Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bekerja sama membangun infrastruktur pertanian. Hal ini merupakan salah satu langkah konkret mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto swasembada pangan.

Dody mengatakan, agenda ini merupakan koordinasi formal pertamanya dengan Amran. Ia memastikan, Kementerian PU siap untuk mendukung penuh target besar Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun.

"Kementerian PU akan men-support penuh apapun target Pak Menteri Pertanian, yang otomatis adalah target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran swasembada pangan di 4 atau 5 tahun mendatang," kata Dody, di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Amran berharap terbentuknya keselarasan antara pembangunan infrastruktur dan aktivitas pertanian usai disepakatinya kerja sama ini.

"Di mana PU bekerja, menghasilkan air, kita di situ memberikan bantuan subsidi benih, pupuk subsidi, alat mesin pertanian, sehingga pergerakan kita efektif. Jangan sampai terjadi, PU bekerja di Aceh, kita bekerja di Papua atau Kalimantan," ujar Amran.

Untuk tahap awal eksekusi kerja sama ini, Amran mengatakan akan ada 12 provinsi prioritas untuk pembangunan dan optimalisasi infrastruktur pertanian seperti bendungan hingga irigasi. Daerah tersebut di antaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, hingga Sumatera Selatan.

Apabila pembangunan infrastruktur dan fokus pengembangan pertanian bisa diselaraskan, Amran yakin bisa mewujudkan optimalisasi lahan pertanian sehingga produktivitas juga bisa meningkat.

"Rencana kami seluruh lahan yang kita optimalisasi, sawah yang kita cetak, itu sinergi kolaborasi oleh Kementerian PU yang bekerja sama di lapangan, sehingga efektif. Di mana ada air yang dihasilkan oleh Kementerian PU, di situ pertanian tanam," kata dia.

Amran menargetkan, ke depan pihaknya berhasil untuk melakukan optimalisasi lahan (oplah) terhadap 1 juta hektare sawah. Kemudian menaikkan planting index atau indeks pertanaman dari semula 1 kali dalam 1 tahun, menjadi 2 kali atau 3 kali.

"Target minimal kita adalah ada kenaikan IP, planting index, 1 kali, totalnya syukur-syukur bisa 1 juta hektare. Kalau 1 juta hektare, bisa kita menghasilkan padi itu 5 juta ton. Nah, ini target kita, sehingga efektif," ujarnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto meneken perjanjian kerja sama mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Amran mengatakan, kerja sama berfokus pada dua hal utama yakni swasembada dan pangan bergizi di Indonesia. Dengan sinergi ini, harapannya ke depan Indonesia bisa kembali mencapai swasembada.

"Kita kolaborasi ada dua mimpi besar Pak Presiden (Prabowo) yang berada di sektor pertanian yaitu swasembada dan pangan bergizi. Ini kita harus topang dengan baik," kata Amran, dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Amran mengatakan, Indonesia telah swasembada sebanyak empat kali yakni pada 2017, 2019, 2020, dan 2021. Indonesia mendapatkan penghargaan Agricola Medal dari Food and Agriculture Organization (FAO) yakni penghargaan tertinggi dari FAO dalam bidang pangan dan pertanian global.

"Insyaallah kita akan rebut dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya," ujarnya.

Melalui kerja sama ini, nantinya Kementan fokus dengan pendistribusian bibit tanaman maupun hewan yang merupakan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan baku ini diharapkan bisa dioptimalkan dari kawasan di sekitar dapur yang dibangun.

"Bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur Pangan Bergizi.Seperti telur, ayam, sayur-sayuran, ikan, dan seterusnya.Ini disiapkan nantinya. Jadi arah kita adalah bagaimana menyiapkan bahan baku untuk Pangan Bergizi untuk anak-anak kita," terang Amran.

Sedangkan Kementerian Desa dan PDT, membantu distribusi bibit maupun benih. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi muara atas pergerakan ekonomi desa itu sendiri.

"Kementerian Pertanian dengan Kepala Desa, dengan Kepala Desa juga, karena desa kan ujung tombak terdepan. Nah dibagi dua, kita akan membangun klaster pertanian modern. Sekarang kita sudah mulai dari Papua, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel, Aceh, Kepri, Lampung," terang Amran.

Amran menjelaskan, sentra-sentra produksi pangan termasuk sentra pangan untuk pangan bergizi dan swasembada pangan. Ia memastikan, penyiapan keduanya akan paralel dijalankan.

Sementara itu, Mendes-PDT Yandri Susanto mengatakan, kerja sama ini diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ia mengatakan, pada 2025 telah ditetapkan pagu anggaran Kemendes sebesar Rp 71 triliun, di mana 20% di antaranya akan dipergunakan untuk ketahanan pangan.

"Kita ingin mempercepat swasembada pangan. Kami laporkan, anggaran dana desa dari tahun 2015 s.d 2014 sebesar Rp 609 triliun. Tahun 2023 anggarannya se-Indonesia Rp 70 triliun, tahun 2025 nanti Rp 71 triliun. Minimal 20% itu akan kita fokuskan kepada ketahanan pangan, yaitu untuk swasembada pangan," ujar Yandri.

