Presiden Prabowo Subianto bakal membuat gebrakan baru di sektor ekonomi. Orang nomor satu di Indonesia itu akan membentuk lembaga pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Lembaga ini digadang-gadang bakal menjadi superholding macam Temasek dari Singapura. Kabarnya, Danantara akan menggabungkan dan mengelola tujuh BUMN besar bersama Indonesia Investment Authority (INA).

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin pun mendukung penuh pembentukan Danantara. Baginya ini merupakan langkah besar untuk restrukturisasi BUMN di Indonesia. Menurutnya, dengan Danantara BUMN bakal lebih lincah tanpa terpatok banyak urusan birokrasi.

"Kehadiran Danantara akan membuat ekosistem BUMN lebih kondusif dan agile, dengan keputusan yang lebih cepat dan lincah baik di dalam maupun luar negeri, tanpa harus terhambat oleh proses birokrasi dan kepentingan politis," jelas Wijayanto dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Wijayanto juga menekankan proses investasi memang berisiko, banyak pihak yang khawatir akan kerugian negara lewat proses ini. Namun dia meyakini bila mengusung investasi dengan sebuah inovasi dan cara-cara baru macam Danantara keuntungan besar bisa saja didapatkan Indonesia.

"High risk high return, no risk no return. Yang penting adalah semua proses investasi dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur terbaik," ungkapnya.

Dia juga mencontohkan Temasek dari Singapura sebagai model investasi negara yang sukses, meski pernah mengalami keuntungan dan kerugian pada sejumlah portofolio mereka.

Lebih lanjut, dia pun menjelaskan jika kerugian investasi dianggap sebagai kerugian negara, maka BUMN akan cenderung bermain aman dengan hanya menginvestasikan asetnya pada deposito atau obligasi dengan bunga terbatas.

Hal ini dirasa tidak sehat bagi perkembangan BUMN dan akan menghambat potensi bisnis dalam pasar modal nasional, yang sebenarnya memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan. Pengalaman negara-negara maju, menurutnya, menunjukkan bahwa pasar modal yang kuat dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Pasar modal merupakan indikator awal dari kemajuan industri, dan sinergi yang baik antara BUMN dan pasar modal dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan," jelasnya.

Kabar terakhir, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin agar semua proses pembentukan Danantara tidak buru-buru dilakukan. Semua harus hati-hati sehingga hasilnya bisa jadi baik.

Danantara sendiri sedianya mau diluncurkan minggu ini, namun sampai sekarang urung dilakukan. Proses penguatan regulasi masih dilakukan pemerintah.

"Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi nggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan prudent supaya nanti hasilnya baik," ungkap Hasan Nasbi usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024) kemarin.

Hasan mengatakan Prabowo juga sudah memamerkan gagasan membentuk Danantara di depan para petinggi daerah. Dia bilang Prabowo ingin membuat sebuah lembaga yang bisa mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad sebelumnya mengatakan pemerintah akan melakukan revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) untuk peluncuran Danantara.

"Persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya akan dilakukan dengan perubahan PP dan Perpres," jelas Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024) kemarin.

Proses pendataan UMKM yang masuk dalam kategori penghapusan utang tengah dilakukan berbagai pihak yang berkepentingan. Salah satunya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam kesempatan nya, Sakti Wahyu Trenggono yang sebelumnya telah mempelajari mekanisme penghapusan utang ini kini tengah menjangkau beberapa nelayan di sejumlah titik.

Hal ini berkaitan dengan ditekennya Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya. Mengutip detikSumut, nilai utang yang dihapuskan maksimal Rp 500 juta untuk unit usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

"Rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal Rp 500 juta yang utang piutangnya berutang maksimal Rp 500 juta. Untuk perorangan 300 juta," kata Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, dilansir dari detikSumut, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Maman mengatakan jika kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat pelaku UMKM. Meski demikian, tidak semua pelaku UMKM berhak menerima keuntungan dari kebijakan ini. Mereka harus memenuhi beberapa syarat agar hutang mereka dapat diputihkan, syarat pertama adalah masyarakat pelaku usaha yang terkena dampak bencana alam mulai dari gempa bumi hingga Covid.

