Bisnis.com, JAKART- - PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) telah menerima pengalihan liabilitas polis Jiwasraya sebanyak Rp38,1 triliun hingga Agustus 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp15,9 triliun telah dibayarkan kepada eks pemegang polis Jiwasraya.

Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha menegaskan kesiapan IFG Life menampung pengalihan liabilitas polis Jiwasraya yang menyetujui restrukturisasi. Sampai Agustus 2024, dia menuturkan 99,7% pemegang polis sudah menyetujui program restrukturisasi.

"Iya, ini ada peningkatan, ada penambahan lagi. Yang terakhir itu 98% kalau tidak salah. Ada peningkatan," kata Sistha saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Sistha menjelaskan bagi pemegang polis yang tidak setuju dengan program restrukturisasi akan mengikuti proses likuidasi. Dia mengatakan tidak menutup kemungkinan jumlah pemegang polis yang setuju restrukturisasi akan bertambah.

"Kalau memang masih ada yang restrukturisasi dan memang nanti sesuai bisa dialihkan ya harus diterima karena itu kan mandatnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membentuk tim likuidasi Jiwasraya. Tim tersebut sebenarnya ditargetkan akan terbentuk pada September 2024.

Dalam proses likuidasi tersebut juga akan dibahas bagaimana nasib pensiunan Jiwasraya. Pasalnya, kondisi keuangan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya tidak cukup membayar hak penisunan Jiwasraya.

"Jadi, nanti akan dibentuk tim likuidasi dan nanti tim likuidasi akan mengatur mengenai pembagian hasil penjualan aset, apakah kepada pemegang polis, apakah juga untuk setoran tambahan untuk DPPK-nya," kata pria yang akrab disapa Tiko saat ditemui di gedung DPR RI, Senin (2/9/2024).

Tiko menjelaskan DPPK merupakan lembaga yang terpisah dari korporasi sebagai pendiri dana pensiun. Ke depan, Kementerian BUMN ingin pendiri dana pensiun benar-benar bertanggung jawab atas DPPK yang mereka dirikan.

"Nah, kami sudah lakukan juga stocktake [inventasisasi], pendiri-pendiri mana yang butuh top-up, seperti PTPN, di PT POS, nah itu pendirinya harus secara bertahap memenuhi kewajiban top up-nya itu, sebagai pendiri," kata Tiko.

IDXChannel - Pembubaran PT Jiwasraya (Persero) bakal dilaksanakan pada September 2024 usai restrukturisasi pemegang polis tuntas.

Sebanyak 2.300 pensiunan Jiwasraya menuntut pembayaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) senilai Rp371 miliar. Mereka tergabung dalam aliansi Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya Nasional (PPJ) Pusat.

Ketua Umum PPJ Pusat, De Yong Adrian mengatakan, ada ribuan pensiunan Jiwasraya yang belum mendapatkan penjelasan ihwal kelanjutan pembayaran uang pensiun bulanannya, jika likuidasi perusahaan dilakukan pada bulan depan.

“Sampai saat ini para pensiunan Jiwasraya yang berjumlah lebih kurang 2.300 orang peserta belum mendapatkan gambaran yang pasti baik dari pemerintah maupun Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku Pendiri DPPK Jiwasraya tentang bagaimana kelanjutan pembayaran uang pensiun bulanannya jika sampai terjadi DPPK Jiwasraya juga dibubarkan,” ujar De Yong Adrian melalui keterangan pers, Senin (26/8/2024).

Menurutnya, kondisi DPPK Jiwasraya saat ini defisit pendanaan (insolven). Defisit DPPK Jiwasraya berdasarkan laporan aktuaris untuk valuasi aktuaria per 31 Desember 2023 sebesar Rp371 miliar.

Defisit pendanaan dalam dana pensiun terjadi ketika kewajiban aktuaria atau manfaat pensiun sekarang dan yang akan datang melebihi kekayaan dana pensiun.

“Sesuai ketentuannya pemberi kerja wajib memberikan iuran tambahan untuk memenuhi pendanaan, apabila hingga akhir 2024 Jiwasraya selaku pendiri DPPK tidak memberikan iuran tambahan untuk memenuhi defisit pendanaan pada DPPK Jiwasraya, dipastikan defisit pendanaan 2024 bisa terjadi perubahan yang signifikan yang diperkirakan akan lebih besar dari 2023,” tutur dia.

Apabila defisit pendanaan DPPK jiwasraya tidak dibayar sampai akhir 2024 ini, maka kemampuan likuiditas DPPK Jiwasraya untuk membayar uang pensiun bulanan kepada para pensiunan diperkirakan hanya sampai Mei 2025.

Dengan demikian, 2.300 pensiunan Jiwasraya tidak lagi mendapatkan uang pensiun pada Juni 2025.

“Kami dari PPJ Pusat belum melihat adanya setoran iuran tambahan dari Pendiri sejak 2021 hingga saat ini, sehingga hal ini membuat kondisi likuiditas DPPK Jiwasraya semakin berat dan DPPK Jiwasraya selalu dalam keadaan insolven,” kata dia.

(DESI ANGRIANI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bakal dibubarkan dalam waktu dekat, alias sebelumnya berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Jiwasraya dibubarkan dilakukan menyusul proses restrukturisasi yang hampir rampung. Pembubaran ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) darn rencana penyehatan keuangan (RPK) Jiwasraya.

