Pergantian pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto tinggal menghitung hari. Namun, 2.086 hektar (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah.

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan saat ini proses pembebasan lahan tersebut memasuki tahap penilaian appraisal tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Dari total lahan yang masih bermasalah tersebut, dia menyebut pihaknya memprioritaskan dua kawasan, yakni untuk pembangunan jalan tol IKN seksi 6A dan 6B dan kawasan pengendalian Banjir Sepaku.

"Masih ada 2.086 hektar yang masih ada komplikasi karena masih ada masyarakat di sana. Saat ini masih dalam proses penilaian. Jadi, ada di ruas jalan (tol) 6A dan 6B, juga di Pengendali Banjir Sepaku. Prinsipnya, tidak semua 2.086 hektar itu masih ada masyarakat. Tapi kita prioritaskan ada dua lokasi utama tadi yang kita sedang dorong, saat ini sedang dilakukan penilaian identifikasi, inventarisasi dan penilaian oleh KJPP, Jasa Penilaian Publik untuk melakukan appraisal," kata pria yang akrab disapa AHY, dikutip dari akun Instagram @agusyudhoyono, Jumat (11/10/2024).

Kemudian, pihak Otorita IKN (OIKN) dapat mencari jalan tengah bagi kedua belah pihak. Dia berharap prosesnya segera rampung agar tidak menyisakan masalah ke depannya.

Dia memastikan sekitar 34 ribuan hektar lahan dari total 36 ribuan lahan yang dialokasikan untuk IKN tidak bermasalah. Pihaknya sendiri telah membebaskan sekitar 4.000 hektar lahan untuk pembangunan Bandara IKN.

"Kami, Kementerian ATR BPN terus mengawal pembangunan ini dari awal dan ada juga sekitar 4.000 hektar yang masih kami alokasikan, masih digunakan juga dari alokasi bank tanah, utamanya untuk VIP bandara juga termasuk pengembangan kawasan yang ada di sana," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Danis Sumadilaga mengatakan saat ini proses ganti rugi diperuntukkan bagi lahan-lahan priroitas yang dibebaskan, seperti jalan tol IKN segmen 6A dan 6B serta kawasan penanggulangan Banjir Sepaku.

Saat ini, proses ganti rugi baru dilakukan pada masyarakat terdampak di jalan tol IKN segmen 6A dan 6B. Dia pun menargetkan proses ganti rugi itu selesai paling lambat November.

"Iya kan sekarang sudah proses yang di tol 6A, 6B itu. Kita harapkan nanti sekitar Oktober atau November bisa selesai sampai pembayaran. Terakhir anggarannya Rp 90 miliar," kata Danis saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, (27/9/2024).

Saat ditanya mengenai pembebasan lahan secara keseluruhan, Danis menegaskan akan dilakukan secara bertahap. Dia menambahkan anggaran pembebasan lahan lainnya kemungkinan dapat masuk dalam anggaran tahun 2025.

Namun, dapat juga masuk pada anggaran tahun ini apabila peraturan terkait ganti ruginya direvisi. Dia menyebut saat ini skema ganti rugi tersebut akan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

"Nanti kan bertahap kita ini kan. Mungkin masuk anggaran 2025 ya, tapi bisa saja 2024 kita revisi, masih mungkin. Kami targetkan yang sekarang selesai November. Itu kan yang Perpres 75/2024," tambahnya.

Sebanyak 2.086 hektar (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih ditempati oleh masyarakat alias bermasalah. Proses pembebasan lahan tersebut saat ini memasuki tahap penilaian appraisal tanah.

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyebut tahap penilaian appraisal dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Dari total lahan yang masih bermasalah tersebut, dia menyebut pihaknya memprioritaskan dua kawasan, yakni untuk pembangunan jalan tol IKN seksi 6A dan 6B dan kawasan pengendalian Banjir Sepaku.

