Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memilih fokus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya yang mati berhari-hari.

Plt Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Ismail menyebut bahwa insiden serangan siber ini menjadi pekerjaan rumah untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap pusat data nasional.

“Kita sebagai bangsa yang besar memiliki talenta yang mumpuni di bidang cyber security, seharusnya tidak boleh menyerah dengan serangan yang seperti ini,” kata Ismail dalam Diskusi Publik bertajuk Insiden Keamanan Siber Pusat Data Nasional di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, Ismail menuturkan bahwa Indonesia juga harus mampu bangkit dengan melakukan antisipasi dan pemulihan terhadap PDNS. “Kita harus mampu segera recover, melakukan pemulihan-pemulihan, dan antisipasi terhadap semua kejadian yang ada,” sambungnya.

Ismail merunutkan kejadian gangguan pada PDNS 2 di Surabaya yang berupa serangan siber dalam bentuk ransomware bernama Brain Cipher ransomware.

Pasca penemuan ransomware, Ismail menjelaskan bahwa ditemukan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB yang memungkinkan aktivitas malicious (berbahaya) beroperasi.

Lebih lanjut, aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, di antaranya melalui instalasi fail malicious, penghapusan file system penting, dan penonaktifan layanan berjalan.

Pada 20 Juni 2024, pukul 00.55 WIB, diketahui Windows Defender mengalami Crash dan tidak bisa beroperasi. “Ini fakta-fakta yang kita hadapi pada saat itu,” imbuhnya.

Tercatat, per 26 Juni 2024, sebanyak 85% atau 239 instansi yang terdampak. Sementara itu, hanya ada 15% atau 43 instansi yang tidak terdampak dari insiden serangan ransomware Brain Cipher. Secara keseluruhan, Kemenkominfo mengungkap ada 282 instansi yang dikelola di dalam sistem PDNS 2 Surabaya.

“Data ini akan terus kita update, dan sebenarnya sudah diputuskan komunikasi publik terhadap proses perbaikan dan langkah-langkah akan disampaikan dan dikoordinasikan oleh Bapak Menkopolhukam,” tutupnya.