Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melaporkan realisasi penyaluran dana desa sejak tahun 2015 hingga 2024 telah mencapai Rp 610 triliun.

Penyaluran dalam jumlah besar ini diakuinya belum dimanfatkan maksimal untuk pengembangan desa. Menurutnya tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan penggunaan dana desa.

"Makanya kami bentuk tim untuk membuat road map pengawasan yang dipimpin Pak Irjen, hasil diskusi kemarin saya teliti betul termasuk digitalisasi pengawasan," kata Yandri dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, di Gedung Parlemen, Kamis (7/11).

Yandri juga menyebut telah berdiskusi dengan banyak pihak termasuk Jaksa Agung terkit polemik pemanfaatan dana desa.

Menurutnya kendala utamanya lantaran banyak kepala desa yang tak paham pembukuan. Sehingga penggunaan anggaranya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Ini memang menjadi pekerjaan rumah bagi semua untuk memadukan potensi desa dengan ketaatan aturan," jelasnya.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meningkatkan Mendes PDT untuk mengoptimalkan pengawasan pemanfaatan dana desa.

Pasalnya, dirinya melihat adanya sejumlah desa yang menerima dana desa tapi belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.

"Optimalisasi pengawasaan penggunaan dana desa menjadi prioritas, dari Kementerian Desa PDT dalam rangka memajukan pembangunan desa," ujar Lasarus.

IDXChannel - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pemerintah telah menyiapkan 10 lokasi di Papua sebagai tujuan para transmigran.

Secara rinci, 10 lokasi tersebut berada di Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Wondama 2 wilayah, Kota Manokwari, Kabupaten Fakfak 2 wilayah, Jayapura, Kabupaten Keerom, dan 2 wilayah di Merauke.

"Visi besar bapak Presiden soal transmigrasi ada 2, pertama kesejahteraan, kedua kesatuan. Ini ibarat 2 sisi mata uang yang tidak boleh terpisahkan. Harus menjadi satu," kata Iftitah saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Rabu (7/11/2024).

Pada kesempatan itu, Iftitah menegaskan program transmigrasi era Prabowo berbeda dari era Soeharto. Perbedaan ini terletak dari skema pengiriman transmigran.

Jika pada era Soeharto pemerintah mengirim langsung penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, transmigrasi era Prabowo lebih menunggu permintaan kebutuhan SDM dari Pemerintah Daerah wilayah tujuan transmigrasi.

"Itu sudah tidak seperti zaman orde baru lagi, jadi harus ada KSAD (kerja sama antar daerah), jadi Pemda setempat menyediakan lahan, kemudian meminta kepada Pemda yang akan mengirim transmigran," kata Iftitah.

Menurutnya, permintaan ini berkaitan dengan kebutuhan SDM di sektor industri. Sehingga para transmigran yang akan dikirim nantinya akan dibekali keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan industri di wilayah tujuan.

"Ada 3 yang akan kita lengkapi, pertama pengetahuannya, karakternya, dan keterampilannya, itu yang akan dilengkapi (calon transmigran)," tutur Iftitah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menjelaskan program transmigrasi khusus di Papua akan mengutamakan perpindahan penduduk lokal.

"Membaca transmigrasi hari ini harus utuh dalam konteks ruang dan waktu. Jadi tidak berorientasi pada konsep pemindahan penduduk dari Jawa misalnya ke Papua. Tapi lebih diarahkan pada bagaimana memobilisasi masyarakat yang ada di wilayah tersebut," kata AHY.

"Tidak hanya antar pulau, tapi bisa juga di pulau yang sama, tetapi kita bisa mendistribusikan pendudukan. Harapannya bisa menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru di sebuah daerah," tuturnya.

(Febrina Ratna)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, menyebutkan bahwa transmigrasi tidak bisa diartikan secara sempit. Menurutnya, transmigrasi tidak melulu perpindahan dari pulau Jawa ke Papua, atau dari pulau yang menjadi pusat penduduk ke pulau yang lebih terpencil.

“Di Papua misalkan, transmigrasi tuh tidak harus selalu dari Jawa ke Papua,” ucap di Gedung DPR/MPR, Selasa, 29 Oktober 2024.

