Jakarta: Polisi memeriksa enam guru sebagai saksi kasus penganiayaan balita di daycare atau tempat penitipan anak di Kota Depok Jawa Barat. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali perbuatan Meita Irianty, pemilik daycare.

"Total saksi 11 orang. Gurunya ada 6," kata Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana saat dikonfirmasi, Senin, 5 Agustus 2024.

Arya mengatakan berdasarkan keterangan para guru, mereka tak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan Meita terhadap anak-anak di daycare itu. Namun, aksi kejam itu terekam kamera CCTV.
"Guru-guru semua tidak ada yang melihat langsung dan hanya tahu dari CCTV," ujar Arya.

Baca juga: Pemilik Daycare di Depok Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Balita

Polres Metro Depok menetapkan Meita sebagai tersangka penganiayaan terhadap anak. Penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara. Usai menjadi tersangka, Meita langsung ditangkap.

"Penangkapan ini tentu sudah ada penetapan tersangkanya," kata Arya, Kamis, 1 Agustus 2024.

Meita dijerat Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 80 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.

(AGA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus dugaan kekerasan yang terjadi di Wensen School Daycare membuat publik geram. Pasalnya, sang pelaku yang merupakan pemilik daycare tersebut dikenal sebagai influencer parenting yang kerap memberikan edukasi di media sosial (medsos).

Wensen School yang terletak di RT 04, Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat identik dengan citra sekolah anak-anak. Terdapat tulisan kalimat yang biasa ada di sekolah anak seperti "orang tua/pengantar sampai disini saja" dan "aku berani masuk kelas sendiri".

Siapa sangka ternyata lokasi yang diklaim sebagai daycare atau tempat penitipan anak ini menjadi TKP kasus kekerasan terhadap anak. Pemilik daycare di Depok, Meirita irianty, dilaporkan melakukan dugaan kekerasan terhadap balita 2 tahun berinisial MK. Orang tua korban, Rizki Dwi Utami yang melaporkannya.

Peristiwa ini terjadi pada 10 Juni 2024 atau dua pekan seusai MK masuk ke daycare itu. Tapi, Rizki baru menyadari MK menjadi korban penganiayaan pada 24 Juli 2024. Fakta ini muncul lewat rekaman CCTV yang kini menjadi barang bukti.

Dari pantauan Republika.co.id pada Kamis (1/8/2024),bendera merah putih RI beserta beragam hiasan lain sudah terpasang di bangunan tersebut. Tampaknya, daycare tersebut sudah menyiapkan diri untuk perayaan HUT RI. Tapi perayaan itu harus berhenti karena pemilik Wensen School kini sudah ditahan polisi atas kasus kekerasan.

Terdapat pula hiasan dinding dan gantungan dinding yang biasa ada di tempat penitipan anak. Terpantau pula ada tiga kamera pengawas yang ditempatkan di luar. Kamera ini mengarah untuk merekam aktivitas di luar bangunan. Ada pula tombol bel untuk memberi pertanda bagi kehadiran tamu.

Sayangnya, awak media tidak bisa masuk ke dalam area Wensen School. Semua pintunya digembok rapat. Tapi dari luar dapat terlihat bangunannya cukup luas sekitar 200-300 meter persegi. Di bagian belakang ada pula kebun pisang.

Letak Wensen School bersebelahan dengan bengkel mobil dan toko kayu sehingga praktis tidak ada rumah lain yang bersebelahan langsung. Sedangkan di bagian depannya ialah deretan ruko makanan dan minimarket.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak remaja berani mengungkapkan curahan hatinya (curhat) mengenai berbagai persoalan yang dihadapi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah perundungan dan depresi.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jateng Ema Rachmawati mengatakan, salah satu jurus meminimalisasi tindak kekerasan dan perundungan pada anak adalah komunikasi efektif orang tua dengan anak. Hal tersebut disampaikannya pada "Forum Anak Goes to School 2024" yang digelar Forum Anak Jawa Tengah saat menyambangi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Semarang pada Jumat (26/7/2024).

Namun, kata dia, selama ini gap atau celah komunikasi antargenerasi menyebabkan anak mencari pelarian kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. "Saya mengajak orang tua belajar berkomunikasi dengan generasi Z. Menjadi teman yang baik, jangan men-'judge' (menghakimi), namun bisa diajak sebagai teman ngobrol," katanya.

Ia juga mengajak pihak sekolah mewujudkan tempat yang nyaman bagi siswa, apalagi kasus perundungan banyak terjadi di lingkungan sekolah. Menurut dia, sekolah bukan hanya untuk belajar, namun juga tempat bagi orang-orang yang mampu menghargai dan mengembangkan potensi setiap siswa.

Begitu pula dengan masyarakat, kata dia, diharapkan mau menyesuaikan pola komunikasi remaja yang lahir di rentang 1997-2012. Penelitian yang dilakukan rumah sakit jiwa (RSJ) di Jateng, banyak di antara siswa atau siswi jenjang SMA sederajat mengalami gejala gangguan mental, diindikasikan dengan gangguan tidur, rasa mual ketika makan, atau rasa cemas berlebihan.

"Pasti ini ada sesuatu di rumah yang perlu diperbaiki sehingga harus disediakan ruang curhat, kalau tidak dengan orang tua, bisa dengan sekolah," katanya.

