KEBOCORAN anggaran di negeri ini bukanlah isu baru. Persoalan laten pengelolaan anggaran negara itu terjadi hampir di seluruh tingkatan pemerintahan. Belakangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kembali membongkar modus yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencurangi anggaran. Modus itu sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

Hasil pengawasan BPKP pada 2023 menunjukkan lebih dari separuh perencanaan dan penganggaran pemda tidak efektif dan tidak efisien. Angkanya sangat tinggi, mencapai total rata-rata 53,95%. Nilai total ketidakefisienan tersebut melebihi Rp141 triliun.

Ketidakefektifan pengelolaan anggaran inilah yang membuka celah kebocoran anggaran, yang menurut BPKP modusnya tidak berubah sejak puluhan tahun silam. Meskipun beragam sistem dibangun, modus pencurian uang negara lewat penganggaran ternyata masih bisa dilakukan.

Modus pertama yang dilakukan pemda ialah manipulasi perencanaan dan penganggaran. Kecurangan ini yang paling banyak ditemukan BPKP. Modus lainnya ialah suap dan gratifikasi, nepotisme, serta kroniisme dalam perizinan. Selain itu, ada modus yang memanfaatkan diskresi kebijakan. Modus ini kerap dijadikan alasan dalam melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Kemudian, modus penggelembungan harga pada proyek atau pengadaan barang dan jasa pun masih dipakai para pelaku rasuah.

Modus berikutnya ialah pungutan liar dalam pemberian izin serta manipulasi dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan. Ini juga masih marak dilakukan oknum-oknum yang gemar menggerogoti uang rakyat.

Buruknya pengelolaan anggaran daerah juga tecermin dari minimnya jumlah pemda yang melakukan penerapan pengendalian kecurangan yang sudah memadai. Hanya 9% dari total pemda yang terdiri dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi yang sudah melakukan itu. Sisanya yang 91% tidak masuk kategori memadai dalam penerapan pengendalian kecurangan.

Data tersebut jelas menggambarkan buruknya sistem dalam tata kelola anggaran. Seakan para pengguna kuasa anggaran ini enggan untuk berbenah, atau memang sengaja tidak ingin berbenah karena menganggap celah itu sebagai ladang keuntungan mereka.

Persoalan laten kebocoran anggaran ini menjadi penyakit yang tidak ditemukan obatnya. Padahal beragam sistem telah dibangun. Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik bahkan telah diterapkan di hampir semua lembaga pemerintahan. Pun, sejumlah lembaga turut melakukan pendampingan dalam pembenahan tata kelola anggaran pemda, mulai dari KPK, Kejaksaan Agung, hingga lembaga-lembaga auditor.

Namun, nyatanya kebocoran tetap tidak bisa dihindarkan. Sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK ataupun kejaksaan ternyata justru dilakukan dengan mengakali sistem e-katalog dan e-procurement lewat cara persekongkolan. Para pelaku telah menyepakati harga dan sudah ada pemenangnya.

Sebagus apa pun sistem dibangun, tampaknya para pencuri anggaran tetap menemukan celah untuk mengakalinya. Inilah pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Komitmen Presiden kedelapan RI tersebut untuk mengatasi kebocoran anggaran di berbagai level, yang ia ungkapkan saat pidato pelantikan, sangat ditunggu realisasinya.

Jangan sampai anggaran yang seharusnya sepenuhnya untuk rakyat terus-terusan disodet oleh oknum-oknum culas demi memperkaya diri dan kelompoknya semata. Jangan ada lagi inefisiensi, celah penyimpangan, dan ruang patgulipat, karena sesungguhnya semua dana APBN harus terserap untuk pembangunan demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berpeluang menggelontorkan dana talangan atau bailout untuk menyelamatkan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dari kondisi pailit.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita membenarkan bahwa ada kemungkinan pemberian dana talangan dan insentif untuk Sritex dan industri tekstil keseluruhan.

