Jakarta -

Pemerintah berencana melanjutkan program bantuan pangan beras sampai 2025. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (6/11) kemarin.

Berikut 3 Fakta Bantuan Beras Lanjut di 2025:

1. Bantuan Beras Januari-Februari 2025

Saat rapat bersama Komisi IV DPR, Arief meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah demi melanjutkan program bantuan pangan beras. Dalam waktu dekat, pihaknya telah mengusulkan penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ditemui usai rapat, Arief mengatakan penyaluran bantuan beras untuk Januari-Februari 2025 anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5,1 triliun.

"Kalau nggak salah (anggarannya) Rp 5,1 triliun untuk dua bulan. Sisanya nanti akan komunikasikan lagi," ucapnya.

2. Penerima Diturunkan

Arief mengatakan perbedaan penyaluran bantuan beras dari sebelumnya yakni jumlah penerimanya. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pada 2025 turun menjadi 16 juta keluarga dari sebelumnya 22 juta KPM.

"Perubahan jumlah penerimanya saja, penerimanya tadinya 22 juta menjadi 16 juta KPM," ungkapnya.

Penurunan jumlah penerima bantuan beras ini karena tahun depan sudah ada program bantuan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara jumlah penyalurannya masih tetap 10 kilogram (kg) per KPM.

3. Bakal Dilaporkan ke Prabowo

Untuk keberlanjutan program ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia meyakini usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Menko akan menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri, mungkin akan disampaikan. Paralel bagaimana pun kita harus juga melaporkan ke Komisi IV," tuturnya.

Untuk diketahui, program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

(ada/ara)

Jakarta -

Program bantuan pangan beras akan dilanjutkan pada 2025. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.

Mulanya, Arief meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Anggaran Badan Pangan Nasional pada 2025 sebesar Rp 329 miliar. Arief mengatakan angka itu lebih rendah dari pagu 2024.

"Lebih rendah 25,45% dibandingkan pagu 2024," tambahnya.

Untuk diketahui, program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

(ada/ara)

Jakarta -

Temuan residu pestisida berbahaya pada anggur shine muscat di Thailand bikin heboh publik Indonesia. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) turun tangan langsung dan memeriksa anggur impor asal China itu.

Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, telah dilakukan uji cepat (rapid test) terhadap residu pestisida anggur shine muscat. Dari dari 350 sampel anggur yang dites, 90% menunjukkan hasil negatif residu pestisida dan 10% terdeteksi positif.

Meski ada yang positif Arief memastikan kadarnya rendah dan berada di bawah ambang batas maksimum residu (BMR). Adapun pengecekan dilakukan bersama Dinas Urusan Pangan Provinsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

"Berdasarkan hasil uji cepat residu pestisida terhadap 350 sampel anggur shine muscat yang dilakukan oleh Dinas Urusan Pangan Daerah diketahui bahwa 90% sampel negatif dan 10% sampel terdeteksi positif tapi dengan kadar yang rendah di bawah ambang batas maksimum residu," katanya dalam konferensi pers di kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2024).

Pengujian juga dilakukan terhadap 240 senyawa residu pestisida pada anggur tersebut. Hasilnya, 219 senyawa negatif dan 21 senyawa mengandung residu pestisida, namun di bawah batas maksimum residu.

"Kami juga sudah melakukan uji laboratorium terhadap 240 senyawa residu pestisida pada anggur ini dan hasilnya terdeteksi 219 senyawa negatif dan 21 senyawa mengandung residu pestisida namun masih sangat jauh di bawah batas maksimum residu atau BMR," imbuhnya.

Dari hasil uji ini juga dinyatakan tidak ada senyawa berbahaya seperti dugaan dari pemberitaan di Thailand, salah satunya yaitu Klorpirifos. Namun jika nantinya ditemukan produk tidak aman yang beredar maka Bapanas akan mengambil tindakan tegas sesuai prosedur yang berlaku.

"Dan peringatan kepada pelaku usaha dan penarikan produk tersebut dari pasaran untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat," tegas Arief.

Pada kesempatan itu, Arief juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mencuci anggur sebelum dikonsumsi. Tindakan ini penting untuk mengurangi risiko adanya residu lain yang masih tertinggal di permukaan buah.

