KAESANG Pangarep, putra bungsu Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi), terbebas dari jerat gratifikasi. KPK membebaskannya dari jeratan gratifikasi penggunaan jet pribadi karena dua hal. Pertama, Kaesang bukan pejabat. Kedua, Kaesang sudah pisah kartu keluarga dengan Jokowi yang saat kasus itu bergulir masih sebagai presiden.

Untuk alasan pembebas yang pertama, semua mafhum. Kaesang tidak punya jabatan yang bersangkut paut dengan pemerintahan. Ia memang pucuk pimpinan, tapi pimpinan partai politik, yakni Ketua Umum PSI. Karena bukan penyelenggara negara, begitu 'vonis bebas' KPK, aturan soal gratifikasi tidak bisa dikenakan kepadanya.

Selesaikah urusan gratifikasi dan kaitannya dengan penyelenggara negara itu? Bagi KPK dan Kaesang, perkara sudah rampung. Clear, malah. Namun, tidak bagi sebagian publik. Benar bahwa Kaesang bukan pejabat, bukan penyelenggara negara.

Namun, dia anak Presiden Indonesia. Ia putra pejabat eksekutif tertinggi di Republik ini. Selain itu, Kaesang adik Gibran Rakabuming Raka, yang ketika peristiwa fasilitas jet pribadi itu terjadi sedang menjabat Wali Kota Surakarta.

Karena anak presiden dan adik wali kota itulah, soal fasilitas jet pribadi Kaesang disoal. Boleh jadi, begitu logika sebagian publik, ia memperoleh fasilitas gratis karena ia anak presiden dan adik wali kota. Bisa jadi, ada urusan 'udang di balik batu'. Ada pamrih dari si pemberi fasilitas. Amat mungkin pula fasilitas yang diberikan itu ada kaitannya dengan upaya sang pemberi fasilitas untuk memperoleh kemudahan bisnis. Atau, mungkin, fasilitas tumpangan private jet ke sejumlah tempat itu sebagai bentuk hadiah balas budi atas kemudahan-kemudahan bisnis yang barangkali pernah dicecap pemberi fasilitas. Apalagi, fasilitas jet pribadi itu disebut-sebut ada kaitannya dengan sebuah perusahaan yang punya cabang bisnis di Kota Surakarta, wilayah yang dipimpin Gibran, sebelum kakak kandung Kaesang itu menjadi wapres.

Dalam urusan itulah fungsi KPK sebagai pembebas Kaesang dikritik. Lembaga antirasuah itu dikesankan tidak serius menyelisik perkara dugaan gratifikasi Kaesang. "KPK amat sangat tidak bernafsu menyelidiki kasus ini. KPK bukan saja masuk angin, tapi sudah pingsan," kata seorang teman melalui sebuah grup percakapan pesan.

Ada juga yang mengkritik, "Bukan cuma taring KPK yang tanggal dalam perkara Kaesang. Kuku-kuku KPK juga copot, meretheli (rontok) semua. Tidak usahlah berharap KPK menggigit, sekadar mencakar pun sudah tidak mau. Alarm darurat pemberantasan korupsi meraung-raung."

Beberapa orang menagih janji KPK yang akan mengusut perkara dugaan korupsi yang bersumber dari modus memperdagangkan pengaruh. Berkali-kali KPK menyebutkan banyak perkara korupsi yang bersumber dari trading in influence. Ketika orang punya kuasa, atau punya kerabat pemegang otoritas kekuasaan, ada tendensi menggunakan kekuasaan atau kedekatan pada kekuasaan itu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berakibat menguntungkan diri dan merugikan negara serta menabrak aturan.

Berbagai literatur menyebutkan bahwa perbuatan trading in influence merupakan perilaku koruptif yang menyimpangi moralitas. Itu disebabkan perbuatan tersebut digunakan untuk mendapatkan imbalan dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan pengaruh, baik karena jabatan publik atau pengaruh yang timbul dari hubungan politik, kekerabatan, kedekatan, atau hubungan lainnya.

Sampai di sini, KPK belum menjawab bila Kaesang 'bukan siapa-siapa', apakah ia bakal bisa dengan mudah mendapatkan fasilitas tumpangan jet pribadi gratis? Juga, bila sang pemberi fasilitas 'tidak punya maksud apa-apa', apakah pemberi 'tebengan' jet pribadi itu rela memberikan hal yang sama untuk anak muda lain yang 'bukan siapa-siapa'?

