Cirebon: Sekretariat Nasional (Seknas) Jaringan Pondok Pesantren Ramah Anak (JPPRA) menyampaikan ucapan selamat kepada Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar yang telah diberi amanat sebagai Menteri Agama (Menag) dan Ny. Hj. Arifatul Choiri Fauzi sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak (PPPA) RI dalam Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

JPPRA juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas segenap dukungan, regulasi, dan kebijakan Menag Yaqut dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga selama menjabat di periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin.

Sekretaris Seknas JPPRA, Ustaz Agung Firmansyah mengatakan, salah satu isu penting yang ditangani secara serius oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian PPPA selama ini adalah pencegahan dan penindakan kasus kekerasan anak di lembaga pendidikan, termasuk di pesantren.
"Keberanian Menag Gus Yaqut dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam mencegah dan menangani kasus-kasus tindak kekerasan anak di pesantren ini patut diapresiasi dan harus menjadi acuan utama oleh pejabat selanjutnya agar cita-cita dari inisiatif tersebut bisa tercapai, yakni terciptanya lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan anak," kata Ustaz Agung pada Senin, 21 Oktober 2024.

Menurut Ustaz Agung, selama ini baik Kemenag maupun Kementerian PPPA telah membuat banyak terobosan dalam menangani kekerasan terhadap anak di pesantren. Namun, lanjutnya, tantangan di lapangan masih cukup besar.

"Upaya pencegahan, penindakan, dan pendampingan harus terus diperkuat dengan kolaborasi berbagai pihak dan perluasan cakupan implementasi kebijakan yang lebih efektif, sehingga lingkungan pesantren benar-benar menjadi tempat yang aman dan ramah bagi anak-anak," kata Ustaz Agung.

Ustaz Agung mengungkapkan sejumlah tantangan yang harus disikapi tak kalah serius oleh Menag Nasaruddin Umar dan Menteri PPPA Arifatul Choiri terkait hal tersebut. Di antaranya adalah masih banyaknya lembaga pendidikan, termasuk pesantren yang memiliki kesadaran cukup rendah tentang kekerasan terhadap anak, terutama yang bersifat non-fisik, seperti pelecehan verbal dan psikologis.

"Sosialisasi yang merata masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah terpencil," katanya.

Selain itu, lanjut dia, beberapa pesantren masih mengadopsi budaya ketaatan hierarkis yang sangat kuat sehingga kasus kekerasan atau pelecehan sering tidak dilaporkan karena dianggap 'wajar' atau ditutupi atas dasar menjaga citra pesantren.

"Tak kalah penting, masih banyak pesantren yang belum memiliki sarana pendukung memadai untuk menerapkan kebijakan anti-kekerasan, seperti fasilitas konseling atau pendampingan psikologis untuk santri yang mengalami kekerasan," katanya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Seknas JPPRA, Kiai Yoyon Syukron Amin menambahkan, Menag dan Menteri PPPA yang baru juga memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang perlu segera dilakukan secara lebih fokus, masif, dan serius.

"Kemenag dan Kementerian PPPA harus melanjutkan sosialisasi terkait hak-hak anak dan pencegahan kekerasan melalui pelatihan dan kampanye, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau. Upaya ini meliputi pelibatan para kiai, ustaz, dan pengurus pesantren untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih sadar dan peka terhadap hak anak," katanya.

Selain itu, lanjutnya, diperlukan pula integrasi kurikulum yang mencakup pendidikan terkait pencegahan kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak sehingga santri dan pengurus pesantren memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perilaku yang dapat membahayakan anak.

"Tantangannya juga masih ada. Misalnya, penanganan hukum terhadap pelaku kekerasan di pesantren sering kali lambat dan tidak tuntas, terutama karena adanya intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Ini juga dipersulit oleh minimnya akses korban terhadap lembaga hukum dan dukungan sosial," kata Kiai Yoyon.