Kedua, bagi pelaku UMKM yang mempunyai hutang sudah jatuh tempo dan tidak mampu melunasinya. Pelaku UMKM harus terlebih dahulu diproses penghapusan buku di bank BUMN. Ketiga, UMKM yang dapat dihapuskan hutangnya terdaftar sebagai nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kalangan Legislatif menyambut baik kebijakan ini. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut jika penghapusan ini merupakan kesempatan bagi UMKM untuk reborn. Namun demikian, ada ekses yang diendus beriringan dengan hal ini.

Merangkum detikFinance, ada pergolakan di pasar saham sehari setelah peraturan ini disahkan. Bersumber dari RTI Business pada Rabu (6/11/2024) mayoritas pergerakan saham bank-bank Himbara terpantau melemah. Dalam pantauan detikFinance kala itu, saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk(BBRI) turun 1,06% ke level 4.660, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) terkoreksi 3,25% ke level 6.700, PT Bank Negara Indonesia (BBNI) melemah 3,24% menjadi 5.225 dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menguat 0,73% ke level 1.380.

Meski disebut jika faktor eksternal lebih berpengaruh daripada kebijakan ini, namun tetap saja penghapusan utang oleh sejumlah bank plat merah menjadi pertimbangan para pemain saham. Lalu bagaimana dengan hari ini? apakah ada sikap yang diambil oleh pihak perbankan terkait kebijakan ini? seberapa efektif kebijakan ini akan mempengaruhi kinerja UMKM di masa depan? Ikuti diskusinya bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikFinance dan Amin Nurdin, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dalam Editorial Review.

Indonesia Detik Ini akan mengulas peristiwa yang tengah panas di kawasan Tangerang. Diketahui, sejumlah truk pengangkut tanah dirusak warga menyusul adanya kecelakaan yang membuat kaki seorang anak terluka parah. Terbaru, konflik muncul atas adanya warga yang geram akibat truk melintas di luar jam operasional yang disepakati. Bagaimana kelanjutan peristiwa ini? Ikuti laporan jurnalis detikcom langsung dari lokasi kejadian.

Sementara itu, di penghujung acara nanti, detikSore akan menghadirkan founder Yayasan Alzheimer Indonesia. detikSore akan mengulas lebih dalam penyakit Alzheimer yang angkanya diperkirakan meningkat dibalik ketidaktahuan masyarakat tentang isu kesehatan ini. Mari belajar bersama tentang bahaya Alzheimer dalam Sunsetalk jelang matahari terbenam nanti.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

Tahun 2024 menjadi tahun yang menantang bagi pabrikan otomotif Indonesia. Makin banyak merek yang masuk, namun pasarnya stagnan. Bahkan menciut.

Dalam satu dekade, pasar otomotif Indonesia di sektor roda empat tidak pernah menjauh dari angka satu juta unit. Bahkan dalam dua tahun terakhir tidak tembus pada level tersebut. Tahun ini, Gaikindo merevisi target pasar otomotif Indonesia yang hanya mencapai 850 ribu unit.

Saat pasar yang makin mengecil, banyak pabrikan yang coba menggoda masyarakat Indonesia.

Hyundai salah satunya yang mencoba serius untuk menggarap pasar otomotif Indonesia. Tahun ini masih menjadi musim yang menantang.

"Tahun 2024 market cukup challenging, lebih banyak dipengaruhi faktor makro," kata Chief Marketing Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Budi Nur Mukmin saat ditemui di Cikarang, Jawa Barat.

Memang pasar otomotif mengalami tekanan ekonomi di tengah kenaikan suku bunga dan situasi global yang tak menentu. Penjualan mobil sudah muram jika dibanding tahun lalu.

"Kondisi geopolitik tidak bagus, ketika perang terjadi efek ke suku bunga, efek nilai tukar juga tidak bersahabat. Itu yang membuat masyarakat cenderung hati-hati untuk membelanjakan uangnya untuk beli mobil," kata dia.

"Apalagi sebagian konsumen kita ternyata membeli mobil itu dengan fasilitas kredit. Jadi ketika membeli mobil dengan fasilitas kredit, ada sisi risiko ketika mereka akan melakukan transaksi, jadi itu yang membuat market tahun ini tidak bergairah, meskipun kita terus mendorong dengan adanya produk-produk baru, kemudian ada banyak merek baru yang muncul di Indonesia," jelasnya lagi.

