Bisnis.com,JAKARTA - Menghitung hari jelang masa akhir jabatannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan beberapa kebijakan baru, mulai dari beleid IKN, aturan asuransi untuk mantan menteri, hingga mengganti Kepala BIN.

Sebagaimana diketahui, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024 mendatang. Prabowo-Gibran akan dilantik di Gedung Senayan, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

Menjelang pergantian pemerintahan dan lengser dari kursi Presiden RI, Jokowi justru mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya, Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cabang Polri.

Lebih terperinci, berikut daftar-daftar kebijakan yang dibentuk sebelum masa jabatan Presiden Jokowi berakhir, yang dirangkum oleh Bisnis.

Limpahkan Keppres IKN ke Prabowo

Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden Terpilih, Prabowo, seharusnya menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Iya semestinya begitu, Presiden yang baru [yang meneken Keppres]. Pak Prabowo,” ujarnya usai menghadiri agenda Nusantara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Fun Run 2024 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Minggu (6/10/2024).

Jokowi mengatakan bahwa Presiden terpilih tersebut akan meneken keputusan tersebut, karena dalam masa pemerintahannya kesiapan pembangunan infrastruktur di IKN masih berjalan pada tahap awal.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa penandatanganan Keppres bakal dilakukan oleh Presiden terpilih periode 2024—2029 itu merupakan bagian dari proses transisi.

“Tentu sebagai bagian dari transisi pemerintahan, itu menjadi bagian dari komitmen presiden terpilih untuk melanjutkan. Ini kan kita melihat situasi lapangan, tahapan-tahapan yang terjadi di dalam proses pembangunan itu menjadi pertimbangan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (9/10/2024).

Ganti Kepala BIN

Kemudian, Presiden Jokowi juga memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan mengangkat Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra sebagai Kepala BIN yang baru.

Keputusan tersebut diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

“Sudah diusulkan satu nama dari Presiden, Surpres Pergantian Kepala BIN atas nama Pak Herindra,” jelas Puan, kemarin.

Sebelumnya, Puan juga mengungkapkan bahwa surat itu telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada 14 Oktober 2024.

Beri Asuransi Kesehatan ke Eks-Menteri

Presiden Jokowi juga meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121/2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purna Tugas Menteri Negara pada 15 Oktober 2024.

Peraturan tersebut mengatur tentang pemberian jaminan kesehatan atau asuransi bagi mantan menteri dan keluarganya.

Dengan aturan tersebut mantan menteri beserta keluarganya mendapatkan jaminan kesehatan yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bentuk KPK Cabang Polri

Berikutnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan tiga direktorat baru dalam Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) atau 'KPK' versi Polri.

Dia merincikan tiga direktorat baru di Kortastipidkor, yakni pencegahan, penyelidikan-penyidikan serta penelusuran dan pengamanan aset. Pembentukan korps baru ini merupakan upaya Polri untuk mengoptimalkan pemberantasan tipikor di Tanah Air.

Adapun, korps yang tadinya tergabung dalam satuan Bareskrim Polri itu dibentuk melalui Perpres No.122/2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024.

Dalam beleid itu Jokowi telah mengatur soal tugas dan fungsi korps teranyar Bhayangkara itu melalui Pasal 20 A. Perinciannya, korps ini akan membantu Kapolri dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan angkat bicara terkait alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan soal jaminan pemeliharaan kesehatan atau asuransi kesehatan dari negara untuk mantan menteri kabinet yang menjabat pada 2019-2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Presiden Jokowi meneken asuransi kesehatan yang dibiayai langsung dari APBN itu sebagai bentuk kepedulian, perhatian, sekaligus perhatian bagi para mantan menteri kabinet.

Selama rentang waktu 2019—2024, lanjutnya, Indonesia dihantam beragam tantangan besar. Mulai dari pandemi Covid-19 hingga krisis ekonomi. Alasan itu, kata Ari, membuat para menteri bekerja jauh lebih keras daripada biasanya sehingga layak untuk diberikan apresiasi.

"Menteri sudah mengabdikan diri secara luar biasa di periode ini dan banyak sekali curahkan waktu dan tenaganya. Itu bagian wajar lah dari pemeliharaan kesehatan itu, ini bagian dari hal yang bisa di-cover," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dalam aturan itu telah menuangkan bahwa fasilitas kesehatan yang bisa digunakan dari pembantu presiden itu hanya yang milik negara atau BUMN.

Menurutnya, aturan tersebut sudah cukup jelas dalam mengakomodir biaya yang dikeluarkan tak akan besar. Meski begitu, dia mengaku bahwa saat ini jumlah anggaran pastinya masih sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan juga Kementerian Sekretaris Negara.

"Kan di dalam aturan itu nggak boleh di swasta atau di mana, apalagi luar negeri. Semua cuma boleh di fasilitas pemerintah saja. Jadi itu pakai APBN tapi di fasilitas yang dimiliki pemerintah, jadi itu yang beda kan. Kalau ke luar negeri itu periksa enggak bisa," pungkas Ari.

Sekadar informasi, dalam Perpres 121 tahun 2024, pada pasal 1 dan 2 disebutkan menteri negara yang telah melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan ini juga diberikan kepada istri atau suami para menteri yang sah dan tercatat dalam administrasi negara.

Nantinya, kata dia, jaminan pemeliharaan kesehatan yang bisa didapatkan para pensiunan menteri dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

Manfaat yang bisa didapatkan pensiunan menteri akan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan masa bulan tugas jabatan.

Selain itu, manfaat pelayanan kesehatan tersebut bisa didapatkan para pensiunan menteri bisa didapatkan hanya di fasilitas kesehatan milik pemerintah ataupun milik BUMN yang berada di dalam negeri.

Kemudian di pasal 6 Perpres 121 tahun 2024, disebutkan premi jaminan kesehatan bagi pensiunan menteri dari negara dapat dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus. Pembayaran premi bersumber dari APBN.

Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan angkat bicara terkait alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan soal jaminan pemeliharaan kesehatan atau asuransi kesehatan dari negara untuk mantan menteri kabinet yang menjabat pada 2019-2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Presiden Jokowi meneken asuransi kesehatan yang dibiayai langsung dari APBN itu sebagai bentuk kepedulian, perhatian, sekaligus perhatian bagi para mantan menteri kabinet.

Selama rentang waktu 2019—2024, lanjutnya, Indonesia dihantam beragam tantangan besar. Mulai dari pandemi Covid-19 hingga krisis ekonomi. Alasan itu, kata Ari, membuat para menteri bekerja jauh lebih keras daripada biasanya sehingga layak untuk diberikan apresiasi.

"Menteri sudah mengabdikan diri secara luar biasa di periode ini dan banyak sekali curahkan waktu dan tenaganya. Itu bagian wajar lah dari pemeliharaan kesehatan itu, ini bagian dari hal yang bisa di-cover," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dalam aturan itu telah menuangkan bahwa fasilitas kesehatan yang bisa digunakan dari pembantu presiden itu hanya yang milik negara atau BUMN.

Menurutnya, aturan tersebut sudah cukup jelas dalam mengakomodir biaya yang dikeluarkan tak akan besar. Meski begitu, dia mengaku bahwa saat ini jumlah anggaran pastinya masih sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan juga Kementerian Sekretaris Negara.

"Kan di dalam aturan itu nggak boleh di swasta atau di mana, apalagi luar negeri. Semua cuma boleh di fasilitas pemerintah saja. Jadi itu pakai APBN tapi di fasilitas yang dimiliki pemerintah, jadi itu yang beda kan. Kalau ke luar negeri itu periksa enggak bisa," pungkas Ari.

Sekadar informasi, dalam Perpres 121 tahun 2024, pada pasal 1 dan 2 disebutkan menteri negara yang telah melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan ini juga diberikan kepada istri atau suami para menteri yang sah dan tercatat dalam administrasi negara.

Nantinya, kata dia, jaminan pemeliharaan kesehatan yang bisa didapatkan para pensiunan menteri dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

Manfaat yang bisa didapatkan pensiunan menteri akan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan masa bulan tugas jabatan.

Selain itu, manfaat pelayanan kesehatan tersebut bisa didapatkan para pensiunan menteri bisa didapatkan hanya di fasilitas kesehatan milik pemerintah ataupun milik BUMN yang berada di dalam negeri.

Kemudian di pasal 6 Perpres 121 tahun 2024, disebutkan premi jaminan kesehatan bagi pensiunan menteri dari negara dapat dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus. Pembayaran premi bersumber dari APBN.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan sejumlah kebijakan strategis yang tak sepenuhnya didukung masyarakat kendati memberikan hasil yang baik di masa akhir jabatannya.

"Tidak semua kebijakan yang saya ambil mendapat dukungan penuh dari publik. Contohnya, saat pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi BBM untuk membangun infrastruktur," ujarnya melalui akun resmi X nya @jokowi, usai menghadiri agenda acara Kompas 100 CEO Forum ke-15, dikutip pada Sabtu (12/10/2024).

Sebagaimana diketahui, sejak dilantik pada 20 Oktober 2014, Presiden ke-7 RI itu membuat langkah besar dengan memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus membebani anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.

Upaya memangkas subsidi BBM dilakukan hingga lebih dari 80% agar pemerintah bisa mengalihkan dana tersebut untuk membangun infrastruktur.

