Bisnis.com, DENPASAR – Pelabuhan Perikanan (PPI) Soroadu yang berada di Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu bakal direvitalisasi pada 2025 oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim menjelaskan Pelabuhan Perikanan Soro Adu termasuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN) sesuai dengan Kepmen Kelautan Dan Perikanan RI Nomor 132 Tahun 2023. Indikasi Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi NTB 2024 – 2044 (Perda NTB No. 5 Tahun 2024).

Pelabuhan ini memiliki potensi perikanan yang cukup besar mulai dari ikan pelagis, cakalang, lemadang hingga tongkol, dengan produksi mencapai 180 ton per tahun atau senilai Rp4 miliar. Lokasi pelabuhan yang berada di kawasan teluk juga dinilai sangat aman, sehingga revitalisasi Pelabuhan tidak akan menemukan banyak kendala.

Pemprov NTB telah merencanakan konstruksi Pelabuhan yang sesuai dengan kondisi tanah. ”Kami akan membangun kontruksi batu kali sebagai penahan tekanan dan pergerakan tanah kurang stabil di sekitar dermaga, rehab tempat pelelangan ikan, pembangunan pabrik es dan fasilitas pendukung lainnya” Jelas Muslim dikutip dari keterangan resmi, Selasa (22/10/2024).

Muslim juga menjelaskan tahap sosialisasi kepada masyarakat sekitar sudah dimulai yang diawali dengan rapat bersama Pemkab Dompu, Pemkab juga diharapkan akan meneruskan sosialisasi tersebut kepada masyarakat Dompu. Menurutnya revitalisasi ini akan berdampak besar terhadap peningkatan produksi ikan di Kabupaten Dompu, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Pjs.Bupati, Baiq Nelly Yuniarti menjelaskan di Pelabuhan Soroadu juga harus dilakukan penataan UMKM terutama yang ada di sekitar pelabuhan perikanan dan zona- zona UMKM lainnya sehingga kedepan di tempat tersebut juga menjadi lokasi wisata (ekonomi kreatif sektor perikanan) karena pelabuhannya berada di pantai yang indah, sehingga mendukung sektor pariwisata daerah ini.

“Hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan fisik menurut Pjs. Bupati Dompu adalah Bagaimana memelihara dan menjaga kebersihan tempat tersebut, sehingga bisa layak dan nyaman di gunakan,” jelas Baiq Nelly.

Sebagai informasi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, produksi ikan cakalang di Kabupaten Dompu per tahun menurut data 2022 mencapai 2.208 ton dengan nilai Rp44,15 juta, kemudian ikan tongkol 1.999 ton, tuna 300 ton, udang 210 ton, komoditas tangkap lainnya 41.450 ton.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat neraca perdagangan perikanan Indonesia selama periode Januari hingga Agustus 2024 mengalami surplus sebesar US$ 3,41 miliar.

Meskipun terdapat impor beberapa komoditas perikanan, Indonesia tetap mempertahankan status sebagai eksportir netto produk perikanan.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo, menegaskan bahwa impor hanya dilakukan untuk komoditas yang tidak memiliki substitusi lokal dan dibutuhkan oleh industri pengolahan khusus serta sektor hotel, restoran, dan katering (horeka).

Regulasi terkait pengendalian impor diatur melalui sejumlah peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas.

Impor komoditas perikanan terintegrasi melalui Indonesia National Single Window (INSW) untuk memastikan transparansi dan pengawasan ketat. Proses pengawasan melibatkan berbagai instansi, termasuk Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Menurut Budi, keputusan impor dilakukan melalui koordinasi antar lembaga yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan mempertimbangkan kebutuhan domestik yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi lokal.

"Peninjauan rutin dilakukan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan dalam negeri," ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (21/9).

Data KKP menunjukkan bahwa beberapa komoditas impor, seperti makarel, rajungan-kepiting, ikan cod, dan tepung ikan, mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Total impor produk perikanan mencapai US$ 315,51 juta hingga Agustus 2024, sementara ekspor perikanan Indonesia mencapai US$ 3,73 miliar, didominasi oleh ekspor udang dan tuna-cakalang-tongkol.

Budi menjelaskan bahwa penurunan impor makarel sebesar 60,81% menandakan penurunan ketergantungan terhadap beberapa jenis ikan impor, sementara pasokan lokal semakin mampu memenuhi kebutuhan industri.