"Pertama agar melakukan pencucian anggur sebelum dikonsumsi tindakan ini sangat penting untuk mengurangi resiko adanya residu atau cemaran lain yang masih tertinggal di permukaan buah mengingat anggur merupakan komoditas yang dapat langsung dikonsumsi tanpa pengupasan," tutupnya.

(kil/kil)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan dialog dengan petani Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, para petani mengeluhkan sejumlah masalah pertanian padi kepada Zulhas.

Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri Ipin Mansur menyebut masalah yang dihadapkan petani adalah biaya produksi yang tinggi, terutama pupuk. Dia menyebut bahwa petani di daerah itu juga tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi.

"Kami ini di sini tidak mendapatkan subsidi. Subsidi pupuk terutama para petani di Sang Hyang Sri, tidak ada, Pak. Kami sebagai para petani, kami juga masyarakat yang kami mengharapkan ada kesetaraan Pak dengan petani-petani yang lain," terangnya saat meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Oleh karena itu, Ipin meminta perhatian pemerintah agar petani di desa tersebut juga mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Adapun kebutuhan pupuk subsidi mencapai untuk sawah di kawasan tersebut sebesar 1.300 ton.

"Oleh karena itu saya mohon ini terutama pupuk aja dulu, Pak. Masalah pupuk mohon untuk diperhatikan," ucapnya.

Menanggapi itu, Zulhas mengatakan akan menindaklanjuti keluhan dari petani kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Zulhas mengatakan anggaran pupuk pada 2025 telah ditambahkan, jadi pupuk subsidi untuk petani dipastikan aman.

"Nanti pak Arief (Kepala Badan Pangan) kita ngomong sama Pak Mentan. Jadi 1.300 ton dialokasikan ke sini. Karena pupuk kemarin itu kurang 4,5 juta ton dan sekarang sudah naik 9,5 juta ton. Anggarannya hampir Rp 44 triliun" tutupnya.

(ada/das)

Jakarta -

Meski sudah purnatugas sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) masih mendapat aduan dari masyarakat. Presiden ke-7 Indonesia itu didatangi seorang perempuan yang mengeluhkan soal ganti rugi lahan buat proyek tol di Samarinda, Kalimantan Timur.

Jokowi mengunggah momen menerima aduan tersebut lewat akun Instagram resmi @jokowi. Dilihat Minggu (27/10/2024), seorang ibu-ibu terlihat mencegat mobil Jokowi untuk menyampaikan aduannya.

Dari dalam mobilnya, Jokowi mendengarkan aduan tersebut. Katanya, perempuan itu telah 5 kali berusaha menemuinya.

"Saya dengar Ibu ini sudah 5 kali berusaha datang dari Samarinda untuk bertemu saya, mengadukan nasib tanahnya yang dijual untuk proyek tol Samarinda yang hingga hari ini belum menerima ganti rugi," tulis Jokowi dalam keterangan unggahannya.

Jokowi menyatakan dirinya akan tetap membuka ruang untuk mendengar keluhan dari warga meskipun tak lagi jadi orang nomor satu di negeri ini.

"Meski jabatan dan tanggung jawab sebagai Presiden sudah selesai, saya tetap membuka ruang dan waktu untuk mendengar keluhan masyarakat. Hati saya untuk bangsa ini, untuk Indonesia," katanya.

Dalam video yang diunggah itu, nampak perempuan paruh baya tersebut bercerita soal keluhannya langsung kepada Jokowi. Dia mengaku belum mendapatkan ganti rugi lahan.

Perempuan itu bercerita merasa dibohongi soal penjualan lahan untuk jalan tol. Dia menyinggung soal sertifikat tanah yang digabungkan menjadi satu unit.

"Lahan tol itu, Pak, sampai sekarang belum dibayar, dibohongi itu saya," tutur perempuan itu penuh haru di depan Jokowi.

"Itu orang tiga punya, Pak, dijadikan satu. Maksud saya dipisahin, Pak. Ndak mau mereka pisahin, Pak. Dijadikan satu, Pak, kan namanya kita ipar, Pak. Sama saudara lain dipisahin," lanjutnya.

Pria yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku akan menindaklanjuti keluhan ibu-ibu tersebut. Keluhannya itu didapatkan Jokowi pada hari Sabtu, dia bilang hari Senin dirinya akan mencoba menghubungi pihak terkait.