Dari Pemprov Jateng, kata dia, juga memfasilitasi layanan curhat yang bisa dimanfaatkan, baik melalui telepon atau datang langsung ke RSJ Daerah Amino Gondohutomo Semarang. "Kami pemerintah juga menyediakan aplikasi 'Jogo Konco' yang bisa 'on call'. Atau bisa juga ke RSJ Amino Gondohutomo yang juga menyediakan (layanan, red.) 24 jam, bisa curhat tentang apa saja," katanya.

Sementara itu, Ketua Forum Anak Jateng Dendi Resando mengatakan bahwa pihaknya menyambangi 251 sekolah dalam "Forum Anak Goes to School 2024" yang diadakan serentak di 35 kabupaten/kota di Jateng. Kegiatan tersebut, kata dia, bertujuan mengajak para murid baru, antiterhadap tindak perundungan, kekerasan seksual, dan berani menyuarakan isi hati.

Melalui ajang tersebut, lanjut dia, para siswa diberikan materi terkait perundungan, serta pengetahuan soal Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA).

"Tujuannya untuk mengusung 'Jogo Konco', dan memberikan materi terkait pencegahan kekerasan seksual dan internet sehat, yang terkadang tidak diajarkan ke sekolah," katanya.

Jika ingin curhat secara daring, bisa menghubungi via website https://dp3akb.jatengprov.go.id/jogokonco/, atau Layanan Konsultasi Online Psikologi dan Psikiatri 24 jam atau KOPPi 24 yang dapat dijangkau melalui nomor 0821-3000-3400.

Adapula Konsultasi Online Psikologi pukul 09.00 hingga pukul 15.00 WIB. (KOPI 93) yang melayani mulai pukul 09.00-15.00 WIB melalui obrolan pesan di nomor 0821-3758-0805.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan ada 893 pengaduan persoalan anak dari awal tahun hingga Juli 2024. KPAI meyakini bahwa angka sebenarnya di lapangan masih sangat besar, mengingat banyak kasus yang tidak melapor.

“Angka ini adalah fenomena puncak gunung es yang sebenarnya sangat besar sehingga kiranya Hari Anak Nasional (HAN) ini bisa menjadi momen tepat bagi kita semua untuk bisa menguatkan komitmen dalam melindungi anak,” kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra, kepada Republika.co.idpada Selasa (23/7/2024).

Ia menjelaskan bahwa KPAI dalam melakukan pengawasan memiliki dua sisi, pertama pengawasan yang melekat sebagai tugas dan melaporkannya kepada Presiden. Lalu kedua, sisi pengawasan melalui mata masyarakat yang terwujud dalam penerimaan pengaduan, baik dari anak secara langsung, orang tua, media, bahkan menerima nya langsung dari beberapa negara.

“Data-data yang tersaji saat ini, tentang situasi dan kondisi perlindungan, pengawasan dan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak memang tidak membahagiakan,” kata Jasra.

Jasra mengatakan KPAI yang memiliki mandat besar untuk melakukan pengawasan kepada setiap penyelenggaraan perlindungan anak, tidak memiliki banyak kepanjangan tangan dalam menjawab berbagai persoalan anak. Karenanya dia mengajak semua pihak untuk mengambil peran sekecil apapun dalam membantu melindungi anak.

“Bahwa sekecil apapun peran yang kita lakukan sekarang, adalah sangat penting, dalam rangka memajukan perlindungan anak. Terutama mempersiapkan calon keluarga yang tangguh, keluarga tangguh, lingkungan yang Tangguh,” kata Jasra.

KPAI juga mengingatkan semua leading sektor, terutama pemerintah, termasuk industri untuk kembali berinvestasi besar untuk masa depan generasi muda. Ini dinilai penting agar anak mampu menghadapi persoalan dan menyambut masa depan sebagai generasi emas, bukan generasi cemas.

“Meski kita di tengah generasi yang mudah menyerap informasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Namun ujungnya jadi disrupsi informasi, yang tidak kuat ditahan secara mental. Sehingga generasi digital kita mudah terjebak perilaku salah. Jadi kalau kita mau keluar dari jebakan sulit ini adalah, pada penguatan program, yang ke depan diharapkan jadi penopang masalah lainnya,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyampaikan perempuan dan anak menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan berbasis gender online.

"Tidak dapat dipungkiri, internet dan media sosial saat ini menjadi sarana bagi munculnya tindakan kekerasan dan eksploitasi yang semakin beragam jenis dan intensitasnya," kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam acara bertajuk "Membangun Sinergi Kolaborasi dan Aksi Bersama untuk Melindungi Perempuan dan Anak dari Berbagai Bentuk Kekerasan di Ranah Daring" di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Menurut dia, kemajuan teknologi membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan. "Transformasi digital telah mendorong berbagai perubahan di ranah sosial, ekonomi, dan pemerintahan," kata Menteri BIntang Puspayoga.

Ia mengatakan perkembangan ini perlu direspons dengan tetap memperhatikan inklusi gender dalam transformasi digital mengingat masih terdapat kesenjangan gender digital antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut pihaknya menilai kecanggihan yang ditawarkan teknologi telah mendukung perempuan untuk semakin berdaya dan mampu berkontribusi di semua bidang, terutama dalam ekonomi digital.

"Kontribusi perempuan dalam transformasi digital ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya melalui kemampuan menggunakan teknologi, perempuan berpeluang untuk menambah penghasilan, meningkatkan prospek pekerjaan, hingga memperoleh berbagai pengetahuan dan wawasan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya," kata Menteri Bintang Puspayoga.

Namun di sisi lain, terdapat banyak risiko dalam dunia digital. "Data menunjukkan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan berbasis gender online," katanya.