Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa TNI menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan publik paling tinggi, yaitu sebesar 96 persen.

Hal ini terlihat dari jejak pendapat yang dilakukan Indikator Politik kepada 1.200 orang di seluruh Indonesia pada 10-15 Oktober 2024.

"TNI masih paling tinggi, paling dipercaya," kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei terkait keyakinan dan ekspektasi publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran secara daring, Minggu (27/10/2024).

Burhanuddin mengatakan, urutan kedua disusul presiden dengan tingkat kepercayaan 86 persen.

"Kemudian Kejaksaan Agung (75 persen), pengadilan (73 persen), Polri (69 persen), Mahkamah Konstitusi (68 persen), MPR (67 persen), DPD (66 persen), KPK (65 persen), DPR (64 persen), dan Partai Politik (60 persen)," ujarnya.

Survei nasional ini dilakukan terhadap 38 provinsi yang ada di Indonesia ini dilakukan dengan multistage random sampling.

Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik ke Presiden 86 Persen", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/27/15205981/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-publik-ke-presiden-86-persen.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) berkomitmen untuk melindungi kerahasiaan data dan informasi nasabah Undang-undang Pelindungan Data Pribadi yang berlaku sejak 17 Oktober 2024.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN memiliki tanggung jawab moral dalam mengelola dan melindungi data pribadi nasabah serta informasi rahasia lainnya.

Menurut Nixon, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum serius, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan publik terhadap BTN.

“BTN dituntut untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan pemrosesan dan pelindungan data pribadi nasabah dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional sehari-hari. Hal ini sangat penting agar terhindar dari serangan siber dan kerugian yang akan timbul atas pelanggaran data pribadi,” kata Nixon dalam keterangan resminya, Jumat (25/10).

Nixon bilang, BTN telah melakukan langkah-langkah strategi mitigasi. Pertama, membentuk unit kerja yang membidangi IT Security, Risk Management & Compliance, serta unit kerja pengelola Data Privacy pada tahun 2022.

Kedua, melaksanakan edukasi serta sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi kepada seluruh pegawai BTN melalui kanal pembelajaran digital BTN.
Selanjutnya, BTN juga mengambil langkah ekstra dalam mitigasi pengelolaan dan penggunaan data pribadi nasabah. Hal itu diwujudkan dengan melakukan kerja sama dan sharing session dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia.
“Kegiatan sharing session ini berguna untuk meningkatkan Legal Awareness, memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum serta pola perilaku hukum yang berlaku bagi para pejabat dan BTNers. Upaya ini bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan komitmen moral BTN untuk melindungi kepercayaan nasabah,” jelas Nixon.
Sementara itu, Direktur Human Capital, Compliance & Legal BTN Eko Waluyo menambahkan, arah bisnis di industri perbankan dan jasa keuangan mulai bergeser dari pola transaksi konvensional menjadi transaksi digital di tengah meningkatnya kemajuan teknologi digital.

Ia melihat bahwa perubahan pola tersebut menimbulkan tantangan bagi perbankan dan lembaga jasa keuangan dalam hal pelindungan data pribadi nasabah.
Eko menyebutkan, salah satu tantangan utama dalam pelindungan data pribadi adalah meningkatnya ancaman siber, di mana kasus-kasus pelanggaran data mengakibatkan hilangnya jutaan informasi mengenai data pribadi.

“BTN memandang perlunya melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan layanan perbankan digital BTN dapat terlaksana dengan baik, serta data pribadi dan informasi nasabah tetap terlindungi,” ujar Eko.

“Adanya komitmen dari industri perbankan untuk melindungi data pribadi nasabah merupakan salah satu upaya mitigasi risiko dalam penerapan business judgement rule yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif berupa meningkatnya kepercayaan nasabah.” ujarnya.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta para pejabat publik tidak melakukan cawe-cawe. Menurutnya, sangat penting untuk membuat kepercayaan publik tetap terjaga.

"Dalam perjalanan hidup saya 10 tahun di pemerintahan, hampir, ada hal yang penting. Satu legal certainty dan policy certainty. Jadi kita harus bangun kepercayaan kita sebagai pejabat publik jangan sampai cawe-cawe," tegas Luhut dalam Temu Bisnis P3DN VIII di ICE BSD, Tangerang, Selasa (17/9/2024).

