Bisnis.com, JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-16 digelar di Kazan, Rusia pada Selasa (22/10/2024).

Sejumlah negara hadir untuk menyelenggarakan KTT tersebut hingga hari ini, Kamis (24/10).

Pertemuan tersebut juga menghasilkan Deklarasi Kazan yang membahas berbagai krisis dan tantangan global serta menyerukan tatanan internasional yang lebih adil dan lebih setara.

Dokumen tersebut juga menguraikan visi kelompok tersebut untuk tata kelola global, pembangunan ekonomi, dan kerja sama internasional.

Salah satu isu yang dibahas dalam Deklarasi Kazan adalah isu Timur Tengah yang saat ini ramai menjadi perhatian dunia.

Dalam deklarasi tersebut BRICS menyoroti pentingnya meningkatkan keamanan global melalui diplomasi, mediasi dan dialog inklusif.

Meskipun mengakui perlunya menghormati kekhawatiran keamanan yang sah dan masuk akal dari semua negara, kelompok ini menekankan perlunya terlibat dalam upaya pencegahan konflik, termasuk dengan mengatasi akar permasalahannya.

Pihaknya ikut menyoroti permasalahan pendudukan Israel atas Palestina yang terjadi sejak 7 Oktober 2023 lalu.

“Kami menegaskan kembali keprihatinan kami atas memburuknya situasi dan krisis kemanusiaan di Wilayah Pendudukan Palestina, khususnya peningkatan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai akibat dari serangan militer Israel,” bunyi deklarasi tersebut.

Kelompok tersebut juga mengatakan, operasi Israel telah menyebabkan pembunuhan massal dan cederanya warga sipil, pengungsian paksa dan kehancuran infrastruktur sipil secara luas.

Mereka menyerukan Hamas untuk segera membebaskan sandera Israel, dan Israel untuk segera menghentikan operasi militer dan menarik diri dari Gaza. Pengeboman dan invasi darat Israel ke Lebanon juga dikutuk, sementara sabotase terhadap ribuan perangkat komunikasi Hizbullah pada bulan September digambarkan sebagai “serangan teroris.”

Dokumen tersebut mengutuk “kehadiran militer asing ilegal” di Suriah, mengacu pada sekitar 800 tentara AS yang masih berada di negara tersebut meskipun bertentangan dengan keinginan Damacus.

Serta mengecam pemboman Israel terhadap konsulat Iran di ibu kota Suriah, yang menewaskan Brigadir Jenderal Iran Mohammad Reza. Zahedi dan delapan perwira militer Iran lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Negara-negara anggota kelompok BRICS telah menyetujui komunike bersama dalam KTT yang diselenggarakan di kota Kazan, Rusia pada 22-24 Oktober 2024.

Mengutip situs berita milik pemerintah Rusia, RT, pada Kamis (24/10/2024) komunike yang dinamakan Deklarasi Kazan atau Kazan Declaration tersebut membahas berbagai krisis dan tantangan global serta menyerukan tatanan internasional yang lebih adil dan lebih setara.

Dokumen tersebut juga menguraikan visi kelompok tersebut untuk tata kelola global, pembangunan ekonomi, dan kerja sama internasional.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi isi dari Deklarasi Kazan.

Poin-poin Penting Deklarasi Kazan di KTT BRICS ke-16

1. Pusat kekuasaan baru

Kelompok ini menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung tatanan dunia multipolar di mana semua negara mempunyai suara yang setara dalam urusan global. Hal ini tercermin dalam seruan deklarasi tersebut untuk meningkatkan keterwakilan negara-negara berkembang dan berkembang di lembaga-lembaga internasional.

“Kami mencatat munculnya pusat-pusat kekuasaan baru, pengambilan keputusan kebijakan, dan pertumbuhan ekonomi, yang dapat membuka jalan bagi tatanan dunia multipolar yang lebih adil, demokratis, dan seimbang,” demikian kutipan komunike tersebut.

Dokumen itu juga menambahkan bahwa sistem seperti itu akan lebih bermanfaat bagi negara-negara berkembang dibandingkan dengan tatanan internasional yang dipimpin oleh Barat saat ini.

Negara-negara BRICS menyambut baik meningkatnya pengaruh organisasi regional seperti Uni Afrika dan Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO). Organisasi-organisasi ini dipandang sebagai platform penting untuk mempromosikan kerja sama ekonomi, keamanan, dan pertukaran budaya di antara negara-negara anggotanya.

Deklarasi tersebut juga menyerukan penguatan World Trade Organization (WTO) untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan dan perluasan Dewan Keamanan PBB untuk memberikan perwakilan yang lebih besar bagi negara-negara Selatan.

