TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksanaan reforma agraria pada Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Badan Bank Tanah di Ibu Kota Nusantara atau IKN telah memasuki tahap akhir. Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, mengatakan reforma menyasar masyarakat juga terdampak, termasuk di area pembangunan bandara dan jalan bebas hambatan IKN.

Bank Tanah memiliki aset seluas 4.162 hektare di ibu kota baru, dari jumlah tersebut, area reforma agraria yang ditetapkan seluas 1.873 hektare. Pelaksanaannya berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). “Tahapannya tinggal sedikit lagi sebelum nanti akan diterbitkan sertifikat,” ujar Parman dalam keterangan resmi dikutip Senin, 4 November 2024.

Badan yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo ini diberikan mandat untuk menyediakan minimal 30 persen asetnya untuk reforma agraria. Menyitir laman resminya Bank Tanah memiliki aset persediaan tanah seluas 19.409,6 Ha yang tersebar di 30 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan reforma di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tersebut dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap awal, reforma dilakukan bagi masyarakat terdampak pembangunan Bandara dan jalan tol IKN seksi 5B diberikan seluas total kurang lebih 400 hektare.

Parman mengatakan, sejak implementasi reforma agraria diakselrasi pada tahun pertama Presiden Jokowi, seluruh penerima manfaat diminta mengelola tanah objek reforma agraria atau TORA secara optimal dan produktif.

Oleh karena itu, masyarakat terdampak pembangunan Bandara IKN tidak hanya mendapat lahan, tetapi juga penggantian tanam tumbuh melalui skema PDSK (penanganan dampak sosial kemasyarakatan) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana menurunkan tim untuk mengurusi persoalan lahan bagi para transmigran yang diberangkatkan ke Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Sebanyak 121 Kepala Keluarga (KK) ini akan diterbangkan bulan depan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan pihaknya pun akan menerjunkan tim untuk mengurus hal tersebut.

"Kalau program itu kan bagian dari Perumahan juga. Transmigrasi itu bagian dari reforma agraria yang harus kita selesaikan segera. Jadi programnya berjalan sudah lama sekali. Jadi kita nunggu nanti dari Pak Iftitah, dari Menteri Transmigrasi lokasinya dimana. Kita akan turunkan tim segera," kata Suyus saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia menjelaskan transmigrasi merupakan bagian dari reforma agraria. Terkait lokasi lahan, Suyus mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Transmigrasi.

"Nanti lokasinya di mana kita akan percepat. Kalau program itu kan bagian dari perumahan juga, transmigrasi itu bagian dari Reforma Agraria yang harus kita selesaikan segera," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaeman Suryanagara mengatakan para transmigran di Poso akan difokuskan untuk membudidayakan produk durian montong. Hal itu juga merupakan salah satu program keberlanjutan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di era pemerintahan Jokowi.

"Sudah disiapkan sekitar 121 kepala keluarga yang akan diberangkatkan ke Poso. Nah, di Poso itu dan beberapa lokasi lainnya. Tapi saya tadi menangkap bahwa di Poso itu, para transmigran itu menanam durian montong," kata Iftitah di kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membidik lahan mati dan lahan pelepasan kawasan hutan untuk ketahanan pangan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana.

Suyus mengatakan Kementerian Kehutanan saat ini tengah mendorong sejumlah lahan untuk dikeluarkan dari status kawasan hutan. Untuk itu, pihaknya akan mengusulkan lahan pelepasan kawasan hutan itu agar digunakan untuk mendorong ketahanan pangan.

"Ada beberapa kasus sekarang yang terkait dengan kawasan hutan yang itu mudah-mudahan bisa selesai. Jadi, bagaimana nanti saya justru berharap diusulkan perkembangan pelepasan-pelepasan dari kawasan hutan, banyak sekali nanti pelepasan kawasan. Mungkin ke depan kaitannya dengan pelepasan-pelepasan aset terutama untuk ketahanan pangan," kata Suyus dalam acara Forum Diskusi di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia pun mendorong agar Badan Bank Tanah untuk segera berdiskusi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni agar lahan tersebut dapat digunakan untuk pemerintah. Nantinya, pemerintah akan bekerja sama dengan pihak ketiga.