Belum lagi, banyaknya pesantren yang tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kekerasan yang spesifik membuat penindakan terhadap kasus kekerasan kerap tidak berjalan sesuai dengan standar nasional.

"Pembuatan SOP perlindungan anak di seluruh pesantren ini menjadi penting. Dan ini yang sedang didorong dan dilakukan JPPRA, minimal dimulai dari 50 pondok pesantren yang tergabung dalam jaringan ini," pungkasnya.

Saat ini, dengan dukungan Kemenag dan Kementerian PPPA, JPPRA telah melaksanakan berbagai inisiatif, program, dan kegiatan terkait pencegahan kekerasan anak di pesantren. Jaringan yang dideklarasikan sejak 2023 itu kerap melakukan sosialisasi, riset, Focus Group Discussion (FGD), pendampingan korban, serta kampanye pencegahan kekerasan anak di pesantren.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Cirebon: Sekretariat Nasional (Seknas) Jaringan Pondok Pesantren Ramah Anak (JPPRA) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Agama (Menag) KH Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Bintang Puspayoga). Selama menjabat, keduanya dinilai sebagai sosok yang getol dalam melakukan ikhtiar atau upaya-upaya perlindungan anak di lingkungan pesantren.

Sekretaris Seknas JPPRA, Ustaz Agung Firmansyah mengungkapkan, kepemimpinan Menag Yaqut telah membawa perubahan nyata dalam upaya perlindungan anak di pesantren. Sejak awal menjabat, Gus Yaqut langsung giat dan aktif dalam mendorong terwujudnya regulasi yang memastikan keamanan dan kesejahteraan anak-anak yang belajar di pesantren.

"Gus Yaqut juga mendorong pembentukan sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang mendukung perlindungan anak di lembaga pendidikan agama," kata Ustaz Agung, Senin, 21 Oktober 2024.
Salah satu dari regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (Kemenag).

"Peraturan ini menjadi dasar bagi langkah-langkah preventif dan kuratif dalam menghadapi kekerasan di lembaga-lembaga tersebut. Peraturan ini menetapkan mekanisme pencegahan, penanganan, dan pelaporan kasus kekerasan, dengan tujuan melindungi anak-anak dan santri dari kekerasan, terutama pelecehan seksual," katanya.

Selain melalui regulasi, Menag Yaqut, menurut Ustaz Agung, telah melakukan tiga langkah utama dan strategis dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan anak di pesantren. Pertama, investigasi lembaga pendidikan. Menag Yaqut memerintahkan investigasi terhadap lembaga pendidikan berbasis agama yang diduga menjadi lokasi kekerasan dan pelecehan seksual. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap sejumlah kasus yang terungkap di pesantren dan sekolah berasrama.

"Kedua, kerja sama dengan pihak eksternal. Kemenag juga tak sungkan atau pun ragu menjalin kerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), aparat kepolisian, dan pihak terkait lainnya dalam menindaklanjuti kasus kekerasan anak di lembaga pendidikan. Termasuk, dengan JPPRA," ungkap Ustaz Agung.

"Bahkan, JPPRA sendiri dideklarasikan dengan menyerap arahan dan saran dari Gus Menag dan dikawal langsung oleh pejabat Kemenag terkait pada 2023 lalu," tambahnya.

Ketiga, lanjut Ustaz Agung, Menag Yaqut berani melakukan pengetatan prosedur izin operasional lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Kemenag menerapkan verifikasi dan validasi yang ketat sebelum memberikan izin operasional kepada lembaga pendidikan agama.

"Verifikasi ini dilakukan dengan kunjungan langsung ke lembaga yang mengajukan izin demi memastikan bahwa lembaga tersebut mematuhi standar yang telah ditetapkan, termasuk jaminan bebas dari tindak kekerasan terhadap anak," katanya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Seknas JPPRA, Kiai Yoyon Syukron Amin menambahkan, terobosan yang tidak kalah penting dilakukan Menag Yaqut adalah mengimbau masyarakat, termasuk santri untuk berani melaporkan jika mereka mengalami kekerasan.