Mengutip paparan LPEM (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat) FEB UI beberapa waktu lalu, pendapatan per kapita orang Indonesia naik tipis per tahun 3,65 persen, - masih berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah-atas awal.

Pendapat per kapita yang naik tipis tersebut disebabkan pertumbuhan ekonomi yang berkisar antara lima persen dalam kurun waktu periode 2015-2022. Ini menjadi salah satu penyebab penjualan mobil di Indonesia stagnan di level satu juta unit.

Penjualan mobil tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 1.229.811 unit. Tetapi angkanya terus merosot di tahun berikutnya namun tetap berada di level satu jutaan.

Ada faktor yang mendorong penjualan mobil di Indonesia bisa tembus 1,2 juta. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 tumbuh sebesar 5,78 persen.

Kemudian munculnya mobil LCGC yang berhasil mendongkrak penjualan mobil di Indonesia mencapai angka satu juta unit per tahunnya. Bertahun-tahun LCGC selalu masuk dalam jejeran mobil terlaris.

Pasar otomotif masih berada di level satu juta atau malah berkurang jika pemerintah tidak memiliki proyeksi untuk menumbuhkan pasar. Padahal kolaborasi pemerintah dan pabrikan ini tercermin dari produk Low Cost Green Car (LCGC).

"Kita harus ingat, market tumbuh itu karena dua hal, pertama produsen memperkenalkan produk baru, Avanza diperkenalkan oleh Toyota itu market naik 400 ribu (unit). Market tumbuh tahun 2012, market tumbuh ada regulasi pemerintah terkait LCGC, dapat satu juta," kata Chief Operating Officer PT HMID Fransicus Soerjopranoto dalam kesempatan yang sama.

"Kalau nggak ada dua itu, mana bisa market Indonesia tumbuh. Pemainnya nggak mau memperkenalkan produk baru, goverment regulation-nya tidak ada yang mendukung," jelas dia.

Data Penjualan mobil wholesales dalam Beberapa Tahun Terakhir:

2024: 633.218 unit (Januari - September)
2023: 1.005.802 unit
2022: 1.048.040 unit
2021: 887.202 unit
2020: 532.407 unit
2019: 1.030.120 unit
2018: 1.151.308 unit
2017: 1.077.364 unit
2016: 1.062.694 unit
2015: 1.013.518 unit
2014: 1.208.019 unit
2013: 1.229.811 unit

Video: Hyundai Construction Seoul Digerebek Kejaksaan Imbas Suap Eks Bupati Cirebon

Video: Hyundai Construction Seoul Digerebek Kejaksaan Imbas Suap Eks Bupati Cirebon

Presiden Prabowo Subianto hingga kini tak kunjung meluncurkan lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara), ini menjadi lembaga pengelola investasi besar di Indonesia. Istana buka-bukaan alasan Prabowo tak mau buru-buru meluncurkan Danantara.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan Prabowo ingin agar semua proses pembentukan Danantara tidak buru-buru dilakukan. Semua harus hati-hati sehingga hasilnya bisa jadi baik.

"Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi nggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan prudent supaya nanti hasilnya baik," ungkap Hasan Nasbi usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Hasan mengatakan Prabowo juga sudah memamerkan gagasan membentuk Danantara di depan para petinggi daerah. Dia bilang Prabowo ingin membuat sebuah lembaga yang bisa mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan di Indonesia.

"Di akhir tadi beliau menyampaikan, soal gagasan untuk membentuk, bukan membentuk, soal keinginan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara, yang disingkat dengan Danantara," beber Hasan Nasbi.

Hasan bilang Danantara bakal menjadi lembaga superholding yang menyerupai Temasek atau GIC asal Singapura. "Bentuknya nanti itu superholding, itu akan menjadi semacam Temasek atau GIC yang dimiliki oleh Singapura," ujarnya.

Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad sebelumnya mengatakan pemerintah akan melakukan revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) untuk peluncuran Danantara.

"Persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya akan dilakukan dengan perubahan PP dan Perpres," jelas Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024) kemarin.

Saksikan Live DetikSore:

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tata cara pelaksanaan penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi di lingkungan kementerian dan lembaga.

Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman bagi kementerian dan lembaga dalam mengelola anggaran dan aset negara menyusul perubahan nomenklatur, pemisahan, penggabungan, serta pembentukan kementerian/lembaga baru dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

"Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang (...), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Linkungan K/L," bunyi pertimbangan dalam beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11).

Aturan ini mencakup pengaturan mulai dari penetapan kode anggaran untuk percepatan pelaksanaan anggaran, penyesuaian anggaran tahun 2024, hingga pengelolaan aset dan pelaporan keuangan.

Sri Mulyani juga menetapkan jadwal revisi anggaran, di mana kementerian atau lembaga yang mengalami perubahan harus mengajukan revisi DIPA paling lambat 29 November 2024.

Namun, dalam aturan tersebut, Sri Mulyani juga memerinci, bagi K/L hasil pemisahan yang menyepakati pelaksanaan anggaran TA 2024 mekalui mekanisme pemisahan DIPA TA 2024, maka harus mengajukan revisi paling lambat tanggal 15 November 2024. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 8 beleid tersebut.

Sementara merujuk pada Pasal 12, dalam melakukan penyesuaian dam pelaksanaan DIPA TA 2024 untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi K/L hasil pemisahan, K/L tersebut harus tetap memprioritaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian program prioritas nasional

2. Pembayaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang telah dikontrakkan.

3. Pembayaran belanja pegawai pada K/L Pengampu dan K/L hasil pemisahan.

4. Belanja bantuan sosial yang direncanakan disalurkan sampai dengan akhir tahun.

5. Belanja bantuan pemerintah yang termasuk dalam program Prioritas nasional.

6. Penyelesaian sisa uang persediaan/tambahan uang persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran.

Adapun, K/L hasil pemisahan menyepakati tanggal batas akhir untuk kebutuhan administrasi penyesuaian belanja DIPA TA 2024.

"Batas akhir sebagaimana dimaksud (..) paling lambat tanggal 11 November 2024," bunyi Pasal 12 ayat (3).

Selain itu, PMK ini juga mengatur bahwa aset seperti Barang Milik Negara (BMN) akan dialihkan atau digunakan bersama sesuai kebutuhan masing-masing kementerian dan lembaga.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat laba Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman online (pinjol) semakin meningkat. Sampai September 2024, laba pinjol tercatat tembus Rp 806,05 miliar.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan laba Agustus 2024 yang mencapai Rp 656,80 miliar.

"Per September 2024, laba industri LPBBTI meningkat sebesar 66,15% yoy menjadi Rp 806,05 miliar. Peningkatan laba ini antara lain karena adanya peningkatan pendapatan operasional," terang dia dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/11/2024).

Sementara jumlah pinjaman dari pinjol sendiri juga tercatat meningkat. OJK mencatat sampai September 2024, outstanding pendanaan industri LPBBTI meningkat 33,73% secara tahun ke tahun menjadi sebesar Rp 74,48 triliun.

"Dengan pendanaan yang diberikan oleh Lender institusi adalah sebesar 89,98%, sementara Lender perorangan sebesar 10,02%," lanjut Agusman.

Agusman mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan peningkatan partisipasi dari para Lender terhadap industri LPBBTI.

"OJK terus akan mendorong pengembangan dan penguatan terhadap industri LPBBTI ke depan agar lebih berintegritas dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 7 November 2024 mendatang. Ini merupakan embrio pengelola investasi besar di Indonesia, bahkan digadang-gadang bakal sekelas dengan Temasek Singapura.

Prabowo sore ini memanggil Kepala BP Investasi Danantara Muliaman Hadad dan Wakilnya Kaharudin Djenod Daeng Manyambeang untuk persiapan peluncuran Danantara. Peluncuran Danantara sendiri dipercepat sehari karena Prabowo akan melakukan lawatan ke luar negeri mulai tanggal 8 November.