"Ini hari apa toh, Sabtu. Senin aja, hari Senin saya kontaknya, saya data dulu," jawab Jokowi.

Penjelasan Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum buka suara soal heboh aduan ibu-ibu kepada Jokowi tersebut. Dirjen Bina Marga Rachman Arief menjelaskan soal status tanah yang dipermasalahkan tersebut.

Dia mengatakan urusan ganti rugi lahan ibu-ibu tersebut sebetulnya sudah diurus lewat skema konsinyasi alias dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda. Prosesnya pun telah dilakukan pada tahun 2019 silam.

"Uang ganti ruginya dititipkan di Pengadilan Negeri Samarinda atau konsinyasi pada tahun 2019 atas perintah BPN/P2T karena menolak harga ganti rugi Tol Balikpapan-Samarinda," ungkap Rachman ketika dihubungi detikcom.

Proses konsinyasi pun disebut Rachman sudah selesai dan saat ini tanah milik ibu-ibu tersebut sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Hukum (PHH) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Saat ini status tanah tersebut telah dialihkan jadi tanah negara.

"Saat ini tanah yang bersangkutan sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Hukum (PHH) oleh BPN dan beralih menjadi tanah negara," sebut Rachman.

Rachman melanjutkan ibu-ibu itu sebetulnya sudah dapat mengambil uang ganti rugi yang dititipkan di PN Samarinda asalkan punya surat pengantar dari BPN. Pengambilan uang ganti rugi dan sebagainya, menurut Rachman menjadi urusan BPN dan Pengadilan Negeri.

"Yang bersangkutan dapat mengambil uang ganti rugi yang dititipkan di PN Samarinda dengan dibekali surat pengantar dari BPN setempat sesuai aturan PP 39/2021. Untuk pengambilan uang ada di ranah BPN dan Pengadilan Negeri," beber Rachman.

(hal/hns)

Jakarta -

Nasib proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) hingga kini masih belum jelas. Adapun proyek yang digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia ini telah dua kali gagal lelang.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Rachman Arief mengakui bahwa banyak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang belum berani untuk mengambil proyek besar ini. Pihaknya masih akan melihat hasil dari proses lelang ketiga ini.

"Ya memang seperti itu yang Getaci (belum ada peminat). Jadi kita sudah buka lelang. Kita menunggu penawaran-penawaran dari BUJT yang berminat untuk melanjutkan Getaci itu," kata Rachman, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Meski demikian, Rachman menyebut kalau belum ada rencana penyesuaian untuk proyek tersebut. Diketahui, sebelumnya panjang jalan Tol Getaci yang dilelang sempat disesuaikan usai kegagalan lelang pertama, dari yang semula 206,65 kilometer (km), menjadi hanya 108 km.

"Belum (ada rencana penyesuaian). Masih kita tawarkan seperti itu. Nanti kalau tidak ada peminatnya kita evaluasi lagi," ujarnya.

Adapun investasi yang ditawarkan untuk membangun jalan 108 km dari Gedebage hingga Ciamis ini mencapai Rp 37,64 triliun. Rachman mengatakan, proses lelang akan berlangsung selama 45 hari. Dengan demikian, dapat dipastikan lelang tidak dapat diselesaikan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober ini. Artinya, proyek yang masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN) ini akan menjadi warisan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, ia berharap pemenang lelang dapat segera ditentukan.

"Rampung nggak bisa dong kalau rampung pemerintahan berakhir. Kan 20 Oktober kan, terlalu mepet sekali," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Tol Getaci didesain memiliki panjang 206,65 kilometer (km), menghubungkan dua provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tol Getaci terdiri dari 4 seksi yakni Junction Gedebage-Garut Utara (45,20 km), Garut Utara-Tasikmalaya (50,32 km), Tasikmalaya-Patimuan (76,78 km), dan Patimuan-Cilacap (34,35 km).

