah, dia baru menyadari ponselnya sudah raib digasak pencopet.

"Pas saya mau wawancara, saya kan perlu 2 HP, 1 buat video, 1 buat record suara. Pas saya mau ambil HP saya 1 lagi (di depan ojol) baru saya sadar HP saya udah enggak ada," ucap dia.

Nure sempat berupaya untuk mencari ponselnya yang raib tapi tak membuahkan hasil. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Metro Gambir dan teregister dengan nomor LP/471/X/2024/SEK GBR tertanggal 20 Oktober 2024.

"Sudah sempat cari tapi enggak ada, Wifi juga sempat connect, habis itu terputus, hilang," kata dia.

Lima orang berinisial MJ (31), AL (29), TY (34), RCH (25), dan AB (49) ditangkap jajaran Unit Reskrim Polsek Menteng lantaran mencuri modul Base Transceiver Station (BTS). Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti yang cukup banyak.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menyebut bukti yang disita adalah 227 modul BTS dan 13 palet modul BTS senilai Rp 120 miliar yang siap untuk dikirim ke China.

"Satu modul ini harganya sekitar Rp 90 juta, jadi kerugian total berdasarkan hitungan penyidik adalah sekitar Rp 120 miliar," kata dia di Polsek Menteng pada Senin (14/10).

Kelima pelaku berbagi peran dalam melakukan pencurian. MJ berperan mencuri dengan menggunakan baju teknisi Telkomsel dan berbekal alat mekanik. Pencurian dilakukan di sekitaran Jakarta Pusat.

Kemudian, AL berperan menampung hasil curian. Sedangkan TY, RCH, dan AB berperan mengemas barang hasil curian.

"Barang sudah diambil, itu dikumpulkan di sebuah gudang di daerah Serpong, Tangerang," ucap dia.

Adapun barang hasil curian akan dikirim ke China dan dijual kepada pelaku lainnya yang masih buron yakni SJ alias Jason. Polres Metro Jakarta Pusat berkoordinasi dengan Div. Hubinter Polri untuk memburu Jason.

Kapolsek Metro Menteng, Kompol Bayu Marfiando, menyebut MJ ditangkap terlebih dahulu oleh polisi kemudian dilanjutkan penangkapan empat pelaku lain.

Akibat perbuatannya, para pelaku disangkakan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan dan diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun.

"Ancaman penjara maksimal 7 tahun penjara," ujar dia.

Tiga pelaku pencurian rel kereta api di Kabupaten Karawang diringkus Tim Resmob Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Tujuh ton rel bekas, satu unit truk pengangkut, serta alat potong berupa alat las dan tabung gas disita sebagai barang bukti dalam operasi tersebut.

Manager Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Ayep Hanapi, mengatakan prasarana rel ini dicuri pada Sabtu lalu (12/10). Menurutnya, besi-besi rel bekas itu jadi sasaran pencurian karena berada di area terbuka.

“Keberadaan beberapa material tersebut sangat penting sebagai rel cadangan untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (14/10).

Identitas tiga pelaku adalah Edi Supriadi Alias Edo Bin Ade Permadi, Jajang Karmana Alias Ujang Bin Endi, serta Jejen Jaenal Alias Ajen Bin Hindi. Mereka merupakan warga asal Kabupaten Bandung Barat.

Ketiganya sudah ditahan di Mapolda Jawa Barat. Mereka dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun penjara.

Sementara itu, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian dalam Pasal 181 ayat 1, setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api, menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api, atau menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain, selain untuk angkutan kereta api.

"Pelanggaran terhadap Pasal 181 Ayat 1 berupa pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 15 juta," sebut Ayep.

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penghentian operasional dua kapal keruk (dradger) berbendera Singapura yang kedapatan mencuri pasir laut di RI. Parahnya kapal-kapal ini bisa menyedot sekitar 10 ribu m3 pasir dalam waktu 9 jam.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono alias Ipunk mengatakan saat dilakukan pemeriksaan, MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan.

Menurut pengakuan nakhoda kapal tersebut, mereka sering masuk ke perairan Indonesia yang bahkan dalam kurun waktu satu bulan bisa mencapai 10 kali bolak-balik tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah, tidak punya dokumen kapal. Dokumen yang ada hanya ijazah nakhoda dan akta kelahiran.

