REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengonfirmasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyempatkan waktu untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada September 2024. Agenda Jokowi di IKN akan disesuaikan dengan kegiatan kunjungan kerjanya yang padat.

"Agenda beliau akan disesuaikan tentunya. Kunjungan kerja beliau cukup banyak, di sela-sela kunjungan kerja tentunya beliau akan menyempatkan berkantor di IKN," katanya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/8/2024).

Saat ini, kata Heru, persiapan untuk kegiatan tersebut sedang dilakukan koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretariat Kabinet (Seskab) Pramono Anung, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Heru menekankan, rencana tersebut bukan berarti presiden akan berkantor secara permanen di IKN, melainkan sebagai bagian dari penyesuaian jadwal dan agenda. "Ini lagi dipersiapkan. Nanti Pak Seskab dan Pak Mensesneg akan mempersiapkan agenda itu untuk berkantor di IKN," ujarnya.

Terkait pertanyaan mengenai apakah langkah ini bertujuan untuk menghindari aksi demonstrasi yang belakang ini ramai di Jakarta, Heru menegaskan, berkantor di IKN tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. "Nggak. Kan beliau sudah menyampaikannya sudah lama," ujarnya.

Heru menambahkan, belum ada keputusan mengenai apakah Presiden Terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan turut berkantor di IKN. "Nanti kita lihat," katanya menjawab peluang Prabowo untuk ikut berkantor di IKN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bendera pusaka dan naskah proklamasi akan dibawa melalui proses kirab dari Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (10/8/2024). Dalam gladi kirab bendera pusaka yang diadakan hari ini, kirab dimulai dari Monas, melewati Patung Arjuna Wijaya (patung kuda) di Jalan Medan Merdeka Barat.

Kemudian, berlanjut ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jalan Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman ke Jalan Gatot Subroto, lalu menuju Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Nantinya, dari Bandara Halim, bendera pusaka dan naskah proklamasi diterbangkan menuju Balikpapan, Kaltim.

Berikutnya, keduanya dibawa menuju kawasan IKN di Penajam Paser Utara. Adapun bendera pusaka dan naskah proklamasi dibawa oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2023.

Gladi kirab pusaka dan naskah proklamasi diikuti Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sekaligus Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono. "Yang melakukan kirab adalah Paskibraka tahun 2023, dan tentu ini sudah dilatih. Masyarakat bisa menyaksikan pada tanggal tersebut," kata Heru di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Selain dimeriahkan oleh deretan pasukan drum band berseragam, terdapat sejumlah pasukan berkuda yang mengiringi dalam kegiatan gladi kirab tersebut. Adapun bendera pusaka dan teks proklamasi dibawa menggunakan kendaraan taktis Maung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono buka suara soal penyebab biaya Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia yang lebih besar daripada tahun sebelumnya. Dia menyatakan, biaya itu bertambah karena pelaksanaan HUT RI 2024 dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta.

Heru mengaku, tak hapal persis rincian biaya yang digunakan untuk perayaan HUT RI tahun ini. Dia juga tak mau membandingkan dengan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan HUT RI pada tahun lalu. Namun, menurut dia, biaya itu bertambah karena tahun ini HUT RI tak hanya dilakukan di satu tempat.

"Yang jelas tahun ini kan kegiatannya ada di dua kota, Jakarta dan IKN. Otomatis pembiayaannya juga bisa bertambah," kata Heru di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Dia menyebutkan, rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-79 RI di Jakarta antara lain adalah hiburan. Sementara di IKN juga akan dilaksanakan tata upacara militer (TUM) dan sejumlah hiburan. "Dua ini memerlukan tadi, pembiayaan. Kalau jumlahnya saya enggak hapal," ujar Heru.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pelaksanaan HUT RI tahun ini merupakan rangkaian yang paling istimewa. Pasalnya, untuk pertama kalinya, kegiatan itu diselenggarakan di dua lokasi.

"Temanya, Nusantara Baru Indonesia Maju, yang sudah dirilis pada tanggal 24 Juni yang lalu dan ini sekaligus menunjukkan transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, dan sekaligus juga ini adalah transisi untuk keberlanjutan pemerintahan ke pemerintah yang baru nanti," kata Pratikno yang dikutip dari situs Kementerian Sekretariat Negara.

