Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa indeks manufaktur Indonesia yang masih terjebak di zona merah disebabkan karena pelemahan daya beli.

Seperti yang diketahui, Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia tercatat masih lemah ke level 49,2 atau berada pada level kontraksi pada Oktober 2024.

Angka ini tidak berubah jika dibandingkan September 2024 yang juga berada di 49,2. Dengan begitu, PMI Manufaktur Indonesia masih terjebak di zona merah atau mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut.

"Tentu kita akan melihat kalau bagi kita di Indonesia kita melihat juga dari segi domestik itu terjadi pelemahan konsumen juga. Nah tentu kita berharap ini bisa recover," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Jumat (1/11).

Meski terjadi pelemahan, Airlangga berharap konsumsi bisa meningkat sehingga industri manufaktur juga bisa bangkit. Oleh karena itu, pihaknya akan terus memonitor perkembangan baik dari pasar domestik maupun permintaan dari pasar ekspor.

"Kalau konsumsinya recover kita juga berharap industrinya juga bisa akan terdorong," katanya.

Di sisi lain, Airlangga menekankan bahwa beberapa negara-negara di kawasan ASEAN memang sedang mengalami kontraksi industri manufaktur.

"Hanya mungkin yang masih baik itu adalah Vietnam," imbuh Airlangga.

Inflasi inti itu yang mengindikasikan daya beli, bukan harga berjolak atau harga diatur pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut tren deflasi yang sudah berlangsung selama lima bulan berturut-turut tidak berkaitan dengan pelemahan daya beli.

Sebab, deflasi terjadi pada komponen harga bergejolak (volatile food). Sementara pelemahan daya beli seharusnya terefleksi pada komponen inflasi inti (core inflation), yang hingga September 2024 masih mencatatkan inflasi.

“Inflasi inti itu yang mengindikasikan daya beli, bukan harga berjolak atau harga diatur pemerintah (administered price),” kata Susiwijono saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komponen inti mengalami inflasi 0,16 persen dengan andil 0,10 persen. Sedangkan komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,04 persen dengan andil 0,01 persen terhadap inflasi umum.

Adapun komponen harga bergejolak mengalami deflasi sebesar 1,34 persen, dengan andil terhadap inflasi umum sebesar 0,21 persen. Komoditas utama yang berpengaruh yaitu cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, hingga daging ayam ras. Dia memastikan Pemerintah terus berupaya mengendalikan harga bahan pokok.

“Sementara kalau inflasi inti, misalnya sektor properti. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kami sediakan 166.000 unit, dan itu sudah habis pada dua bulan yang lalu dari seharusnya untuk setahun. Jadi, banyak indikator yang menunjukkan daya beli kelas menengah masih baik,” jelasnya.

Di samping itu, sejumlah indikator ekonomi masih mencatatkan kinerja yang positif, salah satunya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Agustus 2024 sebesar 124,4, lebih tinggi dibandingkan 123,4 pada bulan sebelumnya.

Bank Indonesia (BI) mengatakan meningkatnya keyakinan konsumen pada Agustus 2024 didukung oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang tetap optimis dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang menguat, masing-masing 114,0 dan 134,9.

IKE yang tetap optimis terutama didorong oleh Indeks Penghasilan Saat Ini yang meningkat 1,5 poin menjadi sebesar 122,9.

Meski begitu, Susi mengakui tren deflasi selama lima bulan belakangan menjadi alarm peringatan. Pemerintah akan menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi tren tersebut.

Tren deflasi telah berlangsung sejak Mei 2024, dengan rincian deflasi 0,03 persen pada Mei, 0,08 persen pada Juni, 0,18 persen pada Juli, 0,03 persen pada Agustus, dan 0,12 persen pada September.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan angka deflasi yang diperoleh BPS mengacu pada Indeks Harga Konsumen (IHK), di mana faktor yang memengaruhi adalah biaya produksi hingga kondisi suplai.

Untuk itu, BPS tidak mengaitkan data deflasi dengan dugaan penurunan daya beli masyarakat.