Iftitah menyebutkan, untuk transmigrasi di Papua, kemungkinan akan akan lebih difokuskan dalam bentuk transmigrasi lokal. Di mana penduduk yang tinggal di salah satu bagian di Papua, kemudian dipindahkan ke wilayah Papua lainnya dengan beberapa pertimbangan tertentu. Bukan mendatangkan penduduk dari luar ke wilayah Papua.

“Jika dibutuhkan, transmigrasi yang dilakukan adalah menggunakan transmigrasi lokal” ujarnya.

Ia juga menerangkan, untuk di wilayah Papua sendiri, Kementerian Transmigrasi akan lebih memfokuskan diri untuk melakukan revitalisasi terhadap 10 kawasan transmigrasi yang telah ada. Selain di Papua, revitalisasi kawasan transmigrasi, kata Iftitah, juga akan dilakukan di pulau Kalimantan. Kedua wilayah tersebut diketahui merupakan wilayah yang banyak dijadikan tujuan transmigrasi.

“Revitalisasi terlebih dahulu terhadap kawasan-kawasan transmigrasi yang sudah ada,” kata Iftitah.

Sebelum resmi dilantik menjadi menteri, Iftitah pernah menyatakan keinginan Prabowo agar Kementerian Transmigrasi dapat fokus melakukan pembangunan di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua. Pembangunan ini bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di kawasan tersebut, sejalan dengan tujuan program transmigrasi.

Iftitah sendiri diketahui juga berkomitmen menyelesaikan berbagai masalah terkait transmigrasi, khususnya dalam hal pencatatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi di seluruh Indonesia. Ia mengatakan sedang mengejar penyelesaian HPL untuk beberapa transmigran lainnya yang belum mendapatkannya dalam bentuk SHM (Surat Hak Milik).

“Saya sudah sampaikan bahwa kita akan lakukan revitalisasi kawasan yang belum dimanfaatkan optimal,” seperti dikutip pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Sukma Kanthi Nuraniikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman melangsungkan rapat perdana bersama Komisi V DPR RI dan sejumlah mitra kerja kementerian/Lembaga (KL). Ia memaparkan fokus utama dari kementerian baru ini dalam beberapa waktu ke depan.

Iftitah mengatakan, pada mulanya persoalan transmigrasi ditangani di level direktorat dan masuk ke dalam ranah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Menurutnya, saat ini fokus utamanya bukan hanya sekedar memindahkan orang.

"Fokus utama kami bukan lagi sekedar memindahkan orang yang di masa lalu sering diplesetkan hanya memindahkan kemiskinan dari tempat lama ke tempat baru," kata Ifititah, di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Tetapi ke depan kami ingin sungguh-sungguh bekerja sepenuh hati untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan produktivitas para transmigran," sambungnya.

Iftitah menjelaskan, upaya untuk meningkatkan produktivitas para transmigran ini akan dilakukan melalui berbagai peran pada aktivitas ekonomi, termasuk swasembada pangan. Hal ini diharapkan agar para transmigran bisa ikut serta memberi kontribusi pada pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi.

"Dengan tercapainya peningkatan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan dari transmigran dan masyarakat sekitarnya diharapkan dapat memperkokoh persatuan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI," ujarnya.

Selain itu, ia memastikan pendekatan transmigrasi ke depan tidak hanya fokus secara ekonomi tetapi juga dengan mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pembangunan karakter bangsa dan pendekatan sosial budaya.

Lebih lanjut, Iftitah pun mengambil contoh konsep transmigrasi di Papua. Katanya, pihaknya akan fokus melaksanakan revitalisasi 10 kawasan transmigrasi yang sudah ada saat ini di Papua. Iftitah mengatakan, apabila dibutuhkan transmigrasi di sana maka akan mengutamakan transmigrasi lokal

"Jika dibutuhkan transmigrasi yang dilakukan adalah mengutamakan transmigrasi lokal yaitu memindahkan penduduk dalam satu wilayah Papua, buka mendatangkan penduduk dari luar wilayah," kata dia.

Iftitah juga memastikan bahwa secara regular dan berjenjang Kementerian Transmigrasi akan melakukan evaluasi ketat agar fokus utama terkait tujuan peningkatan kesejahteraan itu benar-benar tercapai.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bakal kembali menghidupkan program transmigrasi dalam waktu dekat. Bahkan, disebutkan bahwa para transmigran bakal dibekali insentif lahan mencapai dua hektare.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana mengaku bahwa pihaknya mendukung penuh keputusan pemerintah menghidupkan kembali program tersebut.