Mempertimbangkan biaya yang bakal diperlukan, pemerintah memutuskan untuk memangkas prioritas penyelesaian proyek Tol Getaci hanya sampai Ciamis sepanjang 108,3 km. Angka investasi yang dibutuhkan berkurang dari semula Rp 56,2 triliun menjadi Rp 37,64 triliun.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto mengatakan Tol Getaci akan dilelang ulang. Sampai saat ini belum ada investor yang minat masuk untuk menggarap Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

"Getaci memang informasi masih valid, bahwa memang dilelang ulang dan sampai sekarang belum ada BUJT-nya yang berani atau mengambil itu," kata Rustanto dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Rustanto menyebut saat ini pihaknya terus koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

"Hasil koordinasi kami dengan PUPR itu nanti kami akan terus update. Jadi kalau dilihat dari ininya, kita harus menunggu BPJT apakah memang terus atau nggak. Jadi LMAN dalam hal ini lebih pada koordinasi lebih dahulu BPJT terkait dengan petunjuk teknisnya untuk BPJT nantinya," tuturnya.

Kementerian PUPR menargetkan Tol Getaci sudah bisa mendapatkan investor pada 2025. Proyek tersebut terus didorong agar bisa dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

(shc/kil)

Jakarta -

Nasib proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) hingga kini masih belum jelas. Adapun proyek yang digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia ini telah dua kali gagal lelang.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Rachman Arief mengakui bahwa banyak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang belum berani untuk mengambil proyek besar ini. Pihaknya masih akan melihat hasil dari proses lelang ketiga ini.

"Ya memang seperti itu yang Getaci (belum ada peminat). Jadi kita sudah buka lelang. Kita menunggu penawaran-penawaran dari BUJT yang berminat untuk melanjutkan Getaci itu," kata Rachman, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Meski demikian, Rachman menyebut kalau belum ada rencana penyesuaian untuk proyek tersebut. Diketahui, sebelumnya panjang jalan Tol Getaci yang dilelang sempat disesuaikan usai kegagalan lelang pertama, dari yang semula 206,65 kilometer (km), menjadi hanya 108 km.

"Belum (ada rencana penyesuaian). Masih kita tawarkan seperti itu. Nanti kalau tidak ada peminatnya kita evaluasi lagi," ujarnya.

Adapun investasi yang ditawarkan untuk membangun jalan 108 km dari Gedebage hingga Ciamis ini mencapai Rp 37,64 triliun. Rachman mengatakan, proses lelang akan berlangsung selama 45 hari. Dengan demikian, dapat dipastikan lelang tidak dapat diselesaikan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober ini. Artinya, proyek yang masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN) ini akan menjadi warisan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, ia berharap pemenang lelang dapat segera ditentukan.

"Rampung nggak bisa dong kalau rampung pemerintahan berakhir. Kan 20 Oktober kan, terlalu mepet sekali," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Tol Getaci didesain memiliki panjang 206,65 kilometer (km), menghubungkan dua provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tol Getaci terdiri dari 4 seksi yakni Junction Gedebage-Garut Utara (45,20 km), Garut Utara-Tasikmalaya (50,32 km), Tasikmalaya-Patimuan (76,78 km), dan Patimuan-Cilacap (34,35 km).

Mempertimbangkan biaya yang bakal diperlukan, pemerintah memutuskan untuk memangkas prioritas penyelesaian proyek Tol Getaci hanya sampai Ciamis sepanjang 108,3 km. Angka investasi yang dibutuhkan berkurang dari semula Rp 56,2 triliun menjadi Rp 37,64 triliun.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto mengatakan Tol Getaci akan dilelang ulang. Sampai saat ini belum ada investor yang minat masuk untuk menggarap Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

"Getaci memang informasi masih valid, bahwa memang dilelang ulang dan sampai sekarang belum ada BUJT-nya yang berani atau mengambil itu," kata Rustanto dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Rustanto menyebut saat ini pihaknya terus koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

"Hasil koordinasi kami dengan PUPR itu nanti kami akan terus update. Jadi kalau dilihat dari ininya, kita harus menunggu BPJT apakah memang terus atau nggak. Jadi LMAN dalam hal ini lebih pada koordinasi lebih dahulu BPJT terkait dengan petunjuk teknisnya untuk BPJT nantinya," tuturnya.

Kementerian PUPR menargetkan Tol Getaci sudah bisa mendapatkan investor pada 2025. Proyek tersebut terus didorong agar bisa dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

(shc/kil)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisukan bakal menggantikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) , di tengah mencuatnya kabar perombakan alias reshuffle kabinet Indonesia Maju pada, Senin (19/8/2024).Saat ini Kepala Bapanas diisi oleh Arief Prasetyo Adi sejak Februari 2022 lalu.

