JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan lokasi kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) baru yang dipimpinnya tersebut. Direncanakan, AHY bakal memakai gedung bekas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ( Kemenko Marves ).

"Ini direncanakan di kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Marves, jadi tempat pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) yang lalu," kata AHY di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

AHY mengatakan, mulai hari ini timnya tengah bergegas untuk mengecek bangunan gedung yang akan menjadi kantor Kemenko baru itu, yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

"Kami akan gabung ke sana. Oleh karena itu, maka mulai hari ini saya akan cek dulu lokasinya seperti apa karena mesti tahu kondisi awal," tambahnya.

Sejalan dengan itu, AHY mengaku saat ini juga tengah merancang nomenklatur, seperti pengisian jabatan setingkat eselon I, II, dan III yang akan menjadi pembantunya. Rencananya, nomenklatur ini sebagian diambil dari kedeputian yang sebelumnya ada di Kemenko Marves, maupun Kemenko Ekonomi.

"Selebihnya kita akan fokus pada penyusunan strukturnya. Struktur baru ini sekali lagi masih dalam tahapan awal, paling tidak kita sudah dapat kejelasan lebih dulu dari KemenPAN RB, mana saja yang bisa jadi digabungkan dan dikoordinasi pada Kemenko ini. Saya tahu ada deputi di Kemenko Marves, Kemenko Ekonomi," kata AHY.

Setelah nomenklatur terbentuk, barulah menunjuk sosok yang akan mengisi jabatan tersebut. AHY menyebut, bisa mengambil dari ASN yang sudah ada, atau membuka opsi rekrutmen baru.

"Kemudian kita bicarakan orangnya. Apakah sudah ada yang eksisting atau tidak. Kemudian kalau kosong harus dilakukan rekrutmen," pungkasnya.

JAKARTA - Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ( Kemenko Marves ), Odo Manuhutu mengatakan, harga tiket pesawat bisa mulai turun dalam waktu dekat.Odo mengatakan, saat ini Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat yang diketuai oleh Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan tengah mengkaji beberapa komponen pembentukan harga tiket yang paling ideal untuk dikurangi.

"Jadi hari ini kita akan ada rapat mengenai satgas harga tiket. Kapan akan turunnya, harapan kita dalam waktu dekat ini," ujarnya dalam media briefing secara virtual, Selasa (24/9/2024).

Lebih lanjut, Odo menjelaskan ada beberapa komponen yang dikaji oleh pemerintah sebagai upaya menurunkan harga tiket pesawat. Misalnya harga sparepart dan harga avtur yang bisa ditekan lewat penurunan bea pajak.

"Kalau kita bisa melakukan perbaikan, insyaallah akan turun beberapa persen, sehingga harga tiket domestik kita bisa kompetitif," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Odo menambahkan tingginya harga tiket di Indonesia membuat perjalanan pariwisata menggunakan pesawat terbang hanya sebesar 12% dari total perjalanan wisata masyarakat di Indonesia. Padahal menurutnya, angka itu bisa naik 2 kali lipatnya karena Indonesia merupakan negara kepulauan.

"Tujuannya (menurunkan harga tiket) pertama adalah mendorong perjalanan domestik, sehingga mencapai target 1 miliar perjalanan, kedua adalah meningkatkan jumlah wisatawan yang menggunakan pesawat," kata Odo.

Sebelumnya Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, relaksasi bea impor suku cadang pesawat saat ini sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Harapannya hal ini bisa berkontribusi dalam penurunan harga tiket pesawat kedepannya.

"Itu (pajak impor suku cadang) sedang dibahas, pada dasarnya Kementerian Keuangan setuju," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI (20/9).

Menurutnya, dengan mengurangi beban biaya untuk pajak bea impor atas suku cadang dan menurunkan harga avtur yang selama ini hanya di monopoli Pertamina. Maka kemungkinan harga tiket pesawat baru akan turun 10% saja dari rerata harga saat ini.

Menhub menjelaskan, setidaknya ada 4 komponen yang dihitung ulang dalam rangka menurunkan harga tiket pesawat. Seperti pajak impor suku cadang, pengaturan harga avtur, pajak PPN, review cost rute penerbangan.

Namun demikian, dalam prosesnya hanya ada 2 komponen tiket yang bisa menjadi faktor dalam penurunan harga tiket. Yaitu penurunan pajak impor suku cadang dan pengaturan harga avtur saja.

"Jadi kalau kita bicara yang lebih pasti nomor 1 dan 2, itu penurunan sekitar 10%, tapi kita masih menunggu final dari kedua hal tersebut," tambahnya.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan tidak akan mencabut BBM subsidi di masyarakat. Namun jumlah kuota BBM subsidi akan dikurangi untuk penyediaan BBM rendah sulfur.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakan produksi BBM rendah sulfur tersebut punya ongkos yang lebih besar ketimbang BBM dengan kandungan sulfur yang tinggi. Sehingga diperlukan kompensasi tambahan jika Pemerintah mau menghadirkan BBM rendah sulfur di masyarakat.

"Kita tidak ada naikan harga BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi (BBM low sulfur), itu yang nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang membayar, artinya ada subsidi," lanjutnya.

Rencananya, Pemerintah akan memberikan kompensasi kepada Pertamina untuk memproduksi BBM rendah sulfur. Sehingga peningkatan biaya produksi tidak berdampak pada harga jual ke masyarakat.

"Karena tadi kita sampaikan, untuk memperbaiki kualitasnya (menjadi BBM rendah sulfur), tentu harus tambah biaya," katanya.

