Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang akan dimulai pada awal tahun depan.

KKP telah melakukan uji coba pemaksaan MBG menu ikan yang dilaksanakan serentak di wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada hari ini (29/10).

"Pagi ini kami siapkan sebanyak 32.600 paket MBG di 180 UPT di seluruh wilayah Indonesia," kata Wakil Menteri KP, Didit Herdiawan Ashaf dalam pelaksanaan HUT KKP-ke 25, di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu.

Didit menyebut, uji coba makan bergizi gratis menu ikan ini merupakan arahan langsung dari Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono untuk mendukung program unggulan kepala negara.

Dalam kegiatan itu diikuti oleh banyak anak-anak tingkat sekolah dasar (SD) hingga tingkat menengah pertama (SMP).

Walau demikan, Didit menegaskan ke depan pelaksanaan MBG juga akan menyasar pada ibu hamil.

"Ke depan makan bergizi ini ditujukan untuk murid, anak-anak dan ibu hamil," urainya.

Sebelumnya, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyarankan agar program makan bergizi gratis (MBG) disalurkan secara targeted atau disalurkan kepada anak-anak yang paling membutuhkan. Hal ini guna untuk menghemat anggaran.

Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri menyampaikan, program MBG ini memang banyak manfaatnya. Hanya saja, perlu ada catatan yang harus diperhatikan pemerintah.

Misalnya saja, untuk menghemat anggaran, pemerintah bisa memfokuskan program ini diberikan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan.

"Free meal program untuk semua pihak atau semua anak itu agar tidak terlalu sesuai dengan prinsip untuk memberikan subsidi ini secara lebih targeted. Harus ada semacam pemilihan- agar dari sisi anggarannya bisa menjadi lebih tidak terlalu memberatkan,” tutur Yose dalam CSIS Media Briefing: Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan, Jumat (25/10).

Untuk diketahui, dalam APBN 2025 anggaran MBG ditargetkan Rp 71 triliun. Nantinya pemberian MBG ini akan bertahap, yakni 3 juta anak pada Januari, meningkat jadi 6 juta anak pada April, dan 15 juta anak pada Juli 2025.

Adapun, bila program MBG ini sudah disalurkan secara penuh, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp 400 triliun, dengan target penerima program ini kepada 82,9 juta anak.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimis susu ikan menjadi salah satu pilihan kebutuhan protein masyarakat. Pasalnya, protein ikan sedikit lebih tinggi dibandingkan protein non-ikan.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat menjadi pembicara dalam webinar nasional “Mengenal Kandungan Gizi Susu Ikan” yang diadakan Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, Jumat (27/9).

Trenggono mengungkapkan, susu ikan memiliki kandungan protein yang lebih tinggi, yaitu 7 gram per 35 gram takaran saji, sedangkan susu sapi mengandung 6 gram protein.

“Susu ikan juga kaya akan Omega-3, dengan 49 mg per takaran saji, asam amino esensial dan non esensial, serta tidak mengandung laktosa, menjadikannya pilihan yang baik bagi mereka yang intoleran laktosa,” ungkapnya.

Trenggono mengatakan, produksi perikanan Indonesia selama satu dekade terakhir stabil di kisaran 20-25 juta ton per tahun, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 2%.

Artinya, sumber protein dari sektor perikanan masih melimpah ketimbang sumber protein berbasis darat yang saat ini sebagian besar dari ekspor.

“Ikan telah menjadi sumber protein penting dalam pola makan masyarakat Indonesia, dan masih ada ruang untuk peningkatan,” katanya.

Trenggono menjelaskan, Hidrolisat Protein Ikan (HPI) hadir untuk menjawab tantangan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang tidak suka makan ikan karena bau amis, alergi, makannya ribet, berduri dan lain sebagainya.

Menurutnya, HPI yang menjadi bahan baku utama susu ikan juga memiliki karakteristik yang multifungsi dan praktis, sehingga dapat mendorong terciptanya inovasi produk pangan lokal unggulan lainnya melalui fortifikasi bahan makanan dan minuman.

“Melalui teknologi ultrafiltrasi, kita dapat menghilangkan komponen yang menyebabkan bau amis dan alergen pada ikan. Hasilnya adalah susu ikan yang tidak hanya aman dikonsumsi tetapi juga tidak berbau amis, menjadikannya lebih diterima oleh masyarakat luas,” jelasnya.

Di sisi lain, lanjut Trenggono, susu sapi memiliki kandungan lemak dan kalsium yang lebih tinggi, serta beragam vitamin. Kedua jenis susu ini menawarkan manfaat yang berbeda tergantung pada kebutuhan nutrisi masing-masing.