Lebih lanjut, Ipunk menjelaskan kapal penghisap pasir itu membawa 10 ribu meter kubik pasir dan terdapat 16 orang anak buah kapal (ABK), terdiri dari 2 orang WNI, 1 orang asal Malaysia, dan 13 warga negara China.

"Mereka menghisap pasir selama 9 jam mendapat 10 ribu (meter kubik) yang dilakukan selama 3 hari dalam satu kali perjalanan. Kapal ini dalam satu bulan bisa 10 kali masuk ke sini. Artinya dalam satu bulan kapal ini mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia," kata Ipunk dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Atas peristiwa penangkapan ini, Ipunk juga menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut merupakan salah satu landasan hukum dalam Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

"Untuk itu negara hadir menertibkan, sebagai komitmen untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan ini bisa lestari dan sesuai peraturan. Kalau laut ini dikelola dengan baik, pemerintah bisa memastikan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada, namun jika tidak sesuai, maka kami akan tertibkan," ujarnya.

Kemudian di juga menegaskan bahwa PSDKP akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

"Disini KKP hadir melakukan penertiban. Harapan kami dapat tetap tertib. Dengan pola pemerintah turun langsung untuk memastikan bahwa aturan yang ada bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha dan teman-teman pemerintah daerah," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Viktor Gustaaf Manoppo menjelaskan sampai saat ini, dalam PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi belum ada satupun izin yang dikeluarkan pemerintah.

"Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun. Terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Estimasi total potensi kerugian negara bila dihitung dari kegiatan ini dalam satu tahun, 100.000 meter kubik dikali 12 bulan apabila dibawa pasir tersebut diekspor keluar, totalnya dapat mencapai ratusan miliar per tahun kerugian negara," katanya

"Ini baru sumber daya kelautan (pasir laut) belum lagi perizinan yang lainnya mungkin bisa lebih dari itu," tegasnya lagi.

(eds/eds)

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penghentian operasional dua kapal keruk (dradger) MV YC 6 dan MV ZS 9 berbendera Singapura yang diduga melakukan kegiatan pengerukan. Penghentian ini dilakukan lantaran belum ada izin dan dokumen yang lengkap untuk hasil kerukan (dumping) di Perairan Batam, Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono melihat langsung proses penghentian dan pemeriksaan saat dirinya berada di dalam Kapal Pengawas (KP) Orca 03 untuk melakukan kunjungan kerja ke Pulau Nipah, salah satu pulau terluar di Kepulauan Riau, Rabu (9/10/2024) lalu. Dia mengimbau agar para pelaku usaha diharapkan untuk tertib administrasi dan peraturan-peraturan yang berlaku agar masyarakat mampu merasakan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

"Ini bukti keseriusan kami, untuk menindak tegas para pelaku pemanfaatan pasir laut yang tidak sesuai ketentuan terlebih tidak memiliki dokumen perizinan yang sah," ujar pria yang karib disapa Ipunk, dikutip Jumat (11/10/2024).

Ipunk menegaskan saat dilakukan pemeriksaan, MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan. Hal tersebut merupakan hasil treking, ternyata ada kapal-kapal asing yang diduga melakukan pencurian pasir laut di wilayah Indonesia.

Menurut pengakuan nakhoda kapal tersebut , mereka sering masuk ke wilayah Indonesia. Bahkan dalam satu bulan bisa mencapai 10 kali masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah, tidak punya dokumen kapal. Dokumen yang ada hanya ijazah nakhoda dan akta kelahiran.

Kapal penghisap pasir itu membawa 10 ribu meter kubik pasir dan terdapat 16 orang anak buah kapal (ABK), terdiri dari 2 orang WNI, 1 orang asal Malaysia, dan 13 warga negara China.

"Mereka menghisap pasir selama 9 jam mendapat 10 ribu (meter kubik) yang dilakukan selama 3 hari dalam satu kali perjalanan. Kapal ini dalam satu bulan bisa 10 kali masuk ke sini. Artinya dalam satu bulan kapal ini mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia," tambah dia.