"Ya seperti itu [insentif atau dana talangan], tapi nanti lihat modelnya disusun. Iya seperti itu sih karena kan ini bersama. [Bailout] Kita lihat aja nanti," kata Reni di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Reni menyebut pemerintah tidak akan mengambil kebijakan berupa ambil alih Sritex. Kendati demikian, dia membenarkan bahwa Kemenperin akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk berkoordinasi dengan empat kementerian tersebut, Reni menuturkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah bertemu dengan Komisaris Utama (Komut) Sritex Iwan S. Lukminto di Kantor Kemenperin hari ini.

"Untuk menyelamatkan itu kan Pak Menperin harus tahu dulu kan. Makanya pertemuan hari ini lebih kepada kita tahu kondisi existing itu seperti apa sih untuk itu akan disusun langkah-langkah upaya penyelamatan itu," ujarnya.

Perbesar

Di samping itu, Reni menyebutkan bahwa arahan dari Menperin yakni terkait dengan pengamanan tenaga kerja dan dorongan ekspor. Selain itu, Menperin Agus juga menanyakan terkait utilisasi produksi di empat pabrik Sritex.

Menurut keterangan yang diterima Kemenperin, saat ini utilitas produksi Sritex mencapai 65% atau sudah meningkat dibandingkan masa-masa pandemi di level 40%. Dia pun menegaskan operasional Sritex masih berjalan normal.

"Dengan utilisasi seperti itu kan juga pemerintah juga wajib untuk kalau bahasanya take over atau bahasanya menyelamatkan. Intinya sih ke usaha itu supaya jangan terjadi dengan kasus seperti ini justru kita kehilangan perusahaan yang memberikan lapangan pekerjaan ribuan," jelas Reni.

Berkaitan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan empat kementerian, Reni menyampaikan bahwa langkah ini dapat menjadi kepastian terhadap pihak ketiga yang memiliki kontrak dengan Sritex bahwa kondisi usaha tetap aman dengan hadirnya pemerintah.

"Tanpa ada arahan pun sekali lagi karena ini industri, pasti kewajibannya Pak Menteri untuk terus menjaga supaya industri itu tetap beroperasi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN niaga Semarang.

Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Adapun, pihak termohon tak hanya Sritex, tetapi juga anak perusahaan lainnya yaitu, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Dalam perkara ini, PT Indobharat meminta PN Niaga untuk membatalkan putusan PN Semarang No. 12/Pdt.Sus PKPU/2021.PN.Niaga.Smg pada 25 Januari 2022 terkait Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

Opsi Penyelamatan Sritex

Sementara itu, Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan untuk mempertahankan puluhan ribu pekerja Sritex pemerintah perlu turun tangan, salah satunya lewat relaksasi utang.

"Relaksasi dari utang itu sendiri ya akan cukup baik jika Himbara ikut serta. Tetapi dalam mekanisme dan prosedural yang tentu juga sesuai ya," kata Andry kepada Bisnis.

Selain relaksasi, pemerintah juga perlu membantu mencarikan offtaker industri yang dapat menyerap produk-produk dari Sritex. Dengan demikian, kata Andry, SRIL bisa menstabilkan pendapatan.

Kendati demikian, untuk mendukung pembayaran piutang Sritex kepada Kreditur yang tersendat, Andry menyebut pemerintah dinilai belum dapat memberikan penyelamatan berupa ambil alih kepemilikan perusahaan.

“Jika akan dijadikan BUMN pasti harus ada perizinan dari DPR. Lalu mau seperti apa modelnya? Sekarang juga banyak BUMN yang bermasalah, jadi belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan perusahaan ini,” jelasnya.

Perbesar

Di sisi lain, dia melihat kondisi industri tekstil saat ini masih diadang badai PHK apabila tidak ada kebijakan strategis dari Pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, pemerintah perlu turun tangan mengatasi masalah tersebut.

“Seperti yang kemarin sudah dilakukan oleh Presiden, saya rasa cukup baik tetapi yang kita perlukan adalah bagaimana ekosistem dari industri tekstil ini bisa bersaing dan bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri,” terangnya.

Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengatakan kasus pailit yang dihadapi Sritex akan menambah panjang permasalahan yang dihadapi indsutri padat karya, khususnya industri tekstil.

Menurutnya, permasalahan klasik tahunan itu disebabkan ketidakharmonisan kebijakan yang semestinya mendukung industri domestik baik terkait akses pasar maupun biaya produksi.

Di sisi lain, sambung Faisal, pemerintah juga harus mengurai permasalahan biaya produksi termasuk ongkos energi yang tinggi bagi industri. Dalam hal ini, penting untuk memberikan insentif untuk mengurangi biaya input.

“Akses pasar domestik ini juga banyak ketidaksinkronan yang menyebabkan malah justru menggerus pasar di dalam negeri untuk industri tekstil termasuk masalah kontrol terhadap impor baik legal maupun ilegal,” ujarnya.

Faisal menambahkan, pemerintah harus bergerak cepat mengatasi permasalahan yang dihadapi industri TPT yang merupakan industri padat karya, lantaran efeknya dapat berujung pada peningkatan pengangguran dan dampak sosial.

Jakarta -

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan biaya penyelenggaraan retreat dan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah tidak menggunakan anggaran negara.

Dia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menggunakan dana pribadi untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Hasan menegaskan kegiatan tersebut sudah disiapkan langsung oleh Prabowo dan timnya sendiri sejak sebulan sebelum dilantik.

"Kegiatan tersebut dipersiapkan oleh beliau (Prabowo) dan tim sejak 1 bulan sebelum dilantik. Jadi menggunakan dana dari Pak Prabowo sendiri," kata Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Sebelumnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding juga menyatakan biaya retreat para pejabat negara di Akmil Magelang dibiayai pakai uang dari kantong pribadi Prabowo.

"Pak Prabowo yang membiayainya sendiri," ujar Karding dilansir Antara.

Para menteri melakukan retreat selama sekitar 4 hari sejak Kamis sore hingga Minggu siang. Agenda yang dilakukan mulai dari pengarahan, olahraga bersama, latihan baris berbaris untuk keakraban, hingga mendengarkan berbagai materi pembekalan dari berbagai pembicara.

(kil/kil)

Jakarta -

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan biaya penyelenggaraan retreat dan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah tidak menggunakan anggaran negara.

Dia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menggunakan dana pribadi untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Hasan menegaskan kegiatan tersebut sudah disiapkan langsung oleh Prabowo dan timnya sendiri sejak sebulan sebelum dilantik.

"Kegiatan tersebut dipersiapkan oleh beliau (Prabowo) dan tim sejak 1 bulan sebelum dilantik. Jadi menggunakan dana dari Pak Prabowo sendiri," kata Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Sebelumnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding juga menyatakan biaya retreat para pejabat negara di Akmil Magelang dibiayai pakai uang dari kantong pribadi Prabowo.

"Pak Prabowo yang membiayainya sendiri," ujar Karding dilansir Antara.

Para menteri melakukan retreat selama sekitar 4 hari sejak Kamis sore hingga Minggu siang. Agenda yang dilakukan mulai dari pengarahan, olahraga bersama, latihan baris berbaris untuk keakraban, hingga mendengarkan berbagai materi pembekalan dari berbagai pembicara.

(kil/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengakui, sampai dengan saat ini masih terdapat banyak "kebocoran" dalam anggaran negara.

Hal ini Ia sampaikan dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai presiden RI periode 2024 - 2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024) hari ini.

"Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita," kata Prabowo.

Lebih lanjut Prabowo bilang, kebocoran anggaran negara masih terjadi akibatmasih adanya praktik korupsi dan kolusi yang melibatkan para pejabat pemerintahan dan politik serta para pelaku usaha.

"Kolusi di antara para pejabat politik pejabat pemerintah di semua tingkatan di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha yang tidak patriotik," tuturnya.

