Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menekan aturan yang menyatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak lagi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

Padahal dalam kabinet sebelumnya, Kemenkeu masih berada di bawah Kemenko Perekonomian sesuai dengan Perpres Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

"Bahwa dengan ditetapkannya pembentukan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 terjadi pergeseran tugas dan fungsi pada beberapa kementerian/lembaga," bunyi pertimbangan pada beleid tersebut, dikutip Selasa (22/10).

Merujuk pada Pasal 26, Menko Perekonomian hanya mengoordinasikan delapan kementerian, di antaranya:

1. Kementerian Ketenagakerjaan
2. Kementerian Perindustrian
3. Kementerian Perdagangan
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
6. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal
7. Kementerian Pariwisata
8. Instansi lain yang dianggap perlu.

"Instansi lain (...) dikoordinasikan oleh Menteri koordinator Bidang Perekonomian dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang perekonomian," bunyi Pasal 26 ayat (2).

Sementara, merujuk Pasal 94 dalam Perpres 140/204, Kementerian Keuangan bersama beberapa kementerian lainnya akan diatur dalam Peraturan Presiden tersendiri.

Tonton:Ini Daftar 22 Kementerian Baru yang Lahir di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan lampu hijau kepada Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait kenaikan tunjangan kinerja (tukin).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlanga Hartarto mengungkapkan instansinya telah mendapat persertujuan Meteri PAN-RB Azwar Anas terkait kenaikan tukin.

Di mana besaran tukin untuk kementeriannya akan naik sebagaimana Kementerian BUMN yang pada Agustus 2024 lalu telah mengumumkan naik sebesar 100%.

“Kira-kira sama lah [dengan BUMN] 100%,” ungkapnya sambil memberikan jempol kepada media massa di kantornya, Kamis (3/10/2024).

Pada kesempatan yang sama, Menpan-RB Azwar Anas mengakui telah membahas kenaikan tukin bagi Kemenko Perekonomian dan Kemenhub.

Meski demikian, Anas enggan menyampaikan besaran kenaikan tukin bagi Kemenhub. Dirinya hanya menekankan bahwa kementerian yang saat ini dipimpin oleh Budi Karya Sumadi tersebut, telah memenuhi persayaratan kenaikan tukin.

Salah satunya, yakni menyederhanakan atau simplifikasi lebih dari 300 aplikasi menjadi sembilan aplikasi. “[Kemenhub] memenuhi. [Besaran tukin] Enggak harus diumumkan lah, nanti menteri yang lain minta,” tuturnya.

Anas menjelaskan bahwa kenaikan tukin harus memenuhi beberapa indikator ketentuan reformasi birokrasi.

Indikatornya tidak lagi berdasarkan administrasi, melainkan pada dampak dari reformasi birokrasi yang telah dilakukan, baik berupa kemiskinan, inflasi, maupun sistem digital.

Sebelumnya pada pertengahan Agustus lalu, Azwar Anas menyampaikan Kementerian BUMN memenuhi persyaratan untuk kenaikan tunjangan kinerja ASN menjadi 100%.

Kementerian PAN-RB menilai Kementerian BUMN telah memenuhi persyaratan yakni opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian, indeks reformasi birokrasi lebih dari 85%, penyederhanaan lebih dari 70%, dan capaian proyek-proyek strategis.

“Pencapain ini berkat transformasi yang telah menghasilkan kinerja keuangan yang baik dan didukung Kementerian PAN-RB yang terus mendorong kementerian menjadi lebih efisien,” tulis Menteri BUMN Erick Thohir dalam unggahan Instagram @erickthohir, Rabu (14/8/2024).

Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) membuka lowongan kerja non-PNS melalui Pengadaan Jasa Tenaga Pendukung Tahun Anggaran 2024 Gelombang VI. Lowongan kerja ini dibuka untuk masyarakat umum.

Melansir dalam pengumuman lowongan kerja di situs resmi Kemenko Ekonomi, Sabtu (4/8/2024), lowongan kerja ini dibuka untuk posisi Tenaga Pendukung Teknis Analis Agribisnis.

"Pendaftaran dilakukan secara online melalui http://rekrutmentp.ekon.go.id/ paling lambat tanggal 06 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB," tulis pengumuman itu.

Kemudian mereka yang berhasil lolos lowongan kerja ini akan mendapat gaji 5.500.000 per bulan. Nah buat kamu yang berminat, berikut syarat yang dibutuhkan untuk melamar lowongan kerja Kemenko Ekonomi.

Syarat Administrasi Lowongan Kerja Kemenko Perekonomian

1. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae/CV)
2. KTP dan NPWP
3. Ijazah dan Transkrip Nilai (Legalisir);
4. Surat keterangan pengalaman kerja (jika ada)
5. Fotocopy Slip Gaji Terakhir/Payroll (jika ada)
6. Fotocopy SPT atau Bukti Surat Setor Pajak (PPh pasal 21, jika ada)
7. Sertifikat TOEFL/IELTS

Syarat Teknis Lowongan Kerja Kemenko Perekonomian

1. Pria/Wanita Warga Negara Indonesia dengan usia minimal 21 tahun dan maksimal 28 tahun
2. Pendidikan S1 untuk Program Studi Pertanian atau Agribisnis
3. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terakreditasi A dengan IPK minimal 3,00 dari skala 4,00
4. Memiliki score TOEFL minimal 500;
5. Mahir mengoperasikan Microsoft Office dan mampu berbahasa inggris dengan baik;
6. Memiliki NPWP dan asuransi kesehatan (BPJS/Kartu Indonesia Sehat) yang masih aktif dan/atau berkenan membuat NPWP dan asuransi Kesehatan jika belum memiliki
7. Memiliki kemampuan atau dapat berkomunikasi dengan baik

"Hasil seleksi administrasi direncanakan akan diumumkan melalui website di atas pada tanggal 07 Agustus 2024," jelas Kementerian.

Demikian informasi seputar lowongan kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbaru. Semoga bermanfaat detikers!