Ipunk menekankan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut merupakan salah satu landasan hukum dalam Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Untuk itu, negara hadir menertibkan sebagai komitmen untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan ini bisa lestari dan sesuai peraturan.

Dia menegaskan PSDKP akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya. Hal sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang yang menyatakan setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib memiliki KKPRL dari Pemerintah Pusat.

"Di sini KKP hadir melakukan penertiban. Harapan kami dapat tetap tertib. Dengan pola pemerintah turun langsung untuk memastikan bahwa aturan yang ada bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha dan teman-teman pemerintah daerah," imbuh dia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Viktor Gustaaf Manoppo menjelaskan sampai saat ini, dalam PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi belum ada satupun izin yang dikeluarkan pemerintah.

"Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun. Terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Estimasi total potensi kerugian negara bila dihitung dari kegiatan ini dalam satu tahun, 100.000 meter kubik dikali 12 bulan apabila dibawa pasir tersebut diekspor keluar, totalnya dapat mencapai ratusan miliar per tahun kerugian negara, Ini baru sumber daya kelautan (pasir laut) belum lagi perizinan yang lainnya mungkin bisa lebih dari itu," katanya.

Simak juga Video: KKP Amankan Kapal Berbendera Belanda yang Angkut Pasir Laut di Perairan Jakarta

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rrd)

Seorang tukang rongsok berinisial SPS ditangkap Polres Jakarta Barat di Tambora. Pria berusia 22 tahun itu ditangkap atas kasus penculikan dan pencabulan terhadap anak usia 12 tahun yang masih duduk di bangku SD.

"Tersangka atas nama SPS alias Dewa umur 22 tahun alamat Tulungagung, Jawa Timur," kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Syahduddi, di Polres Metro Jakarta Barat pada Selasa (8/10).

Syahduddi menjelaskan peristiwa itu bermula saat korban dan pelaku berkenalan melalui datting apps. Mereka lalu saling tukar nomor WhatsApp. Sejak saat itu keduanya intens berkomunikasi.

Kemudian pada 16 September 2024, keduanya janjian untuk bertemu di Kalideres, Jakarta Barat.

"Setelah bertukar nomor handphone pelaku dan korban janjian untuk bertemu di salah satu tempat di kawasan Kecamatan Kalideres," beber Kapolres.

Korban Dibawa ke Tempat Rongsokan di Tambora

Usai bertemu, pelaku membawa korban ke tempat kerjanya di wilayah Tambora. Di sana, korban pun disetubuhi oleh pelaku hingga 6 kali. Dia juga disekap selama seminggu.

"Pelaku membawa lari korban anak dari mulai tanggal 16 September itu kurang lebih selama satu Minggu," ujar dia.

Orang tua korban lalu membuat laporan ke polisi. Setelah diselidiki, pelaku akhirnya ditangkap. Dari hasil visum menunjukkan korban mengalami kekerasan seksual.

"Persetubuhan terjadi karena adanya unsur suka sama suka," lanjutnya.

Akibat perbuatannya, pelaku disangkakan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan atau Pasal 332 KUHPidana dengan ancaman 12 tahun penjara.

Seorang tukang rongsok berinisial SPS ditangkap Polres Jakarta Barat di Tambora. Pria berusia 22 tahun itu ditangkap atas kasus penculikan dan pencabulan terhadap anak usia 6 tahun yang masih duduk di bangku SD.

"Tersangka atas nama SPS alias Dewa umur 22 tahun alamat Tulungagung, Jawa Timur," kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Syahduddi, di Polres Metro Jakarta Barat pada Selasa (8/10).

Syahduddi menjelaskan peristiwa itu bermula saat korban dan pelaku berkenalan melalui datting apps. Mereka lalu saling tukar nomor WhatsApp. Sejak saat itu keduanya intens berkomunikasi.

Kemudian pada 16 September 2024, keduanya janjian untuk bertemu di Kalideres, Jakarta Barat.

"Setelah bertukar nomor handphone pelaku dan korban janjian untuk bertemu di salah satu tempat di kawasan Kecamatan Kalideres," beber Kapolres.

