Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan pembiayaan PT Honest Financial Technologies (Honest Financial) telah meluncurkan kartu kredit bernama Honest Card pada 2023 lalu. Direktur Utama Honest Financial Dharu Estiningrum mengeklaim saat ini animo masyarakat meningkat signifikan untuk mendapatkan Honest Card.

"Sebab, konsumen sangat tertarik dengan mudahnya proses mendapatkan kartu kredit Honest. Pengajuan dapat dilakukan langsung melalui ponsel dan hanya memerlukan waktu kurang dari 5 menit," ungkapnya kepada Kontan, Jumat (18/10).

Oleh karena itu, Dharu menerangkan jumlah pengguna aktif Honest Card bisa tumbuh lebih dari 200% per September 2024, jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

Dia mengatakan Honest terus melakukan akuisisi pengguna baru dan perusahaan optimistis dapat memperluas penggunaan Honest Card untuk berbagai pembayaran sehari-hari. Dia juga optimistis pihaknya bisa terus meningkatkan penetrasi di pasar kartu kredit Indonesia.

Tidak hanya itu, Dharu menyampaikan volume transaksi Honest juga mencatatkan pertumbuhan lebih dari 5 kali lipat per September 2024, dibandingkan rata-rata transaksi periode sama tahun lalu. Dia bilang hal itu menandakan kepercayaan dan penggunaan yang makin tinggi dari pengguna Honest dalam melakukan transaksi harian.

Selain itu, Dharu mengatakan Honest juga memastikan bahwa kualitas layanan dan pengguna tetap terjaga. Dia menerangkan Honest juga aktif memberikan edukasi kepada pengguna untuk menggunakan kredit secara bertanggung jawab.

"Honest juga terus-menerus berkomunikasi aktif kepada pengguna dan masyarakat luas untuk selalu menjaga data-data pribadi dan waspada terhadap berbagai bentuk penipuan (scam). Komunikasi itu dilakukan melalui berbagai sarana," katanya.

Saat ini, Dharu menyebut Honest juga menjalin kemitraan dengan salah satu jaringan bioskop di Indonesia, CGV Cinemas. Dia bilang inisiatif itu merupakan upaya perusahaan untuk mengikuti selera dan gaya hidup keluarga di Indonesia.

Sementara itu, Dharu mengungkapkan pangsa pasar kartu kredit di Indonesia masih sangat menjanjikan. Hingga Juli 2024, dia bilang jumlah pemegang kartu kredit hanya sekitar 18,16 juta orang. Fakta itu menjadi salah satu dasar bagi Honest untuk terus meningkatkan akuisisi konsumen baru.

"Potensi pasar yang besar memberikan peluang bagi perusahaan untuk tumbuh lebih cepat dan signifikan. Pengguna kartu Honest sendiri telah mengalami pertumbuhan merata di berbagai kota besar di Indonesia. Salah satu faktor penting dalam pertumbuhan itu karena kepercayaan konsumen terhadap produk Honest," ujarnya.

Dengan strategi yang terarah dan eksekusi yang efektif, Dharu menyampaikan Honest optimistis akan terus mencapai target pertumbuhan di masa mendatang. Dia menyebut kombinasi antara pemasaran digital, organik, serta kemitraan strategis, memungkinkan perusahaan untuk terus menjangkau audiens baru dengan lebih luas dan efektif.

JAKARTA, investor.id – Setelah melalui serangkaian proses evaluasi yang ketat, PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia (BI) untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) berbasis logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada 10 Oktober 2024.

Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan pada 18 Januari 2024, dan melibatkan pemeriksaan lapangan (on site visit) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI. Setelah finalisasi perbaikan pada 30 September 2024, Bank NTT berhasil memperoleh persetujuan untuk produk KKI Fisik Segmen Pemerintah.

Plt Direktur Utama Bank NTT Yohanis Landu Praing menjelaskan, peluncuran KKI tersebut sejalan dengan program kerja Bank NTT untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di NTT.

“KKI Fisik Segmen Pemerintah memberikan fasilitas kredit untuk transaksi di kanal EDC (electronic data capture), khususnya untuk belanja barang, jasa, dan perjalanan dinas yang dianggarkan dalam APBD,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024). Dengan plafon maksimal sebesar 40% dari Besaran Uang Persediaan masing-masing SKPD/OPD yang ditetapkan oleh Peraturan/Instruksi Kepala Daerah, KKI ini bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai, mengurangi risiko fraud, serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Salah satu tujuan utama peluncuran Kartu Kredit Indonesia adalah untuk mempercepat proses pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Dengan adanya KKI, jelas dia, uang untuk meningkatkan sarana yang diperlukan dalam pekerjaan ASN sudah segera tersedia.

“Maka dari itu, mereka bisa menyelesaikan tugas dalam waktu singkat dengan alat yang lebih baik, termasuk untuk melayani masyarakat umum,” jelas dia.

