Jakarta -

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus mengawasi industri gula yang dinilai semakin oligopolistik akibat kebijakan impor yang memperkuat dominasi pelaku usaha besar. KPPU mengusulkan kebijakan yang mendorong persaingan lebih sehat agar harga gula dapat lebih kompetitif dan adil bagi konsumen.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa, menyatakan bahwa industri gula adalah salah satu sektor prioritas yang selalu dipantau secara konsisten oleh KPPU.

"Kami sudah melakukan berbagai kajian dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dan Menteri terkait untuk pembenahan industri tersebut. Bahkan penegakan hukum juga telah dilakukan atas berbagai persoalan seperti proses lelang gula ilegal, distribusi gula, hingga jasa survei gula impor," ujar Fanshurullah dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Sebagai informasi, KPPU telah dua kali memberikan saran dan pertimbangan terkait industri gula kepada Pemerintah. Pada Januari 2004, KPPU menyoroti mekanisme penunjukan importir yang berpotensi menciptakan hambatan pasar dan kartel.

Pada September 2010, KPPU menyarankan Presiden RI untuk menyempurnakan kebijakan tata niaga gula dengan menetapkan harga secara rigid di setiap level distribusi, termasuk HET di tingkat konsumen.

Fanshurullah juga mendorong Pemerintah untuk membangun road map industri gula nasional yang mampu menghasilkan harga kompetitif dan meninjau ulang kebijakan dana talangan, agar harga gula petani selalu berada di atas harga dasar gula.

KPPU telah menangani beberapa kasus di industri gula, termasuk kasus No. 4/KPPU-L/2005 yang melibatkan persekongkolan tender lelang gula ilegal. KPPU menerima laporan tentang penyimpangan dalam lelang barang bukti tindak pidana kepabeanan, yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara melalui PT. Balai Mandiri Prasarana pada 4 Januari 2005 di Hotel Sheraton Media.

Lelang tersebut tidak sesuai ketentuan, dengan hanya dua peserta dan tidak diumumkan dalam harian umum nasional. Kasus ini melibatkan PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa, Sukamto Effendy, dan Ketua Panitia Lelang. KPPU menjatuhkan denda masing-masing Rp 1 miliar kepada PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa, dan Sukamto Effendy.

KPPU berhasil membuktikan adanya persaingan semu dalam lelang tersebut dan ketiga terlapor membayarkan denda pada tahun 2008. Ada juga Perkara No. 8/KPPU-I/2005 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 19 dalam penyediaan jasa survei gula impor oleh PT. Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia.

Selain itu, terdapat Perkara No. 5/KPPU-L/2006 terkait dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf a dan d dalam distribusi gula pasir oleh PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) dan 11 peserta lelang gula.

Fanshurullahmenilai bahwa penetapan Harga Acuan Penjualan pada industri ini tidak efisien, terutama karena mengacu pada pabrik yang belum produktif atau menggunakan mesin tua, sehingga membuat harga gula domestik lebih tinggi dibandingkan negara lain.

Ketidakefisienan ini memaksa Indonesia untuk tetap melakukan impor gula guna memenuhi kebutuhan nasional. Dengan kebutuhan gula tahunan sebesar 2,93 juta ton dan produksi nasional hanya mencapai 2,38 juta ton, masih dibutuhkan impor sebesar 708 ribu ton per tahun.

Tercatat pangsa pasar produsen gula konsumsi dikuasai secara berurutan oleh PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN), Sugar Group, dan Gunung Madu. Dalam kondisi ini, kebijakan Pemerintah harus mampu membatasi potensi penyalahgunaan kekuatan oligopoli pelaku usaha di industri tersebut.

(akn/ega)

BENGKULU, iNews.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu memusnahkan sejumlah barang bukti tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Senin (28/10/2024). Salah satu barang bukti yang menarik perhatian, yaitu delapan pucuk senjata api rakitan hasil produksi home industri yang marak di wilayah Bengkulu.

Selain senjata api rakitan, turut dimusnahkan pula belasan senjata tajam berbagai jenis serta barang bukti tindak pidana lainnya seperti narkotika jenis sabu, ganja, ekstasi dan uang palsu. Seluruh barang bukti ini merupakan hasil dari berbagai perkara yang ditangani Kejari Bengkulu sejak tahun 2023 hingga Oktober 2024.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu, Ni Wayan Sinaryati menjelaskan, semua barang bukti yang dimusnahkan pernah digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana. 