Baru faktor pertama saja, dosis kritik terhadap putusan KPK sudah tinggi. Apalagi faktor pembebas kedua, yakni KPK memutuskan Kaesang bukan penerima gratifikasi karena sudah tidak lagi satu kartu keluarga (KK) dengan Presiden Jokowi. Ia sudah punya KK sendiri sehingga, begitu logika KPK, Kaesang tidak bisa disangkutpautkan dengan jabatan Jokowi sebagai presiden atau Gibran sebagai wali kota.

Logika seperti itu jelas membuat banyak orang, termasuk saya, geleng-geleng kepala atau setidak-tidaknya mengerutkan dahi. Dahi berkerut sembari batin berucap dan bertanya: serius ini pertimbangan KPK? Mengungkap perkara dugaan gratifikasi dengan jawaban yang dibelokkan ke urusan administrasi kependudukan belaka? Kalau pelawak Asmuni masih hidup, niscaya ia akan terkejut seraya berseru laa haula walaa quwwata illa billah. Sangat syulit untuk dipercaya itu alasan 'pembebas' yang digunakan KPK.

Alasan seperti itu sama saja mengajari para pejabat di negeri ini untuk memakai 'modus' yang sama bila kelak ada anggota keluarga mereka diduga menerima gratifikasi. Bahkan, bisa jadi modus bagi diri pejabat sendiri bila ingin memperdagangkan pengaruh demi mendulang hadiah, pakailah jalur kerabat yang KK-nya sudah terpisah.

Namun, kendati sudah ada preseden seperti itu, belum ada garansi bakal tidak diterungku penegak hukum. Itu disebabkan level jabatan Anda belum setinggi itu, belum pemegang komando 'rumpun eksekutif' yang memasukkan KPK sebagai bagiannya. Jadi, jangan coba-coba meniru bila tidak ingin tetap diterungku.

TEMPO.CO, Jakarta - Kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang dilengkapi dengan cip.

Dokumen yang juga dikenal dengan istilah KTP-el tersebut diterbitkan oleh perangkat pemerintah kabupaten (pemkab) atau pemerintah kota (pemkot) yang bertanggung jawab dalam urusan administrasi kependudukan.

e-KTPwajib dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun, sudah menikah, atau pernah menikah, serta warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia dengan persyaratan tertentu.

KTP-el diperlukan untuk berbagai kegiatan pelayanan publik, termasuk mendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga membuka rekening bank.

Karena memiliki ukuran yang ringkas, yaitu sekitar 85,6 mm x 53,98 mm dan umumnya dibawa kemana-mana saat bepergian, kualitas e-KTP berisiko menurun, seperti lapisan plastik laminasi yang terkelupas atau foto buram. Lantas, bagaimana cara mengurus e-KTP yang rusak?

Syarat Mengurus e-KTP yang Rusak

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi mengatakan prosedur pengurusan e-KTP rusak sangat sederhana, karena tidak memerlukan laporan kehilangan dari kepolisian. Dia menyebut bahwa masyarakat hanya perlu datang ke kantor Dukcapil setempat.

“Mengurus KTP-el yang hilang atau rusak tidak dipungut biaya, sehingga masyarakat dapat secara langsung datang ke kantor Dukcapil setempat untuk mencetak ulang,” kata Teguh di Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024, seperti dikutip dari laman Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri.

Dia menjelaskan, masyarakat yang ingin mengurus e-KTP rusak hanya perlu membawa e-KTP yang rusak dan fotokopi kartu keluarga (KK). Ketentuan tersebut, menurut dia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Cukup bawa KTP-el yang rusak bersama denganfotokopiKK. Dukcapil akan cetak KTP-el baru dengan data yang sudah ada di sistem,” ucap Teguh. Selain itu, menurut dia, e-KTP yang rusak bisa diurus di Dinas Dukcapil mana saja di seluruh Indonesia, tanpa harus pulang ke alamat asal.

Dengan demikian, syarat-syarat dokumen yang harus disiapkan untuk mengurus e-KTP rusak adalah:

-e-KTP yang rusak dan akan diganti.

-Fotokopi KK.

Tak hanya itu, pemohon juga wajib melapor kepada perangkat pemerintah kabupaten/kota melalui camat, lurah, atau kepala desa terkait e-KTP rusak. Pelaporan dilakukan paling lambat 14 hari sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

“Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada instansi pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang,” bunyi Pasal 64 ayat (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Cara Mengurus e-KTP yang Rusak

Berikut langkah-langkah untuk mengurus e-KTP yang rusak secara mudah:

Offline

-Siapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

-Datang ke kantor Dinas Dukcapil setempat.

-Ajukan permohonan cetak e-KTP pengganti.

-Selanjutnya, pemohon akan diminta mengisi formulir peristiwa kependudukan atau F-1.02.