"Masih ada 2.086 hektar yang masih ada komplikasi karena masih ada masyarakat di sana. Saat ini masih dalam proses penilaian. Jadi, ada di ruas jalan (tol) 6A dan 6B, juga di Pengendali Banjir Sepaku. Prinsipnya, tidak semua 2.086 hektar itu masih ada masyarakat. Tapi kita prioritaskan ada dua lokasi utama tadi yang kita sedang dorong, saat ini sedang dilakukan penilaian identifikasi, inventarisasi dan penilaian oleh KJPP, Jasa Penilaian Publik untuk melakukan appraisal," kata pria yang akrab disapa AHY, dikutip dari akun Instagram @agusyudhoyono, Jumat (11/10/2024).

Kemudian, pihak Otorita IKN (OIKN) dapat mencari jalan tengah bagi kedua belah pihak. Dia berharap prosesnya segera rampung agar tidak menyisakan masalah ke depannya.

Dia memastikan sekitar 34 ribuan hektar lahan dari total 36 ribuan lahan yang dialokasikan untuk IKN tidak bermasalah. Pihaknya sendiri telah membebaskan sekitar 4.000 hektar lahan untuk pembangunan Bandara IKN.

"Kami, Kementerian ATR BPN terus mengawal pembangunan ini dari awal dan ada juga sekitar 4.000 hektar yang masih kami alokasikan, masih digunakan juga dari alokasi bank tanah, utamanya untuk VIP bandara juga termasuk pengembangan kawasan yang ada di sana," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Danis Sumadilaga mengatakan saat ini proses ganti rugi diperuntukkan bagi lahan-lahan priroitas yang dibebaskan, seperti jalan tol IKN segmen 6A dan 6B serta kawasan penanggulangan Banjir Sepaku.

Saat ini, proses ganti rugi baru dilakukan pada masyarakat terdampak di jalan tol IKN segmen 6A dan 6B. Dia pun menargetkan proses ganti rugi itu selesai paling lambat November.

"Iya kan sekarang sudah proses yang di tol 6A, 6B itu. Kita harapkan nanti sekitar Oktober atau November bisa selesai sampai pembayaran. Terakhir anggarannya Rp 90 miliar," kata Danis saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, (27/9/2024).

Saat ditanya mengenai pembebasan lahan secara keseluruhan, Danis menegaskan akan dilakukan secara bertahap. Dia menambahkan anggaran pembebasan lahan lainnya kemungkinan dapat masuk dalam anggaran tahun 2025.

Namun, dapat juga masuk pada anggaran tahun ini apabila peraturan terkait ganti ruginya direvisi. Dia menyebut saat ini skema ganti rugi tersebut akan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

"Nanti kan bertahap kita ini kan. Mungkin masuk anggaran 2025 ya, tapi bisa saja 2024 kita revisi, masih mungkin. Kami targetkan yang sekarang selesai November. Itu kan yang Perpres 75/2024," tambahnya.

Simak Video: AHY Soal 2.086 Ha Lahan IKN Bermasalah: Tinggal Tunggu Eksekusi

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 2,8 triliun untuk mendanai pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). LMAN sendiri baru terlibat dalam pembangunan IKN pada pertengahan tahun 2023 lalu.

“Kalau ditotal dari pertengahan 2023 sampai 4 Oktober 2024 untuk IKN saja sebanyak Rp 2,8 triliun,” ucap Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi dalam media briefing di Kantor LMAN pada Senin (7/10/2024).

Khusus untuk tahun 2024, LMAN sudah melakukan pendanaan lahan untuk pembangunan PSN sebesar Rp 10,57 triliun. Nilai ini terbagi dalam pembangunan ruas jalan tol senilai Rp 7,91 triliun; bendungan senilai Rp 1,11 triliun, IKN Rp 1,43 triliun, irigasi senilai Rp 20 miliar; jalur kereta api Rp 60 miliar, dan PSN terkait air sebesar Rp 50 miliar.

“Orientasi pemerintah tidak ingin membangun jawasentris tetapi membangun Indonesiasentris. Oleh karena itu PSN tersebar di seluruh Indonesia karena orientasinya di seluruh Indonesia merasakan manfaat pembangunan,” tutur Basuki.