Khusus untuk senjata api rakitan, kata dia sebagian besar merupakan hasil pengungkapan kasus oleh Polda Bengkulu dan jajarannya, termasuk penggerebekan pabrik senjata api ilegal di Kabupaten Kaur.

"Selain senjata api, kami juga mengamankan ratusan butir amunisi yang telah diserahkan ke Polda Bengkulu untuk dimusnahkan. Sementara itu, mesin-mesin yang digunakan untuk membuat senjata api rakitan, seperti mesin bubut dan gerinda, akan kami hibahkan ke salah satu SMK di Kota Bengkulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, sesuai dengan putusan pengadilan," ujar Ni Wayan Sinaryati.

Rincian Barang Bukti yang Dimusnahkan:

- Sabu-sabu: 88,69 gram

- Ganja: 1.097 gram

- Pil ekstasi: 2 butir

- Pil samcodin: 2000 butir

- Pil hexymer: 2060 butir

- Uang palsu: Rp4.000.000,-

- Senjata api rakitan: 8 pucuk

- Senjata tajam: berbagai jenis

Editor: Kurnia Illahi

TANGGAMUS, iNews.id - Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Lintas Barat, Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Kamis (22/8/2024). Mobil tahanan milik Kejaksaan Negeri Tanggamus terguling di tengah jalan dan dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Dalam video yang diterima iNews memperlihatkan mobil tahanan berwarna hijau dalam posisi terguling di tengah jalan. Di lokasi tersebut tampak sejumlah warga berupaya menyelamatkan tahanan serta petugas dari dalam mobil berpelat nomor BE 7924 VZ.

Kapolres Tanggamus AKBP Rivanda saat dikonfirmasi membenarkan adanya kecelakaan mobil tahanan Kejari Tanggamus.

"Benar, terjadi lakalantas tunggal mobil milik Kejari Tanggamus yang membawa seorang tahanan terguling di Jalan Lintas Barat Kecamatan Gisting," ujar Kapolres.

Dia menjelaskan, hasil pemeriksaan sementara sopir hilang kendali di tikungan menurun hingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan. 

"Mobil ini berjalan dari arah Kabupaten Tanggamus menuju Kabupaten Pringsewu. Saat di lokasi jalan menikung ke kanan dan sedikit menurun, diduga pengemudi tidak dapat mengendalikan laju kendaraanya lalu oleng dan terguling," katanya.

Kapolres memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Korban hanya mengalami luka ringan dan telah dievakuasi ke rumah sakit tak lama setelah kejadian.

"Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya mengalami luka-luka ringan baik petugas kejaksaan maupun tahanannya. Mereka  telah dievakuasi ke rumah sakit," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

LEBAK, iNews.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada penyertaan modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Multatuli Kabupaten Lebak Tahun anggaran 2020. PDAM Lebak pada 2020 mendapatkan penyertaan modal sebesar Rp15 miliar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak.

Kasie Pidsus Kejari Lebak, Irfano Rukmana Rahim mengatakan, dalam proses realisasi anggaran, ditemukan beberapa pelanggaran hukum.

"Jadi untuk saat ini dugaan yang terjadi itu ada mark up, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RKAP perusahaan dan ada penunjukkan-penunjukkan yang tidak sesuai regulasi," ujar Irfano Rukmana Rahim, Jumat (9/8/2024).

Saat ini, kata dia Kejari masih menunggu hasil kerugian negara yang dihitung oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bersamaan dengan itu, lanjut dia pihaknya meminta bantuan ahli untuk penghitungan kerugian negara.

"Tahapan sampai dengan saat ini kami sudah mengajukan permohonan perhitungan kerugian negara dari ahli kalau untuk perbuatan melawan hukumnya kami sudah dapat, tinggal bagaimana kita menentukan jumlah kerugian negaranya maka dari itu kami butuh ahli untuk menghitung itu," katanya.

Dia menuturkan, penyertaan modal semestinya digunakan untuk belanja investasi. Faktanya, ditemukan beberapa kegiatan yang dilakukan di luar dari belanja investasi.

