Pemerintah berencana menerapkan standarisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024. Kebijakan tersebut dinilai dapat menurunkan penerimaan negara hingga Rp 27,7 triliun.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai rancangan PMK tersebut menjadi badai selanjutnya yang dihadapi industri rokok. Padahal aturan PP 28/2024 sendiri juga berdampak industri hasil tembakau, tenaga kerja, hingga penerimaan negara.

Berdasarkan hasil perhitungannya, skenario jumlah kemasan, pemajangan produk, dan iklan tembakau akan menurunkan pertumbuhan ekonomi minus 0,53%. Kemudian penerimaan perpajakan 52,8% tenaga kerja di industri rokok berkurang 10,08%, tembakau olahan 2,38%, petani tembakau 17,16%, hingga petani cengkeh 3,73%.

Dia menilai kebijakan ini dari desain kemasan secara perlahan ini akan mematikan industri rokok. Selain itu, akan menumbuh suburkan rokok ilegal di pasaran.

"Tentu saja, ini akan menurunkan, bukan hanya plain packaging saja, itu akan menurunkan penerimaan negara, terutama dari cukai, sebesar Rp 27,7 triliun. Tadi 3 PP tadi yang kami hitung Rp 58 triliun, sekarang ada tambahan baru Rp 27,7 triliun. Jadi, akan luar biasa dampaknya terhadap penerimaan negara," kata Tauhid dalam acara 'Badai Baru Ancam Industri Tembakau: Rencana Kemasan Polos Tanpa Merek' di Perle Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Dia pun menyebut desain kemasan polos ini telah diterapkan di sejumlah negara, seperti Australia, Skotlandia, Kolumbia, hingga New Zealand. Di Skotlandia, para konsumen bingung memilih varian merek dari industri tembakau karena penampilan kemasan yang berubah. Imbasnya, transaksi di ritel dapat bermasalah.

Lebih lanjut, di New Zealand, penelitian 2023, Tauhid menyebut kemasan polos tanpa merek itu dapat menurunkan brand awareness dan influence nama brand. Sementara, di Kolombia baru-baru ini 2024, konsumen harus membayar mahal sekitar US$ 5,63 agar kebijakan kemasan polos tidak ditetapkan.

"Dan di Inggris, ini yang menarik justru penerapan kemasan standar packaging plus juga kebijakan cukai itu akan menurunkan pendapatan perusahaan. Jelas tadi, di Inggris sudah ada lesson-learn-nya. Di 2017 ke 2018 sekitar 16% penurunan pendapatan, bahkan produksi rata-rata turun sekitar 6,3 juta batang," jelasnya.

Melihat hal itu, Tauhid menilai kebijakan itu harus diimbangi dengan kebijakan lainnya agar industri tembakau tidak semakin tertekan. Dia berharap ada peraturan yang bisa menopang dan melengkapi aturan tersebut.

"Karena harus mengganti bagaimana potensi katakanlah pertumbuhan ekonomi yang lost, termasuk juga penerimaan negara yang lost ini akan seperti apa? Artinya bahwa kebijakan tidak boleh tunggal, harus ada kebijakan lain, ada substitusi dari banyak dimensi," tegasnya.

Pedagang pasar menolak terkait rencana pemerintah menerapkan kemasan rokok polos tanpa merek. Kebijakan kemasan rokok polos itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024.

Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Indonesia (Aparsi) Suhendro mengatakan pasal-pasal tersebut dapat menekan keberlangsungan hidup pedagang pasar. Untuk itu, dia meminta kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk melakukan beberapa hal. Pertama, revisi PP kesehatan yang memuat larangan berjualan produk tembakau dengan radius 200 meter.

"Poin penting yang dilakukan pemerintah baru. Satu, kita minta revisi PP kesehatan," kata Suhendro dalam acara 'Badai Baru Ancam Industri Tembakau: Rencana Kemasan Polos Tanpa Merek' di Perle Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Kemudian dia meminta Prabowo untuk menghapus aturan rokok kemasan polos. Ketiga, dia menekankan paling penting adalah untuk memperbanyak edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda. Dengan begitu, banyak generasi muda yang peduli tentang rokok memiliki kaitan dengan kesehatan.

"Ini yang paling penting dilakukan memperbanyak edukasi kepada masyarakat terutama generasi muda sehingga generasi muda berpikir rokok berkaitan dengan kesehatan. Kita siap menjadi tempat media promosi lewat spanduk, dan lain-lain," jelasnya.

Selain itu, dia menekankan edukasi juga dapat dilakukan dari keluarga dan pendidikan. Di keluarga, dia menilai edukasi bisa dilakukan sedini mungkin. Ini lah yang seharusnya didorong oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menurutnya, Kemenkes mempunyai banyak cara agar menekan prevalensi rokok pada anak-anak.

"Jadi saya pikir ini yang penting, Kemenkes punya banyak cara gandeng universitas segala macem itu bisa digunakan. Hal-hal itu yang harus diperbaiki, diperkuat. Bukannya hal-hal lain-lain," jelasnya.

Pedagang pasar menolak terkait rencana pemerintah menerapkan kemasan rokok polos tanpa merek. Kebijakan kemasan rokok polos itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024.

Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Indonesia (Aparsi) Suhendro mengatakan pasal-pasal tersebut dapat menekan keberlangsungan hidup pedagang pasar. Untuk itu, dia meminta kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk melakukan beberapa hal. Pertama, revisi PP kesehatan yang memuat larangan berjualan produk tembakau dengan radius 200 meter.

"Poin penting yang dilakukan pemerintah baru. Satu, kita minta revisi PP kesehatan," kata Suhendro dalam acara 'Badai Baru Ancam Industri Tembakau: Rencana Kemasan Polos Tanpa Merek' di Perle Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Kemudian dia meminta Prabowo untuk menghapus aturan rokok kemasan polos. Ketiga, dia menekankan paling penting adalah untuk memperbanyak edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda. Dengan begitu, banyak generasi muda yang peduli tentang rokok memiliki kaitan dengan kesehatan.

"Ini yang paling penting dilakukan memperbanyak edukasi kepada masyarakat terutama generasi muda sehingga generasi muda berpikir rokok berkaitan dengan kesehatan. Kita siap menjadi tempat media promosi lewat spanduk, dan lain-lain," jelasnya.

Selain itu, dia menekankan edukasi juga dapat dilakukan dari keluarga dan pendidikan. Di keluarga, dia menilai edukasi bisa dilakukan sedini mungkin. Ini lah yang seharusnya didorong oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menurutnya, Kemenkes mempunyai banyak cara agar menekan prevalensi rokok pada anak-anak.

"Jadi saya pikir ini yang penting, Kemenkes punya banyak cara gandeng universitas segala macem itu bisa digunakan. Hal-hal itu yang harus diperbaiki, diperkuat. Bukannya hal-hal lain-lain," jelasnya.