Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengambil sikap terkair perkara 'nebeng' jet pribadi ala putra bungsu Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Kaesang Pangarep.

Adapun, tim KPK dikabarkan telah menggelar rapat pimpinan untuk memaparkan hasil analisis laporan klarifikasi yang dibuat oleh Kaesang Pangarep.

"Untuk rapat pimpinan terkait hal tersebut, informasinya sudah dilakukan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dilansir dari Antara, Selasa (24/9/2024).

Pimpinan KPK juga telah mengambil keputusan soal laporan klarifikasi yang dibuat oleh Kaesang. Namun, saat ini hasilnya belum bisa diumumkan karena masih ada proses administrasi yang harus dilengkapi.

"Posisinya atau prosesnya saat ini masih penyelesaian administratif," ujarnya.

Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu mengatakan bahwa pihak KPK memahami keinginan publik yang menginginkan agar hasilnya segera dipublikasikan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Tessa juga berharap agar hasil laporan tersebut bisa segera diumumkan dalam pekan ini."Kita tunggu pengumumannya yang harapannya tidak dalam waktu lama, mungkin minggu ini bisa disampaikan. Saya pikir masyarakat juga menunggu hasil analisis laporan dugaan gratifikasi saudara KPK ini," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mendatangi Kantor KPK pada hari Selasa (16/9) untuk memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi.

"Kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik, saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini, bukan karena undangan, bukan karena panggilan, melainkan inisiatif saya," kata Kaesang di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA - Mahfud MD merespons keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang batal memanggil putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep untuk memberikan klarifikasi soal dugaan gratifikasi berupa jet pribadi.

"Terkait ribut-ribut perilaku hedon dan flexing Kaesang & Erina adalah betul pernyataan Pak Alex Marwata (KPK) dan pimpinan PuKat UGM bahwa perilaku hedon dan fkexing Kaesang itu hrs diselidiki dlm konteks gratifikasi," tulis Mahfud dalam unggahan di akun X @mohmahfudmd, Kamis (5/9/2024).

Mahfud setuju dengan KPK dan Pusat Kajian Anti-korupsi (Pukat) UGM yakni pembiaran perilaku hedon dan flexing Kaesang hanya dengan alasan bukan pejabat, bisa membuat koruptor menyalurkan gratifikasi lewat keluarganya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan lembaganya berwenang menangani laporan dan menetapkan status gratifikasi. Kendati Kaesang bukan penyelenggara negara, lembaga antirasuah menilai patut diduga pemberian fasilitas mewah itu berkaitan dengan keluarga Kaesang yang merupakan penyelenggara negara.

Alex, sapaannya, menyebut hal itu membuat perlunya KPK meminta klarifikasi dari Kaesang. Dia menyebut status Kaesang yang merupakan putra dari Presiden Jokowi patut diduga memiliki keterkaitan dengan dugaan gratifikasi yang diterimanya.

"Pada intinya, untuk mengetahui fasilitas itu gratifikasi atau bukan, KPK perlu penjelasan dan keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat Saudara Kaesang tadi itu," ujarnya pada konferensi pers, dikutip Minggu (1/9/2024).

Namun, Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memanggil putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep untuk memberikan klarifikasi soal dugaan gratifikasi berupa jet pribadi.