Ditemui usai rapat, Muliaman dan Djenod mengkonfirmasi peluncuran akan dilakukan pada 7 November 2024 dan dilakukan di Kantor Danantara, Jalan RP Soeroso, Jakarta Pusat.

"Jadinya tanggal 7 ya, di Kantor Danantara," kata Muliaman usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2024).

Sementara itu, Djenod menegaskan Prabowo akan hadir dalam peluncuran Danantara. "Beliau hadir," tegasnya.

Ditanya soal regulasi pembentukan Danantara, Djenod bilang pemerintah akan fokus meluncurkan Danantara terlebih dahulu. Paralel dengan itu, regulasi yang mendasari Danantara akan dibentuk pemerintah.

"Ya ini lagi disiapkan semuanya, ngebut lah ini. Beberapa regulasi, peraturan pemerintah dan beberapa regulasi dilakukan revisi," ujar Djenod.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan perubahan susunan pimpinan PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta, hari ini. Perubahan tersebut yaitu terkait pengangkatan Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang akan memimpin Pertamina di masa mendatang.

Dalam RUPS dimana keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

"Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan. Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagi Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS). Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN. Sedangkan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

Di saat yang sama, Pertamina turut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Ibu Nicke Widyawati dan Bapak Ahmad Fikri Assegaf yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Independen Pertamina.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nicke dan Bapak Fikri yang telah mengantarkan Pertamina untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir," tutup Fadjar.

Melalui RUPS tersebut, ini susunan Direksi Pertamina terbaru sebagai berikut.

Jajaran Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Mochamad Iriawan
- Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria
- Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani
- Komisaris : Heru Pambudi
- Komisaris : Bambang Suswantono
- Komisaris Independen : Condro Kirono
- Komisaris Independen : Alexander Lay
- Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Jajaran Direksi
- Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri
- Wakil Direktur Utama Wiko Migantoro
- Direktur Manajemen Risiko Ahmad Siddik Badruddin
- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha A. Salyadi Dariah Saputra
- Direktur Logistik dan Infrastruktur Alfian Nasution
- Direktur Keuangan Emma Sri Martini
- Direktur Penunjang Bisnis Erry Widiastono
- Direktur Sumber Daya Manusia M Erry Sugiharto.

Lihat Video: PT Pertamina (Persero) Sabet 2 Penghargaan di Detikcom Awards

[Gambas:Video 20detik]

Video: Waspada Motor Terbakar gegara Digoyang saat Isi BBM!

Video: Waspada Motor Terbakar gegara Digoyang saat Isi BBM!

Mochamad Iriawan atau yang karib disapa Iwan Bule diangkat jadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Eks Ketum PSSI itu mengisi posisi yang ditinggalkan Simon Aloysius Mantiri, Simon ditunjuk jadi Direktur Utama Pertamina.

Hal ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tepatnya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Dalam RUPS yang sama, Dony Oskaria diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama dan Raden Adjeng Sondaryani diangkat jadi Komisaris Independen.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

"Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Sebelum menjadi Ketum PSSI, Iwan Bule sendiri merupakan seorang purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dia terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

Kampanyekan Ganjar-Mahfud, Ahok Mundur dari Komut Pertamina

Kampanyekan Ganjar-Mahfud, Ahok Mundur dari Komut Pertamina

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan permohonan judical review uji materi terhadap UU Cipta Kerja yang diajukan kalangan buruh dan beberapa pemohon lainnya.

MK meminta mengubah sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja. Hal itu seperti dalam putusan perkara nomor: 168/PUU-XXI/2023 tentang Cipta Kerja.

Kalangan buruh pun menyambut baik putusan tersebut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menberikan apresiasi kasih pada hakim MK atas gugatan UU Cipta Kerja.

"Putusan ini sangat luar biasa buat kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh buruh Indonesia yang telah menjalani perjuangan panjang bersama. Kemenangan gugatan ini menjadi milik seluruh buruh dan rakyat Indonesia," kata Andi Gani dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Adapun, ada tujuh poin yang dikabulkan MK sesuai dengan tuntunan buruh yaitu, sistem pengupahan, ⁠outsourcing, masalah PHK, PKWT (soal kontrak kerja), tenaga kerja asing, istirahat panjang dan cuti, serta kepastian upah untuk pekerja perempuan yang menjalani cuti haid dan cuti melahirkan.

