Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. World Bank atau Bank Dunia mengatakan bahwa harga beras di Indonesia 20% lebih mahal daripada harga beras di negara-negara Asean.

Selain itu, Bank Dunia juga menyebutkan bahwa rata-rata pendapatan petani Indonesia tak sebanding dengan naiknya harga beras.

Merespon hal tersebut, Presiden Jokowi mengatakan, jika harga beras baik, maka harga gabah juga baik. Lalu, jika harga gabah baik artinya harga jual petani juga mestinya baik, kalau tidak ada distorsi di lapangan.

Ia bilang, harga gabah yang sebelumnya hanya Rp 4.200 per kilogram (Kg), saat ini menjadi Rp 6.000 per Kg. Ia juga meminta pihak terkait mengecek langsung harga beras dan Nilai Tukar Petani (NTP).

"Coba dilihat harga beras FOB (Free on Board) itu berapa, kira-kira US$ 530 sampai US$ 600 ditambah cost. Freight cost kira-kira US$ 40-an dollar. Kalau membandingkan itu mestinya di konsumen, itu akan kelihatan," ujar Jokowi usai meninjau Gudang Bulog Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (26/9).

Seperti diketahui, NTP atau Nilai Tukar Petani tahunan pada tahun 2019 berada di angka 100,90.

Kemudian tahun 2020, NTP tahunan menjadi 101,65. Tahun 2021 menjadi 104,64.

Selanjutnya tahun 2022 di 107,33 dan terakhir NTP secara tahunan di 2023 berada di 112,46.

Selama kurun waktu 4 tahun, NTP telah meningkat hingga 11,45%.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -NUSA DUA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) buka suara terkait data Bank Dunia yang menyebutkan harga beras dalam negeri 20% lebih tinggi daripada harga beras di pasar global.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani menjelaskan, tingginya beras di Indonesia terjadi karena kenaikan biaya produksi yang sudah tinggi.

"Kalau kita runut dari cost factor produksi beras di dalam negeri, kalau kita perhatikan memang tinggi, jadi petani juga berhak mendapatkan keuntungan," kata Rachmi pada media saat di jumpai di Nusa Dua, Bali, Jumat (20/9).

Rachmi mengakui bahwa saat ini harha gabah petani memang lebih tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Di lain sisi, ia melihat hal ini menjadi kabar baik bagi petani lantaran mereka akhirnya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Walau memang ada dampaknya harga beras di tingkat konsumen memang menjadi lebih besar. Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk membuat harga wajar ditingkat konsumen.

"Maka petani mendapatkan harga bagus, kemudian di konsumen, juga masyarakat konsumen dapat mengakses beras dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang baik," jelasnya.

Lebih lanjut, Rachmi menegaskan peningkatan produksi menjadi kunci untuk menjadikan harga beras dalam negeri lebih murah.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan salah satunya adalah pengembangan bibit yang berkualitas, disamping melakukan efisiensi produksi dan distribusi.

"Kalau ini dilakukan petani akan dapat dua keuntungan, harga bagus, kemudian penghasilan yang bagus, produksinya tinggi," ujarnya.

Sebelumnya, Bank Dunia juga mencatat harga beras dalam negeri konsisten tertinggi di kawasan ASEAN.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn Turk menilai tingginya harga beras ini terjadi karena beberapa hal, seperti kebijakan pemerintah terkait pembatasan impor dan kenaikan biaya produksi hingga pengetatan tata niaga melalui non tarif.

Meski begitu, ia menyoroti tingginya harga beras dalam negeri tak sebanding dengan pendapatan petani lokal.

Merangkum dari hasil Survei Pertanian Terpadu, Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari US$ 1 atau Rp 15.199 per hari. Sementara, pendapatan petani per tahun hanya mencapai US$ 341 atau Rp 5,2 juta.

Survei ini juga menyoroti pendapatan petani tanaman pangan khususnya beras jauh lebih rendah dibandingkan dengan tanaman perkebunan atau pertanian hortikultura.

"Jadi petani mendapat keuntungan rendah, padahal di lain sisi konsumen membayar harga beras dengan harga tinggi," jelas Carolyn.

Jakarta: Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) diminta segera menekan kenaikan harga beras dengan memastikan jalur distribusi kepada masyarakat di tengah isu dugaan demurrage impor atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar. Jika tidak bisa menekan kenaikan harga beras, Bulog dinilai gagal.

“Jangan sampai distribusi tidak lancar, sehingga menyebabkan harga beras tinggi,” ujar Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti, Jakarta, Sabtu, 27 Juli 2024.

Mengacu data panel harga Bapanas pagi ini, harga beras premium berada di angka Rp15.860 atau naik hingga 1,99 persen atau Rp310. Sedangkan, beras medium berada di angka Rp13.620 atau naik 0,29 persen atau Rp40.
Menurut dia, pemerintah dapat mengalkulasi dengan tepat kebutuhan beras masyarakat se-nusantara. Sehingga, kenaikan harga dapat diredam.

“Kalau itu sudah dipenuhi, baru kita bicara distribusi,” ujar dia.

Baca Juga: Soal Demurrage Beras Bulog, Oligarki Dinilai Kendalikan Sistem Impor

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak Perum Bulog segera stabilisasi harga beras seiring tren kenaikan harga yang mulai terjadi di musim kemarau.

Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan secara historis kenaikan harga beras cenderung terjadi pada Juli saat musim kemarau tiba.

Menurut dia, Perum Bulog bisa segera melakukan antisipasi dalam menjaga stabilitas harga beras secara nasional.

Sementara itu, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), menunjukkan kenaikan harga beras terjadi di 32,22 persen wilayah di Indonesia pada pekan ketiga Juli 2024.

(AZF)