“Untuk mengambil kesimpulan apakah ini menunjukkan indikasi daya beli masyarakat menurun, harus ada studi lebih lanjut. Karena daya beli itu tidak bisa hanya dimonitor dari angka inflasi atau deflasi,” ujarnya.

Namun, dia menyatakan pihaknya akan mendalami lebih lanjut tren deflasi ini, apakah memang ada kaitannya dengan fenomena daya beli masyarakat atau hanya pergerakan dari sisi penawaran.

“Atau ada upaya stabilisasi harga di pusat dan daerah. Karena intervensi kebijakan untuk menjaga stok itu tentunya akan memengaruhi gerakan harga pasar yang diterima oleh konsumen,” tutur dia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri asuransi perlu menyiapkan taktik guna menghadapi pelemahan daya beli masyarakat yang telah berimpak pada kinerja sektor jasa keuangan tersebut hingga kuartal II/2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja sektor asuransi dan dana pensiun pada kuartal II/2024 mencatatkan kontraksi 2,98% secara tahunan atau dibandingkan periode yang sama pada 2023 (year-on-year/YoY). Penurunan nilai produk domestik bruto (PBD) sektor asuransi dan dana pensiun (dapen) ini menjadi yang terburuk sejak pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com -Daya beli kelas menengah sedang tidak baik-baik saja. Salah satu bukti nyatanya ialah laju konsumsi rumah tangga yang melambat secara tahunan ke level 4,93 persen pada kuartal II-2024.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede mengatakan, pelemahan daya beli kelas menengah merupakan hasil dari rentetan kejadian yang terjadi sejak awal 2024.

Mulai dari skema baru penghitungan pajak penghasilan (PPh) 21 yang kini menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) hingga kenaikan harga pangan memicu kelas menengah untuk menahan belanja.

PEXELS/AHSANJAYA Ilustrasi uang rupiah, transaksi dengan uang tunai.

Selain itu, kelas menengah juga dihadapi oleh kenaikan biaya pendidikan universitas.

Menurut Josua, wacana pengenaan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) juga turut membuat masyarakat kelas menengah lebih "was-was" untuk melakukan konsumsi.

"Sehingga ini tentunya mempengaruhi sentimen konsumen khususnya kelas menengah," ujar dia, dalam diskusi virtual, Kamis (8/8/2024).

Dengan melihat berbagai sentimen tersebut, Josu menilai, pemerintah perlu berhati-hati dalam menerapkan aturan yang justru berpotensi semakin menekan daya beli.

Ia mencontohkan, salah satu kebijakan yang bisa dikaji ulang dan ditunda penerapannya ialah cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MDBK).

Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu untuk menunda penerapan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Sebab ia meyakini, alih-alih mengerek pendapatan negara, kenaikan tarif PPN justru berpotensi menggerus daya beli masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com -Daya beli kelas menengah sedang tidak baik-baik saja. Salah satu bukti nyatanya ialah laju konsumsi rumah tangga yang melambat secara tahunan ke level 4,93 persen pada kuartal II-2024.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede mengatakan, pelemahan daya beli kelas menengah merupakan hasil dari rentetan kejadian yang terjadi sejak awal 2024.

Mulai dari skema baru penghitungan pajak penghasilan (PPh) 21 yang kini menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) hingga kenaikan harga pangan memicu kelas menengah untuk menahan belanja.

PEXELS/AHSANJAYA Ilustrasi uang rupiah, transaksi dengan uang tunai.

Selain itu, kelas menengah juga dihadapi oleh kenaikan biaya pendidikan universitas.

Menurut Josua, wacana pengenaan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) juga turut membuat masyarakat kelas menengah lebih "was-was" untuk melakukan konsumsi.

"Sehingga ini tentunya mempengaruhi sentimen konsumen khususnya kelas menengah," ujar dia, dalam diskusi virtual, Kamis (8/8/2024).

Dengan melihat berbagai sentimen tersebut, Josu menilai, pemerintah perlu berhati-hati dalam menerapkan aturan yang justru berpotensi semakin menekan daya beli.

