Sri Mulyani Indrawati membagikan kegiatannya sebagai Menteri Keuangan lagi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat, Sri Mulyani membahas mengenai banyaknya kementerian dan lembaga (K/L) baru.

Menurutnya harus ada restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran (TA) 2024 dan 2025.

"Dengan adanya perubahan dan munculnya K/L baru, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan DIPA untuk sisa TA 2024 dan TA 2025," kata dia dalam unggahannya di Instagram resmi @smindrawati, Rabu (23/10/2024).

Menurut Sri Mulyani, restrukturisasi itu menjadi pekerjaan besar karena harus dilakukan dalam kurun waktu yang singkat. Hal ini tentu harus dilakukan demi mendukung program utama dari Prabowo.

"Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang harus segera diselesaikan dalam kurun waktu sangat singkat. Kita berupaya agar berbagai program dari Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik," terangnya.

Sri Mulyani meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan. Bendahara negara itu juga menyebut Kementerian/Lembaga yang baru harus bekerja lebih ekstra dalam menjalankan tugasnya.

"Dalam hal ini kami Kementerian Keuangan akan mendukung sepenuhnya. Untuk Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan dan badan-badan baru, maka dibutuhkan kerja ekstra-ekstra keras," tutupnya.

[Gambas:Instagram]

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membocorkan rencana merilis e-katalog versi A6 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada November 2024.

Luhut mengatakan, dalam e-katalog terbaru itu nantinya akan ada 9,6 juta item yang dapat dibeli oleh kementerian/lembaga (KL). Katanya, 85%- 90% belanja pemerintah sudah ada di e-katalog.

"Nanti bulan depan kita akan launching versi A6 dari e-katalog, di mana 85% dari belanja pemerintah ini sampai 90% sudah ada di e-katalog," kata Luhut dalam peluncuran buku biografi Menteri PAN-RB berjudul 'Anti Mainstream Bureaucracy' di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Dengan semakin banyaknya item di e-katalog, menurut Luhut, pemerintah bisa mendesain industri mana saja yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dalam mendukung peningkatan penggunaan produk-produk lokal di lingkup pemerintahan.

"Dan itu akan menciptakan lapangan pekerja, menciptakan industri-industri baru, kita kaitkan pada hilirisasi yaitu dari nickel ore itu sampai kepada apa namanya itu, iron steel tadi," ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut pun bercerita saat awal pembentukan e-katalog. Pada kala itu, item yang terdaftar hanya sebanyak 50 ribu item. Pada kala itu, ia berupaya meyakinkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa e-kataloh dapat mengurangi korupsi.

"Saya lapor Pak Presiden, Pak kalau ini jadi, maka belanja pemerintah yang Rp 3.600 triliun lebih kurang itu, kita akan masukkan ke dalam, itu pasti akan mengurangi korupsi dan pasti akan membuat efisiensi lebih tinggi. Termasuk nanti SIMBARA untuk batubara dan seterusnya," kata Luhut.