2. Kesetaraan Kedaulatan dan Mitra Baru BRICS

Kelompok tersebut menekankan bahwa semua negara mempunyai hak untuk menempuh jalur pembangunannya sendiri dan mengambil keputusan mengenai urusan dalam negerinya tanpa campur tangan negara lain.

“Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap semangat BRICS yaitu saling menghormati dan memahami, kesetaraan kedaulatan, solidaritas, demokrasi, keterbukaan, inklusivitas, kolaborasi, dan konsensus,” tulis kelompok tersebut.

Kelompok ini mencatat kepentingan besar yang diungkapkan oleh negara-negara di Dunia Selatan untuk bekerja sama, jika tidak bergabung, dengan blok tersebut, dan dengan demikian mendukung modalitas untuk kategori Negara Mitra BRICS yang baru.

“Kami sangat yakin bahwa memperluas kemitraan BRICS dengan pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang EMDC akan semakin berkontribusi dalam memperkuat semangat solidaritas dan kerja sama internasional yang sesungguhnya demi kepentingan semua orang,” katanya.

3. Menentang tindakan koersif Barat

Deklarasi tersebut mengecam semua sanksi dan tindakan koersif unilateral karena dianggap tidak sesuai dengan hukum internasional, dan menyoroti dampaknya yang luas terhadap hak asasi manusia.

“Kami sangat prihatin terhadap dampak-dampak yang mengganggu dari tindakan-tindakan pemaksaan sepihak yang melanggar hukum, termasuk sanksi-sanksi ilegal, terhadap perekonomian dunia, perdagangan internasional, dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan,” jelas kelompok tersebut.

Deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa sanksi-sanksi ekonomi berdampak secara tidak proporsional terhadap masyarakat miskin dan rentan. di negara-negara sasaran.

Kelompok ini juga mengutuk langkah-langkah sepihak yang dilakukan dengan dalih masalah iklim dan lingkungan dan menentang langkah-langkah proteksionis sepihak yang dengan sengaja mengganggu rantai pasokan dan produksi global serta mendistorsi persaingan.

“Mengakui peran anggota BRICS sebagai produsen sumber daya alam terbesar di dunia, kami menggarisbawahi pentingnya memperkuat kerja sama di antara anggota BRICS di seluruh rantai nilai dan setuju untuk mengambil tindakan bersama untuk menentang tindakan proteksionis sepihak,” demikian kutipan deklarasi tersebut.

4. Perdagangan mata uang lokal yang non-diskriminatif

Deklarasi tersebut menyebut, negara-negara BRICS menyadari manfaat luas dari instrumen pembayaran lintas batas yang lebih cepat, berbiaya lebih rendah, lebih efisien, transparan, aman, dan inklusif berdasarkan minimalisasi hambatan perdagangan dan memastikan akses non-diskriminatif. Hal tersebut kemungkinan merujuk pada pengecualian Rusia dari sistem pembayaran SWIFT Barat setelah konflik Ukraina.

“Kami menyambut baik penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antara negara-negara BRICS dan mitra dagang mereka,” lanjutnya, sambil menyerukan pembentukan Inisiatif Pembayaran Lintas Batas BRICS. Dokumen ini juga mendukung proyek-proyek pembiayaan Bank Pembangunan Baru BRICS dalam mata uang lokal dan pertumbuhannya menjadi “lembaga pembangunan multilateral utama.”

Dalam pidatonya di pertemuan puncak pada Selasa, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa penggunaan mata uang lokal sebagai ganti dolar AS atau euro membantu menjaga pembangunan ekonomi bebas dari politik sejauh mungkin di dunia saat ini.

5. Timur Tengah

Deklarasi BRICS menyoroti pentingnya meningkatkan keamanan global melalui diplomasi, mediasi dan dialog inklusif. Meskipun mengakui perlunya menghormati kekhawatiran keamanan yang sah dan masuk akal dari semua negara, kelompok ini menekankan perlunya terlibat dalam upaya pencegahan konflik, termasuk dengan mengatasi akar permasalahannya.

“Kami menegaskan kembali keprihatinan kami atas memburuknya situasi dan krisis kemanusiaan di Wilayah Pendudukan Palestina, khususnya peningkatan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai akibat dari serangan militer Israel,” bunyi deklarasi tersebut.

Kelompok tersebut juga mengatakan, operasi Israel telah menyebabkan pembunuhan massal dan cederanya warga sipil, pengungsian paksa dan kehancuran infrastruktur sipil secara luas.

Mereka menyerukan Hamas untuk segera membebaskan sandera Israel, dan Israel untuk segera menghentikan operasi militer dan menarik diri dari Gaza. Pengeboman dan invasi darat Israel ke Lebanon juga dikutuk, sementara sabotase terhadap ribuan perangkat komunikasi Hizbullah pada bulan September digambarkan sebagai “serangan teroris.”