Menurutnya, permasalahan tersebut harus diakui keberadaannya dan menjadi sorotan utama, sebab masih banyak masyarakat yang memerlukan bantuan dari anggaran negara.

"Kita sebagai pemimpin politik jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas," ucap Prabowo.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo membeberkan adanya kebocoran penerimaan negara yang nilainya mencapai Rp 300 triliun.

"Kebocoran" tersebut berasal dari pelaku usaha yang menghindar untuk membayar pajak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengakui, sampai dengan saat ini masih terdapat banyak "kebocoran" dalam anggaran negara.

Hal ini Ia sampaikan dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai presiden RI periode 2024 - 2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024) hari ini.

"Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita," kata Prabowo.

Lebih lanjut Prabowo bilang, kebocoran anggaran negara masih terjadi akibatmasih adanya praktik korupsi dan kolusi yang melibatkan para pejabat pemerintahan dan politik serta para pelaku usaha.

"Kolusi di antara para pejabat politik pejabat pemerintah di semua tingkatan di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha yang tidak patriotik," tuturnya.

Menurutnya, permasalahan tersebut harus diakui keberadaannya dan menjadi sorotan utama, sebab masih banyak masyarakat yang memerlukan bantuan dari anggaran negara.

"Kita sebagai pemimpin politik jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas," ucap Prabowo.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo membeberkan adanya kebocoran penerimaan negara yang nilainya mencapai Rp 300 triliun.

"Kebocoran" tersebut berasal dari pelaku usaha yang menghindar untuk membayar pajak.

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan target defisit APBN di 2025 mencapai 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB). Jumlah ini masih berada di bawah ambang batas normal, yakni 3% terhadap PDB.

APBN 2025 sendiri adalah anggaran negara pertama yang menjadi tanggung jawab presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia akan mulai menjabat mulai Oktober 2024.

"Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp 616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati," sebut Jokowi dalam Sidang Paripurna DPR RI dan Pembacaan Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Jokowi juga memaparkan pemerintah selanjutnya juga akan terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV).

"Serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Usaha Ultra Mikro," beber Jokowi.

Jumlah defisit itu didapat dari hasil penerimaan negara Rp 2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.

Sedangkan anggaran belanjanya mencapai Rp 3.613 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran akan sebesar Rp 616,2 triliun.

"Belanja Negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun,serta Transfer ke Daerah sebesar Rp 919,9 triliun," jelas Jokowi.

(hal/fdl)

Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merespons santai kritik usulan pemisahan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) terpisah bakal menyedot anggaran negara. Bila memberatkan keuangan, PKB menilai ada opsi agar pemilu tak boros anggaran, yaitu presiden dan wakil presiden dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Kalau hitungannya soal menghemat anggaran supaya tidak dua kali begitu, ada yang lebih hemat, presiden dipilih di MPR," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Wakil Ketua MPR itu mengatakan pemisahan pileg dan pilpres lebih bermanfaat. Khususnya untuk mendalami visi dan misi calon legislatif (caleg) yang kurang terekspos lantaran fokus masyarakat pilpres.

Baca juga: PKB: Jeda Pileg dengan Pilpres Idealnya 6 Bulan

"Ya tentu tapi kan itu lebih bermanfaat dari pada beli kucing dalam karung," ungkap dia.
Dia menegaskan usulan tersebut dicetuskan PKB karena ingin masyarakat fokus pada setiap pemilihan. Sebab, para calon yang dipilih bakal menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan.

"Ini soal mencari pemimpin lima tahun. Kalau mau lebih efektif lagi untuk soal penyelenggaraan pilih aja di MPR itu kan bisa didiskusikan," jelas dia.

PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. Langkah tersebut dipandang untuk menghormati kedaulatan rakyat dalam memilih.