Realisasi tersebut adalah bagian dari upaya dan peran APBN untuk akselerasi pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional yang mendukung dan menguatkan pembangunan berkelanjutan berdampak bagi masyarakat.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto mengatakan pihaknya mengalokasikan dana pembebasan lahan di IKN sebesar Rp 5,9 triliun. Dengan realisasi sebesar Rp 2,8 triliun maka masih ada anggaran sekitar Rp 3 triliun yang belum disalurkan untuk pembebasan lahan dalam pembangunan IKN.

“Untuk IKN, dari realisasi ini di 2024 itu setidaknya ada 3 proyek yang akan selesai yaitu jalan tol dari sesi 3A, b dan 5A akan selesai dan menjadi salah satu rencana realisasikan di awal. Masih ada 12 proyek lagi yang bisa selesai di 2024. Menyusul di 2025 masih ada 3 project lagi ditargetkan untuk direalisasikan,” tutur dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengaku sudah menggelontorkan anggaran senilai Rp2,85 triliun untuk pembebasan lahan beberapa proyek strategi nasional (PSN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim). Jumlah pendanaan tersebut dikucurkan sejak pertengahan 2023 hingga Oktober 2024.

“Kalau kita tahu sejak pertengahan tahun lalu sampai ke saat ini, kita sudah merealisasikan untuk IKN (beberapa proyek pembebasan lahan) saja Rp2,85 triliun,” ujar Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi saat konferensi pers, di Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Untuk tahun ini, lanjut Basuki, anggaran yang sudah suntik sebesar Rp1,43 triliun. Dia memastikan pendanaan LMAN semata-mata mendukung pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

“Dari sektor IKN kita tahun ini saja sudah menyambungkan atau merealisasikan Rp1,43 triliun. IKN itu baru, kita lakukan pendanaan lahan tahun lalu, pertengahan tahun lalu,” kata dia.

Adapun total pendanaan pembebasan lahan dari LMAN untuk beberapa proyek di IKN menyentuh Rp5,9 triliun. Sehingga, masih tersisa Rp3 triliun lagi.

Soal ini, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto menyebut, pihaknya bakal fokus menyelesaiakan pendanaan tiga proyek IKN sepanjang tahun ini. Ketiganya adalah Tol IKN seksi 3A, 3B, dan 5A.

“Untuk IKN, dari realisasi ini di 2024 itu setidaknya ada tiga projek akan selesai. Jalan tol dari sesi 3A, 3B, dan 5A akan selesai dan menjadi salah satu rencana realisasikan di awal,” ujar Rustanto.

Menurut dia, setidaknya ada 12 proyek lagi yang ditargetkan selesai 2024 ini. Kemudian menyusul tiga proyek yang akan direalisasikan pada 2025 mendatang.

“Perlu di-top up apa enggak? Ini kita komunikasi dulu berkoordinasi dengan Bina Marga Cipta Karya dan kebutuhan di lapangan. Kalau ada top up akan diusulkan dulu,” ujarnya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkap pihaknya telah menyiapkan dana mencapai Rp140 miliar untuk menyelesaikan 2.086 hektare lahan bermasalah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Basuki menyebut, anggaran tersebut untuk mempercepat realisasi mandat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN.

“Kita siapkan Rp140 miliar di [Dipa anggaran] PUPR untuk membayar itu nanti [penyelesaian 2.086 ha lahan bermasalah],” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (23/8/2024).

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan dialokasikan untuk biaya ganti rugi masyarakat yang terdampak pembangunan Jalan Tol Akses IKN, pembangunan proyek penanganan banjir Sepaku, hingga masjid negara IKN.

Adapun eksekusi pendataan dan sosialisasi akan dilakukan langsung oleh tim terpadu (Timdu) yang disebut Basuki sudah mulai melaksanakan tugas.

“Sudah, tim nya sudah saya bentuk 2 minggu lalu sekarang mereka tinggal kerja proses negosiasi di lapangan. Kalau perpres langsung dibayar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Basuki memerinci bahwa sebanyak 22 bidang tanah seluas 2,75 hektare (Ha) untuk lokasi pengendali banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sepaku dan 48 bidang tanah seluas 44,6 Ha untuk pembangunan jalan tol segmen IKN 6A dan 6B telah diselesaikan oleh pemerintah.