Ia mencontohkan, salah satu kebijakan yang bisa dikaji ulang dan ditunda penerapannya ialah cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MDBK).

Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu untuk menunda penerapan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Sebab ia meyakini, alih-alih mengerek pendapatan negara, kenaikan tarif PPN justru berpotensi menggerus daya beli masyarakat.

Sementara itu, Head of Industry & Regional Research PIER Adjie Harisandi bilang, permasalahan dari tertekannya daya beli kelas menengah dapat diatasi dari sisi "pasokan".

Dengan menjaga pasokan, harga komoditas di pasaran bakal terjaga, sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai, deflasi komoditas kelompok pangan yang terjadi dalam kurun waktu 4 bulan terakhir merupakan fenomena yang positif bagi masyarakat.

Sebagai informasi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau terus mengalami deflasi secara bulanan (month to month/month) sejak April hingga Juli 2024.

Teranyar, pada Juli 2024, deflasi pangan mencapai 0,97 persen secara mtm, lebih dalam dari Juni 2024 yang mencapai 0,49 persen secara mtm.

SHUTTERSTOCK/HADAYEVA SVIATLANA Ilustrasi deflasi.

"Kalau inflasi pangannya turun, kan tambah sejahtera rakyatnya. Kan pangan itu sebagian besar untuk rakyat," kata Perry, dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Equity Tower, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Lebih lanjut Perry bilang, tren deflasi pangan yang terjadi selama beberapa bulan terakhir merupakan hasil dari upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan pemerintah bersama bank sentral.

Tren deflasi pun sebenarnya terjadi setelah komoditas pangan terus mengalami inflasi sejak September 2023 hingga Maret 2024.

"Dan Alhamdulillah ini dalam beberapa bulan, bahkan kemarin terjadi deflasi," ujarnya.

Terkait dengan indeks harga konsumen (IHK) yang secara keseluruhan mengalami deflasi selama 3 bulan berturut-turut, hingga mencapai 0,18 persen secara mtm pada Juli 2024, Perry enggan menyatakan hal itu disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat.

Pasalnya komponen inflasi inti terus tercatat naik, di mana pada Juli 2024 mencapai 0,18 persen secara mtm.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai, deflasi komoditas kelompok pangan yang terjadi dalam kurun waktu 4 bulan terakhir merupakan fenomena yang positif bagi masyarakat.

Sebagai informasi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau terus mengalami deflasi secara bulanan (month to month/month) sejak April hingga Juli 2024.

Teranyar, pada Juli 2024, deflasi pangan mencapai 0,97 persen secara mtm, lebih dalam dari Juni 2024 yang mencapai 0,49 persen secara mtm.

SHUTTERSTOCK/HADAYEVA SVIATLANA Ilustrasi deflasi.

"Kalau inflasi pangannya turun, kan tambah sejahtera rakyatnya. Kan pangan itu sebagian besar untuk rakyat," kata Perry, dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Equity Tower, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Lebih lanjut Perry bilang, tren deflasi pangan yang terjadi selama beberapa bulan terakhir merupakan hasil dari upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan pemerintah bersama bank sentral.

Tren deflasi pun sebenarnya terjadi setelah komoditas pangan terus mengalami inflasi sejak September 2023 hingga Maret 2024.

"Dan Alhamdulillah ini dalam beberapa bulan, bahkan kemarin terjadi deflasi," ujarnya.

Terkait dengan indeks harga konsumen (IHK) yang secara keseluruhan mengalami deflasi selama 3 bulan berturut-turut, hingga mencapai 0,18 persen secara mtm pada Juli 2024, Perry enggan menyatakan hal itu disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat.

Pasalnya komponen inflasi inti terus tercatat naik, di mana pada Juli 2024 mencapai 0,18 persen secara mtm.

SHUTTERSTOCK/LEONID SOROKIN Ilustrasi inflasi.

Perry menjelaskan, komponen inti menunjukan sisi permintaan masyarakat, sehingga inflasi yang masih terjadi menunjukan permintaan yang terjaga.

