Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp13,66 triliun selama periode semester I-2024. Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan yang termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024.

"Penyelamatan tersebut berasal dari penyetoran ke kas negara sebesar Rp11,09 triliun, serta dari penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/kompensasi listrik tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp2,57 triliun," kata Ketua BPK Isma Yatun di hadapan Pimpinan DPR, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Rabu, 23 Oktober 2024.

Secara resmi, Buku IHPS I Tahun 2024 telah disampaikan kepada Ketua DPR RI melalui Surat Ketua BPK Nomor 139/S/I/9/2024 tanggal 30 September 2024.
IHPS I Tahun 2024 merupakan ringkasan dari 738 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I-2024 yang terdiri dari 700 LHP Keuangan, tiga LHP Kinerja, serta 35 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

IHPS tersebut turut mengungkap hasil pemantauan BPK yang meliputi pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, serta pemantauan atas pemanfaatan LHP investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Baca juga: Nah Lho! Penerimaan Kurang Rp5,82 miliar, LK Kemenkeu Disemprit BPK

Sematkan opini WTP pada 79 LKKL

Untuk hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas empat LKKL.

Adapun untuk 546 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang diperiksa BPK, sebanyak 493 Pemda memperoleh opini WTP, 48 Pemda memperoleh opini WDP, 3 Pemda mendapatkan opini Tidak Memperoleh Pendapat (TMP), dan 2 Pemda mendapatkan opini Tidak Wajar (TW).

BPK juga disebut memeriksa empat LK badan lainnya, yaitu LK Tahunan Bank Indonesia, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji memperoleh opini WTP. Adapun LK Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2023 mendapatkan opini WDP.

Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari 2005 hingga Semester I Tahun 2024 menunjukkan sebanyak 78 persen rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.

"Rekomendasi BPK akan memberikan dampak yang jauh lebih luas manakala terdapat sinergi, dukungan, dan komitmen dari DPR sebagai counterpart utama BPK untuk bersama mewujudkan fungsi oversight dalam accountability chain tata kelola keuangan negara," ucap Isma.

IHPS I Tahun 2024 melaporkan pula peran BPK dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara, antara lain melalui pengungkapan permasalahan ketidakhematan dan ketidakefektifan sebesar Rp1,55 triliun.

"BPK juga memiliki komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi melalui pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara sebesar Rp644 miliar. BPK juga menyampaikan rekomendasi strategis antara lain terkait permasalahan ketidakpatuhan, kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan atau program pemerintah," tutup dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Bisnis.com, JAKARTA — DPR telah mengesahkan RUU APBN 2025, yang di dalamnya diatur alokasi anggaran untuk masing-masing kementerian/lembaga (K/L). Lalu, apa saja 10 K/L dengan anggaran paling jumbo pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto?

Dalam rapat terakhir antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR ihwal anggaran K/L, disepakati alokasi belanja K/L dari APBN 2025 sebesar Rp1.160,09 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan pada dasarnya belanja K/L tersebut telah terjadi penyesuaian sebagaimana arahan dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Ini adalah angka-angka terakhir setelah kita memperhitungkan Raker Banggar yang terakhir, plus arahan dari Bapak Presiden terpilih,” ungkapnya, Selasa (10/9/2024).

Jika dibandingkan dengan alokasi belanja K/L tahun ini yang senilai Rp1.090.83 triliun maka terjadi kenaikan Rp69,26 triliun.

Adapun, Isa mengklaim pihaknya mendorong kebijakan belanja K/L diarahkan untuk penguatan agenda pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender.

Berikut Alokasi Belanja 10 K/L Terbesar 2025

1. Kementerian Pertahanan (Kemenhan): Rp166,26 triliun

2. Kepolisian RI (Polri): Rp126,62 triliun

3. Kementerian PUPR: Rp116,23 triliun

4. Kementerian Kesehatan: Rp105,65 triliun

5. Kemendikbud Ristek: Rp93,6 triliun

6. Kementerian Sosial: Rp79,59 triliun

7. Kementerian Agama: Rp79,17 triliun

8. Badan Gizi Nasional: Rp71 triliun

9. Kementerian Keuangan: Rp53,2 triliun

10. Kementerian Perhubungan: Rp31,46 triliun

Kementerian/Lembaga Baru

Sementara itu, presiden terpilih Prabowo Subianto digadang-gadang akan menambah jumlah K/L untuk mempermudah eksekusi janji-janji kampanye. Oleh sebab itu, kemungkinan ada perombakan alokasi anggaran di sejumlah K/L.

Berdasarkan wacana yang beredar, sejumlah K/L baru yang akan dibentuk merupakan pecahan dari K/L lama. Kementerian Penerimaan Negara misalnya, yang disebut akan menjadi pecahan dari Kemenkeu.

Artinya, alokasi anggaran Kemenkeu pada tahun depan sebesar Rp53,2 triliun kemungkinan akan terbagi dua.