Menurutnya, tanpa konflik kepentingan, pejabat publik tidak memiliki beban ketika menyampaikan pernyataan ke publik. Ia lalu menegaskan bahwa pejabat publik adalah pelayan rakyat.

"Kalau tidak ada konflik kepentingan dari Anda sebagai pejabat publik, Anda ngomong apa aja silakan. Saya nggak peduli, saya ngomong aja menurut saya logika saya benar, saya tanya datanya, saya ngomong aja. Karena apa? saya dibayar untuk melayani. Jadi pejabat, saya ingin garis bawahi, adalah pelayan dari publik. Kita bukan jadi mandor," ujarnya.

Luhut lantas meminta semua pihak terus membangun kerja sama tim. Apalagi, kata dia, menjalankan urusan pemerintah tidaklah sempurna.

Ia lantas menyindir pihak yang banyak berbicara soal pemerintah, dan menawari mereka untuk duduk langsung di pemerintah. Menurut Luhut, berbicara memang lebih mudah, meskipun eksekusinya tidak mudah.

"Pemerintah itu pasti ada kurang lebihnya, nggak mungkin sempurna. Gampang orang ngomong begini begitu, coba dia duduk. Atau lihat waktu dia duduk, kan jejak digitalnya ada. Apa yang dia lakukan, apa yang udah kau berikan kontribusi pada republik ini," tutupnya.

Simak juga Video 'Luhut Soroti Kualitas Pariwisata dan Perilaku Turis Asing di Bali':

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

JAKARTA, Investor.id – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Hekal menegaskan, tindakan tegas pemerintah membersihkan BUMN dari praktik korupsi merupakan langkah krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan pelat merah.

Menurut Hekal, langkah ini juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang sehat dan kuat.

“Kalau menurut saya memang itu menjadi syarat juga, sebab ada stigma BUMN isinya banyak korupsi, banyak hengkih-pengkih, main-main. Nah, kita harus buktikan bahwa salah satu yang kita mau lakukan ke BUMN adalah membesarkan, menyehatkan, menguatkan," kata Hekal kepada media hari ini.

Hekal mengingatkan, selalu ada kritik soal suntikan modal negara ke BUMN. Padahal, stigma yang beredar, pelaku koruptif banyak terjadidi BUMN.

“Sebagai bukti dan pertanggungjawaban, kita harus tindak tegas dahuli BUMN. Jadi orang itu tidak ada yang curiga dan memastikan pemerintah berniat bangun BUMN yang bagus,” tegas Hekal.

Dia mencontohkan, keberhasilan dalam penanganan kasus korupsi di sejumlah BUMN seperti Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia. Tindakan tegas yang dilakukan pemerintah dalam kasus-kasus tersebut telah membuahkan hasil positif, di mana perusahaan-perusahaan tersebut kini telah kembali sehat dan beroperasi secara normal.

“Kerja sama kita periode ini dengan Menteri BUMN Erick Thohir saya rasa cukup bagus, seperti waktu Jiwasraya. Kita minta penindakan dahulu dan akhirnya pelaku-pelakunya sudah kena," ujar dia.

Dia meneruskan, di Asabri juga seperti itu, pun dengan Garuda. Sekarang, Garuda sudah sehat lagi. Adapun Jiwasraya sudah masuk IFG dan kembali sehat lagi dan bisa melayani polis-polis.

Dia menilai, pekerjaan ini tidak gampang. Apalagi, sekarang sudah di dekat pengujung masa jabatan pemerintahan saat ini.

Hekal juga mengapresiasi kerja sama yang baik antara DPR dan Kementerian BUMN dalam upaya membersihkan BUMN. Ini membuktikan BUMN dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional, jika dikelola dengan baik dan bebas dari praktik korupsi.

“Kerja sama yang dilakukan antara DPR dengan Kementerian BUMN cukup bagus, karena kita menunjukkan dan membuktikan bahwa memang BUMN diandalkan. Adapun pelaku-pelaku-pelaku yang koruptif tidak kami toleransi,” pungkas Hekal

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Mantan Direktur Dikyanmas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono menyatakan maju sebagai calon pimpinan (capim) Lembaga Antirasuah. Dia mau mengembalikan kepercayaan publik dan integritas bekas kantornya.

