IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi soal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini tak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian, melainkan di bawah kendali langsung Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sri Mulyani, adanya perubahan nomenklatur tersebut bukan berarti Kemenkeu tidak berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri lainnya. Dia menegaskan, Kemenkeu adalah pembantu seluruh Kementerian/Lembaga.

"Tadi ada yang bertanya Kemenkeu tidak lagi di bawah Kemenko Perekonomian, tapi langsung di bawah Presiden. Pada dasarnya kami ini tentu dengan Presiden itu langsung, namun kami juga bekerja mendukung seluruh Menko dan Menteri-Menteri. Jadi Kementerian Keuangan itu sebetulnya pembantu seluruhnya," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani menerangkan, Kemenkeu sudah tidak eksklusif berada di satu Kementerian Koordinator. Namun, akan tetap bekerja sama dengan semua Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih.

Dia mencontohkan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sedang sibuk mendatangi Kementerian untuk mengetahui masing-masing strategi dan prioritas dari masing-masing mereka.

"Walaupun kami tidak di bawah Menko, tapi kami mendukung dan bekerja bersama dengan seluruh Menko dan bahkan langsung dengan Menteri-Menteri. Seperti kemarin kami dengan Menteri ESDM, hari ini Pak Sua dengan Menteri Pertanian karena ketahanan pangan menjadi priority, kemarin kita terima Menteri Pertahanan dan berbagai Kementerian-Kementerian yang memang jadi perhatian Presiden," kata Sri Mulyani.

Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tidak menjadi persoalan mengenai di mana letak koordinasi Kemenkeu. Dia mengaku siap membantu seluruh Kabinet Merah Putih.

Lagi pula, kata dia, meski Kementerian Keuangan langsung berada di bawah koordinasi Presiden, tidak ada yang berubah sama sekali dari cara kerjanya dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk dengan adanya Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

"Jadi dalam hal ini kita terus akan membantu dan bekerja bersama seluruh kabinet di bawah Presiden dan Wakil Presiden," ujarnya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diprediksi memfokuskan anggaran belanja pemerintah ke berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis hingga swasembada pangan.

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Adinova Fauri meyakini, Prabowo ingin awasi langsung alokasi anggaran pemerintah sehingga memutuskan untuk membawahi langsung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tanpa perantara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian seperti periode pemerintahan sebelumnya.

"Efisiensi fiskal dan disiplin anggaran ingin dijadikan prioritas, dengan menjaga program-program Pak Prabowo menjadi program yang akan diutamakan," ujar Adinova dalam media briefing seperti yang disiarkan kanal YouTube CSIS Indonesia, Jumat (25/10/2024).

Dia meyakini, Prabowo paham betul dengan kondisi APBN yang sangat ketat. Adinova pun tak heran apabila Prabowo langsung mewanti-wanti para menterinya agar tidak boros anggaran ketika memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna perdana Kabinet Merah Putih pada Rabu (23/10/2024).

Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak segan 'menaikkan' level Kemenkeu untuk memastikan tidak ada pemborosan anggaran sekaligus berbagai program unggulannya bisa berjalan lancar, setidaknya dari sisi pembiayaan.

"Kementerian Keuangan akan memiliki power yang lebih tinggi sekarang, dan itu akan membuat kekhawatiran tadi misalnya fiskal disiplin dan lain sebagainya, itu bisa lebih terjaga karena agenda-agenda lain yang di luar dari agenda besar Pak Prabowo itu mungkin akan lebih sulit terealisasi," jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024—2029.

Dalam beleid tersebut, Kemenkeu tidak lagi tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau kementerian koordinator lainnya.

Dengan demikian, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, mengakui bahwa kini Kemenkeu langsung berada di bawah koordinasi presiden. Alasannya, yaitu untuk memperkuat kinerja lembaga perbendaharaan negara tersebut.

"Latar belakangnya itu pasti supaya koordinasi lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Yang kedua, pastinya untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja," jelas Deni saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).

Sementara itu, dalam pidato arahan kepada para pembantunya dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih, Prabowo mewanti-wanti jajaran kabinetnya agar tidak memasukkan proyek mercusuar pada program pemerintah.