Andi Gani memaparkan dalam poin tuntutan pengupahan, setelah ada putusan MK seharusnya pemerintah dapat menentukan UMP akan kembali mempertimbangkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan melibatkan dewan pengupahan.

"Ada survei kehidupan layak yang akan dikembalikan karena dihitung kebutuhan masing-masing dasar di masing-masing daerah dan itu sudah lama hilang," tutur Andi Gani.

Kemudian, pria yang juga menjabat sebagai Presiden ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) ini mengatakan putusan MK mengabulkan tuntutan mengenai PHK. Setelah tuntutan dikabulkan seharusnya perusahaan tidak bisa lagi melakukan PHK secara semena-mena dan wajib dimusyawarahkan dengan serikat pekerja.

Lalu, untuk poin perekrutan Tenaga Kerja Asing (TKA) kini akan kembali dibatasi dan memiliki tenggat masa kerja. Sebelumnya, Andi Gani bilang selama ada UU Cipta Kerja, TKA bekerja di Indonesia begitu saja meski tanpa memiliki kemampuan.

"Tenaga kerja asing bisa masuk begitu saja tanpa ada skill. Dengan adanya keputusan ini semua terbatas sekarang, dan mesti ada batas waktu, ada tenaga kerja pendamping dari tenaga kerja Indonesia," jelas Andi Gani.

Selain itu, MK juga mengabulkan tuntutan terkait pekerjaan alih daya atau outsourcing yang harus diatur dalam UU untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja.

Dalam pembacaan putusan yang dilakukan Kamis 31 Oktober 2024 kemarin, MK meminta pembentuk undang-undang harus segera membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023. MK mengatakan hal itu dapat mengatasi ketidakharmonisan aturan.

"Menurut mahkamah, pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023," ujar Hakim MK Enny Nurbaningsih.

MK juga menguraikan pasal-pasal mana saja yang gugatannya dianggap beralasan menurut hukum sebagian. Ada 21 pasal yang diubah MK.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Berikut poin-poin lengkap amar putusan MK:
1. Menyatakan frasa 'Pemerintah Pusat' dalam Pasal 42 ayat (1) dalam pasal 81 angka 4 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menteri yang bertanggung jawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan in casu menteri Tenaga Kerja'

2. Menyatakan pasal 42 ayat (4) dalam pasal 81 angka 4 UU 6/2023 yang menyatakan 'tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Tenaga kerja asing dapa dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia'

3. Menyatakan pasal 56 ayat (3) dalam pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang menyatakan 'Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja', bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 (lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan'

4. Menyatakan pasal 57 ayat 1 dalam pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang menyatakan 'Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf Latin', bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin'

5. Menyatakan pasal 64 ayat 2 dalam pasal 81 angka 18 UU 6/2023 yang menyatakan 'Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada ayat (1)' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya'

6. Menyatakan pasal 79 ayat 2 huruf b dalam pasal 81 angka 25 UU 6/2023 yang menyatakan 'Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup frasa 'atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu'

7. Menyatakan kata 'dapat' dalam pasal 79 ayat 5 dalam pasal 81 angka 25 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

8. Menyatakan pasal 88 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan 'Setiap pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua'

9. Menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan 'Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan layak bagi kemanusiaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan'

10. Menyatakan frasa 'struktur dan skala upah' pasal 88 ayat 3 huruf b dalam pasal 81 angka 27 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'struktur dan skala upah yang proporsional'

11. Menyatakan pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota'

12. Menyatakan frasa 'indeks tertentu' dalam pasal 88D ayat 2 dalam pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh'

13. Menyatakan frasa 'dalam keadaan tertentu' dalam pasal 88F dalam pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Yang dimaksud dengan 'dalam keadaan tertentu' mencakup antara lain bencana alam atau nonalam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

14. Menyatakan Pasal 90A dalam pasal 81 angka 31 yang menyatakan 'upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan'

15. Menyatakan pasal 92 ayat 1 dalam pasal 81 angka 33 UU 5/2023 yang menyatakan 'Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi'