Amanah itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional.Arief Prasetyo Adi sendiri enggan memberi pernyataan secara gamblang soal isu pergantian dirinya, saat dikonfirmasi MNC Portal melalui pesan WhatsApp pada Minggu malam, (18/8/2024).

Kendati begitu, Arief merespons pertanyaan dan konfirmasi dengan mengirimkan stiker yang bertuliskan kalimat ?wallahu a'lam? dalam bentuk huruf Arab. Secara sederhana, ?wallahu a'lam? dimaknai sebagai ?hanya Allah yang mengetahui?.

Kabar perombakan Kepala Badan Pangan memang masih simpang siur. Pasalnya, kabar lainnya mencatatkan tidak ada perubahan orang nomor satu di lembaga yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan tersebut.

Justru, Presiden Jokowi bakal menambah orang baru di dua lembaga negara yang disebut-sebut baru dibentuk, yakni Kepala Badan Gizi dan Badan Komunikasi Kepresidenan.

Selain itu, perombakan malah terjadi di internal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Wacananya, Kepala BPOM saat ini, Penny Lukito akan digantikan orang baru.

Untuk diketahui, beberapa informasi juga menyebut bahwa Presiden Jokowi bakal mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tafsir. Posisi ini akan diisi oleh Bahlil Lahadalia yang kini menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Lalu kursi Bahlil sebagai Menteri Investasi akan digantikan oleh Rosan Roeslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam pilpres 2024 kemarin.

Tak hanya itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar pun diisukan kena reshuffle. Dia bakal digantikan oleh Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang saat ini.

Sementara, Yasonna Laoly akan diganti oleh politikus Gerindra, Supratman Andi Atgas sebagai Menteri Hukum dan HAM. MNC Portal sendiri sudah merupaya mengkonfirmasi kabar ini kepada Rosan Roeslani dan Raja Juli Antoni per Minggu malam, namun belum juga mendapat balasan.

Jakarta:Aliando Syarief beradu akting dengan Aisyah Aqilah di serial berjudul Cinta Mati. Dalam serial ini, Aliando dan Aisyah memerankan sepasang kekasih yang hubungannya ditentang orangtuanya.

Ini merupakan pertama kalinya Aliando tampil sebagai pemeran utama di sebuah serial. Aktor 27 tahun ini pun merasa tertantang dan antusias.

"Pertama kali tertarik dengan serial ini karena sangat di luar ekspektasi dari serial-serial yang ada di Indonesia. Selain itu banyak moral story yang tentunya dapat diterima oleh masyarakat," kata Aliando.
Jeremy Thomas yang berperan sebagai ayah dari Aisyah Aqilah merasa ada sesuatu yang menarik dari serial ini.

"Di serial ini, sangat diperlihatkan hubungan antara ayah dan anak yang sering tidak sejalan. Dan ini tentu menjadi momok bagi seorang ayah, saat anak perempuannya jatuh cinta pada orang yang salah," kata Jeremy Thomas.

baca juga: Aliando Syarief Pernah Alami OCD, Ini Gejala Awal yang Dialami

Serial Cinta Mati bercerita tentang Aleya yang diperankan oleh Aisyah Aqilah yang jatuh cinta dan berpacaran dengan pria bernama Bara yang diperankan oleh Aliando. Reyhan ayah Aleya khawatir dan menjadi overprotektif. Terlebih lagi karena Bara dinilai membawa pengaruh buruk untuk Aleya.

Di balik sikap Bara yang baik dan manis pada Aleya, sebenarnya Bara terobsesi dengan Aleya. Dia adalah seorang psikopat yang bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan Aleya. Bahkan jika itu harus menghancurkan orang-orang yang Aleya cintai, termasuk menghancurkan Reyhan yang juga bisa melakukan apapun untuk melindungi putri kesayangannya.

Serial Cinta Mati merupapakan hasil kolaborasi WeTV Indonesia bersama Hitmaker Studios. Selain Aliando dan Aisyah, serial ini dibintangi Jeremy Thomas, dan Mona Ratuliu.