(ABK)

Surabaya: Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur mendapat tambahan anggaran sebesar Rp620 miliar, dari Rp8,9 triliun APBD Jatim 2024 naik menjadi Rp9,5 triliun pada P-APBD 2024. Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai, menyebut tambahan anggaran itu untuk penguatan program yang membutuhkan support anggaran.

"Kita pada APBD Murni 2024 dapat alokasi anggaran sebesar Rp8.9 triliun, kemudian pada P-APBD 2024 berubah bertambah menjadi Rp9,5 triliun atau bertambah Rp620 miliar," kata Aries, Selasa, 23 Juli 2024.

Aries menjelaskan, tambahan anggaran itu, diperuntukkan pemenuhan tambahan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) selama tiga bulan. Baik untuk sekolah negeri maupun swasta di Jatim sebesar Rp461 miliar, sehingga total BPOPP tahun ini menjadi 9 bulan.
"BPOPP sekolah negeri sebelumnya lebih banyak dibanding swasta. Nah, tahun ini kita samakan semuanya menjadi 9 bulan, sesuai permintaan dan harapan teman-teman DPRD Jatim," katanya.

Selain itu, lanjut Aries, tambahan anggaran itu juga digunakan untuk pemenuhan kekurangan tunjangan guru honorer, baik berstatus GTT maupun PTT, mengingat sebelumnya tak masuk dalam APBD. "Kekuarangannya sekitar Rp200 miliar sekian," ujarnya.

Sedangkan sisanya, digunakan untuk rehab sekolah, rehab gedung dinas pendidikan maupun rehab UPT. "Kami prioritaskan itu sekolah yang rusak karena bencana dan gedung UPT yang kondisinya sangat memprihatinkan," pungkasnya.

(ALB)

PROGRAM makan siang gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedari awal membetot perhatian. Janji ini menjadi salah satu yang mampu menarik minat pemilih hingga mengantarkan pasangan nomor urut 2 itu memenangi Pemilu 2024 lalu.

Janji adalah utang yang harus dibayarkan. Namun, karena program yang kini bernama makan bergizi gratis itu butuh pendanaan besar, tentu penerapannya perlu menyesuaikan dengan kemampuan fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sungguh tak elok bila program tersebut hendak dipaksakan berjalan dengan mengorbankan program pemerintah lainnya yang langsung berdampak pada kebutuhan dasar rakyat. Sebutlah misalnya subsidi bahan bakar minyak atau dana bantuan operasional sekolah, pos-pos anggaran itu semestinya tidak terganggu dengan datangnya program baru.

Untuk itulah, kesehatan APBN 2025 harus menjadi pertimbangan serius demi memastikan bahwa program makan bergizi gratis tidak menjadi beban berat bagi kinerja fiskal Indonesia. Keterbatasan ruang gerak fiskal di APBN jangan sampai diterabas hanya untuk memaksakan janji politik. Ganjalan untuk mewujudkan program ini mulai terasa ketika anggaran makan gratis yang mulanya Rp15.000 per porsi diwacanakan akan disunat separuhnya menjadi Rp7.500 per porsi. Situasi itu jelas menggambarkan bahwa anggaran untuk menjalankan program tersebut tidak bisa dipenuhi seutuhnya.

Secara konsep, program ini sebetulnya bertujuan baik untuk memastikan bahwa siswa menerima paling tidak satu kali makan bergizi dalam sehari. Kecukupan gizi penting bagi perkembangan kognitif anak serta kesehatan mereka secara menyeluruh. Menjadi aneh kalau negara menerapkan kebijakan makan gratis, tapi kandungan gizinya buruk.

Namun, dengan memakai logika sederhana saja kita tahu ketika dananya dipangkas, maka nilai kandungan gizinya juga akan berkurang. Bila kualitasnya diturunkan, tujuan untuk melakukan upgrade gizi anak Indonesia tidak bisa tercapai. Ingat, tujuan program ini ialah upgrade, bukan downgrade.