Korban Dibawa ke Tempat Rongsokan di Tambora

Usai bertemu, pelaku membawa korban ke tempat kerjanya di wilayah Tambora. Di sana, korban pun disetubuhi oleh pelaku hingga 6 kali. Dia juga disekap selama seminggu.

"Pelaku membawa lari korban anak dari mulai tanggal 16 September itu kurang lebih selama satu Minggu," ujar dia.

Orang tua korban lalu membuat laporan ke polisi. Setelah diselidiki, pelaku akhirnya ditangkap. Dari hasil visum menunjukkan korban mengalami kekerasan seksual.

"Persetubuhan terjadi karena adanya unsur suka sama suka," lanjutnya.

Akibat perbuatannya, pelaku disangkakan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan atau Pasal 332 KUHPidana dengan ancaman 12 tahun penjara.

Seorang pemuda di Palembang bernama Yudha Pratama ditangkap polisi karena telah melakukan pencurian motor di Jalan Sukawinatan, Lorong Masjid, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Palembang, Senin 23 September 2024 yang lalu.

Aksinya terungkap setelah korban bernama Ria melaporkan kehilangan motornya yang terparkir di teras rumahnya, Rabu 29 September 2024.

"Berdasarkan laporan polisi (LP) di Polsek Sukarami ada tiga lokasi yang menjadi tempat pelaku beraksi, namun menurut pengakuan pelaku ia beraksi sudah 9 kali di lokasi berbeda, " kata Kapolsek Sukarami Kompol M Ikang Ade Putra, Jumat 27 September 2024.

Setelah melakukan aksi pencurinya, pelaku menyerahkan motor hasil curian kepada Marsal dan memintanya untuk menjual ke Dedi yang merupakan penadah barang curian sekaligus yang mempreteli motor dan mengubah warna cat.

"Dedi memberikan uang kepada Marsal Rp 4 juta untuk satu motor, lalu Marsal dapat imbalan Rp 200 ribu, sisanya uang diberikan ke Yudha,"kata dia.

Ikang menuturkan uang dari hasil penjualan motor curian tersebut digunakan pelaku dengan berfoya-foya dan menyewa PSK.

"Iya dia ngaku uangnya untuk pesan kamar, ya setiap habis motornya laku dia ngamar dan foya-foya, " katanya.

Ditambahkan Ikang, anggotanya berhasil mengamankan empat motor. Namun masih ada lagi TKP lainnya yang masih dalam penyelidikan pihaknya.

"Ada tiga laporan di Polsek Sukarami sisanya ada di wilayah polsek lainnya sekitar 10 LP. Atas perbuatannya ketiga pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dan 480 KHUP dengan ancaman penjara 7 tahun penjara," pungkasnya

Balita perempuan diculik oleh orang tak dikenal (OTK) di salah satu toserba di Cipadung, Kota Bandung, pada Senin (23/9) malam.

Sekuriti toserba itu, Muhamad Yani, menceritakan bahwa ibu balita itu bernama Anisah dan berasal dari Garut.

Sehari-hari, Anisah terlihat di sekitaran toserba lantaran ia memunguti sampah di sekitar kawasan Cipadung. Menurut Yani, Anisah kerap berada di emperan jalan.

Yani menyebut penculikan itu terjadi sekitar pukul 20.00 WIB. Menurut Yani, terduga pelaku dan Anisah tidak saling mengenal dan bahkan mungkin baru kali pertama bertemu.

Yani mengatakan pelaku diduga mengiming-imingi Anisah dan balitanya berbelanja di toserba itu. CCTV merekam balita tersebut digendong Anisah,

Di dalam toserba, Anisah kemudian ke toilet. Tidak jelas apakah Anisah disuruh atau tidak.

"Jadi pas si ibu korban (Anisah) masuk ke dalam (toilet), si pelaku membawa si anak," kata Yani.

Terduga pelaku menggunakan kaus kuning dengan rok hijau. Ia membawa balita itu ke arah pom bensin. CCTV merekam mereka naik angkot.

Sementara itu, kata Yani, Anisah panik saat mendapati anaknya hilang sekeluarnya dia dari toilet. Kemudian dia melapor ke pos sekuriti.

Menurut Yani, terduga pelaku yang berjenis kelamin perempuan itu berusia sekitar 30 tahun ke atas.