-Apabila diperlukan, maka pemohon akan menjalani pengambilan foto, data sidik jari, dan perekaman retina mata.

-Tunggu proses pencetakan e-KTP baru

Online

Selain datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil, masyarakat dapat mengajukan permohonan penggantian e-KTP karena rusak secara daring (online).

Namun, metode secara daring tersebut bergantung pada kebijakan di masing-masing daerah, misalnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menyediakan portal Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat atau Alpukat Betawi alpukat-dukcapil.jakarta.go.id.

Kemudian, ada Pemkot Cimahi, Jawa Barat dengan Layanan Publik Kecamatan-Kelurahan Kota Cimahi (Lapakami)lapakami.cimahi.kota.go.id/layanan/cetak-ktp.

Kabupaten Badung, Bali dengan laman akudicari.badungkab.go.id; Pemkot Pekanbaru, Riau dengan situs appdukcapil.pekanbaru.go.id; serta sebagainya.

Kartu Keluarga (KK) adalah salah satu dokumen penting yang mencatat data kependudukan suatu keluarga. Dokumen ini wajib dimiliki karena dibutuhkan saat ingin mengurus administrasi tertentu. Untuk itu, cara cek nomor KK perlu diketahui masyarakat.

Nomor Kartu Keluarga bisa dicek dengan cara yang mudah. Masyarakat bisa mengikuti setiap langkahnya agar bisa mengetahui nomor KK masing-masing.

Mengutip dari Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen, Siswosoediro (2008:159), Kartu Keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang berisi data mengenai susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. KK wajib dimiliki oleh setiap keluarga di tempat mereka berdomisili.

Kartu Keluarga (KK) dicetak rangkap tiga dan masing-masing dipegang oleh kepala keluarga, ketua RT, dan kantor kelurahan. KK bisa dibuat di kantor kelurahan setempat. Sekarang, nomor Kartu Keluarga bisa dicek dengan mudah. Berikut cara cek nomor KK yang bisa dicatat.

Kartu Keluarga memiliki sejumlah fungsi yang penting. Berikut beberapa fungsinya.

Salah satu fungsi KK adalah sebagai alat pendataan keluarga oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kartu Keluarga bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya perhitungan pajak, penyaluran bantuan sosial, dan sebagainya.

Kartu Keluarga juga digunakan untuk verifikasi status keluarga. KK berfungsi untuk memastikan apakah anggota keluarga sudah sesuai dengan data yang tercantum atau ada yang keliru.

Kartu Keluarga juga berfungsi sebagai dokumen persyaratan urusan administrasi. Beberapa contoh urusan administrasi yang memerlukan KK adalah pernikahan, pendaftaran sekolah, pembuatan paspor, dan lainnya.

Demikian cara cek nomor KK dengan mudah yang perlu dicatat masyarakat. Ketahui juga beberapa fungsi penting Kartu Keluarga. (KRIS)

KOMPAS.com - Masyarakat bisa mencetak dokumen Kartu Keluarga (KK) secara mandiri tanpa perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Bagaimana caranya? Simak penjelasannya dalam artikel ini.

Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Dokumen ini wajib dimiliki oleh setiap keluarga di Tanah Air.

Pencetakan Kartu Keluarga secara mandiri bisa dilakukan bagi masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen ini.

Lalu, bagaimana cara cetak Kartu Keluarga secara online dan ketentuannya?

Cara cetak Kartu Keluarga secara online

Anda yang akan mencetak Kartu Keluarga secara online, bisa mengajukan permohonan cetak KK melalui aplikasi atau website layanan kependudukan daerah masing-masing.

Dilansir dari pemberitaan sebelumnya, cara cetak Kartu Keluarga (KK) secara online sebagai berikut:

• Akses layanan online kependudukan daerah masing-masing
• Masukkan nomor ponsel dan alamat e-mail yang bisa dihubungi untuk menerima soft file Kartu Keluarga
• Setelah permohonan diterima, Dukcapil akan memproses permintaan layanan cetak KK mandiri
• Permohonan yang diproses akan disahkan Dukcapil dengan tanda tangan elektronik dalam bentuk kode barcode (QR code)
• Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) akan mengirim SMS dan e-mail dalam bentuk informasi link situs Dukcapil dan file PDF
• Pihak yang mengajukan cetak KK mandiri akan menerima PIN rahasia untuk membuka layanan cetak KK online
• Cek kembali data yang telah dikirim Dukcapil dan KK bisa dicetak sendiri.

Terkait ketentuan mencetak Kartu Keluarga, Anda bisa menggunakan kertas putih polos jenis HVS A4 80 gram.