"Kemudian ada juga beberapa kegiatan yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan RKAP perusahaan, nah kita di beberapa kegiatan itu ada perbaikan salah satunya pompa dan ada beberapa kegiatan lain yang kita dalami selain pompa itu sendiri," tuturnya.

Dalam kasus ini, Kejari telah mengantongi nama calon tersangka. "Untuk calon tersangka sudah ada yang kita kantongi, hanya belum bisa diungkapkan karena proses masih berjalan," katanya.

Editor: Kurnia Illahi

BPJS Ketenagakerjaan cabang Bogor menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor. Kerja sama ini untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya ke program BPJS Ketenagakerjaan.

Kerja sama ini meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain untuk meningkatkan kepatuhan para pemberi kerja atau badan usaha (PKBU) dalam Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian, kerja sama ini dilakukan demi mengoptimalkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja, khususnya di wilayah Kota Bogor, sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Seperti diketahui, Inpres Nomor 2 tahun 2021 merupakan komitmen pemerintah untuk menjalankan program BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota, Dolik Yulianto dan Kepala Kejari Kota Bogor, Meilinda berharap kerja sama ini dapat memberikan kontribusi dan peran aktif sinergi antar Lembaga Negara untuk mendukung Kepatuhan setiap PKBU (Perusahaan) dalam kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kota Bogor.

"Dengan meningkatnya jumlah kepatuhan para Pemberi Kerja/Badan Usaha terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini, akan berimbas terhadap peningkatan jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sehingga perlindungan secara menyeluruh (Universal Coverage) kepada para tenaga kerja Indonesia dapat terwujud," kata Dolik dikutip Selasa (16/7).

Untuk itu, kolaborasi dan kerja sama antara Kejari Kota Bogor dan BPJS Ketenagakerjaan akan terus ditingkatkan.

Tujuannya, agar para peserta maupun Pemberi Kerja/Badan Usaha memiliki tingkat kepatuhan dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya manfaat Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BOGOR, investor.id - BPJS Ketenagakerjaan cabang Bogor menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor. Kerja sama dilakukan dalam bentuk bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain untuk meningkatkan kepatuhan para pemberi kerja atau badan usaha (PKBU) dalam Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Bogor, Senin, (8/7).

Kerja sama ini dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja, khususnya di wilayah Kota Bogor, sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Seperti diketahui, Inpres Nomor 2 tahun 2021 merupakan komitmen pemerintah untuk menjalankan program BPJS Ketenagakerjaan. 

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota Dolik Yulianto dan Kepala Kejari Kota Bogor Meilinda berharap dengan adanya kerja sama ini dapat memberikan kontribusi dan peran aktif sinergi antar lembaga negara untuk mendukung kepatuhan setiap PKBU (Perusahaan) dalam kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kota Bogor. Kolaborasi dan kerja sama antara Kejari Kota Bogor dan BPJS Ketenagakerjaan akan terus ditingkatkan agar para peserta maupun pemberi kerja/badan usaha memiliki tingkat kepatuhan dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya manfaat Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

“Dengan meningkatnya jumlah kepatuhan para pemberi kerja/badan usaha terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini, akan berimbas terhadap peningkatan jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sehingga perlindungan secara menyeluruh (universal coverage) kepada para tenaga kerja Indonesia dapat terwujud”, ungkap Dolik.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bogor: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor pada 8 Juli 2024. Kerja sama dilakukan dalam bentuk bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain untuk meningkatkan kepatuhan para pemberi kerja atau badan usaha (PKBU) dalam Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Kerja sama ini dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja, khususnya di wilayah Kota Bogor, sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Seperti diketahui, Inpres Nomor 2 tahun 2021 merupakan komitmen pemerintah untuk menjalankan program BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota, Dolik Yulianto dan Kepala Kejari Kota Bogor, Meilinda, S.H., M.H berharap dengan adanya kerja sama ini dapat memberikan kontribusi dan peran aktif sinergi antar Lembaga Negara untuk mendukung Kepatuhan setiap PKBU (Perusahaan) dalam kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kota Bogor.