Anggaran Rp7.500 tidak akan mencukupi untuk menyajikan makanan bergizi yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi anak sekolah. Jika dipaksakan anggarannya dipotong separuh, kebijakan tersebut kiranya tidak cocok lagi dinamai program makan bergizi gratis, tetapi kudapan sehat gratis.

Alih-alih langsung memaksakan program-program yang berpotensi 'menguras' fiskal, pemerintahan Prabowo-Gibran sebaiknya melakukannya bertahap. Bila memang belum bisa dilakukan secara serentak, terapkan terbatas dengan memprioritaskan kelompok paling rentan tanpa harus menurunkan standar dan kualitas gizinya.

Perkara makan siang gratis ini bukan program seminggu atau dua minggu saja, tetapi harus menjadi kebijakan yang berkelanjutan selama pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena itu, jangan sampai kebijakan mulia tersebut diimplementasikan serampangan. Jika yang terjadi demikian, itu hanya akan menjadi bukti bahwa program ini dibuat tanpa pertimbangan serta perencanaan matang dan sekadar janji manis politik semata.

Sekali lagi, demi program yang diyakini positif bagi pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan itu dibutuhkan perencanaan yang matang, mendetail, serta hati-hati. Pun, mesti disertai tanggung jawab fiskal dan pelaksanaan yang efektif agar dapat mengoptimalkan manfaatnya sekaligus mengatasi tantangan yang ada.

Dengan anggaran mencapai Rp71 triliun di APBN 2025, bahkan diprediksi mencapai Rp460 triliun ketika program ini sudah dilaksanakan secara penuh pada 2029, dibutuhkan transparansi dan kehati-hatian pemerintah dalam mewujudkannya. Mulailah memerintah dengan jujur, prudent (hati-hati), dan proven (membuktikan janji tanpa mengutak-atiknya) agar tak berujung karut-marut seperti yang kerap diprediksi para pengkritik Prabowo.

Jakarta: Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menilai presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto harus realistis untuk mewujudkan sejumlah janji kampanyenya. Hal ini guna mencegah APBN tekor.

"Karena ini kan untuk keselamatan bersama kan gitu, jangan karena dulu dibuat janji, naik gaji PNS, gaji guru, tekor APBN-nya. Apa mau begitu naik gaji, inflasi meroket harga barang naik, harus realistis juga gitu loh," kata Deddy dalam program Crosscheck Face to Face by Medcom.id di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 14 Juli 2024.

Prabowo disebut perlu hati-hati memilih program yang akan direalisasikan. Termasuk program lanjutan dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi saya berpikir Pak Prabowo juga hati-hati memilih mana yang dilanjutkan mana yang dibuat baru. Seharusnya kan memang tidak boleh terputus daripada yang lalu, tapi buat yang baru juga jangan kayak belokan tajam pak, u turn-nya kan susah nanti, semuanya gitu ya, kasihan beliaunya janjinya nanti tidak terealisasi," ucap Deddy.

Baca juga: Tim Sinkronisasi: Prabowo Sedang Memberi Arahan, Bukan Sampaikan Penyesalan

Anggota Komisi VI DPR itu juga menunggu langkah Prabowo menempatkan posisi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di APBN 2025 dan seterusnya. Menteri Pertahanan (Menhan) itu diyakini tak memprioritaskan proyek IKN.

"Kita sudah tahu tadi masalah ruang fiskal kita, pemerintahan Prabowo tidak meletakkan IKN itu sebagai priority. Ini kan nanti lihat anggaran 2025, dimana IKN duduknya di sana dan seterusnya dan seterusnya," ujar Deddy.

(END)

Jakarta: Utang jatuh tempo pada 2025 dinilai berpotensi berdampak terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan APBN mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada semestar I-2024. Menurut Menkeu, defisit APBN masih terjaga sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen PDB, dengan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp162,7 triliun.

Bendahara Negara ini menyampaikan, di tengah dinamika global yang kurang kondusif, defisit anggaran hingga akhir 2024 diperkirakan akan berada pada level 2,7 persen PDB, melebar dari target APBN 2024 yang sebesar 2,29 persen PDB.