"Saya pikir seharusnya nanti Pak Parman (Kepala Badan Bank Tanah) lebih diskusi dengan Pak Raja (Menteri Kehutanan) supaya pelepasan itu masuk ke negara dulu. Jadi, tidak langsung diberikan juga ke badan hukum. Jadi, tetap menjadi negara, nanti negara akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi, banyak sekali yang harus kita diskusikan," jelasnya.

Terkait wilayahnya, dia menyebut pihaknya sedang mendata lahan-lahan mana saja yang berpotensi untuk mendukung ketahanan pangan. Selain itu, pihaknya memanfaatkan lahan-lahan yang terlantar. Hal ini sejalan dengan program reforma agraria yang didorong ATR/BPN.

"Sedang kita list semua ya. Nanti Pak Menteri akan laporkan ke Pak Presiden. Potensinya kita akan sudah dilihat tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan di Indonesia ada. Kemudian lain-lain yang nanti dilepaskan dari kawasan hutan juga ada," imbuhnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan Bank Tanah tengah berfokus pada program penyediaan minimal 30 persen lahan untuk reforma agraria. Ia menyebut, saat ini Bank Tanah memiliki tiga lokasi yang digunakan untuk program reforma agraria. Yakni, di Penajam Paser Utara (PPU) dengan tanah seluas 1.883 hektare, Poso seluas 1.550 hektare, serta Cianjur seluas 203 hektare.

“Implementasi reforma agraria terdekat saat ini adalah PPU yang mana lokasinya berdekatan dengan IKN,” ucap Parman dalam acara FGD “Pengembangan Program Reforma Agraria Badan Bank Tanah”, Kamis, 24 Oktober 2024.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana mengatakan, program reforma agraria ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi di bidang pertanahan.

Ia mengklaim, melalui reforma agrarian, pemerintah akan terus menciptakan keadilan di bidang pertanahan. Oleh karena itu, ia menyerukan agar Bank Tanah serius dalam menjalankan program ini.

“Terus hadirkan keadilan untuk semua, tanah untuk rakyat. Pada akhirnya kita ingin Indonesia 5, 10 tahun, selamanya menjadi negara yang benar-benar nyaman bagi warganya,” kata Suyus.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat cukup banyak masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang dijadikan tersangka di konflik agraria di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombang mencatat ada 9 orang petani dari Desa Seleloang yang ditetapkan sebagai tersangka dan 4 warga di desa Tamelow Sepak yag jadi tersangka selama 2024.

Uli mengklaim, ia kaget melihat banyaknya tersangka konflik agraria di wilayah IKN di Kabupaten Penajam Paser tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menemui perwakilan masyarakat Tamelow, yang dijadikan tersangka penyerobotan lahan, di kantor Komnas HAM, Kamis, 17 Oktober.

“Jumlah itu dari dua laporan," kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 18 Oktober 2024.

Sembilan petani Desa Seleloang yang ditetapkan sebagai tersangka, saat ini berstatus dalam masa penangguhan penahanan. Mereka dituduh melakukan kekerasan terhadap petugas keamanan saat pembebasan lahan proyek untuk Bandara VVIP IKN. Atas penetapan tersangka itu, mereka kemudian melapor ke Komnas HAM.

Sementara empat orang warga masyarakat Temelow ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kalimantan Timur pada 14 Oktober lalu atas dugaan penyerobotan lahan hak guna bangunan (HGB) milik PT International Timber Corporation Indonesia (ITCI) Kartika Utama. Padahal masyarakat menyatakan mereka telah tinggal di Penajam Paser Utara sejak 1979, sebelum PT ITCI.

Melihat banyak masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka di kasus agraria di wilayah IKN, Uli mengatakan Komnas HAM akan mendorong agar semua konflik diselesaikan melalui pendekatan mekanisme tanah objek reforma agraria (TORA).

Jihan Ristiyanti berkontribusi dalam artikel ini.

Bank Tanah sedang belajar dari Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Malaysia atau Federal Land Development Authority (Felda) agar aset tanah di Indonesia mempunyai nilai ekonomi. Langkah ini diambil juga mewujudkan program reforma agraria.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan Felda dinilai sukses menjalankan reforma agraria. Hal ini terbukti sebanyak sebanyak 811.140 hektar yang dikelola untuk perkebunan dan pertanian.