Dia ingin pemerintah fokus mengejar target swasembada pangan dan energi. Secara khusus, Prabowo meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar memastikan hal tersebut.

"Ada beberapa pengarahan dari saya, menteri Bappenas pastikan program dan kegiatan di semua kementerian/lembaga mempunyai kontribusi signifikan terukur dan bersinergi. Pelajari semua proyek jangan ada proyek yang mercusuar," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diprediksi memfokuskan anggaran belanja pemerintah ke berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis hingga swasembada pangan.

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Adinova Fauri meyakini, Prabowo ingin awasi langsung alokasi anggaran pemerintah sehingga memutuskan untuk membawahi langsung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tanpa perantara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian seperti periode pemerintahan sebelumnya.

"Efisiensi fiskal dan disiplin anggaran ingin dijadikan prioritas, dengan menjaga program-program Pak Prabowo menjadi program yang akan diutamakan," ujar Adinova dalam media briefing seperti yang disiarkan kanal YouTube CSIS Indonesia, Jumat (25/10/2024).

Dia meyakini, Prabowo paham betul dengan kondisi APBN yang sangat ketat. Adinova pun tak heran apabila Prabowo langsung mewanti-wanti para menterinya agar tidak boros anggaran ketika memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna perdana Kabinet Merah Putih pada Rabu (23/10/2024).

Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak segan 'menaikkan' level Kemenkeu untuk memastikan tidak ada pemborosan anggaran sekaligus berbagai program unggulannya bisa berjalan lancar, setidaknya dari sisi pembiayaan.

"Kementerian Keuangan akan memiliki power yang lebih tinggi sekarang, dan itu akan membuat kekhawatiran tadi misalnya fiskal disiplin dan lain sebagainya, itu bisa lebih terjaga karena agenda-agenda lain yang di luar dari agenda besar Pak Prabowo itu mungkin akan lebih sulit terealisasi," jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024—2029.

Dalam beleid tersebut, Kemenkeu tidak lagi tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau kementerian koordinator lainnya.

Dengan demikian, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, mengakui bahwa kini Kemenkeu langsung berada di bawah koordinasi presiden. Alasannya, yaitu untuk memperkuat kinerja lembaga perbendaharaan negara tersebut.

"Latar belakangnya itu pasti supaya koordinasi lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Yang kedua, pastinya untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja," jelas Deni saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).

Sementara itu, dalam pidato arahan kepada para pembantunya dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih, Prabowo mewanti-wanti jajaran kabinetnya agar tidak memasukkan proyek mercusuar pada program pemerintah.

Dia ingin pemerintah fokus mengejar target swasembada pangan dan energi. Secara khusus, Prabowo meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar memastikan hal tersebut.

"Ada beberapa pengarahan dari saya, menteri Bappenas pastikan program dan kegiatan di semua kementerian/lembaga mempunyai kontribusi signifikan terukur dan bersinergi. Pelajari semua proyek jangan ada proyek yang mercusuar," ujar Prabowo.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah Sri Mulyani kini langsung diawasi Presiden Prabowo Subianto. Itu artinya, Kemenkeu tak lagi di bawah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Demikian tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

Merespons perubahan tersebut, Airlangga mengatakan, tidak masalah jika koordinasi Kemenkeu menjadi langsung kepada Presiden.

"Ya tidak apa-apa (dipisah). Kalau koordinasi kan biasa berjalan," kata dia, ditulis Rabu (23/10/2024).

Saat ditanya tentang peran Kemenko Perekonomian dalam kebijakan fiskal, Airlangga memastikan, masih memiliki peran utama dalam kebijakan industri dan perdadangan.

"Kalau kebijakan industrial policy kan pasti ada fiskal dan trade policy pasti koordinasi," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro mengatakan, Kementerian Keuangan kini berada di bawah langsung Presiden.

"(Kemenkeu) Di bawah Presiden," kata dia kepada IDXChannel.com, Jakarta, ditulis Rabu (23/10/2024).