Dia pun menekankan bahwa nantinya dalam penyelesaian lahan bermasalah, pembayaran ganti rugi menjadi upaya yang akan dilakukan pemerintah termasuk Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Sementara itu, pemerintah menggunakan metode ganti rugi sebagai bentuk kompensasi kepada pemilik tanah, daripada metode Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) yang digunakan sebelumnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara soal kabar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan siap berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). PBNU berniat membeli lahan seluas 100 hektare.

Menurut Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, PBNU bisa memilih lahan yang mau digunakan di IKN.

"Nanti disesuaikan, atau mix-used, kan, bisa juga. Dia bisa milih di mana nanti kalau memang sesuai ada beberapa opsi nanti bisa pilih (lahannya)," kata Endra di Kantor Kementerian PUPR Kamis (22/8/2024).

Endra menjelaskan bahwa pemerintah memiliki rencana detail tata ruang di IKN, rencana tersebut kemudian diturunkan menjadi urban design guidelines (UDG). UDG berfungsi menjadi peta jalan sekaligus acuan bagi seluruh investor yang ingin menanamkan modal di ibu kota baru.

Oleh sebab itu, ia menjelaskan rencana PBNU yang hendak membangun fasilitas organisasi, pendidikan, sampai kesehatan bisa terakomodir di IKN. Tapi, PBNU harus mengikuti UDG tersebut.

"Nah, di situ (UDG) sudah dijelaskan fungsi-fungsi tata ruangnya, fungs2i dalam kawasan itu. Semisal PBNU perlu apa, sarana pendidikan, olahraga, sudah apa, tinggal liat rencana tata ruangnya adanya di mana. Kan kita harus melihat utuh konteksnya," jelasnya.

Sementara soal luasan 100 hektare lahan yang bakal dibeli PBNU, Endra mengatakan bahwa ada 56 ribu hektare lahan yang tersedia untuk dipergunakan oleh investor di IKN.

"Artinya kalau dari ketersediaan tanahnya ada," imbuhnya.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, mengatakan pihaknya bakal ikut berinvestasi membangun IKN. Pihaknya berencana mengumpulkan modal Rp 2-3 triliun untuk merealisasikan hal tersebut.

"Yang kami punya sekarang adalah gagasan konsolidasi kapital untuk itu gimana caranya. Nilainya masih akan dihitung, mungkin butuh barang Rp 2-3 triliun," beber Yahya usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Selain itu, Yahya menyampaikan kepada Jokowi bahwa NU berniat untuk membeli lahan seluas 100 hektare di IKN. Dia mengatakan pihaknya meminta restu Jokowi untuk melakukan hal tersebut.

"Kami sampaikan ke Presiden bahwa kami ingin juga ikut investasi di iKN, nanti Insyaallah kami akan beli tanah di iKN mudah-mudahan bisa 100 hektare," jelas dia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara soal penyelesaian masalah pembebasan 2.086 hektare (ha) lahan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan.

AHY menyampaikan, saat ini penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) untuk 2.086 hektare tanah Aset Dalam Penguasaan (ADP) di IKN masih terus dilakukan.

Peran Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan penyelesaian masalah tersebut ialah menyediakan data dan informasi penguasaan tanah masyarakat.

"Mekanisme PDSK ini sedang kita cari jalan tengahnya, apa yang diharapkan masyarakat tapi juga tentu kembali, negara juga ada keterbatasan, termasuk pemerintah juga ada koridor yang harus kita jaga," kata AHY, dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (13/8/2024).

Ia juga memastikan, pihaknya akan mengawal permasalahan ini. Saat ini, informasi terkait progres dari permasalahan tersebut pun bisa diperoleh AHY secara langsung dari wakilnya yang juga merupakan Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni.

"Sejauh ini terus berproses dan kita lihat saja, kita kawal, kami akan pantau terus," ujarnya.