"Kita hadirkan juga Felda, ada sharing bahkan ada satu corporation kita dengan Felda bagaimana bisa mensukseskan apa yang telah dilakukan felda cukup lama. Felda didirikan tahun 1956 dengan sekarang total kalau nggak salah 400 ribu hektar dan itu sukses," katanya dalam acara Forum Diskusi, Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Bank Tanah sendiri telah diamanatkan untuk Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021, di mana Badan Bank Tanah wajib menyediakan minimal 30% lahan untukreforma agraria. Tugas ini tidak hanya menyediakan dan membagikan tanah, tetapi juga bagaimana aset tanah yang dimiliki rakyat bisa memiliki nilai ekonomi hingga menggerakkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan dan juga pemanfaatan teknologi.

"Kami Badan Bank Tanah, ingin agar reforma agraria tidak hanya menghadirkan keadilan, melainkan juga kesejahteraan. Kami tegas mengedepankan prinsip pemerataan dan keberlanjutan dari lahan yang kami siapkan untuk reforma agraria kepada masyarakat yang berhak," jelasnya.

Lebih lanjut, saat ini Badan Bank Tanah memiliki tiga lokasi lahan yang disediakan untuk reforma agraria, yakni Penajam Paser Utara (PPU) seluas 1.883 ha, Poso seluas 1.550 ha dan Cianjur seluas 203 ha.

Dia menyebut Felda saat ini menangani penataan kawasan perdesaan tertinggal menjadi kawasan pembangunan baru. Lembaga ini memusatkan perhatian pada pembukaan ladang-ladang kecil yang dapat menghasilkan tumbuhan produktif dan cepat panen.

Felda merupakan pengelola perkebunan terbesar di dunia, dengan 811.140 hektare tumbuhan kelapa sawit, terutama di Semenanjung Malaysia, Sabah and Sarawak. Felda juga mengelola perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit di Indonesia.

Jakarta, ID- Penataan ulang pemberian konsesi lahan-lahan negara dalam bentuk hak guna usaha (HGU) harus berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, serta keberlanjutan ekonomi, tanpa mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid, penataan ulang itu merupakan bagian dari tiga program tugas utama dalam  100 hari kerja dalam mengatasi pertanahan, sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

CIKARANG, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana mengungkapkan fenomena anak muda lebih menyukai sertifikat tanah elektronik ketimbang analog.

Hal ini disampaikan Suyus dalam konferensi pers usai penyerahan sertifikat tanah se-Jawa Barat di Cikarang, Rabu (16/10/2024).

"Memang, ini untuk yang muda-muda lebih senang dengan sertifikat elektronik ya. Karena, pada saat dicek kita tahu datanya sama enggak dengan yang ada di database-nya," ungkap Suyus.

Sementara keunggulan lainnya dari sertifikat tanah elektronik adalah bisa diketahui siapa yang menandatangani dokumen tersebut, serta dapat dilakukan pengecekan lokasi bidang tanah.

Kementerian ATR/BPN pun saat ini telah membagikan 3.256 sertifikat tanah se-Jawa Barat di Cikarang, Rabu (16/10/2024).

Suyus merinci, 3.000 sertifikat tanah diterbitkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sementara sisanya atau sebanyak 256 Redistribusi Tanah di Kabupaten Sukabumi.

Lebih rinci, 2.000 sertifikat tanah dibagikan untuk Kabupaten Bekasi, 250 untuk Kota Bekasi, 250 dari Kabupaten Purwarkarta, Subang, maupun Karawang melalui PTSL.

"Jadi, hari ini kita membagikan untuk 6 Kabupaten dan Kota. Kita inginnya lebih banyak lagi, karena sertifikatnya banyak yang selesai, Pak Kanwil (Kantor Wilayah) di Jawa Barat progresnya sangat bagus sekali," lanjut Suyus.

Suyus menambahkan, Kementerian ATR/BPN setelah ini akan terus membagikan sertifikat tanah, baik dari PTSL maupun Redistribusi Tanah sebagai bagian dari Reforma Agraria.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan para pengusaha pertambanagn hingga pegawai kementeriannya tak berbuat zalim kepada warga sekitar tambang.

Hal itu Bahlil sampaikan dalam acara Puncak Hari Jadi Pertambangan dan Energi Ke-79 di Jakarta, Kamis (10/10/2024).Upacara ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan di bidang pertambangan hingga para menteri ESDM terdahulu, seperti Arcandra Tahar, Jero Wacik, Purnomo Yusgiantoro, dan Sudirman Said.