"WeTV Original Cinta Mati membawa warna yang berbeda dengan genre romance thriller yang tentu akan menarik perhatian masyarakat. Kami berharap masyarakat akan cinta mati-matian dengan serialnya dan menjadi candu bagu para penonton," kata Lesley Simpson, Executive Produser & Country Head WeTV Indonesia.

(ELG)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron memastikan Andi Arief sudah mundur dari jabatannya ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat setelah ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero).

"Beliau (Andi Arief) sudah mundur dari Bappilu, penggantinya tentu akan ada Plt. Pada saatnya nanti akan disampaikan," kata Herman Khaeron di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (25/7/2024) malam.

Herman menyebutkan, pengganti Andi di Bappilu Demokrat akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.

Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengaku sempat mendengar satu nama yang disebut sebagai pengganti Andi Arief sebagai ketua Bappilu.

"Saya mesti cek dulu, karena saya dengar namanya ada disebut tapi saya belum dengar langsung dari ketua," tutur Andi Mallarangeng.

Diberitakan sebelumnya, Andi Arief ditunjuk sebagai Komisaris Independen PLN. Sementara mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama (Komut) PLN.

Penunjukan Andi Arief dan Burhanuddin Abdullah tersebut diungkapkan oleh Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution.

"Iya betul. Diangkat menjadi salah satu komisaris selain komut-nya Pak Burhanuddin Abdullah yang menggantikan Agus Martowardojo," ujar Syahrial kepada wartawan, Selasa (23/7/2024).

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan, Andi Arief dipilih sebagai komisaris PLN karena punya pengalaman sebagai komisaris, terutama di masa pemerintahan Presiden Suilo Bambang Yudhoyono.

"Andi Arief, beliau sudah pengalaman jadi komisaris, apalagi dipertanyakan?" kata dia, ditemui di Pos Bloc Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Berdasarkan catatan Kompas.com, Andi yang merupakan politikus kawakan Partai Demokrat sempat menjabat sebagai Komisaris PT Pos Indoesia (Persero) sampai dengan tahun 2009.

Dengan adanya pengalaman tersebut, Arya menilai, Andi merupakan sosok yang tepat untuk mengisi posisi komisaris PLN, dan pengangkatannya sudah tidak perlu lagi dipertanyakan.

TEMPO.CO, Jakarta - Politisi Partai Demokrat yang juga anggota tim pemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, Andi Arief ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero).

Andi menyatakan bahwa dirinya akan segera melapor kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Saya akan melapor kepada Ketua Umum AHY terlebih dahulu," kata Andi saat dihubungi pada Selasa, 23 Juli 2024.

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengonfirmasi penunjukan Andi Arief sebagai Komisaris PLN. "Kami mengucapkan selamat kepada Bang Andi Arief atas amanah barunya sebagai komisaris PLN," ujar Herzaky ketika dihubungi oleh Antara dari Jakarta, Selasa lalu.

Andi Arief, yang kini berusia 53 tahun, dikenal sering mengeluarkan pernyataan kontroversial. Pada 2018 menjelang Pilpres 2019, ia menyebut Prabowo sebagai "jenderal kardus." Andi Arief waktu itu menjelaskan bahwa ia menyebut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai "jenderal kardus" karena Prabowo melakukan sesuatu di luar pengetahuan Demokrat. "Ada politik transaksional yang sangat mengejutkan dan berada di luar pengetahuan kami," kata Andi Arief di rumah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada Kamis dini hari, 9 Agustus 2018.

Ketika dikonfirmasi oleh wartawan tentang dugaan bahwa Prabowo memilih Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden karena telah menyetor uang Rp 500 miliar kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi tidak membantahnya. "Saya, Andi Arief, tidak pernah membuat isu dalam karier politik saya," ujarnya. Andi juga mengatakan bahwa kemenangan dalam Pilpres 2019 tidak ditentukan oleh uang, melainkan oleh figur calon. Selaku jenderal, Prabowo seharusnya memahami perhitungan tersebut.

Andi Arief adalah seorang aktivis mahasiswa ketika kuliah di UGM Yogyakarta dan aktif di Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) yang berafiliasi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko pada pertengahan 1990-an. Ia adalah salah satu aktivis yang menjadi korban penculikan pada 1998. Pria kelahiran Lampung tahun 1970 ini diculik pada Maret 1998 dan dibebaskan pada Juli tahun yang sama.