"Inflasi inti ada gerakan naik, berarti permintaan naik," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, deflasi yang terjadi selama 3 bulan berturut-turut menjadi "alarm" tersendiri bagi perekonomian Indonesia.

Pasalnya, momen musiman deflasi seharusnya hanya terjadi pada periode pasca Lebaran setiap tahunnya.

"Deflasi justru tunjukkan ada yang tidak beres dari geliat ekonomi khususnya paska Lebaran," ujar dia, kepada Kompas.com, Kamis (1/8/2024).

Menurutnya, deflasi yang terjadi sejak Mei lalu menandakan adanya pelemahan daya beli masyarakat. Ia bilang, pelemahan daya beli utamanya dirasakan oleh kelompok menengah.

"Indikator pelemahan daya beli kelas menengah bisa terlihat dari penurunan penjualan kendaraan bermotor, NPL (non performing loan atau rasio kredit bermasalah) KPR (kredit pemilikan rumah) naik, dan tabungan perorangan yang tumbuhnya melambat," tutur Bhima.

Bukan hanya pelemahan daya beli masyarakat, Bhima menyebutkan, deflasi juga berpotensi berdampak buruk terhadap pelaku usaha.

Pasalnya, deflasi juga mengindikasikan, pelaku usaha menahan kenaikan harga di level konsumen.

"Khawatir harga ritel naik banyak konsumen yang tidak sanggup dan menurunkan omzet penjualan," kata Bhima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai, deflasi komoditas kelompok pangan yang terjadi dalam kurun waktu 4 bulan terakhir merupakan fenomena yang positif bagi masyarakat.

Sebagai informasi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau terus mengalami deflasi secara bulanan (month to month/month) sejak April hingga Juli 2024.

Teranyar, pada Juli 2024, deflasi pangan mencapai 0,97 persen secara mtm, lebih dalam dari Juni 2024 yang mencapai 0,49 persen secara mtm.

SHUTTERSTOCK/HADAYEVA SVIATLANA Ilustrasi deflasi.

"Kalau inflasi pangannya turun, kan tambah sejahtera rakyatnya. Kan pangan itu sebagian besar untuk rakyat," kata Perry, dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Equity Tower, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Lebih lanjut Perry bilang, tren deflasi pangan yang terjadi selama beberapa bulan terakhir merupakan hasil dari upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan pemerintah bersama bank sentral.

Tren deflasi pun sebenarnya terjadi setelah komoditas pangan terus mengalami inflasi sejak September 2023 hingga Maret 2024.

"Dan Alhamdulillah ini dalam beberapa bulan, bahkan kemarin terjadi deflasi," ujarnya.

Terkait dengan indeks harga konsumen (IHK) yang secara keseluruhan mengalami deflasi selama 3 bulan berturut-turut, hingga mencapai 0,18 persen secara mtm pada Juli 2024, Perry enggan menyatakan hal itu disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat.

Pasalnya komponen inflasi inti terus tercatat naik, di mana pada Juli 2024 mencapai 0,18 persen secara mtm.

SHUTTERSTOCK/LEONID SOROKIN Ilustrasi inflasi.

Perry menjelaskan, komponen inti menunjukan sisi permintaan masyarakat, sehingga inflasi yang masih terjadi menunjukan permintaan yang terjaga.

"Inflasi inti ada gerakan naik, berarti permintaan naik," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, deflasi yang terjadi selama 3 bulan berturut-turut menjadi "alarm" tersendiri bagi perekonomian Indonesia.

Pasalnya, momen musiman deflasi seharusnya hanya terjadi pada periode pasca Lebaran setiap tahunnya.

"Deflasi justru tunjukkan ada yang tidak beres dari geliat ekonomi khususnya paska Lebaran," ujar dia, kepada Kompas.com, Kamis (1/8/2024).

Menurutnya, deflasi yang terjadi sejak Mei lalu menandakan adanya pelemahan daya beli masyarakat. Ia bilang, pelemahan daya beli utamanya dirasakan oleh kelompok menengah.