"Bapak ibu semua khususnya di dunia pertambangan, saya hanya titip di hari berbahagia ini. Banyak harapan dari masyarakat di daerah di mana lokasi mereka tambang ada," kata Bahlil.

Menurutnya, para pemangku kepentingan harus memperlakukan warga sekitar tambang dengan baik. Bahlil tak mau hak-hak masyarakat direnggut.

"Kita harus pakai hati urus mereka jangan punya mereka dizalimi, hak-hak orang daerah. Saya pesan kan itu," katanya.

Bahlil menambahkan bahwa masyarakat daerah tambang harus diperlakukan adil. Jangan sampai masyarakat merasa tak nyaman dan protes kepada pemerintah.

"Sebagai orang yang besar di daerah saya tak ingin saudara-saudara di sana protes terus ke kita," ucapnya.

Konflik antara warga sekitar tambang dengan pengusaha memang kerap terjadi. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), tambang menyebabkan 32 letusan konflik agraria di 127.525 hektare lahan. Konflik itu melibatkan 48.622 keluarga dari 57 desa terdampak tambang.

Konflik tambang bahkan terjadi cukup luas pada rentang waktu 2014—2020. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat operasi pertambangan yang dilakukan di Indonesia memiliki luasan konflik mencapai 1,6 juta hektare atau sekitar tiga kali luas Pulau Bali.

Dalam laporan Jatam, konflik terjadi antara masyarakat yang berhadapan dengan korporasi maupun aparat yang membela perusahaan-perusahaan tambang.

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu area Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah di Lembah Napu, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah mulai disiapkan untuk lokasi industri sapi perah. Rencana investasi disebut bakal mendukung kebijakan di bidang peternakan dan program unggulan Prabowo, Makan Bergizi Gratis.

Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo bersama Menteri Pertanian, Andi Amran, telah berkunjung ke lokasi tersebut kemarin. “Dari sisi Badan Bank Tanah, kami siapkan karpet merah melalui penyediaan lahan dengan kriteria yang sangat baik untuk rencana investasi pembangunan industri sapi perah ini,” kata Perdananto melalui keterangan resmi, Kamis, 26 September 2024.

Ia menambahkan HPL Badan Bank Tanah yang berada di Lembah Napu, Kabupaten Poso memenuhi beberapa kriteria yang di butuhkan yaitu status lahan dipastikan tidak bermasalah, infrastruktur jalur logistik memadai, dan letak geografis yang cukup terjangkau ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Badan Bank Tanah memiliki aset persediaan lahan di Lembah Napu, Poso seluas 6.647 hektare. Dari luasan tersebut, seluas 1.550 hektare diklaim telah disediakan untuk reforma agraria. Lahan tersebut juga berada di atas ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut, sehingga dianggap cocok untuk peternakan, perkebunan, pertanian dan lainnya.

Sekretaris Daerah Poso, Heningsih, menyampaikan pihaknya mendukung investasi yang akan masuk di wilayah tersebut. Ia yakin masuknya investor dapat membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar. “Dalam rangka menyambut investasi yang masuk di daerah kami, yang utama adalah jaminan keamanan, sehingga investor yang masuk tentunya akan nyaman berinvestasi,“ ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah daerah Poso bersama Badan Bank Tanah, terus berkoordinasi dan berkolaborasi dalam rangka mendukung percepatan penanganan dan investasi di wilayah Poso, khususnya Lembah Napu.

Bisnis.com, JAKARTA - Apakah refleksi terpenting bangsa Indonesia ketika 24 September 2024 merayakan Hari Tani Nasional (HTN) yang juga dikenal sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru)?

HTN yang ditetapkan Bung Karno untuk mengenang lahirnya UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, biasanya dirayakan kalangan gerakan sosial di bidang pertanian dan agraria.

Sementara itu, Hantaru dirayakan Kementerian ATR/BPN dengan berbagai kegiatan.

Refleksi HTN dan Hantaru 2024 penting dilakukan, mengingat waktunya kurang dari sebulan jelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI (20 Oktober 2024). Salah satu agenda strategis nasional yang penting direnungkan adalah reforma agraria yang telah dijalankan pemerintahan Joko Widodo (2014—2024) dengan segala plus minus-nya.