Pada 2019, Andi pernah berurusan dengan polisi dalam kasus dugaan penggunaan narkoba. Kepolisian RI menangkapnya di sebuah kamar di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat pada Ahad, 3 Maret 2019. Polisi menduga Andi Arief mengonsumsi sabu di kamar hotel tersebut. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M. Iqbal mengatakan bahwa penangkapan Andi Arief dilakukan berdasarkan laporan masyarakat tentang penggunaan narkoba di hotel tersebut. "Penangkapan ini spontan," ujar Iqbal pada Senin, 4 Maret 2019.

Andi kemudian dilepaskan oleh polisi pada 5 Maret 2019 setelah proses administrasi di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Cawang, Jakarta Timur selesai. "Untuk malam ini, AA sudah diperbolehkan pulang," tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo. Meski begitu, kata Dedi, Andi harus kembali pada Rabu, 6 Maret 2019, untuk menjalani proses rehabilitasi di BNN.

Andi Arief pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam dari tahun 2009 hingga 2014, pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | RADEN PUTRI I YUDONO YANUAR

TEMPO.CO, Jakarta - Politisi Partai Demokrat yang juga anggota tim pemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, Andi Arief ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero).

Andi menyatakan bahwa dirinya akan segera melapor kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Saya akan melapor kepada Ketua Umum AHY terlebih dahulu," kata Andi saat dihubungi pada Selasa, 23 Juli 2024.

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengonfirmasi penunjukan Andi Arief sebagai Komisaris PLN. "Kami mengucapkan selamat kepada Bang Andi Arief atas amanah barunya sebagai komisaris PLN," ujar Herzaky ketika dihubungi oleh Antara dari Jakarta, Selasa lalu.

Andi Arief, yang kini berusia 53 tahun, dikenal sering mengeluarkan pernyataan kontroversial. Pada 2018 menjelang Pilpres 2019, ia menyebut Prabowo sebagai "jenderal kardus." Andi Arief waktu itu menjelaskan bahwa ia menyebut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai "jenderal kardus" karena Prabowo melakukan sesuatu di luar pengetahuan Demokrat. "Ada politik transaksional yang sangat mengejutkan dan berada di luar pengetahuan kami," kata Andi Arief di rumah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada Kamis dini hari, 9 Agustus 2018.

Ketika dikonfirmasi oleh wartawan tentang dugaan bahwa Prabowo memilih Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden karena telah menyetor uang Rp 500 miliar kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi tidak membantahnya. "Saya, Andi Arief, tidak pernah membuat isu dalam karier politik saya," ujarnya. Andi juga mengatakan bahwa kemenangan dalam Pilpres 2019 tidak ditentukan oleh uang, melainkan oleh figur calon. Selaku jenderal, Prabowo seharusnya memahami perhitungan tersebut.

Andi Arief adalah seorang aktivis mahasiswa ketika kuliah di UGM Yogyakarta dan aktif di Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) yang berafiliasi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko pada pertengahan 1990-an. Ia adalah salah satu aktivis yang menjadi korban penculikan pada 1998. Pria kelahiran Lampung tahun 1970 ini diculik pada Maret 1998 dan dibebaskan pada Juli tahun yang sama.

Pada 2019, Andi pernah berurusan dengan polisi dalam kasus dugaan penggunaan narkoba. Kepolisian RI menangkapnya di sebuah kamar di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat pada Ahad, 3 Maret 2019. Polisi menduga Andi Arief mengonsumsi sabu di kamar hotel tersebut. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M. Iqbal mengatakan bahwa penangkapan Andi Arief dilakukan berdasarkan laporan masyarakat tentang penggunaan narkoba di hotel tersebut. "Penangkapan ini spontan," ujar Iqbal pada Senin, 4 Maret 2019.

Andi kemudian dilepaskan oleh polisi pada 5 Maret 2019 setelah proses administrasi di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Cawang, Jakarta Timur selesai. "Untuk malam ini, AA sudah diperbolehkan pulang," tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo. Meski begitu, kata Dedi, Andi harus kembali pada Rabu, 6 Maret 2019, untuk menjalani proses rehabilitasi di BNN.

Andi Arief pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam dari tahun 2009 hingga 2014, pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | RADEN PUTRI I YUDONO YANUAR