Meskipun tidak menggunakan kertas khusus security printing berhologram, Kartu Keluarga yang dicetak sendiri tetap mempunyai kekuatan hukum.

Kode barcode (QR code) yang tertera pada Kartu Keluarga menjadi tanda tangan elektronik pengganti tanda tangan dan cap basah yang dicetak di kertas security printing.

Proses pencetakan Kartu Keluarga secara online aman dilakukan karena memerlukan PIN rahasia untuk membuka layanan cetak dokumen tersebut.

Sebagai informasi, Anda dapat menyimpan soft file PDF Kartu Keluarga, sehingga bisa dicetak kembali ketika dibutuhkan.

Jakarta -

Kartu Keluarga (KK) merupakan salah satu dokumen kependudukan yang penting untuk dimiliki masyarakat. Sebab kartu ini merupakan salah satu bentuk identitas resmi bagi seseorang di keluarga dalam administrasi kependudukan di Indonesia.

Di sisi lain, masyarakat perlu cermat dan berhati-hati dalam mengurus dokumen satu ini. Pasalnya, ada beberapa permasalahan yang dapat membuat KK diblokir, salah satunya bila ada ketidakakuratan data.

Seperti halnya yang dilakukan Disdukcapil Kota Surabaya yang baru-baru ini melakukan pendataan KK yang tak sesuai domisili dengan jumlah 97.408 jiwa yang masuk ke dalam 42.804 KK. KK tersebut pun terancam diblokir jika tak melakukan konfirmasi dan klarifikasi kependudukan.

Bagaimana cara cek KK terblokir atau tidak?

Masyarakat kini sudah bisa melakukan pengecekan KK secara online sehingga tidak perlu repot-repot membawa dokumen ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

Pertama, masyarakat bisa mengecek KK secara online lewat situs resmi Disdukcapil Kabupaten atau Kota sesuai dengan domisili wilayahnya. Setiap situs memiliki sistem pengecekan yang berbeda-beda. Misalnya dalam kasus Disdukcapil Surabaya tadi, bisa langsung membukahttps://disdukcapil.surabaya.go.id/data-usulan-blokir/.

Selanjutnya, pilih kecamatan domisili. Setelah memilih maka akan secara otomatis terunduh file dalam bentuk format excel. Lalu buka file excel dan periksa apakah data kamu terdaftar masuk daftar warga usulan blokir atau tidak

Jika masuk ke dalam daftar warga usulan blokir maka klik download Surat Pernyataan RT RW sesuai alamat pada KK. Bawa Surat Pernyataan tersebut dan KK ke Kelurahan sesuai yang tercantum pada KK untuk Konfirmasi dan klarifikasi kependudukan.

Selain itu, ada banyak cara lainnya untuk memastikan apakah Nomor Induk Kependudukan (NIK) ataupun KK terblokir alias non aktif atau masih aktif. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada detikcom, berikut 5 cara mudah cek NIK KTP Terdaftar di Dukcapil atau tidak

1. Email Dukcapil Kemendagri

Cara cek NIK online yang kedua dengan menggunakan email dengan mengirimkan email ke alamat callcenter@dukcapil.kemendagri.go.id. Dengan format #NIK#Nama_Lengkap#Nomor_Kartu_Keluarga#Nomor_Telp#Keluhan. Kalian harus menunggu balasan kurang lebih satu kali 24 jam untuk mengetahui pengecekan NIK.

2. Media Sosial Dukcapil Kemendagri

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memberikan layanan cek NIK mandiri melalui Twitter atau Instagram resminya @ccdukcapil. Dukcapil juga dapat dihubungi melalui media sosial lainnya seperti Facebook.

3. SMS Dukcapil Kemendagri

Cara cek NIK online yang ketiga dapat melalui pesan singkat atau SMS. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan format Cek#KTP#NIK lalu kirimkan ke nomor dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di 0811-8005-373.

4. WhatsApp Dukcapil Kemendagri

Selain melalui SMS, warga juga dapat mengecek NIK KTP secara online melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp Kemendagri. Kalian dapat mengirim pesan ke nomor 0811-8005-373. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengirimkan data seperti nama lengkap yang sesuai dengan KTP, NIK, kelurahan/kecamatan/kabupaten/kota.

5. Call Center Dukcapil Kemendagri

Walaupun cara terakhir ini bukan termasuk cara yang online, kalian dapat menghubungi call center Halo Dukcapil melalui nomor telpon 1500-537. Apabila ingin mengecek nomor NIK, maka Anda harus menyiapkan data seperti NIK dan nomor KK.

(eds/eds)