Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan dialog dengan petani Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, para petani mengeluhkan sejumlah masalah pertanian padi kepada Zulhas.

Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri Ipin Mansur menyebut masalah yang dihadapkan petani adalah biaya produksi yang tinggi, terutama pupuk. Dia menyebut bahwa petani di daerah itu juga tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi.

"Kami ini di sini tidak mendapatkan subsidi. Subsidi pupuk terutama para petani di Sang Hyang Sri, tidak ada, Pak. Kami sebagai para petani, kami juga masyarakat yang kami mengharapkan ada kesetaraan Pak dengan petani-petani yang lain," terangnya saat meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Oleh karena itu, Ipin meminta perhatian pemerintah agar petani di desa tersebut juga mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Adapun kebutuhan pupuk subsidi mencapai untuk sawah di kawasan tersebut sebesar 1.300 ton.

"Oleh karena itu saya mohon ini terutama pupuk aja dulu, Pak. Masalah pupuk mohon untuk diperhatikan," ucapnya.

Menanggapi itu, Zulhas mengatakan akan menindaklanjuti keluhan dari petani kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Zulhas mengatakan anggaran pupuk pada 2025 telah ditambahkan, jadi pupuk subsidi untuk petani dipastikan aman.

"Nanti pak Arief (Kepala Badan Pangan) kita ngomong sama Pak Mentan. Jadi 1.300 ton dialokasikan ke sini. Karena pupuk kemarin itu kurang 4,5 juta ton dan sekarang sudah naik 9,5 juta ton. Anggarannya hampir Rp 44 triliun" tutupnya.

(ada/das)

Sumber: BBC | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Inggris kini tengah memperkenalkan Undang-Undang Tata Kelola Sepak Bola yang memperkuat peran regulator independen dalam mengawasi sepak bola pria elite di Inggris.

Langkah ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang melibatkan ketidakstabilan finansial, ketidakadilan dalam distribusi dana, dan keterlibatan pemilik klub yang sering kali merugikan klub maupun penggemarnya.

Regulator independen ini akan mendapatkan kewenangan baru untuk menangani isu-isu seperti parachute payments yang kontroversial dari Liga Premier, keterlibatan penggemar dalam keputusan klub, dan penerapan prinsip kesetaraan, keberagaman, serta inklusi (Equality, Diversity, and Inclusion atau EDI) dalam tata kelola sepak bola Inggris.

Kewenangan Baru Regulator: Fokus pada Pembayaran Parasut

Salah satu poin utama dalam undang-undang ini adalah kewenangan regulator untuk meninjau pembayaran parasut. Pembayaran ini diberikan kepada klub yang terdegradasi dari Liga Premier untuk membantu mereka menyesuaikan diri secara finansial.

Namun, pembayaran ini dianggap oleh Liga Sepak Bola Inggris (EFL) sebagai faktor yang mendistorsi kompetisi karena memperkuat posisi klub yang baru terdegradasi dibandingkan klub-klub lain di liga yang lebih rendah.

Isu Keadilan dalam Distribusi Dana

Liga Premier menekankan bahwa pembayaran parasut penting untuk memberikan kepercayaan kepada pemilik klub dalam berinvestasi. Namun, EFL menginginkan bagian yang lebih besar dari kekayaan yang dihasilkan oleh Liga Premier, dengan argumen bahwa pembayaran parasut mengganggu keseimbangan kompetitif di liga-liga yang lebih rendah.

Dalam konteks ini, regulator akan memiliki "kewenangan cadangan" untuk menengahi penyelesaian keuangan jika Liga Premier dan EFL gagal mencapai kesepakatan mengenai distribusi dana yang lebih adil.

Regulator hanya akan meninjau pembayaran parasut jika dianggap berisiko terhadap stabilitas keuangan sistemik. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memastikan klub-klub tetap terlindungi dari risiko finansial yang muncul akibat degradasi.