"Indikator pelemahan daya beli kelas menengah bisa terlihat dari penurunan penjualan kendaraan bermotor, NPL (non performing loan atau rasio kredit bermasalah) KPR (kredit pemilikan rumah) naik, dan tabungan perorangan yang tumbuhnya melambat," tutur Bhima.

Bukan hanya pelemahan daya beli masyarakat, Bhima menyebutkan, deflasi juga berpotensi berdampak buruk terhadap pelaku usaha.

Pasalnya, deflasi juga mengindikasikan, pelaku usaha menahan kenaikan harga di level konsumen.

"Khawatir harga ritel naik banyak konsumen yang tidak sanggup dan menurunkan omzet penjualan," kata Bhima.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal melihat dari tren deflasi selama tiga bulan berturut-turut mengindikasikan ke arah pelemahan permintaan alias daya beli masyarakat.

Bukan hanya ditunjukkan oleh capaian PMI Manufaktur Juli 2024 yang terkontraksi ke level 49,3, namun tingkat penjualan barang-barang ritel dan juga pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan tercatat tumbuh melambat.

Selain itu, Faisal juga menyoroti tingkat keyakinan konsumen juga menunjukkan adanya perlambatan dalam dua bulan terakhir.

“Jadi ini mengkonfirmasi apa yang sudah kami prediksikan di awal tahun bahwa di kuartal II/2024, setelah kuartal I/2024 ada pemilu dan lebaran, ini ada kecenderungan demand domestik mengalami penurunan,” ujarnya, Kamis (1/8/2024).

Mengacu data PMI Manufaktur yang untuk pertama kalinya di bawah 50 sejak Agustus 2021, penyebab utamanya berasal dari permintaan pasar yang menurun drastis sehingga penjualan merosot untuk pertama kali dalam satu tahun terakhir.

Sementara berdasarkan data Bank Indoensia, DPK per Juni 2024 terbukti tumbuh melambat sebesar 8,3% dari Mei 2024 yang tumbuh di angka 8,5%. Sementara tabungan perorangan naik dari Mei 2024 senilai Rp2.431,9 triliun menjadi Rp2.459,4 triliun pada Juni 2024.

Di sisi lain, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat mulai turun dari April yang sebesar 127,7 menjadi 125,2 pada Mei dan 123,3 Juni 2024.

Untuk itu, Faisal menekankan daya beli masyarakat perlu pemerintah dorong untuk semakin kuat dan dijaga dengan tidak mengeluarkan kebijakan fiskal maupun nonfiskal yang kontraproduktif.

Berbeda dengan Faisal, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan memang pada dasarnya indikator pelemahan daya beli kelas menengah dapat terlihat dari penurunan penjualan kendaraan bermotor, non-performing loan (NPL) KPR naik, dan tabungan perorangan yang tumbuhnya melambat.

Meski demikian, dirinya tak fokus kepada pelamahan daya beli, deflasi justru menjadi indikasi adanya tekanan bagi pelaku usaha untuk menahan kenaikan harga di level konsumen.

Pasalnya, pada saat bersamaan kinerja rupiah melemah dan berujung pada kenaikan imported inflation.

“Khawatir harga ritel naik, banyak konsumen yang tidak sanggup dan menurunkan omzet penjualan,” ungkapnya, Kamis (1/8/2024).

Bhima melanjutkan, kondisi ini menjadi kekhawatiran pelaku usaha karena apabila deflasi berlanjut, tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan rasionalisasi kapasitas produksinya.

Sebelumnya, Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menjelaskan perlu analisis lebih lanjut untuk menyimpulkan apakah deflasi menunjukkan lesu atau tidaknya daya beli masyarakat pada pertengahan tahun ini.

Deflasi pada Juli 2024 terjadi karena penurunan harga komoditas pangan mulai dari bawang merah hingga daging ayam ras akibat pasokan yang cukup di pasar.

“Karena penurunan harga yang direkam dalam angka deflasi bulanan belum tentu menandakan penurunan daya beli masyarakat. Kita harus tahu penyebab deflasi,” jelasnya dalam konferensi pers Rilis Berita Resmi Statistik, Kamis (1/8/2024).