"Karena sudah mau selesai, sudah akhir, sudah habis, sudah mau final lah (restrukturisasi), maka sesuai dengan POJK dan RPK Jiwasraya, maka dengan ini Jiwasraya akan dibubarkan," ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, dikutip Kamis (22/8/2024).

SHUTTERSTOCK/PASUWAN Ilustrasi asuransi.

Sementara itu, Direktur Utama Jiwasraya R Mahelan Prabantarikso menambahkan, pembubaran Jiwasraya kemungkinan dilakukan pada September 2024 mendatang.

Pembubaran JIwasraya dilakukan secara bertahap, mulai dari pencabutan izin usaha, proses likuidasi, hingga pelaporan likuidasi.

"Perkiraan September (pembubarannya). Sesuai dengan POJK 28, proses pembubaran ada tahapannya," kata dia.

Adapun pemegang polis Jiwasraya yang menerima restrukturisasi mencapai 99,7 persen, sedangkan 0,3 persen sisanya belum menyetujui restrukturisasi yang ditawarkan Kementerian BUMN.

"Bagi yang menolak restrukturisasi, sampai sebelum proses likuidasi, masih bisa ikut program restrukturisasi," kata dia.

"Jadi dari total (pemegang polis) ada kurang lebih 0,3 persen, itu sekitar 1.000 polis yang masih belum (ikut restrukturisasi) dengan nilai kurang lebih tinggal Rp 178 miliar," imbuh Mahelan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bakal dibubarkan dalam waktu dekat, alias sebelumnya berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Jiwasraya dibubarkan dilakukan menyusul proses restrukturisasi yang hampir rampung. Pembubaran ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) darn rencana penyehatan keuangan (RPK) Jiwasraya.

"Karena sudah mau selesai, sudah akhir, sudah habis, sudah mau final lah (restrukturisasi), maka sesuai dengan POJK dan RPK Jiwasraya, maka dengan ini Jiwasraya akan dibubarkan," ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, dikutip Kamis (22/8/2024).

SHUTTERSTOCK/PASUWAN Ilustrasi asuransi.

Sementara itu, Direktur Utama Jiwasraya R Mahelan Prabantarikso menambahkan, pembubaran Jiwasraya kemungkinan dilakukan pada September 2024 mendatang.

Pembubaran JIwasraya dilakukan secara bertahap, mulai dari pencabutan izin usaha, proses likuidasi, hingga pelaporan likuidasi.

"Perkiraan September (pembubarannya). Sesuai dengan POJK 28, proses pembubaran ada tahapannya," kata dia.

Adapun pemegang polis Jiwasraya yang menerima restrukturisasi mencapai 99,7 persen, sedangkan 0,3 persen sisanya belum menyetujui restrukturisasi yang ditawarkan Kementerian BUMN.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima danmemfasilitasi pertemuan antara manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero)dengan perwakilan pemegang polis di Kantor OJK, pada Selasa (20/8/2024).

Pertemuan tersebut dipimpin oleh DeputiKomisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan PelindunganKonsumen OJK Rizal Ramadhani serta dihadiri oleh perwakilan manajemenJiwasraya dan enam orang perwakilan pemegang polis yang menolak skemarestrukturisasi dan pengalihan polis dari Jiwasraya kepada PT Asuransi Jiwa IFG(IFG life).

Dalam kesempatan tersebut, Rizal mengatakan bahwa OJK sangat berempati terhadap permasalahan yang dihadapi para pemegang polis Jiwasraya yang menolak program restrukturisasi dan mengharapkan para pemegang polis dapat menyampaikanaspirasinya kepada pihak Jiwasraya yang hadir dalam pertemuan tersebut secaralangsung. Dia menjelaskan pernyataan tidak keberatan atas Rencana PenyehatanKeuangan (RPK) yang disampaikan Jiwasraya adalah dalam kerangka pelindungan konsumen.

"Terkait penanganan persoalan pemegang polis Jiwasraya, OJK memperhatikan kepentingan keseluruhan pemegang polis, baik yang menerima ataupun yang menolak restrukturisasi," kata Rizal dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (22/8/2024).

Namun demikian, Rizal menyebut berbagai hal harus menjadi pertimbangan seperti sisa nilai aset yang dimiliki Jiwasraya serta jumlah pemegang polis yang telah mengikuti program restrukturisasi.

Adapun informasi dari manajemen Jiwasraya, hingga saat ini hampir seluruh pemegang polis (99,7%) telah menyetujui skema restrukturisasi polis dan telah dialihkan polisnya kepada IFG Life.

Pada pertemuan dimaksud, Rizal mengungkap, pemegang polis meminta agar pemegang saham ataupun manajemen Jiwasraya segera menyelesaikan pembayaran dana pemegang polis yang telah diputus pengadilan. Bagi pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi dan telah menempuh proses hukum dengan menggugat Jiwasraya, OJK pun menghormati seluruhproses hukum yang berjalan.

"Untuk itu, OJK mengimbau para pihak termasuk Jiwasraya untuk menghormati proses hukum yang berjalan danmenindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," tandas Rizal.