Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja melaporkan bahwa dalam lima tahun perjalanan program itu, sebanyak 18,9 juta masyarakat Indonesia telah menerima manfaat Kartu Prakerja.

Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menuturkan Kartu Prakerja telah inklusif bukan hanya dalam jumlah, tetapi juga mencakup 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Secara usia, didominasi oleh usia 18 hingga 35 tahun.

"Usia dari peserta mayoritas 18 sampai 35 tahun atau itu Gen Z dan Milenial," ungkapnya dalam Temu Alumni Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/10/2024).

Sementara berdasarkan kelas ekonomi, Program Kartu Prakerja diikuti dari desil 1, aspiring middle class hingga middle class.

Denni menjelaskan secara komposisi, jumlah penerima yang pada saat mendaftar program tersebut dengan status bekerja sebanyak 39%. Dalam survei yang dilakukan usai dua bulan pelatihan, jumlah peserta yang bekerja naik menjadi 55%.

Dari 55% yang bekerja, 13% diantaranya menjadi pekerja dan 13% lainnya menjadi wirausaha atau membuka usahanya sendiri usai mengikuti pelatihan.

Pendidikan peserta Kartu Prakerja mayoritas adalah SMA ke atas, gender 51% perempuan, asal mayoritas daerah perdesaan.

Sementara pelatihan di ekosistem prakerja sejak awal hingga saat ini secara kumulatif mencapai 6.000 lebih program pelatihan baik online maupun offline, yang semuanya terkurasi dan telah diverifikasi serta relevan.

Kemudian hasil dari evaluasi, penerimaa manfaat Prakerja merasa sangat meningkatkan kebekerjaan, kewirausahaan, pendapatan, inklusi keuangan, dan literasi digital dari para peserta.

Ke depan, Denni mengatakan pihaknya akan melakukan tracer study bagi para Alumni Kartu Prakerja pada November 2024 mendatang.

Untuk diketahui, program Kartu Prakerja adalah program beasiswa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan.

Program ini ditujukan bukan hanya untuk pencari kerja, tapi juga mereka yang sudah bekerja maupun buruh yang ingin mendapatkan peningkatan skill atau kompetensi, juga pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Bisnis.com, JAKARTA - Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja menyatakan kelanjutan program Kartu Prakerja masih menunggu keputusan dari pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari menuturkan, pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang akan mengumumkan nasib dari program milik Jokowi tersebut. Dia juga belum mengetahui apakah akan ada perubahan skema dari program tersebut ke depannya.

"Saya tidak ingin 'kemajon', terlalu maju, jadi teman-teman tunggu saja nanti yang akan disampaikan pemerintahan baru," kata Denni dalam Media Briefing 5 Tahun Kartu Prakerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (2/10/2024).

Meski demikian, Denni bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terus mendiskusikan program yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja terkena PHK, dan/atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah saat ini terus mendorong kelanjutan program Prakerja.

Terlebih, isu yang berkembang saat ini adalah isu masalah pembukaan lapangan kerja hingga persoalan penurunan jumlah kelas menengah.

"Semuanya sangat relevan dan mestinya sangat positif untuk kita keberlanjutan," ujarnya.

Susi berharap, pemerintahan baru akan melanjutkan program yang telah memberikan manfaat berupa pelatihan dan insentif kepada 18,9 juta penerima sejak 2020 hingga menjelang akhir 2024 ini.

Untuk diketahui, Program Kartu Prakerja lahir melalui Perpres No. 36/2020. Jajaran Direksi Manajemen Pelaksana diangkat tanggal 17 Maret 2020. Hanya 1 hari setelah kebijakan PSBB, gelombang pertama dibuka 11 April 2020 dan menyerap 168.000 penerima.

Prakerja menjadi bagian Program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi Covid-19. Seiring dengan berakhirnya pandemi, mulai tahun 2023 Prakerja diimplementasikan dengan skema normal.

Setiap peserta memperoleh manfaat berupa beasiswa pelatihan sebesar Rp3,5 juta yang bisa dimanfaatkan untuk mengikuti berbagai pelatihan baik moda webinar, tatap muka, maupun pembelajaran mandiri, yang tersedia di ekosistem Prakerja.

Sebelumnya dalam pemberitaan Bisnis, PMO mengungkapkan pihaknya tengah menyusun anggaran Prakerja untuk tahun anggaran 2025 sembari menunggu arahan lebih lanjut dari Komite Cipta Kerja.

“Kami memang sedang menyusun anggaran 2025, tapi kami tetap menunggu arahan untuk 2025 apakah program Prakerja nanti akan skema seperti apa,” jelas Direktur Pemantauan dan Evaluasi Prakerja Cahyo Prihadi, (15/5/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan program Prakerja agar tetap berjalan di pemerintahan presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa Kepala Negra meminta program Prakerja agar tetap masuk di APBN 2025. Mengingat program tersebut dinilai mencatatkan capaian baik selama penerapannya.

"Saya laporkan mengenai Prakerja, capaian-capaian baik. Ke depan Beliau [Jokowi] minta itu masuk dalam APBN 2025," kata Airlangga usai menemui dan memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan perkembangan ekonomi Indonesia saat ini di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja memang sempat mengajukan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA untuk tahun anggaran 2025 ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut catatan Bisnis, Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, menyampaikan, usulan tersebut merupakan permintaan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu.

“Kami sudah berkonsulatasi dengan Bapak Menko Perekonomian [Airlangga Hartarto] tentang berapa jumlah target yang akan dilayani tahun depan dan kemudian sudah kami submit kepada Kementerian Keuangan,” kata Denni usai menghadiri Rilis Laporan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja 2023, Rabu (15/5/2024).

Namun, dia enggan membeberkan besaran anggaran yang diusulkan ke Kemenkeu. Denni menyebut, besaran anggaran nantinya akan diputuskan dalam rapat Komite Cipta Kerja. Selanjutnya, akan diumumkan oleh Arilangga Hartarto selaku Ketua Komite Cipta Kerja.

Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mendorong pemerintahan selanjutnya untuk melanjutkan program Prakerja. Mengingat, tidak ada alasan bahwa program ini tidak dapat dilanjutkan tahun depan.

“Apalagi temanya [pemerintahan selanjutnya] lanjutkan, mudah-mudahan tetap akan dilanjutkan,” ujar Susi.

Perdana dilaksanakan pada 2020, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program Prakerja di 2024. Tahun ini, Airlangga menargetkan sebanyak 1,14 juta peserta mengikuti program tersebut.

Dengan target sebanyak 1,14 juta peserta, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,8 triliun untuk menunjang kegiatan program dan operasional. Anggaran tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang tercatat sebesar Rp4,3 triliun.

Setiap peserta program akan mendapat beasiswa sebesar Rp4,2 juta per individu dengan perincian biaya pelatihan Rp3,5 juta, insentif dana pasca pelatihan Rp600.000 yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali pengisian survei.

Adapun, hingga saat ini, PMO mencatat sebanyak 850.000 peserta sudah terlibat dalam program Prakerja, atau terealisasi sebesar 74,5% dari target tahun ini.