JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) terbaru mengungkapkan, kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan.

Berdasarkan hasil survei, kekerasan fisik dan seksual yang dialami perempuan berusia 15-64 tahun, baik oleh pasangan maupun bukan pasangan, mencapai 25,2 persen di perkotaan.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan yang mencatat 22,5 persen pada 2024.

"Memang yang perlu menjadi perhatian kita di bawah bahwa kekerasan itu tinggi di perkotaan," ungkap Deputi IV Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Senin (7/10/2024).

Meskipun demikian, angka kekerasan ini mengalami penurunan dibandingkan pada 2021, yang tercatat sebesar 27,8 persen di perkotaan dan 23,9 persen di pedesaan.

Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan 36,3 persen di perkotaan dan 29,8 persen di pedesaan pada 2016.

Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari segi pendidikan, kekerasan fisik dan seksual pada perempuan berusia 15-64 tahun lebih tinggi di kalangan mereka yang berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) ke atas dibandingkan dengan yang berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP) ke bawah.

Woro menyatakan, kekerasan fisik di kalangan perempuan berpendidikan SMA ke atas mencapai 28,8 persen pada 2024, sementara di kalangan perempuan berpendidikan SMP ke bawah hanya mencapai 20,4 persen.

Meskipun demikian, persentase ini juga menurun dibandingkan 2021, yang mencatat 32,4 persen untuk kategori SMA ke atas dan 22,3 persen untuk kategori SMP ke bawah.

"Kekerasan perempuan tinggi pada yang SMA. Harusnya kalau dibandingkan dengan SMP, biasanya yang lebih bawah-bawah yang ini (banyak), tetapi SMA yang mengalami kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan lulusan lainnya, SMP ke bawah," jelas Woro.

Kekerasan Terhadap Perempuan Lebih Tinggi pada Kelompok Pekerja

Prevalensi kekerasan fisik juga lebih banyak terjadi di kalangan perempuan yang bekerja dibandingkan dengan yang tidak bekerja.

Pada 2024, kekerasan terhadap perempuan dari pasangan maupun bukan pasangan mencapai 25,6 persen di kelompok pekerja, sedangkan di kelompok tidak bekerja sebesar 22,7 persen.

"Yang bekerja mendapatkan kekerasan lebih tinggi dibandingkan yang tidak bekerja. Berdasarkan data Simfoni (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), menunjukkan peningkatan kasus. Ini harus hati-hati, data yang meningkat (di Simfoni) karena kesadaran melaporkan. Karena kita sering mengkampanyekan jangan takut untuk bersuara," katanya.

Secara keseluruhan, survei menunjukkan bahwa 1 dari 4 perempuan berusia 15-64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan maupun bukan pasangan selama hidup mereka.

Adapun survei ini dilaksanakan di 178 kabupaten/kota terpilih dengan jumlah target sampel 14.240 rumah tangga yang tersebar di 1.424 blok sensus.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara privat dengan responden perempuan, yang dicatat menggunakan CAPI berbasis Android.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penggunaan internet yang semakin masif memengaruhi interaksi di antara remaja, termasuk dalam hal berpacaran melalui media sosial. Kondisi ini kemudian memunculkan sebuah kerentanan baru berupa kekerasan berbasis gender online, demikian menurut peneliti dari Pusat Riset Kependudukan (PRK) BRIN.

Kepala PRK BRIN, Nawawi, mengatakan dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender online, penyebaran konten intim non-konsensual (Non-Consensual Intimate Image Abuse/NCII) menjadi sebuah fenomena yang kerap muncul dalam proses interaksi yang dilakukan di dunia digital. NCII mengacu pada distribusi foto atau video intim seseorang tanpa sepengetahuan atau konsen mereka.

“Hal ini memberikan konsekuensi meningkatnya kekerasan seksual terhadap perempuan terutama generasi Z,” kata Nawawi dalam keterangannya, dikutip baru-baru ini.

Peneliti PRK BRIN, Anastasia Septia Titisari, menyampaikan bahwa gen Z memiliki risiko yang besar terhadap kekerasan berbasis gender online dalam bentuk NCII. Pasalnya sejak kecil, generasi Z yang kini mencapai 71,5 juta jiwa sangat akrab dan fasih dengan teknologi dan media sosial, bahkan sangat bergantung pada internet.

“Internet juga telah memengaruhi perbedaan gaya hidup, salah satunya motivasi penggunaan aplikasi kencan pada remaja di mana terdapat 13,9 persen remaja menggunakannya untuk mencari sex partner," kata dia.

Data korban kekerasan berbasis gender online juga masih tinggi. Pada 2022, terdapat setidaknya 82 kasus kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada Komnas perempuan. Sementara itu, berdasarkan catatan Polri terdapat sebanyak 3.200 kasus penanganan kekerasan anak termasuk kekerasan seksual melalui media sosial.

Anastasia mengimbau agar orang tua lebih ekstra dalam mengedukasi, mendampingi, dan mengawasi pergaulan anak-anaknya di media sosial. Pasalnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan Anastasia pada 2015 diketahui sebanyak 5,3 persen remaja mengaku pernah melakukan hubungan seksual.

“Dan kebanyakan dari mereka melakukan hubungan seksual pertama kali sebelum umur 15 tahun,” jelas Anastasia.

Sementara itu, supaya lebih aman dalam menggunakan internet, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita sebagai pengguna internet. Di antaranya adalah melakukan inventarisasi atas seluruh aset digital milik kita dan memberikan pengaturan keamanan dan privasi, seperti verifikasi 2 langkah dan mengubah kata sandi berkala.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyampaikan perempuan dan anak menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan berbasis gender online.

"Tidak dapat dipungkiri, internet dan media sosial saat ini menjadi sarana bagi munculnya tindakan kekerasan dan eksploitasi yang semakin beragam jenis dan intensitasnya," kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam acara bertajuk "Membangun Sinergi Kolaborasi dan Aksi Bersama untuk Melindungi Perempuan dan Anak dari Berbagai Bentuk Kekerasan di Ranah Daring" di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Menurut dia, kemajuan teknologi membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan. "Transformasi digital telah mendorong berbagai perubahan di ranah sosial, ekonomi, dan pemerintahan," kata Menteri BIntang Puspayoga.

Ia mengatakan perkembangan ini perlu direspons dengan tetap memperhatikan inklusi gender dalam transformasi digital mengingat masih terdapat kesenjangan gender digital antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut pihaknya menilai kecanggihan yang ditawarkan teknologi telah mendukung perempuan untuk semakin berdaya dan mampu berkontribusi di semua bidang, terutama dalam ekonomi digital.

"Kontribusi perempuan dalam transformasi digital ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya melalui kemampuan menggunakan teknologi, perempuan berpeluang untuk menambah penghasilan, meningkatkan prospek pekerjaan, hingga memperoleh berbagai pengetahuan dan wawasan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya," kata Menteri Bintang Puspayoga.

Namun di sisi lain, terdapat banyak risiko dalam dunia digital. "Data menunjukkan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan berbasis gender online," katanya.