Kala itu, Jokowi melakukan reformasi sehingga menciptakan ruang fiskal sekitar US$15 miliar per tahun yang sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

"Namun hasilnya jelas, kita berhasil menurunkan biaya logistik, mengurangi jumlah desa tertinggal, dan meningkatkan daya saing Indonesia," ujarnya.

Pada Agustus 2024 lalu, Jokowi menyebutkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pemerintah mampu menurunkan biaya logistik menjadi 14% pada 2023 dari sebelumnya 24%.

Kendati demikian, pekerjaan rumah Indonesia di sektor logistik justru kian menantang setelah Bank Dunia menurunkan peringkat Logistic Performance Index (LPI) Indonesia pada 2023 ke posisi 63 secara global dari posisi 46.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 lalu, Jokowi yang kala itu berpasangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla menargetkan penurunan biaya logistik dari 23,5% ke 19%.

Namun, target tersebut urung tercapai. Sehingga, dalam RPJMN 2020-2024 Jokowi yang kini berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin kembali mencanangkan target penurunan biaya logistik dari di level 23,2% turun menjadi 18% pada 2024.

Meski berhasil menurunkan biaya logistik jelang masa pemerintahannya berakhir, data Logistics Performance Index (LPI) 2023 yang dirilis Bank Dunia mencatat, kinerja logistik Indonesia menempati peringkat ke 63 dari total 139 negara yang dikaji dengan skor LPI 3,0.

Angka tersebut turun 17 peringkat dibandingkan pada 2018 saat Indonesia menduduki urutan ke-46 dengan skor LPI 3,15. Kinerja LPI dihitung berdasarkan enam dimensi, yakni customs, infrastructure, international shipments, logistics competence and quality, timeliness, dan tracking & tracing.

Tak hanya sektor logistik, Jokowi juga memamerkan kebijakan lainnya yang dikritisi sejumlah pihak namun dinilai memberikan dampak signifikan bagi perekonomian, yaitu hilirisasi.

"Kebijakan hilirisasi juga sukses menciptakan ratusan ribu lapangan kerja dan menarik investasi besar," ujar Jokowi.

Merujuk pada Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi di bidang hilirisasi telah mencapai Rp181,41 triliun sepanjang semesteri I/2024 ditopang sektor mineral.

Pada periode Januari-Juni 2024 untuk smelter mineral Rp114,1 triliun yang mencakup investasi dari komoditas nikel, tembaga bauksit, timah. Adapun, Kementerian ESDM menyebut hilirisasi telah membuka lebih dari 200.000 lapangan pekerjaan sejak 2019.

"Saya mengajak semua untuk bersinergi membangun Indonesia dan mendukung penuh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Analis Laboratorium Indonesia 2045 akan mengevaluasi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka mengawal pemerintahan menuju Indonesia yang lebih baik.

Kepala Laboratorium Indonesia 2045, Jaleawari Pramodhawardana mengatakan bahwa evaluasi ini dilakukan dalam bentuk seminar nasional pada 8 Oktober 2024 di Perpustakaan Nasional.

Kebijakan Jokowi yang akan dievaluasi di antaranya terkait politik dan keamanan hingga ekonomi politik.

"Di bidang ekonomi politik membahas kondisi terkini kelas menengah Indonesia yang mengalami tekanan akibat transformasi ekonomi," ujarnya di Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Menurutnya, pokok ini penting karena perubahan teknologi serta kebijakan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir telah memengaruhi stabilitas ekonomi kelas menengah.

Jokowi dan Kebijakan Pemerintah Baru

Presiden Jokowi menekankan pentingnya dukungan penuh terhadap program-program Presiden Terpilih, serta memastikan transisi pemerintahan berjalan efektif, termasuk penyusunan regulasi dan kebijakan baru yang diperlukan agar pemerintahan baru dapat segera bekerja secara optimal setelah dilantik.

“Yang kedua, kita semuanya harus mendukung penuh program presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan-perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuat dan segera diselesaikan,” ujarnya dilansir dari laman Sekretariat Kabinet.

Selain itu, Presiden juga mengimbau agar stabilitas ekonomi dan sosial tetap dijaga dalam masa transisi ini.

“Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,” tegasnya.

Mengakhiri arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anggota kabinet atas segala kekurangan selama sepuluh tahun kepemimpinannya.

“Jika dalam sepuluh tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi, dan ada hal yang kurang maksimal, sekali lagi saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya,” ujarnya dengan tulus.

Sidang Kabinet Paripurna ini menjadi momen refleksi dan penutup bagi perjalanan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sekaligus persiapan menjelang estafet kepemimpinan kepada pemerintah yang baru.