Dia menjelaskan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu koordinasi dengan Kementerian Transmigrasi mengenai pemetaan wilayah dan lokasi transmigrasi ke depan.

“Nanti kita akan percepat lokasinya di mana, akan kita percepat. Kalau program ini kan [semula] bagian dari reforma juga, transmigrasi itu bagian dari reforma agraria yang harus kita selesaikan segera,” kata Suyus saat ditemui di Hotel Mandarin oriental, Kamis (24/10/2024).

Seiring dengan hal itu, Suyus mengaku masih menunggu arahan lanjutan dari Menteri Transmigrasi, yakni Muhammad Iftitah Sulaiman untuk proses penyediaan hingga legalisasi lahan bagi para transmigran.

Akan tetapi, Suyus memastikan pihaknya telah siap melaksanakan hal tersebut. Bahkan, dirinya menyebut telah memiliki tim khusus yang dibentuk.

“Jadi kita menunggu nanti dari Pak Iftitah lokasinya di mana, kita akan turunkan tim segera jadi timnya banyak sudah siap,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Iftitah Sulaiman mengaku siap memberangkatkan sebanyak 121 kepala keluarga (KK) ke wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada tahun ini.

Iftitah menyebut proses transmigrasi itu paling cepat bakal mulai dilaksanakan pada kuartal IV/2024 atau tepatnya di bulan November 2024. Nantinya, masing-masing KK tersebut bakal dibekali lahan seluas 2 juta hektare.

“Yang saya sudah data tadi, kemungkinan paling dekat bulan November,” kata Iftitah saat ditemui di Kantor Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana menurunkan tim untuk mengurusi persoalan lahan bagi para transmigran yang diberangkatkan ke Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Sebanyak 121 Kepala Keluarga (KK) ini akan diterbangkan bulan depan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan pihaknya pun akan menerjunkan tim untuk mengurus hal tersebut.

"Kalau program itu kan bagian dari Perumahan juga. Transmigrasi itu bagian dari reforma agraria yang harus kita selesaikan segera. Jadi programnya berjalan sudah lama sekali. Jadi kita nunggu nanti dari Pak Iftitah, dari Menteri Transmigrasi lokasinya dimana. Kita akan turunkan tim segera," kata Suyus saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia menjelaskan transmigrasi merupakan bagian dari reforma agraria. Terkait lokasi lahan, Suyus mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Transmigrasi.

"Nanti lokasinya di mana kita akan percepat. Kalau program itu kan bagian dari perumahan juga, transmigrasi itu bagian dari Reforma Agraria yang harus kita selesaikan segera," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaeman Suryanagara mengatakan para transmigran di Poso akan difokuskan untuk membudidayakan produk durian montong. Hal itu juga merupakan salah satu program keberlanjutan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di era pemerintahan Jokowi.

"Sudah disiapkan sekitar 121 kepala keluarga yang akan diberangkatkan ke Poso. Nah, di Poso itu dan beberapa lokasi lainnya. Tapi saya tadi menangkap bahwa di Poso itu, para transmigran itu menanam durian montong," kata Iftitah di kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Kementerian Transmigrasi dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Digadang-gadang setiap kepala keluarga akan mengantongi dua hektare lahan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana mengatakan, pihaknya bakal mempercepat penyelesaian ketersediaan lahan untuk program transmigrasi tersebut.

“Kita akan percepat lokasinya dimana, akan kita percepat. Kalau program ini kan bagian dari reforma juga, transmigrasi itu bagian dari reforma agraria yang harus kita selesaikan segera,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (24/10).

Suyus mengungkapkan, pihaknya masih menunggu koordinasi dengan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman terkait legalisasi dan penyediaan lahan kepada transmigran.

Di samping itu, Suyus mengaku siap melaksanakan target pemerintahan Presiden Prabowo tersebut, di mana pihaknya juga telah membentuk tim khusus yang bakal menangani program itu.

“Kita menunggu nanti dari Pak Iftitah lokasinya di mana, kita akan turunkan tim segera jadi timnya banyak sudah siap,” ungkapnya.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Transmigrasi, Iftitah bilang sebanyak 121 kepala keluarga (KK) akan ditransmigrasikan ke Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Katanya, transmigran bisa bekerja sebagai petani durian di Poso.