Lebih lanjut AHY mengatakan, kepastian hukum hak atas tanah menjadi salah satu hal yang penting dalam meningkatkan minat investasi asing di IKN. Namun memang dirinya tak memungkiri kalau dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah ini kerap ditemui sejumlah tantangan.

"Kami harus juga memberikan support penuh bagi kepastian hukum atas tanah, tentu tidak selalu mudah, ada kondisi geografis dan juga ada masyarakat yang bermukim. Oleh karena itu, kami harus memastikan mana areal-areal yang sudah clean and clear, itu bisa segera digerakkan untuk investasi," katanya.

Menurutnya, upaya untuk menarik investasi di IKN dilakukan pemerintah dengan mengedepankan pendekatan yang humanis kepada masyarakat. Hal ini untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta eksistensi masyarakat setempat.

"Ini menjadi pendekatan yang kita lakukan, keseimbangan antara mengejar percepatan pertumbuhan ekonomi, mengejar percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga di sisi lain kita ingin menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus eksistensi masyarakat yang ada disini," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui dirinya tidak terburu-buru dalam membebaskan lahan masyarakat seluas 2.086 hektar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Sebab, Pemerintah sampai saat ini terus bersosialisasi dengan mereka terkait pembebasan lahan tersebut.

"Ya, memang tidak bisa segera dituntaskan. Karena, memang kita harus terus berkomunikasi dengan masyarakat yang disana, ini yang menjadi perhatian kita. Saya tahu ini sudah sekain lama," ungkap AHY di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Menurutnya, Pemerintah tidak sekonyong-konyong menggeser atau menggusur lahan tanpa adanya kesepakatan yang baik.

"Tapi, ya memang kita tidak bisa asal gusur-geser, dan lain sebagainya, tanpa adanya kesepakatan yang baik, dan juga kita berharap IKN dapat terus berproses, dapat terus dilakukan pembangunan, tanpa kita melukai perasaan masyarakat kita yang menjadi telantar atau menjadi korban dari pembangunan itu sendiri," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembebasan 2.086 hektar lahan di IKN belum rampung sepenuhnya.

Saat ini, pihaknya bakal fokus membebaskan lahan di seksi 6A dan 6B untuk jalan tol serta pembangunan pengendali banjir di Sepaku.

"Kami fokuskan sekarang di 6A, 6B, dan banjir Sepaku dulu. (Dari 2.086 hektare itu yang ditangani) ya itu baru yang 6A, 6B ini," kata Basuki di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Kendati demikian, Basuki tidak merinci berapa hektar luasan lahan yang fokus dibebaskan tersebut.

Namun, satu hal yang pasti tidak sampai setengahnya dari 2.086 hektare tersebut.

"Enggak, enggak (ada setengahnya). (Yang dibebaskan sekarang buat) Jalan tol, 6A 6B dan pengendalian banjir Sepaku, ditanggul," jelas dia.

Sebanyak 2.086 hektar lahan di ibu kota Nusantara (IKN) masih bermasalah alias belum dibebaskan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sedang menghitung perkiraan total ganti rugi dari lahan tersebut.

Saat ini, pihaknya tengah menyediakan anggaran kurang lebih sekitar Rp 90 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk lahan proyek jalan tol IKN seksi 6A dan seksi 6B, serta kawasan pengendali banjir Sungai Sepaku. Saat ditanya kembali total anggaran ganti rugi untuk pembebasan lahan tersebut, Basuki mengaku pihaknya masih dalam perhitungan.

"Itu (anggaran Rp 90 miliar) hanya untuk yang 6A, 6B dan pengendali banjir Sepaku. (Total anggaran?) Belum ada," kata Basuki saat ditemui di kantor, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Total biaya yang belum diperkirakan ini lantaran adanya perubahan skema ganti rugi pembebasan lahan. Sebelumnya, pihaknya menggunakan skema Penanganan Sosial Dampak Masyarakat (PSDK). Usai terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, pihaknya bisa langsung membayar ganti rugi ke masyarakat.