Tak hanya itu, adik sekaligus Ketua Satgas Perumahan Prabowo yaitu Hashim Djojohadikusumo sudah mengungkap rencana pembentukan Kementerian Perumahan. Instansi anyar tersebut merupakan pecahan dari Kementerian PUPR yang anggarannya tahun depan sebesar Rp116,23 triliun.

Tak hanya itu, Prabowo juga dikabarkan akan membentuk Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK) dan Dana Investasi Nasional (DIN).

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan pemerintah saat ini telah mengalokasikan anggaran untuk rencana pembentukan K/L baru. Oleh sebab itu, keponakan Prabowo tersebut menyatakan wacana pembentukan K/L baru nantinya akan mengalami hambatan anggaran.

"Itu sudah dilakukan supaya apapun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih atau presiden nanti akan bisa dilakukan secara anggaran," ungkapnya dalam Media Briefing di kantor Kemenkeu, Rabu (11/9/2024).

Lebih lanjut, Thomas menyampaikan terkait rencana pembentukan K/L baru tahun depan pun saat ini telah dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo mendetailkan bahwa alokasi untuk K/L baru nantinya akan berasal dari anggaran dana cadangan.

"Intinya untuk antisipasi dinamika kelembagaan agar tetap mampu menjaga operasional pemerintahan dalam mendukung layanan publik pada masa transisi pemerintahan, maka dalam APBN dialokasikan dana cadangan pada belanja lain-lain," jelas Wahyu kepada Bisnis, Selasa (10/9/2024).

Sebagai informasi, besaran alokasi anggaran pemerintah pusat untuk 'belanja lain-lain' memang tidak sedikit yaitu senilai Rp631,8 triliun dalam APBN 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengingatkan kepada pemerintah daerah (Pemda) maupun kementerian/lembaga (K/L) lain agar tidak mempersulit perizinan berusaha.

Rosan menjelaskan, pemerintah sudah mempunyai ketentuan service level agreement alias kontrak antara penyedia layanan dan pelanggan. Oleh sebab itu, dia meminta setiap Pemda dan kementerian/lembaga memberikan pelayanan terbaik kepada pelaku bisnis.

"Kementerian Investasi akan menerbitkan kebijakan yang berbentuk fiktif positif, di mana itu akan memberikan kepastian yang lebih kepada dunia usaha, sehingga kalau kita menyampaikan bahwa di kementerian lain perlu 3 hari atau 5 hari [selesai], kami meminta supaya itu bisa dipatuhi," ujar Rosan dalam Anugerah Layanan Investasi 2024 di Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Apalagi, mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini mengaku kerap kali kena komplain ihwal pelayanan perizinan berusaha yang mandek. Padahal, permasalahan bukan di Kementerian Investasi/BKPM.

"Yang dikomplain kami terus nih Pak, dari Kementerian Investasi, sehingga sekali lagi kami meminta kerja samanya, mohon sinerginya kepada seluruh pihak terkait yang berhubungan dengan perizinan investasi ini," katanya.

Rosan pun mengungkapkan, Kementerian Investasi/BKPM telah mengeluarkan perizinan berusaha berbasis resiko sebanyak 10.382.846 NIB (nomor induk berusaha) selama 4 Agustus 2021 sampai dengan 27 September 2024.

Perizinan berusaha itu dikeluarkan melalui sistem Online Single Submission. Rosan meyakini, kini capaian menunjukkan bahwa perizinan berusaha sudah semakin mudah didapatkan.

"Dan mayoritas dari izin yang kita berikan adalah kepada usaha kecil dan menengah," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan, realisasi investasi mencapai Rp5.931 triliun sejak 2019 hingga Semester I/2024. Sementara itu, outlook atau proyeksi capaian investasi sebesar Rp6.350 triliun hingga akhir 2024 nanti atau selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam ajang Anugerah Layanan Investasi 2024 itu sendiri Kementerian Investasi/BKOM memberikan penghargaan kepada Pemda dan kementerian/lembaga yang dianggap memberikan pelayanan terbaik dalam dunia usaha.

Berikut merupakan daftar lengkap peraih Anugerah Layanan Investasi 2024:

A. Kategori Kementerian/Lembaga:

1. Terbaik I: Kementerian Pertahanan

2. Terbaik II: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3. Terbaik III: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

B. Kategori Pemerintah Provinsi:

1. Terbaik I: Provinsi Jawa Barat

2. Terbaik II: Provinsi Maluku

3. Terbaik III: Provinsi Sumatera Selatan

C. Kategori Pemerintah Kabupaten:

1. Terbaik I: Kabupaten Badung

2. Terbaik II: Kabupaten Siak

3. Terbaik III: Kabupaten Sragen

D. Kategori Pemerintah Kota:

1. Terbaik I: Kota Surabaya

2. Terbaik II: Kota Surakarta

3. Terbaik III: Kota Manado

E. Kategori Khusus Kawasan Timur Indonesia:

1. Pemerintah Provinsi: Provinsi Papua

2. Pemerintah Kabupaten: Kabupaten Merauke

3. Pemerintah Kota: Kota Ambon

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih mengkaji kebijakan relaksasi pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) kementerian/lembaga (K/L).