16. Menyatakan pasal 95 ayat 3 dalam pasal 81 angka 36 UU 6/2023 yang menyatakan 'Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan'

17. Menyatakan pasal 98 ayat 1 dalam pasal 81 angka 39 UU 6/2023 yang menyatakan 'untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif'

18. Menyatakan frasa 'wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh' dalam pasal 151 ayat (3) dalam pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh'

19. Menyatakan frasa 'Pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial' dalam pasal 151 ayat (4) dalam pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Dalam perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap'

20. Menyatakan frasa 'dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya' dalam norma pasal 157A ayat (3) dalam pasal 81 angka 49 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI'

21. Menyatakan frasa 'diberikan dengan ketentuan sebagai berikut' pasal 156 ayat 2 dalam pasal 81 angka 47 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'paling sedikit'.

Mahasiswa Institut Teknologi PLN (ITPLN) berhasil menyabet juara 1 dalam ajang 'Plant Protection Competition 2024' yang mengambil tema 'Digitalisasi Perlindungan Tanaman'. Dalam kompetisi tersebut, tim ITPLN membuat inovasi aplikasi android berbasis convolutional neural network (CNN) untuk mendeteksi hama pada daun sawi hijau.

Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN (Persero), Yusuf Didi Setiarto mengungkapkan pihaknya sangat mengapresiasi berbagai inovasi dan pencapaian apik dari para mahasiswa ITPLN pada kompetisi yang diadakan di Malang beberapa waktu lalu. Capaian ini membuktikan bahwa ITPLN telah menjalankan visinya untuk menjadi perguruan tinggi kelas dunia di bidang energi dan penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan.

"Saya sangat mengapresiasi prestasi yang diukir oleh para Mahasiswa ITPLN. Meskipun bukan sebagai kampus yang terfokus pada bidang pertanian, tetapi penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan benar-benar terjadi. Ditambah, kampus ini masih terbilang muda tetapi mampu mengungguli kampus-kampus terbaik di Indonesia," ucap Didi dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Didi berharap keberadaan ITPLN turut berkontribusi dalam melahirkan sumber daya manusia (SDM) unggul di bidang energi dan teknologi di masa depan. Hal ini dalam rangka mendukung program transisi energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"ITPLN berkomitmen untuk melahirkan SDM yang unggul demi menjawab tantangan perusahaan di era transisi energi dan menyukseskan pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Pemerintah," imbuh Didi.

Sementara itu, Rektor ITPLN, Iwa Garniwa juga menyampaikan apresiasinya atas raihan yang berhasil diperoleh mahasiswa ITPLN pada ajang bergengsi ini. Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari program yang dikembangkan oleh ITPLN untuk mendorong mahasiswa agar selalu berkarya tidak hanya di sisi akademik, namun juga nonakademik.

"Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Juara ini tidak main-main, karena kita mengungguli perguruan tinggi papan atas. Kita bisa memperoleh juara satu dan ini suatu kebanggaan untuk ITPLN," ucap Iwa.

Dalam kompetisi ini, ITPLN yang diwakili oleh Tim CaiGuard sukses mengalahkan para finalis yang berasal dari berbagai perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB) hingga Universitas Brawijaya. Didampingi oleh Kepala Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) ITPLN, Riki Ruli Affandi, mahasiswa yang tergabung dalam Tim CaiGuard yakni Fitto Martcellindo, Raden Ronggo Bintang Pratomo, dan Putu Niar Meiwasandi.

Dosen pembimbing Tim CaiGuard ITPLN, Pritasari Palupiningsih menyampaikan anak asuhnya keluar sebagai juara setelah mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul 'Inovasi Aplikasi Android Berbasis Convolutional Neural Network untuk Deteksi Hama pada Daun Sawi Hijau guna Mewujudkan Digitalisasi Pertanian Indonesia Emas 2045'.

Dalam hal ini pihaknya berfokus pada pengembangan aplikasi, di mana teknologi berbasis artificial intelligence (AI) ini mampu mendeteksi hama pada daun sawi hijau secara otomatis dan akurat. Sehingga pengaplikasiannya akan mampu mengevaluasi efektivitas teknologi dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

"Bersama mahasiswa, kami telah mengembangkan penelitian ini sejak 2023 lalu dengan dukungan dana hibah dari Student Research yang diselenggarakan oleh ITPLN. Kami berharap hasil ini dapat membantu para petani di Indonesia, sesuai dengan visi kami yaitu penerapan teknologi berwawasan lingkungan," ungkap Prita.