Dia menjelaskan pihaknya telah membentuk tim terpadu yang berfokus untuk pembebasan lahan. Tim tersebut juga akan memperkirakan besaran total anggaran ganti rugi pembebasan 2.086 hektar lahan di IKN.

Basuki menyebut saat ini pihaknya tengah fokus pada 3 bidang, yakni bidang jalan tol IKN seksi 6A, jalan tol IKN seksi 6B, dan kawasan penanggulangan Banjir Sepaku. Untuk itu, pihaknya baru memperkirakan anggaran sebesar Rp 90 miliar untuk tiga bidang tersebut. Meski begitu, dia enggan menjawab berapa banyak lahan yang sudah dapat dibebaskan dan mendapatkan sertifikat.

"Iya kalau itu juga ada nanti ada tim terpadunya lagi dengan Perpres 75/2024," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pembebasan lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, masih terus diupayakan untuk segera tuntas.

AHY menyebutkan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni yang juga Plt Wakil Kepala Otorita IKN terus mengawal situasi yang ada di sana dan terus melakukan kunjungan lapangan.

"Sebetulnya dari sekian ribu yang ada, memang 2.086 hektare itu masih ada beberapa lokasi yang masih ada masyarakatnya. Ini yang juga sedang dikawal oleh teman-teman yang ada di lapangan," kata AHY usai menghadiri Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Dalam menyelesaikan masalah tanah, sebut AHY, tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Terlebih, pada tanah yang bermasalah tersebut terdapat masyarakat yang tinggal.

Menurut AHY, komunikasi yang baik dengan masyarakat harus menjadi hal yang paling utama yang harus dipegang teguh dalam penyelesaian masalah pertahanan.

"Yang jelas, ya memang tidak bisa semuanya segera dituntaskan, karena memang kita harus terus berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di sana. Ini yang juga terus menjadi perhatian kita. Saya tahu ini sudah sekian lama, tapi ya memang kita tidak bisa hanya asal gusur, geser dan lain sebagainya tanpa ada kesepakatan yang baik," katanya.

AHY berharap pembangunan IKN dapat terus berjalan tanpa ada masyarakat yang menjadi korban. Pihaknya pun terus berusaha untuk menyelesaikan sesuai dengan aturan.

"Kami berharap IKN dapat terus berproses, dapat terus dilakukan pembangunan tanpa kita melukai perasaan masyarakat dan tidak boleh ada masyarakat kita yang menjadi terlantar ataupun menjadi korban dari pembangunan itu sendiri," ucap AHY.

Sementara itu, AHY menyampaikan pada 11 Agustus 2024 dirinya akan bertolak ke IKN untuk menghadiri Sidang Kabinet Paripurna perdana di IKN yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Agustus 2024.

AHY menyatakan kunjungannya ke IKN akan sekaligus dimanfaatkan untuk melihat perkembangan dari pembangunan IKN. Dia akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kendala dan langsung mencari solusinya.

Sebelumnya, AHY mengatakan bahwa pembebasan lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, masih terus diupayakan untuk segera tuntas.

AHY menyebutkan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni yang juga Plt. Wakil Kepala Otorita IKN terus mengawal situasi yang ada di sana dan terus melakukan kunjungan lapangan.

"Sebetulnya dari sekian ribu yang ada, memang 2.086 hektare itu masih ada beberapa lokasi yang masih ada masyarakatnya. Ini yang juga sedang dikawal oleh teman-teman yang ada di lapangan," ujar AHY usai menghadiri Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Jakarta, Kamis.

Dalam menyelesaikan masalah tanah, sebut AHY, tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Terlebih, pada tanah yang bermasalah tersebut terdapat masyarakat yang tinggal.

Bisnis.com, JAKARTA – Plt. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memastikan bahwa pemerintah terus berupaya menyelesaikan pembebasan lahan dari 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang masih bermasalah.

Dia mengatakan bahwa saat ini pembebasan lahan masih difokuskan untuk pembangunan jalan tol hingga pengenedali banjir di Sepaku.