Deni mengaku, dengan berada di bawah langsung Presiden Prabowo, Kemenkeu diharapkan lebih efektif.

"Ya diharapkan lebih efektif, karena lingkup tugas dan fungsi serta kapasitas kewenangan Kemenkeu telah melaksanakan koordinasi dan pengendalian yang sifatnya lintas sektor," ujarnya.

Prabowo sebelumnya telah merilis Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 pada 21 Oktober 2024.

Aturan tersebut mengatur tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Dalam beleid Perpres mengutip laman resmi Sekretaris Kabinet (Setkab), disebutkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kementerian Pariwisata; dan instansi lain yang dianggap perlu.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di era Presiden Prabowo Subianto tak lagi di bawah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian.

Pengawasan atau koordinasi Kemenkeu kini langsung di bawah Presiden.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro mengatakan, Kementerian Keuangan kini berada di bawah langsung Presiden.

"(Kemenkeu) Di bawah Presiden," kata dia kepada IDXChannel.com, Jakarta, ditulis Rabu (23/10/2024).

Deni mengaku, dengan berada di bawah langsung Presiden Prabowo, Kemenkeu diharapkan lebih efektif.

"Ya diharapkan lebih efektif, karena lingkup tugas dan fungsi serta kapasitas kewenangan Kemenkeu telah melaksanakan koordinasi dan pengendalian yang sifatnya lintas sektor," ujarnya.

Prabowo sebelumnya telah merilis Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 pada 21 Oktober 2024.

Aturan tersebut mengatur tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Dalam beleid Perpres mengutip laman resmi Sekretaris Kabinet (Setkab), disebutkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kementerian Pariwisata; dan instansi lain yang dianggap perlu.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memutuskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, melainkan langsung di bawah kendalinya.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024-2029, yang ditetapkan pada 21 Oktober 2024.

Dalam Pasal 26 beleid tersebut, Kementerian Keuangan sudah tidak tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian atau Kementerian koordinator lainnya.

Adapun Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Drajad Wibowo menuturkan bahwa sejatinya koordinasi Kemenkeu yang kini langsung di bawah presiden, memang keinginan Prabowo sejak awal.

"Setahu saya sejak sebelum menjadi Presiden pun pak Prabowo memang mempunyai pandangan bahwa urusan fiskal [pendapatan, belanja, pembiayaan] langsung di bawah Presiden," tuturnya kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Drajad menuturkan keputusan terkait alur koordinasi Kemenkeu yang bersifat absolut tersebut pun, tidak berkaitan dengan batalnya pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). "Tidak ada hubungannya [dengan pembatalan BPN], lanjutnya.

Pasalnya, dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kemenkeu menjadi BPN, memang direncanakan dengan koordinasi langsung di bawah presiden.

Rencana tersebut bahkan menjadi salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), bersama program Makan Bergizi Gratis yang segera meluncur.

Kondisi ini pun nyatanya bukan hal baru, pada masa awal pemerintahan Jokowi, tepatnya dalam RPJMN 2015—2019, tertulis bahwa pengumpulan pendapatan atau penerimaan negara dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus yang berada langsung di bawah presiden, dengan koordinasi menteri keuangan.

Kala itu, Sri Mulyani yang ditunjuk Jokowi sebagai menteri keuangan, menegaskan Kemenkeu tetap satu, yakni tidak ada pemisahan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dari Kemenkeu.

Walaupun kembali tertulis dalam rencana kerja Prabowo, lembaga khusus yang kini dikenal dengan nama BPN, nyatanya batal dibentuk.

Bahkan kala menjawab pertanyaan wartawan terkait rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara kepada Sri Mulyani usai dirinya kembali diminta menjadi menkeu oleh Prabowo, dia menyatakan tidak ada rencana itu dan Kemenkeu tetap satu. "Enggak, enggak ada ... [Kemenkeu] masih satu," ujar Sri Mulyani pekan lalu.

Alhasil, bukan hanya urusan penerimaan yang akan dipantau langsung oleh Prabowo, melainkan juga urusan belanja pusat hingga daerah.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara terkait statusnya yang kini tak lagi berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengonfirmasi Kemenkeu kini sudah tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian. Deni menjelaskan, hal tersebut karena Kemenkeu nantinya akan langsung berkoordinasi dengan Presiden.