Penghapusan Pengaruh Kebijakan Luar Negeri dalam Pengambilalihan Klub

Salah satu perubahan besar dalam undang-undang ini adalah penghapusan kewajiban regulator untuk mempertimbangkan kebijakan luar negeri dan perdagangan pemerintah saat mengesahkan pengambilalihan klub.

Langkah ini diambil untuk menjaga independensi regulator dari campur tangan politik dan industri, serta memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan prinsip keuangan dan tata kelola yang baik.

Keputusan ini juga mengurangi kekhawatiran terkait potensi manfaat bagi penawar yang memiliki hubungan dengan negara, seperti yang terjadi dalam kasus pengambilalihan Newcastle United oleh Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF) pada tahun 2021.

Komitmen untuk Meningkatkan Kesetaraan, Keberagaman, dan Inklusi (EDI)

Undang-undang ini juga menekankan pentingnya klub sepak bola untuk lebih transparan dalam mempublikasikan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kesetaraan, keberagaman, dan inklusi di dalam klub.

Meskipun 43% pemain di Liga Premier adalah pemain kulit hitam, hanya 4,4% posisi manajerial dipegang oleh mantan pemain kulit hitam, dan angka ini bahkan lebih rendah dalam posisi kepemimpinan dan eksekutif.

Seiring dengan penerapan undang-undang ini, klub akan diminta untuk melaporkan tindakan mereka secara publik terkait perbaikan dalam aspek EDI. Namun, para pengampanye kesetaraan menggarisbawahi bahwa pelaporan data saja tidak cukup.

Mereka menginginkan langkah yang lebih jauh untuk menangani perwakilan yang kurang di tingkat manajerial dan kepemimpinan.

Keterlibatan Penggemar dalam Pengambilan Keputusan Klub

Undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa klub harus melibatkan penggemar dalam pengambilan keputusan yang berdampak signifikan, seperti perubahan harga tiket dan rencana relokasi stadion. Hal ini dilatarbelakangi oleh protes dari kelompok penggemar terhadap kenaikan harga tiket yang dilakukan oleh 19 klub Liga Premier musim lalu.

Regulator akan memiliki kewenangan untuk memaksa klub memilih perwakilan penggemar secara demokratis dan memastikan keterlibatan yang efektif dalam keputusan-keputusan yang memengaruhi basis penggemar.

Dampak Undang-Undang Ini Terhadap Kompetisi Sepak Bola di Inggris

Meski undang-undang ini disambut baik oleh banyak pihak, beberapa kekhawatiran tetap ada, terutama dari Liga Premier yang khawatir bahwa pengawasan ketat dapat menghambat daya saing liga di kancah global.

Mereka menganggap bahwa intervensi dalam distribusi pendapatan dapat berdampak negatif terhadap investasi klub dalam mendatangkan talenta kelas dunia, yang selama ini menjadi daya tarik utama Liga Premier di mata dunia.

Tantangan dan Peluang di Masa Depan

UEFA juga telah menyatakan kekhawatiran bahwa keberadaan regulator independen dapat dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam olahraga, yang berpotensi memengaruhi partisipasi Inggris dalam ajang internasional, termasuk Kejuaraan Eropa 2028 yang akan diselenggarakan di Inggris.

Meski demikian, regulator ini tetap dipandang sebagai langkah penting untuk menjaga keberlanjutan keuangan klub di seluruh piramida sepak bola Inggris.

Jakarta -

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon LP Napitupulu sebut perusahaannya industri perbankan yang feminin lantaran memiliki persentase gender perempuan yang cukup besar.

Nixon mengatakan bahwa dari seluruh total karyawan Bank BTN itu 48% diantaranya itu perempuan dan banyak diisi milenial anak muda.

"Jadi talent BTN hari ini cukup banyak dan 48% pegawai kita hari ini wanita. Menariknya, ini emang industri perbankan ini industri yang feminin," kata Nixon di Menara BTN Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Hal ini membuktikan bahwa BTN sangat serius dalam membangun lingkungan kerja yang dinamis, ramah dan produktif untuk semua pihak tanpa memandang perbedaan gender.