Pemerintah tidak memberikan alokasi tambahan untuk impor makarel pada tahun 2024 karena pasokan dalam negeri dianggap mencukupi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyegel 20 ton ikan salem impor di Batam, Kepulauan Riau, karena ditemukan dijual di pasar lokal, yang berpotensi merugikan nelayan lokal.

Trenggono menegaskan bahwa ikan salem impor hanya diperuntukkan bagi industri pemindangan, bukan untuk pasar lokal.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Pemerintah Jepang membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Sabang, Aceh. Pembangunan SKPT menjadi salah satu upaya KKP dalam meningkatkan geliat ekonomi perikanan di daerah terluar yang ada di sebelah barat Indonesia.

Hal itu diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat melakukan Groundbreaking Ceremony Pembangunan Pelabuhan Perikanan IE MEULEE SKPT Sabang, Senin (26/8/2024).

Menurutnya, pembangunan Pelabuhan Perikanan SKPT menjadi modal pembangunan daerah terluar yang memiliki wilayah perairan berbatasan dengan negara tetangga, di mana daerah tersebut memiliki berbagai potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Hal tersebut tentu menjadi modal penting yang perlu dikelola secara berkelanjutan.

"Saya yakin dan percaya pengelolaan yang semakin baik dan sinergi yang terus terbangun dengan berbagai pemangku kepentingan, daerah ini akan terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu sentra pembangunan kelautan dan perikanan di masa depan," kata Trenggono dalam keterangan tertulis.

Trenggono menjelaskan pelabuhan perikanan SKPT merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir, utamanya di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan, yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal berbasis perikanan.

Ia berharap pembangunan ini dapat berkontribusi sebagai stimulan terhadap industri perikanan lokal dan untuk meningkatkan taraf hidup komunitas pesisir dengan nilai tambah produk perikanan yang lebih tinggi serta distribusi keluar pulau.

"Pembangunan ini juga diharapkan dapat mendukung program Penangkapan Ikan Terukur dalam rangka proses transformasi tata kelola perikanan tangkap nasional secara menyeluruh," ungkapnya.

KKP, kata Trenggono, menyambut baik atas terlaksananya pembangunan Pelabuhan Perikanan SKPT terlebih saat ini KKP sedang mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Kebijakan ekonomi biru dalam tata kelola kelautan dan perikanan nasional menggabungkan aspek biologi, ekologi, sosial, dan ekonomi secara seimbang untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam lima program utama, yaitu memperluas kawasan konservasi laut; penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota; pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut (BCL).

Pembangunan pelabuhan perikanan SKPT di titik nol kilometer Sabang merupakan program bantuan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).
Head of Representatives JICA, Sachiko Tadeka menuturkan program ini memberikan dukungan fiskal untuk pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di pulau-pulau terluar yang digagas oleh KKP dan akan digunakan untuk membangun pelabuhan perikanan dan pasar ikan di enam pulau terluar Indonesia, salah satunya di Sabang, Aceh.

Pelabuhan perikanan ini nantinya diperuntukan bagi para nelayan skala kecil, yang mana akan dilengkapi dengan fasilitas gudang penyimpanan berpendingin dan fasilitas produksi es.

"Selain memberikan sarana dan prasarana bantuan, kami juga memberikan pelatihan teknik dan seminar pengembangan perikanan kepada seluruh pengguna SKPT termasuk penduduk lokal dan pengelola fasilitas pelabuhan. Saya berharap program bantuan ini memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat sekitar pesisir," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif mengungkapkan KKP terus berupaya menjadikan pelabuhan perikanan yang modern, ramah lingkungan dan melayani. Tentunya salah satunya dengan mendukung program prioritas KKP yaitu Program Penangkapan Ikan Terukur.

Ia juga berharap dengan adanya pembangunan Pelabuhan Perikanan SKPT ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Kota Sabang, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan.

"Kami harap pembangunan Pelabuhan Perikanan ini dapat berdampak positif terhadap perekonomian nelayan lokal khususnya nelayan tradisional, dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya perikanan yang menjadi sumber perekonomian masyarakat," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, kerja sama antara JICA dan Pemerintah Indonesia di bidang kelautan sudah lama terjalin lebih dari 40 tahun. Salah satu yang menonjol adalah kerja sama terkait pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru, Penjaringan, Jakarta.

Indonesia Aquaculture Business Forum 2024

Indonesia Aquaculture Business Forum 2024