Dari refleksi itu, kita dapat menyusun proyeksi reforma agraria di era Prabowo (2024—2029).

Salah satu perspektif yang penting diperhatikan dari konsepsi dan praktik reforma agraria adalah perspektif ekonomi. Konsep reforma agraria yang multi-dimensi pada akhirnya akan berujung pada perbaikan kesejahteraan hidup rakyat sebagai subjek penerima manfaat dari reforma agraria.

Kesejahteraan adalah kata kunci dari muara akhir semua model pembangunan yang dilakukan suatu bangsa dan negara. Terpenuhinya kebutuhan hidup rakyat dalam dimensi lahir-batin menjadi indikator kuali tatif dan kuantitatif dari reforma agraria.

Konsep reforma agraria dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi nasional di era Jokowi disusun dalam kerangka penanggu -langan kemiskinan yang dihadapi sebagian rakyat Indonesia. Di era Presiden Jokowi, konsep ini tertuang dalam RPJMN 2015—2019 dan RPJMN 2020—2024, serta RKP setiap tahun sejak 2017 hingga 2024.

Selain itu, konsep dan strategi operasionalnya tertuang dalam Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria yang direvisi dengan Perpres No. 62/2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Regulasi yang disiapkan pe merintah Jokowi bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam reforma agraria terbilang lengkap.

Di era Prabowo, hal ini hendaknya diperkuat agar pelaksanaan reforma agraria dapat ber-jalan lebih cepat dan tepat dalam mewujudkan keadilan agraria yang tecermin dari meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di lapangan.

Regulasi bagi refor-ma agraria perlu diperkuat dengan disusunnya RUU ten-tang Reforma Agraria yang disusun Presiden bersama DPR. Dengan dukungan politik yang kuat dari DPR, maka pelaksanaan reforma agra-ria akan lebih efektif untuk dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks reforma agraria sebagai agenda eko-nomi, secara teoretis bisa dilihat dari tiga kerangka kon-spetual yang berbeda, yakni mazhab kapitalis, sosialis, dan neo-populis. Reforma agraria dapat ditempatkan sebagai program ekonomi negara dalam kacamata penopang sistem ekonomi liberal dengan mazhab kapitalis. Pembangunan ekonomi yang mengutamakan investasi ber modal besar.

Mazhab ini me nempatkan tanah sebagai ko moditas yang dikuasai dan dimiliki secara monopolistik oleh pemilik modal besar melalui korporasi.

Rakyat banyak ditempatkan sebagai tenaga kerja (buruh) yang be kerja di atas tanah. Konsep kepemilikan tanah mengu-tamakan golongan kaya. Sementara itu, si miskin hanya menjadi buruh di atas tanah milik si kaya.

Mazhab berikutnya yang ber hadapan dengan sistem ekononi liberal-kapitalistik adalah mazhab sosialis. Dalam perspektif ini, reforma agraria ditempatkan sebagai program strategis negara untuk memeratakan penguasaan dan pemilikan tanah kepada sebanyak mungkin rakyatnya.

Pemerataan tanah dari pemilikan pribadi dan/atau badan usaha yang sebelumnya dikuasai secara liberal-kapitalistik menjadi agenda kunci dari reforma agraria model sosialis. Makin merata pemilikan dan penguasan tanah, maka makin adillah kondisi agraria di negara tersebut.

Tingkat kesejahteraan rakyat pun diharapkan menjadi relatif lebih baik dari sebelumnya.

Sedangkan mazhab neopopulis adalah jalan ketiga dari konsepsi reforma agraria yang sejak 24 September 1960 coba diterapkan di Indoneisa melalui UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang akrab disebut UUPA. Prinsip keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah menjadi pilar utama sistem ekonomi neo-populis yang dikandung UUPA.

Pengakuan terhadap penguasaan negara atas tanah dan kekayaan alam yang merujuk Pasal 33 Ayat 3 dari UUD 1945 yang dipantulkan dalam kewenangan pemerintah menerbitkan hak-hak atas tanah di lapangan agraria. Di sisi lain, UUPA mengakui hak milik individual atas tanah. Rakyat adalah pemilik tanah.