"Nanti kita lihat," kata Sri Mulyani saat ditemui usai kegiatan Kampanye Simpatik Perpajakan Spectaxcular 2024 di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 14 Juli 2024.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan pihaknya akan melihat perkembangan arahan kebijakan ke depan. Dia juga menyebut Kementerian Keuangan akan tetap selektif dalam menentukan relaksasi pemblokiran anggaran.

"Ini sudah semester dua, nanti kita lihat satu per satu arahan pimpinan. Kita akan tetap selektif," ujar dia.

Buka blokiran anggaran Rp50,14 triliun

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mempertimbangkan opsi untuk membuka pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) kementerian/lembaga (K/L) yang sebelumnya sebesar Rp50,14 triliun untuk 2024.

Namun, ia memberikan catatan relaksasi tersebut akan diterapkan dengan selektif mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

"Ada catatan automatic adjustment akan direlaksasi,tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara. Saya rasa ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi pegangan kami Bendahara Negara dalam mengelola keuangan negara," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), beberapa waktu lalu.

Sri Mulyani menegaskan relaksasi AA harus dilaksanakan dengan kehati-hatian yang tinggi. Kendati demikian, ia tidak menyebut berapa besar anggaran K/L yang akan dilepas, hanya menekankan bahwa relaksasi akan dilakukan jika terdapat kegiatan yang mendesak.

"Nanti kalau biasanya sesuai dengan praktik sebelumnya, kalau ada hal yang mendesak, penting, bisa saja automatic adjustment itu dibuka di dalam rangka untuk membiayai kegiatan yang prioritas nasional dan betul-betul penting dan mendesak. Tapi tadi disebutkan harus selektif dan sesuai kondisi keuangan negara berarti nanti kita lihat, tidak akan mempengaruhi keseluruhan outlook dari defisit," ujarnya.

Baca juga: Tambah Utang saat Penurunan Pendapatan Berisiko, Negara Bisa Bangkrut!

Tambah daya tahan APBN

Pemerintah membekukan anggaran K/L sebesar Rp50,14 triliun untuk tahun 2024 melalui kebijakan automatic adjustment yang diterapkan sejak awal tahun

Dijelaskan automatic adjustment dilakukan sebesar lima persen dengan tujuan untuk mengelola APBN secara fleksibel serta menambah daya tahan APBN, di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global saat ini.

Sri Mulyani menyebutkan automatic adjustment merupakan langkah yang diambil guna mengantisipasi kondisi di luar dugaan yang harus menjadi prioritas negara.

(HUS)

Jakarta: Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring, Hadi Tjahjanto, menyampaikan pihaknya terus bekerja dalam memberantas judi online (judol). Terbaru, Satgas telah menyetor nama-nama pegawai terlibat judi online ke kementerian/lembaga.

"Mendistribusikan nama-nama baik kementerian lembaga yang terlibat judol. Langsung kami tanda tangani, kami serahkan," ujar Hadi di kantor Kementerian Polhukam, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Hadi mengatakan nama-nama itu dikirimkan Satgas atas permintaan dari kementerian/lembaga. Bahkan, nama juga disetorkan ke pemerintah daerah yang mengajukan permohonan data aparatur sipil negara (ASN) terlibat judol.

"Termasuk kita juga memberikan, ada beberapa pemerintahan daerah juga meminta siapa saja yang terlibat di lingkaran pemerintah daerah," jelasnya.
Satgas Pemberantasan Perjudian Daring tancap gas melakukan penindakan melalui tiga operasi. Pertama melalui pemblokiran rekening yang diduga terkait judol.

"Sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada empat ribu sampai dengan lima ribu rekening yang mencurigakan dan sudah diblok. Tindak lanjutnya adalah PPATK segera melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri walaupun PPATK juga memiliki wewenang untuk membekukan selama 20 hari," kata Hadi, Rabu, 19 Juni 2024.

Nantinya Bareskrim akan membekukan rekening dari hasil laporan PPATK. Hadi berujar Bareskrim memiliki waktu 30 hari untuk mengumumkan pembekuan rekening tersebut.

Selain melalukan upaya pemberantasan lewat pembekuan rekening, Satgas bakal menindak modus jual beli rekening yang ada di masyarakat.

"Kita akan melakukan penindakan jual beli rekening," kata Hadi.

Sementara operasi ketiga ialah terkait dengan game online dengan modus membeli pulsa atau top up di minimarket. Satgas akan memantau aktivitas tersebut.

"Sasarannya adalah yang akan kita lakukan Satgas adalah menutup pelayanan top up online yang terafiliasi karena pengisian pulsa di minimarket," kata Hadi.

(ADN)