Plant Protection Competition merupakan serangkaian perlombaan tingkat nasional yang diselenggarakan tiap tahun dan diikuti mahasiswa aktif seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Pada kompetisi yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Perlindungan Tanaman (Himapta) Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya tersebut, selain mengirimkan Tim CaiGuard, ITPLN juga turut mengirimkan dua tim lain, yaitu Tim RiceUp IoT dan Tim GrowUp untuk berpartisipasi dalam ajang tersebut.

Ajang Balap Motor Listrik, PLN EV Conversion Race 2024

Ajang Balap Motor Listrik, PLN EV Conversion Race 2024

Pemerintah diusulkan untuk membuat rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peningkatan Peranan Koperasi. Hal ini diusulkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari.

Usulan itu disampaikan Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari Frans Meroga Panggabean kepada Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat melakukan pertemuan pada Selasa, (29/10/2024), di Kantor Kementerian Koperasi.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koperasi banyak saling bertukar pikiran dengan Ketua KSP Nasari. Salah satu yang dibahas adalah Rancangan Undang-undang Perkoperasian yang belum kunjung disahkan.

‟Saat ini sangat diperlukan penyempurnaan regulasi tentang Perkoperasian, bahkan pada akhir masa pemerintahannya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo sempat memanggil Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas untuk segera mendorong berlakunya UU Perkoperasian yang baru," ujar Frans kepada Budi Arie, dalam keterangannya, dikutip Rabu (30/10/2024).

"Sayangnya sampai berakhirnya periode pemerintahan sebelumnya, pemerintah dan DPR seakan tidak peduli sehingga UU Perkoperasian baru tersebut tak kunjung nyata," tambah Frans lagi.

Menyikapi mandeknya RUU Perkoperasian tersebut, Frans menyerahkan draft usulan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peningkatan Peranan Koperasi dalam Perekonomian Nasional kepada Menteri Koperasi.

Hal itu menurutnya sebagai wujud tanggungjawab generasi muda ikut berperan aktif dalam pembangunan Perkoperasian Indonesia sebagai usaha perwujudan visi Indonesia Emas 2045.

"Rancangan PP ini kami sajikan lengkap beserta Naskah Akademik (NA) yang meliputi evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; sasaran, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan serta materi muatan," terang Frans yang juga Ketua Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI).

Menanggapi penyerahan draft Rancangan PP tersebut, Budi Arie menyambut baik karena inisiatif ini akan menjadi solusi percepatan tantangan peningkatan peran koperasi sambil terus mendorong agar UU Perkoperasian yang baru dapat segera ditetapkan.

"Inisiatif Rancangan PP ini sangat baik untuk segera ditindaklanjuti, sehingga apabila Peraturan Pemerintah tersebut nanti berlaku dapat langsung menjadi solusi peningkatan peran koperasi dan sekaligus menjadi katalisator dan pendorong ditetapkan UU Perkoperasian yang baru," jelas Budi Arie.

Budi Arie menginginkan koperasi itu murni, yang tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum, yang didalamnya pengambil segala keputusan tertingggi adalah berada di Rapat Anggota, namun kalau koperasi dalam naungan OJK maka itu tidaklah cocok, apapun itu ceritanya, Koperasi harus dibawah naungan Kementerian Koperasi dan bukan di OJK.

"Saya pun telah banyak mendengar aspirasi dari teman-teman gerakan koperasi tentang otoritas pengawas khusus bagi koperasi, lembaga penjaminan simpanan koperasi dan lain-lain. Hal ini pun akan menjadi prioritas kami di Kemenkop," tambah Budi Arie.

"Kita akan dorong segera berlakunya UU Perkoperasian yang baru atau kalau tidak ya Rancangan PP ini akan menjadi solusi," pungkas Budi Arie.

Lihat Video: Pantun Penutup Budi Arie saat Lepas Jabatan Menkominfo

[Gambas:Video 20detik]