Adapun KKI mengizinkan pemerintah daerah langsung mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa memerlukan uang tunai di muka. Namun, tentu saja konteks penggunaan KKI berbeda. Sebab, dana dari KKI hanya dapat digunakan untuk keperluan operasional pemerintah atau apa pun yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Sementara itu, yang tak kalah menarik bahwa manfaat Kartu Kredit Indonesia akan sangat terasa untuk pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, pemerintah telah mensyaratkan bahwa KKI tidak bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa impor. Dengan kata lain, pemerintah pusat dan daerah hanya dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan produk dan layanan yang disediakan oleh UMKM lokal.

“Sudah bukan rahasia lagi bahwa salah satu rintangan logistik terbesar dalam pemerataan infrastruktur di Indonesia, adalah letak negara kepulauan yang memisahkan banyak provinsi. Namun, dengan penggunaan KKI, pemerintah pusat dan daerah bisa langsung menggunakan dana yang tersedia untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di lokasi mereka. Apalagi, mereka juga dapat melibatkan pemilik UMKM di sekitar. Jadi, wilayah yang lain pun juga bisa ikut maju,” pungkas Yohanis.

Sementara itu, Pjs Kepala Divisi Supporting Kredit dan PIC Tim KKI Bank NTT Charles F Corputty menjelaskan, meskipun Bank NTT tidak tergabung dalam Working Group Bank Batch/Fase 1 Implementasi KKI yang menerapkan QRIS Cross Border dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura, keberhasilan menghadirkan KKI di NTT menunjukkan komitmen Bank NTT sebagai bank milik seluruh pemda NTT.

“Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengikuti perkembangan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah,” jelas dia.

Dengan peluncuran KKI tersebut, jelas Charles, Bank NTT bertekad untuk menjadi bagian penting dalam memajukan perekonomian daerah dan mendukung program pemerintah dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih baik untuk masyarakat NTT.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

PT Artajasa Pembayaran Elektronis bersama sejumlah pelaku sistem pembayaran nasional melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) terkait layanan inovasi pembayaran digital.

Langkah ini menyusul peluncuran layanan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Online Payment Virtual Card Tokenization dan layanan QRIS Tap Berbasis NFC dan pada kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI). Kedua layanan ini baru saja diluncurkan Bank Indonesia (BI) pada pagi hari tadi.

Direktur Utama Artajasa Armand Hermawan mengatakan, para pelaku sistem pembayaran nasional telah sepakat untuk eksplorasi potensi bisnis layanan KKI Segmen Pemerintah Online Payment Virtual Card Tokenization, bersama dengan Bank BNI dan Bank BPD Bali.

Layanan ini merupakan layanan transaksi pembayaran e-commerce menggunakan tokenisasi yang didapatkan dari mobile application menggunakan sumber dana Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang juga dapat dikembangkan ke sumber dana lainnya.

"Artajasa menyambut baik launching layanan layanan KKI Segmen Pemerintah Online Payment Virtual Card Tokenization dan soft launching QRIS Tap Berbasis NFC dan pada hari ini sebagai solusi pembayaran digital yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku sistem pembayaran nasional maupun masyarakat secara luas," kata Armand, dalam seremoni penandatanganan MOU, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

kartu

Sementara itu, untuk layanan QRIS Tap Berbasis NFC, kerja sama dilakukan dengan Bank BNI, Bank Permata, DANA dan Gopay. Layanan QRIS Tap Berbasis NFC ini merupakan metode pembayaran nirsentuh yang akan memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran via mobile, seperti merchant, transportasi, parkir dan kebutuhan lainnya.

"Tidak ketinggalan, kami juga terus mendukung perluasan layanan QRIS Antarnegara dengan membangun inisiatif bersama para pelaku sistem pembayaran," ujar Armand.

Selain itu, turut dilakukan penandatanganan MOU untuk inisiatif QRIS Antarnegara ke negara-negara yang sesuai dengan rencana Bank Indonesia. Saat ini sebanyak delapan institusi telah siap berkolaborasi dengan Artajasa, terdiri dari Bank BNI, Bank Permata, DANA, Gopay, Bank CIMB Niaga, Bank BSI, Bank BPD Bali dan Netzme.

Layanan ini merupakan perluasan dari QRIS Antarnegara yang saat ini telah beroperasi di Thailand, Malaysia dan Singapura sebagai suatu metode pembayaran berbasis kode QR yang memungkinkan nasabah bisa bertransaksi di merchant luar negeri, begitupun sebaliknya.

Dalam pengembangan layanan-layanan tersebut, selain memperhatikan sisi operasional dari suatu layanan, baik Artajasa maupun pelaku sistem pembayaran menjamin aspek perlindungan konsumen, keamanan bertransaksi dan biaya transaksi yang terjangkau bagi masyarakat.

"Hal ini penting untuk dilakukan agar masyarakat senantiasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi keuangan digital," tutup Armand.