Seperti peringatan HUT RI sebelumnya, agenda Bulan Kemerdekaan Tahun 2024 diawali dengan Zikir dan Doa Kebangsaan yang akan diadakan di Istana Merdeka petang nanti. Acara tersebut akan dihadiri para ulama dan pemuka agama serta diikuti lebih dari 3.000 peserta.

Agenda berikutnya diikuti dengan pengukuhan Paskibraka oleh Presiden Joko Widodo di IKN, upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Pidato Kenegaraan di Gedung DPR/MPR RI. Juga istimewa, acara Apel Kehormatan dan Renungan Suci tahun ini rencananya dilakukan di Taman Makam Pahlawan Kalibata oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan di Taman Kusuma Bangsa IKN oleh Presiden Jokowi.

"Nah, upacaranya, tata upacara militer itu dilaksanakan di IKN dengan Inspektur Upacara Bapak Presiden, sedangkan upacara di Istana Merdeka, Jakarta itu mengikuti tata upacara militer di IKN," ujar Pratikno.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono membantah isu soal pemerintah akan menyewa 1.000 unit mobil Alphard untuk peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim). Menurut dia, isu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Kemarin ada berita yang terkait kendaraan ini. Tolong ini diluruskan media saya minta, Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah menyewa 1.000 unit mobil di IKN," kata Heru saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).

Heru mengaku, tak tahu asal informasi itu hingga tersebar ke masyarakat. Namun, ia memastikan, Kemensetneg tidak pernah menyewa 1.000 unit kendaraan di IKN. "Sekretariat Negara atau Sekretariat Presiden tidak pernah ada kontrak sewa 1.000 unit mobil. Tidak ada," ujar Heru.

Dia mengatakan, Kemensetneg hanya mempersiapkan kendaraan untuk rangkaian kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran. Menurut Heru, jumlah kendaraan untuk rangkaian itu hanya sekitar 30 unit.

Ihwal uang sewa kendaraan sebesar Rp 25 juta per hari, Budi menegaskan, hal itu tidak benar. Ia menyebutkan, sebagian besar kendaraan untuk rangkaian kenegaraan sudah tersedia di Kemensetneg.

Heru menegaskan, Kemensetneg juga sudah menyiapkan beberapa bus untuk membawa para undangan. Sejumlah kendaran itu disiapkan dari Otorita IKN, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, dan Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman.

"Enggak mungkin kendaraan 1.000 unit itu berada di IKN. Enggak mungkin. Kami siapkan semuanya menggunakan bus juga disiapkan. Tidak diperkenankan untuk membawa mobil sendiri-sendiri. Semua sudah tersosialisasikan," kata Heru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Relawan Pro Jokowi (Projo) dijadwalkan melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur. Rencananya kunjungan itu dilakukan setelah perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, kunjungan Projo ke IKN semula dijadwalkan pada awal Agustus 2024. Namun, kunjungan itu ditunda menjadi setelah 17 Agustus 2024, lantaran saat ini, Istana masih melakukan persiapan untuk peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN.

"Projo itu bukan tidak jadi (ke IKN). Projo itu akan nanti ke IKN setelah 17 Agustus," kata Heru saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).

Menurut Heru, para relawan Projo nantinya berkegiatan di IKN untuk melihat perkembangan pembangunan ibu kota negara yang baru itu. Menurut dia, hal itu merupakan hal yang wajar karena Projo merupakan relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Ya namanya relawan dengan Pak Jokowi kan sah aja sambil lihat perkembangan IKN. Ya ngobrol, ninjau, melihat."

Sebelumnya, Bendahara DPP Projo Panel Barus mengatakan, rencana perjalanan ke IKN itu dilakukan untuk memenuhi undangan dari Presiden Jokowi. Kendati demikian, perjalanan yang akan dilakukan Projo ke IKN disebut menggunakan dana mandiri.

"Tidak ada uang negara yang kami sentuh. Itu kami lakukan secara mandiri, kami urus tiket sendiri, makan sendiri, buka dapur umun di sana. Kami memenuhi undangan Pak Presiden, tapi semua kelola sendiri," kata Panel di Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Menurut Barus, perjalanan ke IKN merupakan momen penting bagi para relawan Projo. Pasalnya, sejak awal Projo telah mendukung Jokowi, hingga akhirnya Presiden Jokowi bisa mempersembahkan IKN kepada rakyat Indonesia.