"Sudah barang tentu, langkah cukup efektif dalam mengurangi jumlah kasus. Sebab, sebelumnya, hal ini berhadapan dengan isu-isu ketabuan, berpotensi mengalami tekanan, juga tantangan stigma sosial," katanya.

Menurut Kiai Yoyon, peran serupa juga telah dilakukan Menteri PPPA Bintang Puspayoga. Sejumlah kebijakan dan regulasi turut dikeluarkan Kementerian PPPA demi mencegah kekerasan terhadap anak di pesantren

"Bersama dengan Kemenag, Kementerian PPPA telah menyusun pedoman untuk mencegah kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan, mencakup SOP Perlindungan Anak di Pesantren yang memuat langkah-langkah preventif dan responsif terhadap kasus kekerasan. Salah satu capaian penting adalah pembentukan tim lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian untuk memastikan implementasi perlindungan anak," katanya.

Kementerian PPPA di bawah komando Bintang Puspayoga, menurut Kiai Yoyon, secara rutin mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan pesantren dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak.

"Salah satu inisiatif besar Kementerian PPPA di bawah Bintang Puspayoga adalah kampanye nasional untuk melawan kekerasan terhadap anak. Dalam kampanye ini, pesantren ikut terlibat sebagai mitra dalam penyebaran kesadaran mengenai pentingnya perlindungan anak. Salah satunya dengan mendukung penuh program dan kegiatan-kegiatan JPPRA," katanya.

Kiai Yoyon berharap, legasi positif dan berharga yang telah ditancapkan Menag Yaqut dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga ini diteruskan, bahkan dikembangkan oleh para menteri pengganti di dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

"Tentu, instruksi yang berakar dari Presiden Joko Widodo yang telah dilaksanakan dengan baik itu kami harap bisa diteruskan, bahkan dikembangkan oleh para menteri baru pilihan Presiden Prabowo yang juga memiliki niat, gagasan, dan harapan serupa tentang prospek perlindungan anak di Indonesia," pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan nama-nama menteri dalam Kabinet Merah Putih pada Minggu, 20 Oktober 2024 malam. Di antara nama tersebut terdapat Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar sebagai Menag, dan Ny. Hj. Arifatul Choiri Fauzi sebagai Menteri PPPA RI.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Jakarta -

PT Pertamina Bina Medika IHC (IHC), Holding Rumah Sakit (RS) BUMN, kembali berinovasi mendukung kesejahteraan pekerja PT Pertamina (Persero). Dalam rangkaian Employee Well-being Week & Health Expo pada 7-11 Oktober 2024, Pertamina melakukan re-launching fasilitas Day Care di Kantor Pusat Pertamina yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat.

Pertamina mempercayakan pengelolaan Day Care ini kepada Klinik Pertamina IHC, salah satu unit usaha IHC. Klinik Pertamina IHC mengelola fasilitas tersebut dengan menerapkan sistem yang terstruktur serta melibatkan tenaga profesional yang terlatih dan berpengalaman.

Day Care ini terbagi menjadi dua unit terpisah, satu untuk bayi usia 3 hingga 11 bulan dan satu lagi untuk toddler usia 1 hingga 5 tahun. Hal ini dilakukan untuk memastikan fokus dan kualitas pengasuhan yang optimal.

Mengusung metode pendidikan Montessori, Day Care ini memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk belajar sesuai minat dan bakat mereka dengan menciptakan suasana yang mendukung kreativitas dan perkembangan kognitif anak. Day Care ini diasuh langsung di bawah pengawasan dan standar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.