Menurut almarhum Gunawan Wiradi (tokoh pemikir refor-ma agraria dari IPB), mazhab neo-populis adalah sintesis yang berhasil dirumuskan pendiri RI dalam UUPA.Kita menyaksikan konsep reforma agraria yang dijalankan di era Jokowi mesti bertarung dengan pelaksanaan model pembangunan yang liberal-kapitalistik, sehingga pelaksanaan reforma agraria tersendat-sendat dan menga-lami distorsi substasial dalam prakteknya.

Di era Prabowo, hal ini perlu dikoreksi secara mendasar. Reforma agraria harus diletakkan sebagai agen da neo-populis dalam pem bangunan ekonomi yang esen sinya Pancasilais, yakni mewujudkan: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Publik berharap, pemba-ngunan nasional menuju Indonesia Emas di era Prabowo (2024 —2029) lebih berkeadilan sosial, mensejahteraan, dan meningkatkan kemampuan kolektif rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Petani se bagai komponen mayoritas rakyat Indonesia harus meneri-ma manfaat paling banyak dari reforma agraria. Selamat Hari Tani Nasional 2024.

TEMPO.CO, Karanganyar - Sekitar 100 petani dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dan Serikat Tani Bumi Intanpari mendatangi gedung DPRD Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 24 September 2024.

Bertepatan dengan momentum Hari Tani Nasional 2024, para petani menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada jajaran wakil rakyat dan pemerintah di kota berjuluk Bumi Intanpari itu, dalam penanganan persoalan seputar pertanian dan kaum petani.

Koordinator aksi dan perwakilan dari AGRA, Yosef Heriyanto, mengemukakan berdasarkan riset yang dilakukan berkaitan dengan bidang pertanian dan kaum petani di Kabupaten Karanganyar terdapat beberapa poin yang kemudian menjadi tuntutan kepada DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Penyampaian aspirasi tersebut juga didukung sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa, di antaranya Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Karanganyar, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surakarta, Front Mahasiswa Nasional (FMN) UNS, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FP UNS, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FP, dan League of Social Studies & Research (LSSR).

"Dari riset yang kami lakukan ada 4 hal yang ingin kami sampaikan kepada para anggota Dewan dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Pertama, kaitannya dengan air," ungkap Yosef ketika ditemui wartawan seusai bertemu dengan anggota DPRD dan jajaran Dinas Pertanian di kabupaten itu.

Berkaitan dengan persoalan air, Yosef mengatakan Kabupaten Karanganyar saat ini sudah masuk fase krisis air. Apalagi aliran air untuk area pertanian terkena dampak dari pengelolaan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah itu yang mengambil kurang lebih 30 titik sumber mata air di lereng Lawu.

"Kami menuntut agar itu (pengambilan air untuk aliran ke pertanian) segera dihentikan," ucap dia.

Persoalan kedua berkaitan dengan pupuk. Ia menjelaskan terkait pupuk ini menjadi persoalan yang dari tahun ke tahun tidak pernah ada penyelesaian yang baik. Ia mencontohkan persoalan terkait distribusi pupuk yang terlambat hingga kelangkaan.

"Kalaupun ada pupuk non-subsidi, harganya tinggi antara Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu per kuintal. Atas persoalan ini, kami mendesak pemerintah membuat suatu regulasi yang menjamin kesediaan pupuk dengan harga yang murah bagi petani," kata Yosef.

Selanjutnya: Persoalan yang ketiga berkaitan dengan masalah harga gabah....

<!--more-->

Persoalan yang ketiga berkaitan dengan masalah harga gabah atau beras. Ia mengatakan jika di musim kemarau seperti sekarang yang sering terjadi adalah harga gabah atau beras tinggi. Sebab, banyak petani yang memang tidak bisa panen lantaran kekurangan air. Sedangkan ketika musim panen atau panen raya, harga gabah atau beras justru anjlok.

"Terkait persoalan harga ini kami minta pemerintah daerah dalam hal ini legislatif dan eksekutif untuk membuat suatu aturan atau regulasi yang menjamin standarisasi harga," ucap dia.

Bila perlu, Yosef mengatakan, pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan Bulog agar dapat menyerap hasil panen dari petani. Dia berharap pemerintah juga membuka akses pasar bagi petani non-padi.

"Permasalahan keempat berkaitan dengan anggaran pembangunan infrastruktur pertanian, contohnya terkait dengan akses jalan usaha tani dan aliran saluran irigasi," katanya.