Barus menambahkan, pembangunan IKN juga akan mengubah anggapan yang selama ini pemerintah dinilai Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. "Dengan IKN juga mengubah wajah ibu kota kolonialisme jaid sebuah ibu kota yang merdeka dan futuristik menjadi simbol kemajuan," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) terdata sebagai salah satu dari 8,2 juta lebih pemilih yang akan menyalurkan hak suaranya pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta pada 27 November 2024. Hal itu diketahui berdasarkan laporan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) KPU DKI Jakarta yang menyambangi Presiden Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (24/7/2024).

"KPU DKI Jakarta dan didampingi oleh KPU RI sudah bertemu dengan Bapak Presiden dan memberikan pencocokan data serta memberikan formulir, sudah terdaftar sebagai pemilih di DKI Jakarta," kata Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono yang mendampingi Pantarlih di Istana Kepresidenan Jakarta.

Heru yang juga menjabat pelaksana tugas (plt) gubernur DKI Jakarta mengatakan jumlah data pemilih di Jakarta hingga Rabu siang berkisar 8.292.897 orang. Angka itu sudah termasuk Jokowi dan Ibu Negara Iriana Widodo.

Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah mengatakan, nama Presiden Jokowi dan Iriana terdata sebagai pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) 06 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. "Sudah ada TPS potensial di TPS 06 Kelurahan Gambir. Biasanya di Kantor Lembaga Administrasi Negara Jakarta Pusat," katanya di lokasi yang sama.

Fahmi mengatakan, KPU DKI Jakarta telah memetakan sebanyak 14.775 TPS di DKI Jakarta yang akan disesuaikan jumlahnya dengan pemutakhiran data pemilih. "Tapi tentu angka tersebut masih bisa berubah berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih dan kami juga sedang mendata TPS di lokasi khusus, seperti rutan maupun di rumah sakit," katanya.

Fahmi mengimbau warga DKI Jakarta untuk mengecek namanya dalam terdaftar pemilih Pilkada melalui website dptonline.kpu.go.id. "Nanti warga Jakarta tinggal memasukkan NIK saja dan akan diketahui namanya sudah terdaftar atau belum dalam daftar pemilih pada Pilgub nanti," ujar Fahmi.

Bagi yang belum terdata, kata Fahmi, bisa melaporkannya kepada petugas lapangan KPU DKI Jakarta di kelurahan maupun kecamatan. "Aplikasi tersebut sudah bisa langsung melaporkan. Ada lapor pemilih ketika belum terdaftar di daftar pemilih," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyatakan kegiatan peringatan hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia akan dilakukan di dua lokasi. Adapun dua lokasi itu adalah Istana Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dan Istana Negara di Jakarta.

Heru menjelaskan, kegiatan yang akan dilakukan di Istana IKN pada 17 Agustus 2024 adalah tata upacara militer (TUM). Namun, karena keterbatasan sarana dan prasarana di IKN, sebagian kegiatan akan dilakukan di Jakarta. Pasalnya, pergerakan pasukan dan pengisi hiburan pada peringatan 17 Agustus biasa mencapai 5.000 sampai 10 ribu orang.

"Maka kegiatan hiburannya ada di Jakarta. Jadi dua titik," kata Heru saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024). Menurut dia, pelaksanaan kegiatan 17 Agustus di IKN tak masalah untuk tetap dilakukan.

Meski belum ada keputusan presiden (keppres) tentang IKN, sambung dia, kegiatan peringatan hari kemerdekaan RI dapat dilakukan di mana pun, sesuai perintah presiden. "Aturan undang-undang mengatakan 17 Agutus boleh diadakan di mana saja, sesuai Dengan perintah dari Bapak Presiden. Jadi 17 agustus di IKN juga tak ada masalah. Toh kami melakukan dua tempat," kata Heru.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga disebut akan memfasilitasi kebutuhan kegiatan perayaan hari kemerdekaan ke-79 RI di Jakarta. Pasalnya, akan ada banyak rangkaian dalam kegiatan peringatan hari kemerdekaan RI.

"Mulai tanggal 10 Agustus dan seterusnya, pemda akan memfasilitasi semua yang dibutuhkan pada acara 17 Agustus," ujar Heru, yang juga penjabat (pj) gubernur DKI Jakarta.