Klinik Pertamina IHC telah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) bermutu untuk mengelola Day Care ini. Mereka terdiri dari bidan berpengalaman, perawat ahli, dan tenaga dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Seluruh tenaga ini telah tersertifikasi dan dilatih sesuai dengan standar Kementerian PPPA.

Day Care ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas premium yang mendukung kenyamanan anak-anak, seperti mainan edukatif, tempat tidur, ruang belajar, lingkungan bermain yang terpisah, serta sistem pengawasan melalui CCTV yang memberikan rasa aman bagi orang tua yang mempercayakan anak-anak mereka di sini.

Ke depannya Klinik Pertamina IHC berencana mengembangkan layanan ini dengan menghadirkan dokter spesialis anak yang akan secara rutin mengunjungi Day Care untuk memantau tumbuh kembang anak-anak.

Plt. Direktur Utama IHC, dr. Lia Gardenia Partakusuma berharap agar Day Care ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak pekerja Pertamina dan perusahaan-perusahaan BUMN lainnya di seluruh Indonesia.

"IHC sebagai anak perusahaan Pertamina sangat bangga dapat mendukung kesejahteraan keluarga pekerja Pertamina melalui fasilitas Day Care ini. Ini bukan hanya sekadar tempat pengasuhan, tetapi juga pusat pendidikan dan tumbuh kembang yang dapat merangsang kreativitas, kepercayaan diri, dan keterampilan sosial mereka sejak dini," ujar dr. Lia dalam keterangan tertulis, Minggu (13/10/2024).
Senada dengan dr. Lia, Direktur Klinik Pertamina IHC Devi D Pritasari menggarisbawahi pentingnya kompetensi dan kecerdasan emosional para tenaga pengasuh dalam hal pengelolaan SDM.

"Klinik Pertamina IHC telah menyiapkan tim pengasuh Bidan, tenaga perawat profesional untuk pengasuh bayi, dan lulusan PGTK untuk mengasuh Toddler. Mereka tersertifikasi ramah dan memahami hak anak dari Kementerian PPPA. Kami berupaya menciptakan lingkungan Day Care yang aman, hangat, dan sehat untuk pertumbuhan psikologis anak," jelas Devi.

"Fasilitas Day Care menjadi bagian penting dalam mewujudkan well-being di lingkungan kerja PT Pertamina (Persero) dan kami berharap dapat melayani kebutuhan Day Care BUMN lain, agar para pekerja dapat lebih optimal berkontribusi kepada perusahaan dan negeri kita tercinta. Bersama kita dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan generasi penerus yang sehat," tambahnya.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan Pertamina peduli kesehatan dan kesejahteraan pekerja agar dapat bekerja dengan optimal sehingga menghasilkan kinerja yang terbaik.

"Dengan adanya berbagai fasilitas pendukung untuk pekerja, termasuk Day Care, Pertamina berharap para pekerja dapat bekerja dengan tenang dan fokus, sehingga pekerja memiliki mental yang sehat dan produktivitas pekerja bisa optimal," jelas Fadjar.

Sebagai informasi, acara peresmian Day Care ini dihadiri sejumlah manajemen dari PT Pertamina (Persero) dan IHC, termasuk Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Emma Sri Martini, SVP Human Capital Development PT Pertamina (Persero) Edy Karyanto, Plt. Direktur Utama IHC dr. Lia Gardenia Partakusuma, Direktur Keuangan IHC Alvin Christian, Direktur Komersial IHC dr. Harmeni Wijaya, serta Direktur Klinik Pertamina IHC Devi D Pritasari.

(ega/ega)

KOMPAS.com -- PT Pertamina Bina Medika IHC (IHC), Holding Rumah Sakit (RS) BUMN, kembali berinovasi dalam mendukung kesejahteraan pekerja PT Pertamina (Persero).

Dalam rangkaian Employee Well-being Week and Health Expo yang berlangsung Senin (7/10/2024) hingga Jumat (11/10/2024), Pertamina melakukan re-launching fasilitas day care di Kantor Pusat Pertamina yang berlokasi di Jl Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat.

Pertamina mempercayakan pengelolaan day care ini kepada Klinik Pertamina IHC, salah satu unit usaha IHC. Klinik Pertamina IHC mengelola fasilitas tersebut dengan menerapkan sistem yang terstruktur serta melibatkan tenaga profesional yang terlatih dan berpengalaman.

Day care ini terbagi menjadi dua unit terpisah, satu untuk bayi usia 3 hingga 11 bulan, dan satu lagi untuk anak usia 1 hingga 5 tahun, untuk memastikan fokus serta kualitas pengasuhan yang optimal.

Mengusung metode pendidikan Montessori, day care ini memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka, menciptakan suasana yang mendukung kreativitas dan perkembangan kognitif anak.

Day care ini diasuh langsung di bawah pengawasan dan standar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.

Klinik Pertamina IHC telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) bermutu untuk mengelola Day Care ini. Terdiri dari bidan berpengalaman, perawat ahli, dan tenaga dari program studi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Seluruh tenaga ini telah tersertifikasi dan dilatih sesuai dengan standar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA).

Day care ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas premium yang mendukung kenyamanan anak-anak, seperti mainan edukatif, tempat tidur, ruang belajar, lingkungan bermain yang terpisah, serta sistem pengawasan melalui CCTV yang memberikan rasa aman bagi orangtua yang mempercayakan anak-anak mereka untuk diasuh di day care tersebut.

Ke depan, Klinik Pertamina IHC juga berencana untuk mengembangkan layanan day care dengan menghadirkan dokter spesialis anak yang akan secara rutin berkunjung untuk memantau tumbuh kembang anak-anak.

Pelaksan Tugas (Plt) Direktur Utama IHC, dr Lia Gardenia Partakusuma, menyampaikan harapannya agar day care ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak pekerja Pertamina dan perusahaan-perusahaan BUMN lainnya di seluruh Indonesia.

"IHC sebagai anak perusahaan Pertamina sangat bangga dapat mendukung kesejahteraan keluarga pekerja Pertamina melalui fasilitas day care ini. Ini bukan hanya sekadar tempat pengasuhan, tetapi juga pusat pendidikan dan tumbuh kembang yang dapat merangsang kreativitas, kepercayaan diri, dan keterampilan sosial mereka sejak dini," ujar dr Lia.

Senada dengan dr Lia, dalam hal pengelolaan SDM, Devi D Pritasari selaku Direktur Klinik Pertamina IHC juga menggarisbawahi pentingnya kompetensi dan kecerdasan emosional para tenaga pengasuh.

"Klinik Pertamina IHC telah menyiapkan tim pengasuh bidan, tenaga perawat profesional untuk pengasuh bayi, dan lulusan PGTK untuk mengasuh toddler. Mereka tersertifikasi ramah dan memahami hak anak dari Kementerian PPPA. Kami berupaya menciptakan lingkungan day care yang aman, hangat, dan sehat untuk pertumbuhan psikologis anak," jelasnya.

Lebih lanjut Devi mengatakan, fasilitas day care menjadi bagian penting dalam mewujudkan well-being di lingkungan kerja PT Pertamina (Persero) dan kami berharap dapat melayani kebutuhan day care di BUMN lain.

“Tujuannya, agar para pekerja dapat lebih optimal berkontribusi kepada perusahaan dan negeri kita tercinta. Bersama kita dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan generasi penerus yang sehat," ujar Devi.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan bahwa Pertamina peduli kesehatan dan kesejahteraan pekerja, agar dapat bekerja dengan optimal sehingga menghasilkan kinerja yang terbaik.

"Dengan adanya berbagai fasilitas pendukung untuk pekerja, termasuk daycare, Pertamina berharap para pekerja dapat bekerja dengan tenang dan fokus, sehingga pekerja memiliki mental yang sehat dan produktivitas pekerja bisa optimal," jelas Fadjar.

Acara peresmian day care dihadiri sejumlah manajemen dari PT Pertamina (Persero) dan IHC, termasuk Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Emma Sri Martini, SVP Human Capital Development PT Pertamina (Persero) Edy Karyanto, Plt. Direktur Utama IHC dr. Lia Gardenia Partakusuma, Direktur Keuangan IHC Alvin Christian, Direktur Komersial IHC dr. Harmeni Wijaya, serta Direktur Klinik Pertamina IHC Devi D Pritasari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegaskan bakal terus pengawal perkembangan penanganan kasus penganiayaan balita, oleh pemilik tempat penitipan anak di Depok, Jawa Barat.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Nahar menjelaskan bahwa pelaku penganiayaan, yakni Meita Irianty pemilik daycare Wensen School Depok memang sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, pemantauan proses penanganan kasus yang sedang berjalan harus terus dilakukan. Hal ini untuk menjamin anak korban dan keluarga mendapatkan keadilan.

“Kami akan terus memantau dan memastikan anak korban dan keluarga mendapatkan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” ujar Nahar dalam keterangan resminya, Kamis (1/8/2024).

Nahar berpandangan bahwa Meita melanggar Pasal 76C juncto Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Anak.

Untuk itu, Nahar mendorong kepolisian agar bekerja secara profesional, dan menjamin proses hukum terhadap pelaku, dapat berjalan cepat serta adil bagi korban.

Dia memastikan bahwa Kemen PPPA akan mengawal kasus ini, dan terus memberikan pendampingan terhadap pihak korban selama proses hukum berjalan.

“Kami siap memberikan bantuan pendampingan bagi korban, baik itu pendampingan secara hukum maupun psikologis,” pungkasnya

Diberitakan sebelumnya, polisi menangkap Meita Irianty, pemilik daycare Wensen School dan menetapkannya sebagai tersangka penganiayaan balita MK (2).

"Iya jadi ini kan kita sudah naik penyidikan ya tadi sore, terus kita melakukan penangkapan. Penangkapan ini tentu sudah ada penetapan tersangkanya," kata Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana pada Rabu (31/7/2024) malam.

Menurut Arya, Meita ditangkap di rumahnya pada Rabu malam sekitar pukul 22.00 WIB. Penangkapan dilakukan setelah penyidik memeriksa empat saksi dan mendalami tiga video rekaman CCTV yang merekam aksi Meita.

"Kami sudah mendapatkan keterangan yang cukup, yang valid, berdasarkan bukti-bukti yang cukup juga," kata Arya.

"Yang bersangkutan juga mengakui bahwa dalam CCTV itu adalah dirinya. Jadi tidak menyangkal melakukan kekerasan terhadap balita ini," sambungnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengajak para orang tua lebih proaktif dalam mendidik anak-anak sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam sebuah pernyataan resmi, KemenPPPA menekankan pentingnya orang tua untuk memahami dan merespons perubahan lingkungan yang dinamis, termasuk kemajuan teknologi dan informasi.

"Didiklah anak sesuai zamannya. Pendekatan itu menjadi hal yang penting. Kita selalu membandingkan kenapa enggak seperti kita dulu, seperti mama, seperti ayah dulu," kata Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian PPPA Rohika Kurniadi Sari dalam webinar bertajuk "Melindungi Anak Usia Dini dari Risiko Perubahan Iklim dan Era Digital" di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Menurut Rohika Kurniadi Sari, tidak bijak membandingkan pola pengasuhan anak sekarang dengan pola pengasuhan sang orang tua pada masa lalu karena zamannya berbeda. Untuk itu pihaknya menekankan agar orang tua/keluarga mendengarkan suara anak sejak dini. "Sejak dari usia dini prinsip mendengar suara anak, ikut partisipasi membuat keputusan bersama dalam keluarga menjadi hal yang penting," kata Rohika Kurniadi Sari.

Dalam mencegah dampak negatif digitalisasi, orang tua juga harus mengedukasi anak dan menjadi pendamping anak ketika anak berselancar menggunakan gawai. Upaya ini penting, kata dia, karena memang pengasuhan anak saat ini tidak bisa menghindar dari perkembangan teknologi dan digitalisasi.

"Ketika anak memang enggak bisa menafikan terkait gawai, pendampingan ini menjadi penting. Karena itu akan menjadi pisau bermata dua, di mana anak cepat mengenal (teknologi) tapi juga pendampingannya ada," kata Rohika Kurniadi Sari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Judi online saat ini disebut berkamuflase seolah-olah merupakan gim daring atau game online. Untuk mengantisipasi hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan beberapa langkah.

Mulai dari menyiapkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024 tentang klasifikasi gim hingga berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) untuk pembinaan pada anak-anak yang sudah terpapar gim online menjadi bagian dari langkah-langkah tersebut. "Jadi langkah yang dilakukan Kementerian Kominfo, pertama-tama adalah menciptakan dan menerbitkan regulasi ya, itu sudah. Regulasi sudah ada sejak Februari 2024, jadi sudah diundangkan bahkan sebelum Satgas (Pemberantasan Perjudian Daring) terbentuk," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Hadirnya regulasi tersebut menurut Usman mengharuskan para pengembang gim untuk bisa secara mandiri melakukan klasifikasi gim berdasarkan usia mulai dari kategori untuk usia 3 tahun, hingga akhirnya hingga untuk 18 tahun ke atas. Selain memastikan agar gim bisa diawasi oleh orang tua agar bisa dimainkan anak sesuai umur lewat gawainya, aturan itu juga menyebutkan bahwa gim yang mengandung konten perjudian tidak diperkenankan untuk usia berapa pun.

Meski begitu tetap saja, bandar judi online dinilai berani mengamuflasekan judi menjadi game online sehingga akhirnya anak tetap berpotensi menjadi korban. Oleh karena itu, orang tua juga perlu untuk melakukan pengawasan judi online yang berkamuflase menjadi game online dengan memperhatikan beberapa ciri-ciri khas.

"Jadi ada konten judi online tapi dia mempromosikan diri seolah-olah gameonline, nah cirinya itu biasanya ada top up dana dulu untuk bermain dan dijanjikan menang. Itu sudah perlu dicurigai sebagai judi online," kata Wakil Ketua Harian Pencegahan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring itu.

Selanjutnya, langkah lain yang diambil Kementerian Kominfo untuk melindungi anak-anak dari jeratan judi online ialah dengan berkolaborasi aktif menggandeng kementerian terkait dalam hal ini Kementerian PPPA.

Kementerian Kominfo membantu penyebaran informasi mengenai program bernama SAPA dari KemenPPPA yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat pengaduan anak yang terpapar judi online.

"Program ini adalah program ramah anak, di situ anak-anak di minta untuk berani bicara, setidaknya ke orang tuanya dulu ya, Baru sesudah itu orang tua bisa melaporkan SAPA ada hotline-nya ini termasuk juga dalam konteks korban judi online. KemenPPPA siap melakukan atau memberi konsultasi kepada anak-anak yang terlibat," kata Usman.

Di samping itu, penguatan kerja sama juga dilakukan dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Selain itu, kami membuka ruang kerja sama dengan menggalang partisipasi masyarakat luas, kita mendorong orang tua untuk betul-betul mengawasi anaknya agar mereka terhindar dari judi online," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Judi online saat ini disebut berkamuflase seolah-olah merupakan gim daring atau game online. Untuk mengantisipasi hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan beberapa langkah.

Mulai dari menyiapkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024 tentang klasifikasi gim hingga berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) untuk pembinaan pada anak-anak yang sudah terpapar gim online menjadi bagian dari langkah-langkah tersebut. "Jadi langkah yang dilakukan Kementerian Kominfo, pertama-tama adalah menciptakan dan menerbitkan regulasi ya, itu sudah. Regulasi sudah ada sejak Februari 2024, jadi sudah diundangkan bahkan sebelum Satgas (Pemberantasan Perjudian Daring) terbentuk," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Hadirnya regulasi tersebut menurut Usman mengharuskan para pengembang gim untuk bisa secara mandiri melakukan klasifikasi gim berdasarkan usia mulai dari kategori untuk usia 3 tahun, hingga akhirnya hingga untuk 18 tahun ke atas. Selain memastikan agar gim bisa diawasi oleh orang tua agar bisa dimainkan anak sesuai umur lewat gawainya, aturan itu juga menyebutkan bahwa gim yang mengandung konten perjudian tidak diperkenankan untuk usia berapa pun.

Meski begitu tetap saja, bandar judi online dinilai berani mengamuflasekan judi menjadi game online sehingga akhirnya anak tetap berpotensi menjadi korban. Oleh karena itu, orang tua juga perlu untuk melakukan pengawasan judi online yang berkamuflase menjadi game online dengan memperhatikan beberapa ciri-ciri khas.

"Jadi ada konten judi online tapi dia mempromosikan diri seolah-olah gameonline, nah cirinya itu biasanya ada top up dana dulu untuk bermain dan dijanjikan menang. Itu sudah perlu dicurigai sebagai judi online," kata Wakil Ketua Harian Pencegahan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring itu.

Selanjutnya, langkah lain yang diambil Kementerian Kominfo untuk melindungi anak-anak dari jeratan judi online ialah dengan berkolaborasi aktif menggandeng kementerian terkait dalam hal ini Kementerian PPPA.

Kementerian Kominfo membantu penyebaran informasi mengenai program bernama SAPA dari KemenPPPA yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat pengaduan anak yang terpapar judi online.

"Program ini adalah program ramah anak, di situ anak-anak di minta untuk berani bicara, setidaknya ke orang tuanya dulu ya, Baru sesudah itu orang tua bisa melaporkan SAPA ada hotline-nya ini termasuk juga dalam konteks korban judi online. KemenPPPA siap melakukan atau memberi konsultasi kepada anak-anak yang terlibat," kata Usman.

Di samping itu, penguatan kerja sama juga dilakukan dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Selain itu, kami membuka ruang kerja sama dengan menggalang partisipasi masyarakat luas, kita mendorong orang tua untuk betul-betul mengawasi anaknya agar mereka terhindar dari judi online," tutupnya.

Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyoroti kasus prostitusi anak yang dijual menjadi pekerja seks komersial (PSK) melalui media sosial (medsos). Kemen PPA mendorong agar semua pihak bisa ikut mengawasi kasus serupa tak berulang.

Pelaksana tugas (Plt) Asisten Deputi Layanan Anak Kementerian PPPA Lany Ritonga mengimbau masyarakat Indonesia mengawasi anak di bawah umur agar tak menjadi korban prostitusi. Terlebih hari ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional setiap 23 Juli.

"Kami mengingatkan kembali kepada para orang tua, para pendidik, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat untuk kembali memperkuat pengawasan terhadap anak-anak kita dan juga melakukan deteksi dini apabila melihat anak-anak kita yang rentan dalam situasi bahaya," ucap Lany di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa 23 Juli 2024.

Baca juga: 19 Anak Dijual Jadi PSK di Medsos, Polisi Temukan Transaksi Capai Rp9 Miliar

Sebelumnya, kasus prostitusi anak ini diungkap Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Total terdapat empat tersangka ditangkap dengan 19 anak perempuan di bawah umur menjadi korban.

Tim penyidik saat ini masih mendalami kasus tersebut. Pasalnya masih ada beberapa korban yang belum teridentifikasi.

Para tersangka dijerat Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

(END)