“Dengan kandungan nutrisi yang tinggi dan manfaat kesehatan yang signifikan, produk susu ikan dapat menjadi alternatif penting untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi emas 2045,” tandasnya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat neraca perdagangan perikanan Indonesia selama periode Januari hingga Agustus 2024 mengalami surplus sebesar US$ 3,41 miliar.

Meskipun terdapat impor beberapa komoditas perikanan, Indonesia tetap mempertahankan status sebagai eksportir netto produk perikanan.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo, menegaskan bahwa impor hanya dilakukan untuk komoditas yang tidak memiliki substitusi lokal dan dibutuhkan oleh industri pengolahan khusus serta sektor hotel, restoran, dan katering (horeka).

Regulasi terkait pengendalian impor diatur melalui sejumlah peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas.

Impor komoditas perikanan terintegrasi melalui Indonesia National Single Window (INSW) untuk memastikan transparansi dan pengawasan ketat. Proses pengawasan melibatkan berbagai instansi, termasuk Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Menurut Budi, keputusan impor dilakukan melalui koordinasi antar lembaga yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan mempertimbangkan kebutuhan domestik yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi lokal.

"Peninjauan rutin dilakukan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan dalam negeri," ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (21/9).

Data KKP menunjukkan bahwa beberapa komoditas impor, seperti makarel, rajungan-kepiting, ikan cod, dan tepung ikan, mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Total impor produk perikanan mencapai US$ 315,51 juta hingga Agustus 2024, sementara ekspor perikanan Indonesia mencapai US$ 3,73 miliar, didominasi oleh ekspor udang dan tuna-cakalang-tongkol.

Budi menjelaskan bahwa penurunan impor makarel sebesar 60,81% menandakan penurunan ketergantungan terhadap beberapa jenis ikan impor, sementara pasokan lokal semakin mampu memenuhi kebutuhan industri.

Pemerintah tidak memberikan alokasi tambahan untuk impor makarel pada tahun 2024 karena pasokan dalam negeri dianggap mencukupi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyegel 20 ton ikan salem impor di Batam, Kepulauan Riau, karena ditemukan dijual di pasar lokal, yang berpotensi merugikan nelayan lokal.

Trenggono menegaskan bahwa ikan salem impor hanya diperuntukkan bagi industri pemindangan, bukan untuk pasar lokal.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim telah berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 3,1 triliun dari aktivitas illegal fishing hingga semester I-2024.

Angka tersebut diperoleh dari total variabel sumber daya ikan (produksi), Pendapatan Negara (PNBP dan pajak), tenaga kerja, serta Bahan Bakar Minya (BBM) yang berhasil diselamatkan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono menjelaskan, angka tersebut diperoleh dari hasil pengawasan laut armada PSDKP di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

“Selama 28 hari pengawasan laut, 109 hari pengawasan udara dengan Pesawat Airborne Surveillance kami berhasil memeriksa 2.535 kapal diperiksa kepatuhannya, 102 Obyek kelautan diperiksa kepatuhannya. Sementara itu, terdapat 112 kapal perikanan (15 KIA dan 97 KII) yang dihentikan diduga melakukan pelanggaran,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (6/8).

Ipunk menjelaskan, jika dibandingkan semester I- 2023 nilai itu mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 terdapat 76 kapal perikanan yang diamankan 66 unit KII dan 9 KIA.

Selain itu, pihaknya juga berhasil menangani 105 kasus sepanjang 2024, di antaranya 87 kasus ruang laut, 9 kasus destructive fishing, 6 kasus ikan dilindungi dan 3 kasus kerusakan kapal kandas.

“Dari berbagai pelanggaran bidang kelautan dan pengelolaan ruang laut, rata-rata pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan perizinan dasar pemanfaatan ruang laut, kemudian tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha (pemanfaatan ikan dilindungi dan pulau-pulau kecil). Melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan dan alat yang merusak ekosistem serta menimbulkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ipunk menambahkan, pihaknya bersama aparat penegak hukum turut menyelamatkan kerugian negara dari penyelundupan BBL Ilegal yang telah menggagalkan sebanyak 23 kali di 11 lokasi. “Sebanyak 2 juta BBL dengan nilai yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 277 miliar,” tandasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data PSDKP, sepanjang tahun 2023 jumlah BBL yang berhasil diselamatkan dari para pelaku penyelundupan lebih dari 1,34 juta ekor.

Memang pemerintah memperbaharui kebijakan tata kelola BBL dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7/2024 yang dinilai tepat. Pasalnya, ini dinilai bisa menjadi solusi mengatasi maraknya penyelundupan BBL.