Baca juga: Mengatasi APBN yang Besar Pasak daripada Tiang

Apa itu defisit anggaran?

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), defisit anggaran adalah selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif.

Sementara laman OCBC mengulas secara sederhana, defisit anggaran adalah situasi yang terjadi ketika pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. Jika defisit melanda, harus segera ditangani agar tidak berakhir menjadi utang.

Utang, apabila tidak segera dilunasi akan bertambah berkali-kali lipat. Peningkatan tersebut bisa berasal dari bunga utang dan meningkatnya suku bunga.

Saat mengalami defisit, kreditur merasa takut jika debitur akan sulit mengumpulkan dana dan dikhawatirkan tidak mampu melunasi utangnya. Sehingga kreditur bisa saja menaikkan suku bunga lebih tinggi seiring risiko utang tidak dilunasi juga semakin tinggi.

Apa penyebab defisit anggaran?

Banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang atau kelompok mengeluarkan lebih banyak uang. Sehingga bisa dikatakan defisit anggaran adalah suatu kondisi yang dapat terjadi pada siapa saja, baik skala kecil maupun skala besar seperti negara.

Apalagi kalau tidak memiliki manajemen keuangan atau utang yang baik, hal tersebut bisa meningkatkan peluang pengeluaran lebih besar dari pemasukan.

Namun, untuk kasus defisit anggaran negara bukanlah suatu hal yang baru. Itu karena pemerintah memang secara sengaja membuat akun tersebut dalam anggaran tahunan sesuai kebijakan fiskal ekspansif.

Ini disebabkan pengeluaran pemerintah dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti menciptakan lapangan kerja baru, pemotongan pajak, dan sebagainya.

Baca juga: Ini Pengertian APBN, RAPBN, serta Proses Penyusunannya

Dampak defisit anggaran

Dampak defisit anggaran terdiri dari dua hal, positif dan negatif.

Dampak positif:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja pemerintah dalam berbagai sektor.
2. Menciptakan lapangan kerja baru melalui proyek-proyek pembangunan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program sosial.

Dampak negatif:

1. Meningkatkan utang negara karena pemerintah harus meminjam dana untuk menutupi defisit.
2. Menurunkan nilai tukar mata uang negara.
3. Menyebabkan inflasi jika defisit anggaran berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama.

Pengelolaan defisit anggaran

Pemerintah biasanya mengelola defisit anggaran melalui beberapa cara, antara lain:

1. Mengurangi belanja pemerintah.
2. Meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan bea cukai.
3. Menjual aset negara.
4. Meminjam dana dari lembaga keuangan dalam dan luar negeri.
5. Dalam pengelolaan defisit anggaran, pemerintah perlu memperhatikan keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan negara.

Defisit anggaran yang terlalu besar dapat berdampak negatif pada perekonomian dalam jangka panjang, namun defisit anggaran yang terlalu kecil juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Mengenal APBN si Penyelamat Perekonomian Indonesia

Strategi menghadapi defisit anggaran

Ada dua cara untuk mengurangi defisit anggaran, yakni menghabiskan lebih sedikit uang atau menghasilkan lebih banyak uang.

Melansir laman Pluang, dalam skala negara, defisit anggaran adalah hal yang lebih mudah untuk dihadapi. Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dengan menaikkan tarif pajak. Sisi negatifnya, hanya sedikit orang yang tertarik membayar tarif pajak lebih tinggi.

Cara lain untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan produktivitas negara. Jika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi, masuk akal bahwa bisnis negara tersebut akan menghasilkan lebih banyak uang. Dan mereka pun akan membayar tarif pajak yang sama dengan tingkat pendapatan lebih tinggi.

Defisit anggaran merupakan salah satu kebijakan fiskal yang perlu dikelola dengan cermat oleh pemerintah. Defisit anggaran yang dikelola dengan baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, defisit anggaran yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif pada perekonomian negara.

(AHL)