“Latar belakangnya itu pasti supaya koordinasi lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Yang kedua, pastinya untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja,” jelas Deni saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).

Deni mengatakan, ketentuan terkait koordinasi langsung dengan presiden ini nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Dia mengatakan regulasi tersebut sedang diproses tanpa memperinci kapan peraturan itu akan dikeluarkan.

“Iya akan ada peraturannya, nanti ditunggu saja,” tambahnya.

Adapun, status koordinasi Kemenkeu dan beberapa instansi lain yang akan diatur secara terpisah tercantum dalam pasal 94 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

"Ketentuan mengenai struktur organisasi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut diatur dengan Peraturan presiden tersendiri," demikian kutipan peraturan tersebut.

Sebelumnya, Kemenkeu dan beberapa instansi lain kini tidak lagi menjadi pihak yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024-2029 ditetapkan pada 21 Oktober 2024.

Dalam beleid tersebut, Kementerian Keuangan sudah tidak tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian atau Kementerian koordinator lainnya.

Selain Kemenkeu, lembaga lain yang kini sudah tidak berkoodinasi dengan Kemenko Perekonomian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pertanian.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara terkait statusnya yang kini tak lagi berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengonfirmasi Kemenkeu kini sudah tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian. Deni menjelaskan, hal tersebut karena Kemenkeu nantinya akan langsung berkoordinasi dengan Presiden.

“Latar belakangnya itu pasti supaya koordinasi lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Yang kedua, pastinya untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja,” jelas Deni saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).

Deni mengatakan, ketentuan terkait koordinasi langsung dengan presiden ini nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Dia mengatakan regulasi tersebut sedang diproses tanpa memperinci kapan peraturan itu akan dikeluarkan.

“Iya akan ada peraturannya, nanti ditunggu saja,” tambahnya.

Adapun, status koordinasi Kemenkeu dan beberapa instansi lain yang akan diatur secara terpisah tercantum dalam pasal 94 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

"Ketentuan mengenai struktur organisasi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut diatur dengan Peraturan presiden tersendiri," demikian kutipan peraturan tersebut.

Sebelumnya, Kemenkeu dan beberapa instansi lain kini tidak lagi menjadi pihak yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024-2029 ditetapkan pada 21 Oktober 2024.

Dalam beleid tersebut, Kementerian Keuangan sudah tidak tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian atau Kementerian koordinator lainnya.

Selain Kemenkeu, lembaga lain yang kini sudah tidak berkoodinasi dengan Kemenko Perekonomian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pertanian.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara terkait statusnya yang kini tak lagi berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengonfirmasi Kemenkeu kini sudah tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian. Deni menjelaskan, hal tersebut karena Kemenkeu nantinya akan langsung berkoordinasi dengan Presiden.

“Latar belakangnya itu pasti supaya koordinasi lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Yang kedua, pastinya untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja,” jelas Deni saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).

Deni mengatakan, ketentuan terkait koordinasi langsung dengan presiden ini nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Dia mengatakan regulasi tersebut sedang diproses tanpa memperinci kapan peraturan itu akan dikeluarkan.

“Iya akan ada peraturannya, nanti ditunggu saja,” tambahnya.

Adapun, status koordinasi Kemenkeu dan beberapa instansi lain yang akan diatur secara terpisah tercantum dalam pasal 94 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

"Ketentuan mengenai struktur organisasi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut diatur dengan Peraturan presiden tersendiri," demikian kutipan peraturan tersebut.

Sebelumnya, Kemenkeu dan beberapa instansi lain kini tidak lagi menjadi pihak yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024-2029 ditetapkan pada 21 Oktober 2024.

Dalam beleid tersebut, Kementerian Keuangan sudah tidak tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian atau Kementerian koordinator lainnya.

Selain Kemenkeu, lembaga lain yang kini sudah tidak berkoodinasi dengan Kemenko Perekonomian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pertanian.