Basuki memerinci bahwa sebanyak 22 bidang tanah seluas 2,75 hektare (Ha) untuk lokasi pengendali banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sepaku dan 48 bidang tanah seluas 44,6 Ha untuk pembangunan jalan tol segmen IKN 6A dan 6B telah diselesaikan oleh pemerintah.

Hal ini dia sampaikan usai menghadiri undangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada Selasa (6/8/2024) sore.

"Ini enggak ada setengahnya. Pembebasan lahan kali ini untuk jalan tol dan pengendalian banjir Sepaku," katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada Selasa (6/8/2024).

Lebih lanjut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu mengatakan bahwa pemerintah masih akan berupaya mempercepat penyelesaian pembebasan lahan yang bermasalah. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan 2.086 ha lahan yang masih bermasalah dalam pembangunan IKN.

Basuki pun menekankan bahwa nantinya dalam penyelesaian lahan bermasalah, pembayaran ganti rugi menjadi upaya yang akan dilakukan pemerintah termasuk Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Basuki mengatakan, pemerintah menggunakan metode ganti rugi sebagai bentuk kompensasi kepada pemilik tanah, daripada metode Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) yang digunakan sebelumnya.

Tak hanya itu, dia menyebut bahwa Otorita IKN turut menerjunkan tim terpadu yang bertugas untuk melakukan komunikasi bersama dengan masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan agar segera mencapai kesepakatan.

"Ini sedang diurus dengan tim terpadu untuk dimusyawarahkan dengan masyarakatnya. Dengan Perpres itu bisa dibayar," tandas Basuki.

Proses Ganti Rugi Lahan

Untuk diketahui, Presiden Jokowi resmi menerbitkan payung hukum untuk pemberian ganti rugi atau penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) bagi masyarakat yang terdampak pembangunan IKN.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 yang baru saja diteken Presiden Jokowi pada Kamis (11/7/2024).

“Pemerintah melakukan penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP [Aset Dalam Pengelolaan OIKN] oleh masyarakat dalam rangka pembangunan di Ibu Kota Nusantara,” demikian bunyi pasal 8 ayat 1 Perpres No.75/2024, dikutip Jumat (12/7/2024).

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa inventarisasi dan identifikasi atas penguasaan tanah ADP oleh Masyarakat bakal dilakukan oleh tim terpadu yang dibentuk dan diketuai oleh Otorita IKN dan beberapa Kementerian terkait dengan penyelenggaraan koordinasi, lingkungan hidup, agraria pertanahan.

Tim terpadu yang bakal melakukan penanganan bagi masyarakat terdampak pembangunan IKN juga terdiri dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, kepolisian daerah, hingga kejaksaan tinggi.

Proses ganti rugi lahan hingga bangunan masyarakat yang terdampak pembangunan IKN akan diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman, hingga bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Otorita Ibu Kota Nusantara nantinya akan menyediakan tanah pengganti melalui proses pengalokasian tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara,” tulis beleid tersebut.

JAKARTA, investor.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, perkembangan  lahan dan pembangunan infrastruktur jalan, sarana dan prasarana pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus dikerjakan dan digeber.

Dikatakan Agus, lahan tanah di IKN memang masih memiliki masalah, namun bukan berarti tidak ada progres (kemajuan).

“Kebetulan Wamen ATR/BPN (Raja Juli Antoni) ditunjuk sebagai Plt Wakil kepala Otorita IKN, sehingga secara day to day bisa mengikuti dan melaporkan perkembangannya kepada kami," kata AHY saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

AHY berharap permasalahan lahan dan masyarakat sekitar IKN bisa diselesaikan dengan baik. Hal itu karena pemerintah tidak ingin pembangunan IKN menjadi terhambat. Selain itu Presiden Joko Widodo telah memberikan pesan, dalam menangani masyarakat harus tepat dan tidak boleh kemudian ada yang tersakiti.

"Disinilah kita mencari titik temunya dalam skema penggantian rugi lahan, termasuk juga penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Ini yang terus kami lakukan. Sedangkan kita juga berharap pembangunan IKN bisa terus dijalankan dengan baik ke depannya," pungkas AHY.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News