Dokumen tersebut mengutuk “kehadiran militer asing ilegal” di Suriah, mengacu pada sekitar 800 tentara AS yang masih berada di negara tersebut meskipun bertentangan dengan keinginan Damacus, dan mengecam pemboman Israel terhadap konsulat Iran di ibu kota Suriah, yang menewaskan Brigadir Jenderal Iran Mohammad Reza. Zahedi dan delapan perwira militer Iran lainnya.

6. Ukraina

Karena negara-negara BRICS telah mengadopsi kebijakan netralitas terkait konflik Rusia-Ukraina, deklarasi tersebut tidak membuat kelompok tersebut berkomitmen untuk mendukung kedua pihak. Sebaliknya, mereka menekankan bahwa semua negara harus bertindak secara konsisten sesuai dengan Tujuan dan Prinsip Piagam PBB dan mengakui usulan yang relevan untuk mediasi dan jasa baik yang bertujuan untuk penyelesaian konflik secara damai melalui dialog dan diplomasi.

Bahasa ini mirip dengan deklarasi yang dirilis bulan lalu oleh Brasil, China, dan selusin anggota lain dari kelompok 'Sahabat Perdamaian', yang menyerukan "penyelesaian yang komprehensif dan langgeng" untuk konflik tersebut.

Namun, Kyiv telah menolak semua proposal perdamaian kecuali proposalnya sendiri, yang menuntut Rusia membayar ganti rugi, memulihkan perbatasan Ukraina tahun 1991, dan menyerahkan pejabatnya untuk menghadapi pengadilan kejahatan perang - tuntutan yang ditolak oleh Moskow sebagai delusi.

Deklarasi KTT Kazan tidak terlalu memperhatikan krisis Ukraina, karena itu bukan isu utama bagi blok ekonomi tersebut, menurut Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov.

"Ya, ini adalah isu penting dalam agenda Rusia, tetapi itu jauh dari isu utama bagi BRICS. Hal itu tercermin persis seperti yang seharusnya dalam agenda BRICS," kata Peskov.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - ANKARA. Serangan mematikan terjadi di kantor pusat Turkish Aerospace Industries (TUSAS) di Kahramankazan, dekat Ankara, pada Rabu (23/10), menurut pernyataan pemerintah. Beberapa orang dilaporkan tewas dan terluka akibat serangan tersebut.

Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, melalui media sosial X, mengonfirmasi serangan tersebut dan menyatakan bahwa serangan teroris terjadi di fasilitas TUSAS. "Kami memiliki martir dan orang-orang yang terluka," ujarnya.

Hingga saat ini, penyebab dan pelaku serangan yang disertai ledakan serta tembakan tersebut masih belum terungkap. Beberapa laporan media menyebutkan adanya serangan bunuh diri dan dugaan sandera di dalam gedung, namun belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang.

Saksi mata melaporkan kepada Reuters bahwa karyawan di dalam gedung telah dievakuasi ke tempat penampungan, dan tidak ada yang diizinkan meninggalkan lokasi. Ledakan diduga terjadi di beberapa pintu keluar saat para karyawan bersiap pulang kerja.

Kantor berita negara, Anadolu, melaporkan bahwa layanan darurat segera dikerahkan ke lokasi kejadian. Rekaman televisi menunjukkan kerusakan pada gerbang gedung dan baku tembak di area parkir.

Para penyerang terlihat membawa senapan serbu dan ransel saat memasuki gedung. Saat ini, jaksa telah memulai penyelidikan atas serangan tersebut.

Turkish Aerospace Industries adalah salah satu perusahaan pertahanan dan penerbangan terbesar di Turki, dengan lebih dari 10.000 karyawan. Perusahaan ini juga memproduksi KAAN, pesawat tempur nasional pertama Turki, serta sejumlah proyek penting lainnya.

Presiden Prabowo Subianto mau membawa Indonesia untuk masuk geng ekonomi Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan atau yang dikenal dengan nama BRICS. Alasannya untuk menjaga prinsip gerakan non blok yang dianut Indonesia.

Demikian kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

"Kalau BRICS kan itu salah satu dari arahan Bapak presiden karena jelas dalam pidatonya non blok, maka semua blok juga kita monitor dan kita jajaki," kata Airlangga.

Airlangga memastikan perwakilan pemerintah Indonesia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia pada 22-24 Oktober 2024. Sayangnya ia belum bisa memastikan apakah Prabowo akan langsung hadir dalam pertemuan itu atau tidak.

Menteri Luar Negeri Sugiono disebut sudah terjadwal untuk menghadiri KTT BRICS di Rusia itu. Ia akan hadir didampingi Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat.