“Saya sudah data tadi, kemungkinan paling dekat bulan November,” kata Iftitah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), Danton Ginting Munthe menjelaskan, setiap KK akan mendapatkan tanah seluas dua hektare. Di mana ini mencakup rumah dan lahan untuk tanaman pangan kering.

Program pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto disebut dapat memanfaatkan lahan transmigrasi dan kehutanan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, mengatakan pembangunan rumah untuk program 3 juta rumah tidak hanya dari lahan milik negara yang tidak terpakai.

Maka dari itu, Badan Bank Tanah diminta untuk lebih aktif untuk mendapatkan lahan transmigrasi dan lahan kehutanan.

“Bukan hanya dari pelepasan atau tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan tapi aktif juga mendapatkan tanah dengan kehutanan, kemudian juga dengan transmigrasi,” ungkap Suyus dalam Focuss Group Discussion (FGD) bertema ‘Pengembangan Program Reforma Agraria Badan Bank Tanah’ di Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (24/10).

Suyus sempat menyinggung soal banyaknya lahan dengan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang awalnya difungsikan untuk transmigrasi tetapi kini justru tidak dimanfaatkan oleh transmigran melainkan oleh pihak ketiga.

“Jadi transmigrasi itu banyak juga HPL-HPL yang tidak diberikan kepada masyarakat, tetapi dikerjakan dengan pihak ketiga,” lanjut Suyus.

Maka dari itu, Suyus berharap agar ke depan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dapat mendiskusikan hal tersebut ke Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman. Nantinya, lahan-lahan tersebut dapat diserahkan kepada Badan Bank Tanah terlebih dahulu.

“Bagaimana tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan oleh transmigrasi yang sekarang digunakan oleh pihak ketiga, saya pikir itu bisa lebih enak masuk ke Bank Tanah,” jelas Suyus.

Dalam catatan kumparan, Prabowo menargetkan pembangunan 2 juta rumah setiap tahun di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan. Untuk keberlangsungan program tersebut, beberapa negara seperti Uni Emirat Arab (UEA), Qatar dan China sudah menyatakan ketertarikan untuk menjadi pembiaya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri TransmigrasiIftitah Sulaiman mengaku siap memberangkatkan sebanyak 121 kepala keluarga (KK) ke wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada tahun ini.

Iftitah menyebut proses transmigrasi itu paling cepat bakal mulai dilaksanakan pada kuartal IV/2024 atau tepatnya di bulan November 2024.

“Yang saya sudah data tadi, kemungkinan paling dekat bulan November,” kata Iftitah saat ditemui di Kantor Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Iftitah melanjutkan, nantinya para transmigran tersebut bakal disediakan lahan untuk dapat ditanami durian montong yang dapat menjadi mata pencarian 121 KK tersebut.

Pasalnya, tambah Iftitah durian montong tersebut merupakan salah satu komoditas yang gencar diekspor. Dengan demikian, diharapkan hal itu bakal menumbuhkan titik-titik perekonomian baru di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), Danton Ginting Munthe, menuturkan bahwa nantinya setiap KK tersebut bakal dibekali dengan lahan seluas 2 hektare.

Di samping itu, pemerintah juga bakal memberikan pelatihan – pelatihan khusus bagi para transmigran. Kemudian pemerintah juga bakal memberikan perbekalan, selama para transmigran tinggal di lokasi transmigrasi, khususnya jaminan hidup selama 1 tahun.

“Untuk warga transmigran, kita memberikan bantuan rumah, lahan untuk tanaman panganan kering itu, 2 hektar per kepala keluarga,” tambahnya.

Sebelumnya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa pihaknya juga saat ini masih merumuskan pemberian insentif lain kepada masyarakat yang nantinya bakal di-transmigrasi.

AHY menegaskan, hal itu menjadi komponen utama yang perlu diperhatikan guna menimbulkan keinginan masyarakat untuk dapat menjalankan program transmigrasi ke depan.

“Harus ada insentif yang baik. Dalam arti kenapa masyarakat kemudian bisa bersemangat untuk pindah ke suatu lokasi yang jauh dari tempat tinggal atau kampung halamannya karena ada harapan baru,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Transmigrasi Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Muhammad Iftitah Sulaiman menyoroti pagu anggaran tahun 2025 kementeriannya sebesar Rp92 miliar.

Menurutnya, anggaran tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pagu anggaran yang diterima Kementerian Transmigrasi era Orde Baru (Orba) yang tembus Rp5,4 triliun.

