Jakarta: Airlangga Hartarto kembali ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, tanggung jawabnya bertambah setelah Presiden Prabowo membubarkan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) dalam Kabinet Merah Putih.

Airlangga menjelaskan penugasan Kemenko Marves dibidang investasi, energi, dan pariwisata akan dipindah ke Kemenko Perekonomian. Prabowo juga membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN), yang dipimpin oleh mantan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

Tugas Kemenko Perekonomian

Melansir Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertugas mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan urusan kementerian terkait dalam bidang perekonomian.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian BUMN, seperti yang dilansir dari Pasal 4 Perpres Ayat 37 tahun 2000.
Namun, Presiden Prabowo Subianto mengubah struktur kementerian dan lembaga. Itu termasuk mengeluarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Institusi pengelola keuangan negara itu kini langsung di bawah amatan presiden.

Baca juga: Kemenkeu Tak Lagi di Bawah Koordinasi Kemenko Perekonomian

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Presiden 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Beleid itu menggantikan Perpres 67/2019 tentang Struktur Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

"Sekarang memang tidak lagi di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, tapi langsung di bawah presiden," jelas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 Oktober 2024.

Adapun dari Perpres baru tersebut, sebanyak delapan kementerian berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, yaitu:

1. Kementerian Ketenagakerjaan.
2. Kementerian Perindustrian.
3. Kementerian Perdagangan.
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
6. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
7. Kementerian Pariwisata.
8. Instansi lain yang dianggap perlu.

Selain Kemenkeu, kementerian lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga dikeluarkan dari koordinasi Kemenko Perekonomian. (Muhammad Rizky H).


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Inflasi inti itu yang mengindikasikan daya beli, bukan harga berjolak atau harga diatur pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut tren deflasi yang sudah berlangsung selama lima bulan berturut-turut tidak berkaitan dengan pelemahan daya beli.

Sebab, deflasi terjadi pada komponen harga bergejolak (volatile food). Sementara pelemahan daya beli seharusnya terefleksi pada komponen inflasi inti (core inflation), yang hingga September 2024 masih mencatatkan inflasi.

“Inflasi inti itu yang mengindikasikan daya beli, bukan harga berjolak atau harga diatur pemerintah (administered price),” kata Susiwijono saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komponen inti mengalami inflasi 0,16 persen dengan andil 0,10 persen. Sedangkan komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,04 persen dengan andil 0,01 persen terhadap inflasi umum.

Adapun komponen harga bergejolak mengalami deflasi sebesar 1,34 persen, dengan andil terhadap inflasi umum sebesar 0,21 persen. Komoditas utama yang berpengaruh yaitu cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, hingga daging ayam ras. Dia memastikan Pemerintah terus berupaya mengendalikan harga bahan pokok.

“Sementara kalau inflasi inti, misalnya sektor properti. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kami sediakan 166.000 unit, dan itu sudah habis pada dua bulan yang lalu dari seharusnya untuk setahun. Jadi, banyak indikator yang menunjukkan daya beli kelas menengah masih baik,” jelasnya.

Di samping itu, sejumlah indikator ekonomi masih mencatatkan kinerja yang positif, salah satunya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Agustus 2024 sebesar 124,4, lebih tinggi dibandingkan 123,4 pada bulan sebelumnya.

Bank Indonesia (BI) mengatakan meningkatnya keyakinan konsumen pada Agustus 2024 didukung oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang tetap optimis dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang menguat, masing-masing 114,0 dan 134,9.

IKE yang tetap optimis terutama didorong oleh Indeks Penghasilan Saat Ini yang meningkat 1,5 poin menjadi sebesar 122,9.

Meski begitu, Susi mengakui tren deflasi selama lima bulan belakangan menjadi alarm peringatan. Pemerintah akan menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi tren tersebut.

Tren deflasi telah berlangsung sejak Mei 2024, dengan rincian deflasi 0,03 persen pada Mei, 0,08 persen pada Juni, 0,18 persen pada Juli, 0,03 persen pada Agustus, dan 0,12 persen pada September.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan angka deflasi yang diperoleh BPS mengacu pada Indeks Harga Konsumen (IHK), di mana faktor yang memengaruhi adalah biaya produksi hingga kondisi suplai.

Untuk itu, BPS tidak mengaitkan data deflasi dengan dugaan penurunan daya beli masyarakat.

“Untuk mengambil kesimpulan apakah ini menunjukkan indikasi daya beli masyarakat menurun, harus ada studi lebih lanjut. Karena daya beli itu tidak bisa hanya dimonitor dari angka inflasi atau deflasi,” ujarnya.

Namun, dia menyatakan pihaknya akan mendalami lebih lanjut tren deflasi ini, apakah memang ada kaitannya dengan fenomena daya beli masyarakat atau hanya pergerakan dari sisi penawaran.

“Atau ada upaya stabilisasi harga di pusat dan daerah. Karena intervensi kebijakan untuk menjaga stok itu tentunya akan memengaruhi gerakan harga pasar yang diterima oleh konsumen,” tutur dia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024