Kaimudin mengatakan, ada beberapa opsi yang untuk menutup penambahan biaya produksi BBM rendah sulfur. Pertama menaikan harga BBM, kedua ditanggung seluruhnya oleh negara, ketiga memotong anggaran subsidi BBM dan dialokasikan untuk produksi BBM rendah sulfur.

Opsi terakhir lah yang dipilih oleh Pemerintah, sebab menurutnya saat ini subsidi BBM yang digelontorkan tidak tepat sasaran. Bahkan BBM subsidi yang seharusnya dinikmati oleh kalangan kelas bawah nyatanya dimanfaatkan oleh masyarakat kelas menengah keatas.

"Sederhananya, kalau dia pendapatan kecil mungkin naik kendaraan umum atau motor, kemudian mulai sejahtera, beli mobil, awalnya mobil kecil, kemudian menggunakan cc yang lebih besar. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kemungkinannya dia akan menggunakan bbm lebih banyak, artinya mendapatkan subsidi semakin banyak," kata Kaimudin.

"Penyaluran BBM subsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang ekonominya rentan justru dinikmati oleh golongan yang lebih kuat, jadi perlu subsidi ini tepat sasaran," tambahnya.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) berencana melakukan penataan subsidi BBM (bahan bakar minyak) untuk mengatasi polusi udara.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengungkapkan, saat ini pemerintah tidak berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, tetapi akan menaikkan kualitas BBM dan menjaga golongan yang benar-benar membutuhkan agar subsidi BBM lebih tepat sasaran.

?Uang negara harus benar-benar dinikmati oleh kalangan yang membutuhkan,? tegas Rachmat pada media workshop bertajuk ?Tekan Emisi, Perbaiki Kualitas Udara: Kebijakan Baru Subsidi BBM? yang diselengggarakan oleh Katadata Green dan Kemenko Maritim dan Investasi di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Dia juga menjelaskan jika kualitas BBM di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara lain di dunia. Bahkan, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih tertinggal oleh Vietnam dan Thailand.

Rachmat mengungkapkan, hingga saat ini hanya terdapat tiga jenis bahan bakar yang memenuhi standar bahan bakar rendah sulfur dengan kandungan sulfur maksimal 50 ppm atau EURO 4 di Indonesia, yaitu diesel (B35) CN 51, bensin RON 95, dan bensin RON 98.

Adapun bahan bakar lain, seperti bensin RON 90, bensin RON 91, dan diesel CN 48 masih memiliki batas maksimal kandungan sulfur di atas 50 ppm, tapi ditargetkan mencapai 50 ppm secara bertahap. ?Kemenko Marves melihat isu lingkungan dan penyediaan BBM ramah lingkungan merupakan isu mendesak yang harus segera diselesaikan,? ujar Rachmat.

Saat ini, BBM bersubsidi masih memiliki kadar sulfur sebanyak 500 parts per million (ppm). Padahal, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20/Setjen/Kum.1/3/2017 mewajibkan kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar bensin untuk memenuhi standar emisi gas buang EURO 4 atau memiliki maksimal kandungan sulfur 50 ppm.

Rachmat turut memaparkan kajian Vital Strategies dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2019 yang menunjukkan bahwa emisi gas buang kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar polusi udara di musim hujan maupun panas, masing-masing sebesar 32-41% dan 42-57%.

?Emisi kendaraan konsisten menjadi sumber utama polusi udara,? katanya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga mencatat, kendaraan bermotor menyumbang polusi udara Jakarta sebesar 44 persen pada 2023. Hal itu menunjukkan transportasi sangat berpengaruh terhadap masalah polusi.

Selain itu, sektor transportasi juga merupakan kontributor CO2 terbesar kedua sebesar 23% berdasarkan data International Energy Agency pada 2021.

Peneliti Senior Institute of Essential Services Reform (IESR) Julius Christian Adiatma memaparkan, sektor transportasi menyumbang polusi udara perkotaan terbesar yaitu 47%. Menurut dia, peningkatan kualitas BBM merupakan cara yang efektif untuk mengurangi polusi udara dan juga mengurangi penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) yang diakibatkannya.

?Kualitas (BBM) sekarang tanpa adanya peningkatan kualitas maka pada 2030 polusi udara per komponen akan meningkat lebih dari 50-60 persen,? kata Julius.

Namun dia menambahkan, jika kualitas BBM ditingkatkan menjadi sesuai standar EURO 4, polusi udara per komponennya akan turun lebih dari 70-90%.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Andri Perdana menambahkan, CORE mengkaji tiga skenario pengimplementasian kualitas BBM.

Pertama, skenario kenaikan anggaran subsidi dengan biaya ditanggung oleh APBN sepenuhnya. Kedua, skenario kenaikan harga BBM dengan tidak menambah anggaran untuk meningkatkan kualitas BBM, sehingga kenaikan biaya produksi dibebankan ke masyarakat.

Skenario terakhir, pembatasan subsidi BBM, yaitu dengan mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kualitas BBM.

?Ketiga skenario itu bertujuan meningkatkan kualitas udara. Apapun skenarionya, harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas udara saat ini,? ujar Andri.

Andri juga mengungkapkan, realisasi penggunaan BBM EURO 4 di Indonesia secara total masih di bawah satu persen.

Menanggapi paparan tersebut, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin menjelaskan, di Indonesia program standar EURO baru dilakukan pada 2007, padahal di dunia program ini sudah dilaksanakan sejak 1994. Namun peningkatan kualitas BBM di Indonesia masih belum efektif dijalankan.

?Selain dari sisi polusi dan kesehatan, konsumsi BBM yang berkualitas rendah juga akan membuat konsumsi BBM menjadi lebih boros,? kata Ahmad Safrudin.