“(Saya akan) mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK. Mengembalikan pimpinan dan integritas pegawai kembali ke titik tertinggi, melalui penataan ulang (overhaul) kelembagaan dan sumberdaya manusia,” kata Giri melalui keterangan tertulis, Selasa, 16 Juli 2024.

Giri mengatakan KPK membutuhkan pimpinan berintegritas dan berpengalaman dalam memberantas korupsi di Indonesia. Reputasi yang hancur harus diperbaiki dari sekarang.
Pengembalian reputasi KPK itu dinilai bisa dilakukan dengan memaksimalkan komunikasi dengan pemerintahan baru. Giri juga mau memperkuat politik hukum antikorupsi jika terpilih nanti.

Baca juga: 525 Orang Mendaftar Sebagai Capim KPK-Dewas

“Melakukan komunikasi dan konsolidasi strategis dengan pemerintahan baru untuk memperkuat politik hukum antikorupsi dan membangun program politik rasional dan berintergritas,” ucap Giri.

Giri juga mau melakukan perbaikan mendasar dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Patokan perubahan yakni dengan indeks persepsi korupsi (IPK) dan hasil surbei kepercayaan publik.

Giri juga mau mengembalikan budaya organisasi di KPK. Dia mau menjadikan Lembaga Antirasuah setara dengan otoritas pemberantasan korupsi dunia.

“Mengembalikan KPK sebagai center of excellent pemberantas korupsi di level internasional,” ujar Giri.

Ada empat pegawai KPK yang menyalonkan diri sebagai capim. Mereka yakni Giri Suprapdiono, Hotman Tambunan, Herry Muryanto, dan Airien Marttanti Koesniar.

Mereka diberhentikan oleh KPK karena gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) saat proses pengangkatan pegawai Lembaga Antikorupsi menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada 30 September 2021.

(ABK)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memilih fokus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya yang mati berhari-hari.

Plt Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Ismail menyebut bahwa insiden serangan siber ini menjadi pekerjaan rumah untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap pusat data nasional.

“Kita sebagai bangsa yang besar memiliki talenta yang mumpuni di bidang cyber security, seharusnya tidak boleh menyerah dengan serangan yang seperti ini,” kata Ismail dalam Diskusi Publik bertajuk Insiden Keamanan Siber Pusat Data Nasional di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, Ismail menuturkan bahwa Indonesia juga harus mampu bangkit dengan melakukan antisipasi dan pemulihan terhadap PDNS. “Kita harus mampu segera recover, melakukan pemulihan-pemulihan, dan antisipasi terhadap semua kejadian yang ada,” sambungnya.

Ismail merunutkan kejadian gangguan pada PDNS 2 di Surabaya yang berupa serangan siber dalam bentuk ransomware bernama Brain Cipher ransomware.

Pasca penemuan ransomware, Ismail menjelaskan bahwa ditemukan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB yang memungkinkan aktivitas malicious (berbahaya) beroperasi.

Lebih lanjut, aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, di antaranya melalui instalasi fail malicious, penghapusan file system penting, dan penonaktifan layanan berjalan.

Pada 20 Juni 2024, pukul 00.55 WIB, diketahui Windows Defender mengalami Crash dan tidak bisa beroperasi. “Ini fakta-fakta yang kita hadapi pada saat itu,” imbuhnya.

Tercatat, per 26 Juni 2024, sebanyak 85% atau 239 instansi yang terdampak. Sementara itu, hanya ada 15% atau 43 instansi yang tidak terdampak dari insiden serangan ransomware Brain Cipher. Secara keseluruhan, Kemenkominfo mengungkap ada 282 instansi yang dikelola di dalam sistem PDNS 2 Surabaya.

“Data ini akan terus kita update, dan sebenarnya sudah diputuskan komunikasi publik terhadap proses perbaikan dan langkah-langkah akan disampaikan dan dikoordinasikan oleh Bapak Menkopolhukam,” tutupnya.