Dengan persentase tersebut, BTN di tahun 2024 ini telah meraih penghargaan Euromoney Awards For Execellence 2024. Penghargaan bergengsi dalam ajang tersebut BTN meraih penghargaan Indonesia Best Bank For Diversity and Inclusion karena telah berhasil mengimplementasikan program ESG khususnya terkait kesetaraan gender.

"Kalo kita lihat lagi jumlah karyawan kita itu 13.000 kurang lebih dimana 48% perempuan. Kemudian kalau kita lihat juga dari 13.000, 79% itu adalah milenial anak muda,"sambungnya.

"Nah ini yang kita lakukan tadi bahwa bagaimana to attract, retain dan bagaimana kita menyiapkan fitness para talent kita sehingga bisa dorong productivity," tutupnya.

(fdl/fdl)

Karimun -

Patroli laut yang kebanyakan dilakukan oleh satgas pria, di Kepulauan Riau justru diisi oleh wanita tangguh. Para wanita yang tergabung dalam tim Ladies Squad Marine Customs tersebut merupakan bentukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau untuk mencegah penyelundupan barang ilegal.

Komandan Patroli (Kopat) Ladies Squad Marine Customs, Ema Susanti mengatakan timnya dibentuk pada 29 Maret 2022 dengan semangat pengarusutamaan gender dengan menjalankan salah satu fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai community protector. Kemudian dalam rangka mewujudkan hospitality dalam pengawasan patroli laut, maka dibentuklah Ladies Squad Marine Customs.

"Ladies squad itu yang melatarbelakanginya tahun 2019 itu pernah ada penindakan tapi penindakannya pada saat kita tindak, itu ada kru kapal salah satunya perempuan. Jadi pada saat melakukan pemeriksaan kita tidak bisa melakukan pemeriksaan segera di laut," tutu Ema kepada detikcom beberapa waktu lalu.

"Karena satgas yang menindak pada saat itu adalah laki-laki. Sementara pada aturan pemeriksaan badan, itu kita harus merujuk kepada peraturan. Jadi kita belum melakukan pemeriksaan di laut, kita baru bisa melakukan pemeriksaan saat kapal sudah di darat," sambungnya.

Foto: detikcom/Moch Prima Fauzi

Sebagai komandan patroli, Ema harus memastikan anggota yang seluruhnya perempuan agar selamat selama berpatroli. Ia menekankan aspek keselamatan harus diprioritaskan dalam bertugas. Sebelum terjun ke laut, para anggota Ladies Squad Marine Customs telah dibekali berbagai pelatihan.

"Pelatihan khusus biasanya terutama terkait penindakan. Jadi teknik-teknik penindakan kan beda antara penindakan di laut, penindakan di darat. Karena penindakan di laut itu diutamakan safety, safety, safety, safety," kata Ema.

Selain pelatihan penindakan, anggota Ladies Squad Marine Customs juga dibekali beberapa kemampuan seperti menembak, memanah, hingga bela diri.

Meski dituntut menjadi wanita tangguh saat bertugas, Ema juga berperan sebagai ibu rumah tangga. Terkadang ia harus meninggalkan keluarga di rumah demi menjalankan tugas melakukan pengawasan dan penindakan.

"Pada saat kita melaksanakan patroli, itu kan patroli itu 1x24 jam ya. Kapan pun kita diperintahkan, kita siap. Kadang anak harus ditinggalkan di tengah malam. Atau kita kan perempuan nih, di tengah malam jam 1 malam kita harus ada targeting, atau kegiatan yang patroli yang segera. Kita harus siap atau siaga di kapal. Mau nggak mau, kita harus berangkat tengah malam," tutur Ema.