"Pada saat dulu, zaman waktu Orde Baru itu kementerian transmigrasi anggarannya itu sampai mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp5,4 triliun," jelas Iftitah di Kantor Kementerian Transmigrasi, Selasa (22/10/2024).

Dia melanjutkan, apabila anggaran pagu Kementerian Transmigrasi era Orde Baru tersebut dikonversi dengan nilai rupiah saat ini, maka nilainya berkisar Rp37,5 triliun.

Sementara itu pada tahun ini, anggaran Kementerian Transmigrasi mencapai Rp192 miliar. Dengan demikian, Iftitah menyebut anggaran TA 2025 disebut tak dapat signifikan mendorong program transmigrasi.

"Beda dengan pada tahun 1995 dulu, itu memberangkatkan sekitar hampir 50.000 kepala keluarga," tambahnya.

Padahal, tambah Ifititah, berdasarkan visi-misi Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan pangan, maka diperlukan peran para transmigran.

"Bahkan Pak Prabowo juga bertekad, untuk [mewujudkan] ketahanan pangan, sampai dengan paling telat 4 tahun ke depan, maka para transmigran ini, juga menjadi penopang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Transmigrasi Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Muhammad Iftitah Sulaiman menyoroti pagu anggaran tahun 2025 kementeriannya sebesar Rp92 miliar.

Menurutnya, anggaran tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pagu anggaran yang diterima Kementerian Transmigrasi era Orde Baru (Orba) yang tembus Rp5,4 triliun.

"Pada saat dulu, zaman waktu Orde Baru itu kementerian transmigrasi anggarannya itu sampai mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp5,4 triliun," jelas Iftitah di Kantor Kementerian Transmigrasi, Selasa (22/10/2024).

Dia melanjutkan, apabila anggaran pagu Kementerian Transmigrasi era Orde Baru tersebut dikonversi dengan nilai rupiah saat ini, maka nilainya berkisar Rp37,5 triliun.

Sementara itu pada tahun ini, anggaran Kementerian Transmigrasi mencapai Rp192 miliar. Dengan demikian, Iftitah menyebut anggaran TA 2025 disebut tak dapat signifikan mendorong program transmigrasi.

"Beda dengan pada tahun 1995 dulu, itu memberangkatkan sekitar hampir 50.000 kepala keluarga," tambahnya.

Padahal, tambah Ifititah, berdasarkan visi-misi Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan pangan, maka diperlukan peran para transmigran.

"Bahkan Pak Prabowo juga bertekad, untuk [mewujudkan] ketahanan pangan, sampai dengan paling telat 4 tahun ke depan, maka para transmigran ini, juga menjadi penopang," pungkasnya.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menjelaskan, memeratakan pertumbuhan ekonomi melalui transmigran tidak bisa hanya difokuskan pada sektor pertanian. Menurutnya, sektor perkebunan juga dapat mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah.

Tauhid juga menyebut transmigrasi dilakukan pemerintah untuk m mengurangi beban daerah yang sudah padat seperti Pulau jawa.

“Kalau untuk perkebunan itu mungkin (bisa meningkatkan) perekonomiannya, sama juga di Papua juga sama kalau untuk menanam padi saja tidak terlalu sejahtera tapi kalau misalnya ke kebun sawit dan sebagainya mungkin akan jauh lebih baik,” ungkap Tauhid kepada kumparan pada Rabu (23/10).

Ia menyebut transmigrasi dapat memberi pengaruh jika daerah tujuannya merupakan daerah yang jauh dan penduduknya masih sedikit. Ia memberi contoh beberapa wilayah seperti Papua dan Kalimantan.

“Transmigrasi bisa terjadi (berpengaruh) kalau sifatnya transmigrasi antar daerah yang jauh. Tapi kalau lokal saya kira mungkin pengaruhnya ya dampaknya enggak sebesar itu,” terangnya.

Dalam catatan kumparan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan akan mendukung program perpindahan penduduk dengan catatan hasil program transmigrasi harus berkualitas. Ia juga bilang transmigrasi dilakukan untuk percepatan pembangunan ekonomi di beberapa wilayah dapat dipercepat.

Untuk para transmigran, pemerintah menyiapkan beberapa insentif seperti rumah dan lahan pertanian sebesar 2 hektare. Selain itu, para transmigran juga mendapat jaminan hidup selama satu tahun.