"Kemungkinan ada (yang hadir) karena beberapa waktu lalu juga ada pertemuan dari segi partai politik," ucap Airlangga.

Dikutip dari situs BRICS, geng lima negara itu menyumbang sekitar 27% dari produk domestik bruto (PDB) global dengan kekuatan populasi BRICS adalah 2,88 miliar atau sekitar 42% dari seluruh populasi global.

Terpisah, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono akan menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia, yang berlangsung pada 22-24 Oktober. Hal itu diungkap Wakil Menlu RI Arif Havas Oegroseno.

"Iya, beliau (Menlu Sugiono) ada konferensi kalau nggak salah. Pak Menlu akan pergi ke Kazan," kata Arif kepada wartawan di kantor Kemlu RI, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Rencananya, Menlu Sugiono akan didampingi oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu RI Tri Tharyat.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -MOSKOW. Pada Jumat (18/10/2024), Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, negara-negara kelompok BRICS akan menghasilkan sebagian besar pertumbuhan ekonomi global dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini, menurutnya, berkat ukuran dan pertumbuhan kelompok RICS yang relatif cepat dibandingkan dengan negara-negara Barat yang maju.

Reuters melaporkan, Putin berharap untuk membangun BRICS sebagai penyeimbang yang kuat bagi Barat dalam politik dan perdagangan global.

Informasi saja, saat ini negara-negara BRICS sudah berkembang hingga mencakup Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab serta Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.

Pemimpin Kremlin tersebut akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak BRICS di kota Kazan, Rusia, pada tanggal 22-24 Oktober.

"Negara-negara dalam asosiasi kami pada dasarnya adalah pendorong pertumbuhan ekonomi global. Di masa mendatang, BRICS akan menghasilkan peningkatan utama dalam PDB global," kata Putin kepada para pejabat dan pengusaha di forum bisnis BRICS di Moskow.

Putin menambahkan, "Pertumbuhan ekonomi anggota BRICS akan semakin tidak bergantung pada pengaruh atau campur tangan eksternal. Ini pada dasarnya adalah kedaulatan ekonomi."

KTT minggu depan disajikan oleh Moskow sebagai bukti bahwa upaya Barat untuk mengisolasi Rusia atas tindakannya di Ukraina telah gagal.

Rusia ingin negara-negara lain bekerja sama dengannya untuk merombak sistem keuangan global dan mengakhiri dominasi dolar AS.

Tiongkok, India, dan UEA mengonfirmasi pada hari Jumat bahwa para pemimpin mereka akan menghadiri KTT di Kazan.

Buka pintu untuk negara lain

Putin mengatakan, 30 negara di seluruh dunia telah menyatakan minatnya untuk bekerja sama dengan kelompok BRICS. Dia juga bilang, KTT minggu depan akan mempertimbangkan kemungkinan opsi untuk perluasan kelompok lebih lanjut.

"Pintunya terbuka, kami tidak menghalangi siapa pun," kata Putin kepada wartawan dari negara-negara BRICS.

Putin mengutip beberapa inisiatif yang telah digariskan Rusia sebelumnya menjelang KTT, termasuk sistem pembayaran lintas batas bersama dan perusahaan reasuransi.

Putin mengatakan bahwa anggota kelompok tersebut sedang mengerjakan sistem pengiriman pesan keuangan seperti SWIFT yang kebal terhadap sanksi Barat dan penggunaan mata uang digital nasional dalam membiayai proyek investasi dengan potensi pertumbuhan tinggi di dalam dan di luar BRICS.

Ia menekankan bahwa inisiatif keuangan Rusia untuk pertemuan puncak tersebut menyiratkan penggunaan mata uang nasional secara luas. Sementara pembicaraan tentang penciptaan mata uang tunggal untuk kelompok BRICS adalah "prematur".

Ia meminta Bank Pembangunan Baru, satu-satunya lembaga pembangunan multilateral BRICS yang berfungsi, untuk berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur di seluruh negara-negara di belahan bumi selatan.

Tonton:Tentara Korea Utara Berperang untuk Rusia di Ukraina, Seberapa Besar Kekuatannya?

"Sebagai lembaga pembangunan, bank tersebut telah berfungsi sebagai alternatif bagi banyak mekanisme keuangan Barat, dan kami tentu akan terus mengembangkannya," kata Putin.

Ia meminta lebih banyak investasi dalam perdagangan elektronik dan kecerdasan buatan.

Putin berupaya untuk mempromosikan megaproyek transportasi baru Rusia seperti Rute Laut Arktik dan koridor Utara-ke-Selatan, yang menghubungkan Rusia ke Teluk dan Samudra Hindia melalui Laut Kaspia dan Iran.

"Itu adalah kunci untuk meningkatkan transportasi barang antara benua Eurasia dan Afrika," katanya.