Hal yang sama dirasakan Nakhoda Kapal Ladies Squad Marine Customs, Desi Sundra Santika (Deasy). Sebagai ibu dari 2 anak, terkadang Deasy harus pergi patroli di saat cuaca sedang tak bersahabat. Rasa khawatir keluarga pun kadang menyertai langkahnya saat bertugas.

Namun ia berusaha meyakinkan dan memberikan kabar agar rasa khawatir keluarga di rumah mereda. Selain itu ia juga memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bagaimana ia bertugas dan memiliki tanggung jawab kepada negara.

"Tetap ada rasa khawatir apalagi kita itu berangkat dengan cuaca yang nggak bagus, ada ombak. Kita di kapal tetap berkomunikasi dengan keluarga untuk mengabarkan bahwa kita di lokasi (dalam keadaan) aman. Kalau cuaca sedang tidak baik dan merasa tidak sanggup untuk meneruskan pelayaran maka kita akan mencari pulau untuk berlindung sambil menunggu cuaca kembali reda," ungkap Deasy.

Tim Ladies Squad Marine Customs melakukan patroli dua kali dalam sebulan. Mereka mendapatkan izin patroli selama rentang waktu tujuh hari. Adapun wilayah patroli laut dari tim ini adalah meliputi perairan di bawah pengawasan Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau seperti perairan Karimun, perairan Batam dan Perairan Tanjung Pinang.

Selain berpatroli, para Srikandi Bea Cukai tersebut juga melakukan sosialisasi kewirausahaan kepada UMKM, sosialisasi ekspor, serta mengajarkan tugas-tugas Bea dan Cukai kepada siswa tingkat SD, SMP, SMA dalam program Kemenkeu Mengajar.

"Untuk ladies squad ini meskipun sebagian besar wanita, kami memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama dengan satgas pria seperti melakukan pemeriksaan sarana pengangkut, penyegelan dan pencegahan," pungkas Deasy.

(ncm/ega)

Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) telah menetapkan 223 lembaga Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara Pendidikan Kesetaraan (PKPPS) menjadi sasaran akreditasi pada 2024.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), Basnang Said menyampaikan pentingnya kesiapan kelembagaan pesantren menindaklanjuti penetapan akreditasi tersebut. “Akreditasi adalah bagian dari penjaminan mutu, sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat dipastikan memberikan Pendidikan terbaik kepada putra-putri kita,” kata Basnang di Jakarta, dilansir dari laman Kemenag, 6 Agustus 2024.

Kasubdit Pendidikan Kesetaraan pada Direktorat PD Pontren Anis Masykhur berharap PKPPS dapat mengikuti rangkaian proses akreditasi dan mempersiapkan dokumen yang ditentukan.
Assessor BAN-PDM, Irma Suryani menyampaikan dua alasan satuan pendidikan perlu diakreditasi. Pertama, karena satuan pendidikan merupakan lembaga layanan publik.

Sehingga, kerja satuan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan (accountable) di hadapan publik. “Akreditasi adalah salah satu cara melindungi anak-anak kita dari layanan pendidikan yang tidak layak,” sebutnya.

Kedua, akreditasi adalah alat untuk penjaminan mutu (quality assurance). Sehingga, hasil akreditasi berfungsi sebagai umpan balik bagi satuan pendidikan untuk perbaikan kualitas secara berkelanjutan.

Irma menambahkan, pada 2024, ada beberapa perubahan sistem akreditasi. Di antara perubahan yang paling esensial adalah pada instrumen-instrumen yang harus disiapkan oleh lembaga.

“Jika pada akreditasi sebelumnya fokus pada kepatuhan administrasi dan aturan standar yang kaku dan terlalu rinci, maka pada akreditasi 2024 ini Instrumen akreditasi fokus pada aspek-aspek esensial yang mendukung siswa bisa belajar mengembangkan dirinya dengan baik dan diselaraskan dengan Rapor Pendidikan,” tandasnya.

Baca juga: Pesantren Lirboyo Kediri Kebakaran, Kemenag Gelontorkan Bantuan Rp650 Juta

(CEU)