Kolaborasi dan kerja sama antara Kejari Kota Bogor dan BPJS Ketenagakerjaan akan terus ditingkatkan agar para Peserta maupun Pemberi Kerja/Badan Usaha memiliki tingkat kepatuhan dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya manfaat Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"Dengan meningkatnya jumlah kepatuhan para Pemberi Kerja/Badan Usaha terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini, akan berimbas terhadap peningkatan jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sehingga perlindungan secara menyeluruh (Universal Coverage) kepada para tenaga kerja Indonesia dapat terwujud," ungkap Dolik.

(ROS)

Bandung: Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung menggeledah kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Bandung, Rabu 10 Juli 2024. Kejari menduga adanya tindak pidana korupsi dengan modus pengaturan lelang proyek agar dimenangkan oleh penyedia barang dan jasa tertentu.

"Kami melaksanakan tindakan penggeledahan pada hari Rabu 10 Juli 2024, dua tempat kami lakukan penggeledahan pertama di ULP Pemkot Bandung sekian ruangan," ucap Kepala Kejari Bandung Irfan Wibowo, Kamis 11 Juli 2024.

Dia mengatakan penggeledahan dilakukan di salah satu kediaman anggota pokja terkait kasus tersebut. Menurutnya, penggeledahan dilakukan bagian dari pencegahan tindak pidana korupsi.
Kasi Intel Kejari Kota Bandung Wawan Setiawan mengatakan pihaknya tengah menangani kasus dugaan pengaturan pemenang lelang proyek di ULP Pemkot Bandung. Sejumlah dokumen berhasil disita mulai dari laptop, handphone, dan berkas digital.

"Giat hari ini upaya paksa dari tindak penyidikan dari pidana khusus mengenai adanya dugaan pengaturan pemenang dalam ULP di Kota Bandung sehingga didalami ada indikasi adanya serah terima uang diantara rekanan dengan pokja," kata dia.

Wawan mengatakan, hasil penyelidikan didapati praktik transaksional antara kedua belah pihak. Modus pengaturan pemenang lelang proyek yaitu dengan cara pihak pokja membocorkan sejumlah dokumen seperti Detail Engineering Design (DED), rancangan anggaran belanja (RAB) hingga harga perkiraan sendiri (HPS).

Selanjutnya, pihak yang membocorkan mengiming-imingi penyedia dapat menang. Tiap penyedia menyetorkan uang sebesar Rp5-10 juta. Hingga saat ini pihaknya belum menetapkan tersangka sebab masih dalam proses penyelidikan.

Kasi Pidsus Kejari Bandung Ridha Nurul Ihsan mengatakan sebanyak 74 barang diamankan dari hasil penggeledahan. Pihaknya masih melakukan pendalaman kasus tersebut.

"Jumlah barang diamankan 74 barang," kata dia.

(WHS)

MAKASSAR, iNews.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar menetapkan dua tersangka dalam kasus tindak pidana korupsipembangunan gedung South Sulawesi Creative Hub (SSCH) pada dinas koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) 2021. Kedua tersangka yakni, Abdul Wahid Padang dan Darmawangsa Daud.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar, Andi Sundari mengatakan, Abdul Wahid Padang merupakan Wakil Direktur Persero Komanditer CV Inawah Pratama dan Darmawangsa Daud, selaku konsultan pengawas.

“Hari ini, Kamis (4/7/2024) penyidik Kejari Makassar telah menetapkan 2 orang tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi Pembangunan Gedung SSCH,” ujar Andi di Kantor Kejari Makassar, Kamis (4/7/2024).

Dia menjelaskan, kedua tersangka tersebut ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print – 02 /P.4.10/Fd.1/03/2024, tanggal 21 Maret 2024, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print – 03 /P.4.10/Fd.1/06/2024, tanggal 28 Juni 2024, tentang dugaan tindak pidana korupsi.

“Untuk kerugian keuangan negara penyidik menunggu hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Provinsi Sulawesi Selatan,” ucapnya.

Berdasarkan temuan ahli konstruksi dari Universitas Negeri Makassar (UNM), kata dia telah ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi mutu beton antara RAB dengan yang terlaksana di lapangan.

Dia mengungkapkan, hasil uji lab mutu beton, yang mana mutu beton yang terpasang sangat jauh dari yang dipersyaratkan di dalam kontrak.

“Adapun indikasi kerugian keuangan negara diperkirakan sekitar Rp 1 miliar dari nilai anggaran sebesar Rp2.719.824.342,” ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi