Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) telah menjalankan diskusi dengan memaparkan berbagai solusi untuk memacu realisasi program 3 juta rumah di Indonesia di depan ratusan pengembang.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN telah melakukan kajian dan hasilnya menunjukkan isu utama perumahan di daerah dari sisi demand. Di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem ‘by name, by address’,

Ditambah, adanya tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sementara jika melihat dari sisi supply, Nixon melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.

Maka itu, kata Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang.

“Karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 sub sektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya,” ujar Nixon, Jumat (8/11).

Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

Sebagai informasi, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976.

Lebih lanjut, Nixon bilang semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.

“Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni,” tambahnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Kementerian Transmigrasi dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Digadang-gadang setiap kepala keluarga akan mengantongi dua hektare lahan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana mengatakan, pihaknya bakal mempercepat penyelesaian ketersediaan lahan untuk program transmigrasi tersebut.

“Kita akan percepat lokasinya dimana, akan kita percepat. Kalau program ini kan bagian dari reforma juga, transmigrasi itu bagian dari reforma agraria yang harus kita selesaikan segera,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (24/10).

Suyus mengungkapkan, pihaknya masih menunggu koordinasi dengan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman terkait legalisasi dan penyediaan lahan kepada transmigran.

Di samping itu, Suyus mengaku siap melaksanakan target pemerintahan Presiden Prabowo tersebut, di mana pihaknya juga telah membentuk tim khusus yang bakal menangani program itu.

“Kita menunggu nanti dari Pak Iftitah lokasinya di mana, kita akan turunkan tim segera jadi timnya banyak sudah siap,” ungkapnya.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Transmigrasi, Iftitah bilang sebanyak 121 kepala keluarga (KK) akan ditransmigrasikan ke Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Katanya, transmigran bisa bekerja sebagai petani durian di Poso.

“Saya sudah data tadi, kemungkinan paling dekat bulan November,” kata Iftitah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), Danton Ginting Munthe menjelaskan, setiap KK akan mendapatkan tanah seluas dua hektare. Di mana ini mencakup rumah dan lahan untuk tanaman pangan kering.

Sebanyak 2.086 hektar (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih ditempati oleh masyarakat alias bermasalah. Proses pembebasan lahan tersebut saat ini memasuki tahap penilaian appraisal tanah.

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyebut tahap penilaian appraisal dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Dari total lahan yang masih bermasalah tersebut, dia menyebut pihaknya memprioritaskan dua kawasan, yakni untuk pembangunan jalan tol IKN seksi 6A dan 6B dan kawasan pengendalian Banjir Sepaku.

"Masih ada 2.086 hektar yang masih ada komplikasi karena masih ada masyarakat di sana. Saat ini masih dalam proses penilaian. Jadi, ada di ruas jalan (tol) 6A dan 6B, juga di Pengendali Banjir Sepaku. Prinsipnya, tidak semua 2.086 hektar itu masih ada masyarakat. Tapi kita prioritaskan ada dua lokasi utama tadi yang kita sedang dorong, saat ini sedang dilakukan penilaian identifikasi, inventarisasi dan penilaian oleh KJPP, Jasa Penilaian Publik untuk melakukan appraisal," kata pria yang akrab disapa AHY, dikutip dari akun Instagram @agusyudhoyono, Jumat (11/10/2024).

Kemudian, pihak Otorita IKN (OIKN) dapat mencari jalan tengah bagi kedua belah pihak. Dia berharap prosesnya segera rampung agar tidak menyisakan masalah ke depannya.

Dia memastikan sekitar 34 ribuan hektar lahan dari total 36 ribuan lahan yang dialokasikan untuk IKN tidak bermasalah. Pihaknya sendiri telah membebaskan sekitar 4.000 hektar lahan untuk pembangunan Bandara IKN.

"Kami, Kementerian ATR BPN terus mengawal pembangunan ini dari awal dan ada juga sekitar 4.000 hektar yang masih kami alokasikan, masih digunakan juga dari alokasi bank tanah, utamanya untuk VIP bandara juga termasuk pengembangan kawasan yang ada di sana," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Danis Sumadilaga mengatakan saat ini proses ganti rugi diperuntukkan bagi lahan-lahan priroitas yang dibebaskan, seperti jalan tol IKN segmen 6A dan 6B serta kawasan penanggulangan Banjir Sepaku.

Saat ini, proses ganti rugi baru dilakukan pada masyarakat terdampak di jalan tol IKN segmen 6A dan 6B. Dia pun menargetkan proses ganti rugi itu selesai paling lambat November.

"Iya kan sekarang sudah proses yang di tol 6A, 6B itu. Kita harapkan nanti sekitar Oktober atau November bisa selesai sampai pembayaran. Terakhir anggarannya Rp 90 miliar," kata Danis saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, (27/9/2024).

Saat ditanya mengenai pembebasan lahan secara keseluruhan, Danis menegaskan akan dilakukan secara bertahap. Dia menambahkan anggaran pembebasan lahan lainnya kemungkinan dapat masuk dalam anggaran tahun 2025.

Namun, dapat juga masuk pada anggaran tahun ini apabila peraturan terkait ganti ruginya direvisi. Dia menyebut saat ini skema ganti rugi tersebut akan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

"Nanti kan bertahap kita ini kan. Mungkin masuk anggaran 2025 ya, tapi bisa saja 2024 kita revisi, masih mungkin. Kami targetkan yang sekarang selesai November. Itu kan yang Perpres 75/2024," tambahnya.

Simak Video: AHY Soal 2.086 Ha Lahan IKN Bermasalah: Tinggal Tunggu Eksekusi

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap mengawal pendaftaran lahan perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan, beberapa tahun belakangan sawit adalah salah satu isu yang menjadi fokus pemerintah, khususnya terkait masalah administrasi, keuangan, dan penyelesaian sengketa yang terjadi.

“Saat ini telah ada sekitar 537 daftar perusahaan kelapa sawit di seluruh Indonesia yang siap diinventarisasi kepemilikan sertifikat lahannya oleh kantor pertanahan di masing-masing wilayah dan siap dikoordinasikan dengan dinas pertanian setempat terkait kepemilikan izin usaha perkebunannya,” ujar Suyus dalam keterangan pers, Selasa (23/7).

Suyus menjelaskan, pemerintah sudah mengeluarkan izin bagi sekitar 16 juta hektare lahan sawit. Meskipun memang yang sudah bersertifikat itu baru sekitar 7,9 juta hektare-8 juta hektare dengan total 11.000 bidang tanah.

"Ini menjadi perhatian karena sawit merupakan penghasil produk terbanyak di Indonesia, di satu sisi memang konfliknya cukup tinggi di lapangan itu,” ungkap Suyus.

Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto berkomitmen mengawal pengelolaan administrasi terkait lahan sawit, terutama Hak Guna Usaha (HGU) dan sengketa pertanahan.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Utama III Ombudsman RI, Yustus Yoseph Maturbongs menyambut baik inisiatif Kementerian ATR/BPN yang terus bersinergi dengan Ombudsman RI. Ia berharap, Kementerian ATR/BPN bersama stakeholders terkait dapat ikut dalam peninjauan lahan sawit bersama Ombudsman RI pada Agustus mendatang.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap dua kasus mafia tanah di Jawa Tengah, di mana total kerugian negara dan masyarakat ditaksir mencapai Rp 3,59 triliun.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, hari ini pihaknya mengungkap dua kasus mafia tanah yang saat ini statusnya P21 atau berkas perkara telah lengkap setelah dilakukan penyidikan tambahan.

“Khusus di provinsi Jawa Tengah, ada dua kasus mafia tanah yang akan kami ungkap hari ini, tentunya kami akan terus mengejar masalah-masalah lainnya, tetapi paling tidak hari ini kami laporkan dua kasus,” ujarnya dalam konferensi pers di Semarang, Senin (15/7).

AHY menjelaskan, kasus pertama terjadi di Kabupaten Gerobogan, Jateng yang dilakukan oleh tersangka berinisial DB 66 tahun, warga kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.

Adapun modus operandi yang dilakukan tersangka adalah pemalsuan akta otentik tentang pengalihan kepemilikan tanah tanpa persetujuan pemilik yang sah, sehingga seolah-olah hilangnya hak pemilik yang sah dengan bantuan oknum notaris.

“Pada tahun 2016, tanpa dokumen kepemilikan yang jelas dan sah lahan tanah seluas 82,6 hektar ini tersangka DB selaku Direktur PT AAA telah menjual sebagian lahan tersebut seluas 10 hektar kepada PT DK Utama Mandiri,” jelasnya.

Tak hanya itu, lanjut AHY, pada tahun 2023 tersangka DB juga tanpa izin membangun kantor PT AAA, memasang pagar, menempatkan kontainer-kontainer dan memasang papan nama dengan tulisan tanah bekas HGB dalam penguasaan PT AAA.

Akibatnya, lahan tersebut jadi objek sengketa padahal lahan itu seyogyanya bakal dikembangkan sebagai lahan industri baik untuk pembangunan infrastruktur reservoir, jaringan pipa maupun pembangunan sejumlah pabrik.

“Dengan terungkapnya kasus ini maka kami menyelamatkan potensi kerugian masyarakat dan negara kurang lebih Rp 3,41 triliun nilai itu kami hitung berdasarkan terhambatnya rencana investasi termasuk rencana pembangunan kawasan industri,” terangnya.

AHY melanjutkan, kasus kedua berada di Kota Semarang yang dilakukan oleh tersangka DBB 34 tahun. Modus operandi yang dilakukan yaitu penipuan dan penggelapan jual beli tanah kavling yang terjadi pada 2019.

“Ketika itu korban melihat iklan jual beli rumah dengan luas 121 meter dan menghubungi nomor tersangka DBB. Korban bertemu dengan DBB untuk membahas lokasi dan harga perumahan, keduanya sepakat dan melakukan perjanjian jual beli di hadapan notaris,” imbuhnya.

Dia bilang, korban telah membayar uang muka sebesar Rp 250 juta di tahun berikutnya korban pun mengajukan KPR kepada Bank namun ditolak sebab belum memiliki Akta Jual Beli (AJB). Ketika korban meminta AJB tersebut kepada DBB dia diminta untuk menunggu prosesnya.

Tersangka mengakui bahwa rumah yang sudah dibeli korban telah dijual kepada pihak lain sehingga korban pun meminta uangnya dikembalikan. Namun, tersangka tak juga mengembalikan uang tersebut hingga dilaporkan kasus ini ke pihak berwajib.

“Dari pengungkapan kasus ini kami menyelamatkan potensi kerugian yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan negara senilai kurang lebih Rp 1,8 miliar termasuk hilangnya pendapatan negara dari BPHTB termasuk PPh,” tandas AHY.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan hingga pertengahan tahun 2024 pihaknya ada sebanyak 87 kasus mafia tanah yang menjadi target operasinya.

Menurutnya, ia bersama bersama aparat penegak hukum terus mengupayakan pemberantasan mafia tanah. Hal ini dalam rangka menjamin hak masyarakat, kepastian investasi dan keberlangsungan perekonomian.

Dari 87 tadi yang sedang berproses, baik tahap penetapan tersangka, masuk ke P19 sampai dengan P21, ada 47 target operasi dengan jumlah tersangka sebanyak 92 orang,” ujar Agus dalam konferensi pers dipantau dari Youtube Kementerian ATR/BPN, Senin (15/7).

Adapun jumlah kasus yang masuk tahap P21 atau berkas perkara sudah lengkap sebanyak 21 target operasi dengan jumlah tersangka 36 orang. Sedangkan luas objek tanah mencakup sekitar 198 hektar dengan total potensi kerugian negara dan masyarakat yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 5,16 triliun.

Dari kasus yang diungkap tersebut, terdapat dua kasus tindak pidana pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang dan terbilang cukup besar menyebabkan potensi kerugian.

Para mafia tanah melakukan kejahatan dengan menggunakan Akta Autentik yang dipalsukan dan melakukan penipuan dan/atau penggelapan. Dari dua kasus tersebut, berhasil diselamatkan objek tanah seluas 826.612 meter persegi atau 82,66 hektare serta potensi kerugian negara dan masyarakat Rp 3,417 triliun.

Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa pengungkapan kasus mafia tanah sama saja dengan menjamin kepastian hukum, sehingga meningkatkan keamanan investasi dan mendukung ekonomi nasional. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang telah membantu melaporkan kejahatan pertanahan yang dialami.

“Ini semua berkat komitmen kami, kerja sama yang kokoh dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah serta kejaksaan dan anggota sekalian, sehingga ini dapat kita laksanakan,” ujarnya.

Luthfi menambahkan bahwa pengungkapan kasus ini menjadi motivasi bagi Polda Jawa Tengah untuk ikut serta menegakkan hukum serta membangun perekonomian Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, ACEH -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemerintah Provinsi Aceh membahas penyelesaian penyediaan tahan bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Penyediaan tahan ini merupakan salah satu komitmen penting pemerintah yang tertuang dalam MoU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Melalu pertemuan ini, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN bersama Pemprov Aceh ingin memastikan tahapan yang diperlukan untuk legalitas penyediaan tanah tersebut bisa dipercepat. Ia menyebut pengadaan lahan untuk mantan kombatan GAM merupakan prioritas.

"Sehingga Kementerian ATR/BPN bersama Pemprov Aceh memastikan akan memacu dan mempercepat segala tahapan diperlukan untuk legalitas penyediaan lahan tersebut,” kata Dalu Agung dalam keterangannya pada Ahad (14/7/2024).

Pemberian tanah ini bertujuan untuk membantu para mantan kombatan dalam beralih ke kehidupan sipil, meningkatkan kesejahteraan kombatan dan keluarganya, serta mendukung proses perdamaian di Aceh. Sehingga, masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menganggap perlu untuk membahas prosedur legalisasi pengalihan lahan yang akan diberikan kepada para mantan kombatan GAM tersebut.

"Kami membahas prosedur legalitas pengalihan lahan hutan untuk lahan produktif yang bisa dimanfaatkan mantan kombatan," ujar Dalu.

Adapun jumlah mantan kombatan GAM yang perlu difasilitasi sebanyak 3.000 orang. Kementerian ATR/BPN beserta instansi terkait telah berupaya untuk mencari potensi tanah yang bersumber dari tanah Areal Penggunaan Lain, yakni Hak Guna Usaha habis, tanah telantar, tanah negara, dan kawasan hutan yang fungsinya dapat dialihkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dari upaya tersebut, akhirnya didapat lahan seluas 22 ribu hektare yang berlokasi di Kabupaten Aceh Timur," ujar Dalu.

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Azwardi menyampaikan telah ada kesepakatan untuk mempercepat segala tahapan pengadaan tanah tersebut. “Pemprov Aceh juga siap jika diminta menyiapkan seluruh dokumen yang diminta Kementerian ATR/BPN,” ujar Azwardi.