Menurut Yosef, saat ini anggaran untuk pembangunan infrastruktur pertanian perlu ditambah. Namun, di sisi lain, terkait anggaran pembangunan infrastruktur pertanian itu juga disinyalir terjadi politisasi anggaran negara. Sehingga ia berharap, terjadinya politisasi anggaran itu juga dapat diselesaikan hingga tuntas.

"Untuk anggaran pembangunan infrastruktur pertanian ini harus ditambah karena memang dari temuan kami masih banyak, misalnya saluran irigasi masih berantakan. Di sisi lain disinyalir juga terjadi politisasi, artinya anggaran negara tapi diklaim oleh salah satu partai politik," ungkap dia.

Yosef menilai politisasi anggaran ini dapat memunculkan permasalahan di masyarakat yang memicu perpecahan. Sehingga harus diselesaikan juga.

"Jangan sampai ini terjadi hingga ada perpecahan di bawah. Jadi kalau memang itu anggaran negara Ya sampaikan saja bahwa ini adalah anggaran pemerintah. Pembangunan fasilitas ini tentunya diharapkan bisa untuk kesejahteraan bersama," tutur dia.

Yosef menambahkan dalam kesempatan itu Aliansi mendesak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Pertanian untuk menandatangani kesepakatan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

"Itu yang akan kami kejar dan kawal terus agar dapat segera dilaksanakan," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Ribuan buruh dan petani yang tergabung dalam Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi demo memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada hari ini, Selasa (24/9/2024). Massa berkumpul di Kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta mulai pukul 09.00 WIB dan bergerak ke Gedung DPR RI.

Dalam aksinya hari ini, Partai buruh dan SPI menyatakan sikap bahwa reforma agraria dimanipulasi dan melanggar konstitusi. Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, sikap ini diambil berdasarkan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade ini.

“Reforma agraria dimanipulasi pada kegiatan bukan merombak struktur agraria yang timpang, justru memperlebar ketimpangan agraria itu sendiri,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (24/9/2024).

Menurutnya, pemerintah tidak menjadikan Undang-undang (UU) No.5/1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai rujukan dari kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Sama halnya dengan UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU No.18/2012 tentang Pangan.

Pemerintah kata Henry justru menerbitkan regulasi yang bertentangan, melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja yang isinya tidak hanya semakin mengeksploitasi pekerja tapi juga petani dan rakyat.

Partai Buruh dan SPI pun meminta pemerintah untuk memastikan land reform, yakni membagikan tanah untuk rakyat yang tak bertanah, petani gurem untuk usaha-usaha pertanian, pembudidaya dan petambak perikanan untuk kedaulatan pangan, maupun untuk perumahan dan permukiman, serta fasilitas sosial bagi rakyat.

Pihaknya juga menuntut pemerintah untuk menghentikan proyek strategis nasional (PSN) yang mengambil tanah rakyat dan membabat hutan hujan Indonesia seperti proyek food estate, dan real estate.

Tak hanya itu, Partai Buruh mendesak pemerintah untuk menghentikan pasar tanah melalui lembaga Bank Tanah, dan pemberian HGU/HGB/Hak Pakai kepada korporasi, bahkan orang asing yang diusung oleh IMF World Bank dan bersifat Kapitalis dan Neoliberal.

Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli menilai, reforma agraria seharusnya dilaksanakan berdasarkan konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta TAP MPR No.IX /2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

“Ini diperkuat dengan harus dicabutnya UU Cipta kerja karena undang-undang ini melanggar Konstitusi; menghalangi dilaksanakannya reforma agraria,” ujar Ferri.

Ferri juga mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani. Menurutnya, pemerintah harus melindungi hak asasi petani, sesuai dengan UU Perlindungan Petani No.19/2013.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, keberadaan Bank Tanah menjadi instrumen kapitalis neoliberal yang didorong oleh IMF dan Bank Dunia (World Bank).

“Bank Tanah hanyalah cara untuk memperparah ketimpangan penguasaan tanah dan merampas hak rakyat atas tanah,” tegas Said.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mencabut UU Cipta Kerja. Pasalnya, regulasi ini dinilai melanggar konstitusi dan hanya memperburuk ketimpangan agraria.

“Regulasi ini tak hanya merugikan kalangan buruh, tapi juga petani dan masyarakat kecil,” pungkasnya.