Yandri akan melakukan pemetaan atau mapping atas potensi pangan di desa. Dengan demikian nantinya tiap-tiap desa punya produk unggulannya masing-masing.

"Mimpi saya sebagai Menteri Desa di bawah arahan Pak Presiden Prabowo, masing-masing desa itu punya keunggulan. Apakah nanti dia desa ikan nila, desa tomat, desa kacang tanah, desa ikan lele, desa padi dan sebagainya," kata dia.

Proyek cetak sawah 1 juta hektare (ha) di Papua Selatan disebut mengalami penolakan dari masyarakat adat. Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membantah.

Dia mengatakan, pihaknya telah delapan kali ke Papua Selatan, khususnya Merauke. Menurut dia tidak ada penolakan, bahkan masyarakat di sana ingin segera melakukan cetak sawah.

"Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik," ujar Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurut Amran, antusiasme masyarakat di Merauke untuk cetak sawah karena peralatan pertanian akan diberikan gratis pemerintah, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan), bibit, hingga perbaikan irigasi.

"Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis," jelasnya.

Hal itu menjawab keterangan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Edoardus Kaize. Edoardus mengatakan pada awalnya tidak ada masalah terkait rencana proyek cetak sawah. Namun saat ini ada penolakan karena awal masuknya proyek tersebut tidak melibatkan masyarakat adat.

"Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi," katanya.

Menurut dia, jika dari awal masyarakat adat dilibatkan, maka tidak akan ada penolakan besar. Dia meminta Kementan melibatkan berbagai pihak di Papua Selatan.

"Karena yang protes hari ini masyarakat adat mungkin dibicarakan kembali proses ke depan," ungkapnya.

Edoardus juga menyebut bahwa komoditas yang utama dikonsumsi di Papua bukan beras, tetapi sagu. Nah, di dalam lahan untuk cetak sawah di Papua Selatan juga akan menggunakan lahan sagu.

Dia berharap, komoditas yang dikembangkan di daerah tersebut tidak hanya beras. "Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana," ungkapnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas dukungannya kepada para petani Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan usai acara penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemutihan utang petani dan UMKM, yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan dukungan konkret bagi sektor pertanian di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat.

"Pak Presiden Prabowo sangat cinta petani Indonesia. Beliau terus berpikir cara untuk meringankan beban petani dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang berpihak para rakyat kecil. Saya sangat bahagia," kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Amran menegaskan kebijakan pemutihan utang ini menjadi bentuk dukungan nyata dari pemerintah kepada para petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian yang terdampak kondisi ekonomi.

Kenaikan harga pupuk beberapa waktu terakhir, serta kondisi finansial yang berat bagi banyak petani, membuat pemutihan utang ini sangat berarti bagi mereka.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menunjukkan kepedulian dan keberpihakannya kepada petani. Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban mereka, tapi juga memberi ruang bagi sektor pertanian untuk tumbuh dan berkontribusi lebih besar dalam ketahanan pangan nasional," ungkap Amran.

Acara penandatanganan PP ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Wakil Menteri Pertanian, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kehadiran mereka menunjukkan dukungan lintas sektor dalam memperkuat sektor pertanian dan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Selain pejabat pemerintah, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai asosiasi petani, yang memberikan apresiasi penuh terhadap kebijakan ini.

Sebagai informasi, Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan lebih berdayaguna," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan seluruh persyaratan teknis terkait aturan tersebut akan ditindaklanjuti oleh kementerian serta lembaga terkait.

Video Food Estate Bakal Dilanjutkan, Mentan: Untuk Masa Depan Negara

Video Food Estate Bakal Dilanjutkan, Mentan: Untuk Masa Depan Negara

JAKARTA, investor.id–Proyek cetak sawah seluas 1 juta hektare (ha) di Merauke, Papua Selatan, segera dimulai. Untuk tahap awal, cetak sawah dilakukan pada lahan 100 ribu ha. Infrastruktur pendukung terus diperkuat guna memudahkan proses tersebut, termasuk untuk memobilisasi alat dan mesin pertanian (alsintan) modern.

Cetak sawah merupakan salah satu program percepatan (quick wins) Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mencapai target swasembada beras dan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Presiden Prabowo Subianto meninjau program cetak 1 juta hektare (Ha) yang digarap Andi Samsudin Arsyad atau Haji Isam di Wanam, Papua Selatan, Minggu (3/11). Bagaimana progresnya?

Asisten Operasi Projek 1 Juta Ha, GT Denny Ramdhani atau biasa disapa Haji Deden, mengungkap, sampai kunjungan Prabowo, untuk rintis lahan sudah 2,037 Ha, rintis jalan sudah 19,90 Km, parit kiri kanan jalan 18,91 km, pengerasan jalan 5,25 km dan Base course sudah 3,56 km.

"Kami sangat bangga, Presiden meninjau langsung Projek ini. Apalagi ini kunjungan pertama presiden setelah dilantik 20 Oktober lalu. Meskipun kunjungan ini sangat mendadak, namun berkat koordinasi tim di lapangan dengan Setmilpres, Paspampres, Karungga Istana, dan protokol istana Alhamdulillah kunjungan Bapak RI 1 bisa terlaksana dengan baik," kata dia dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Haji Deden menambahkan, untuk mewujudkan harapan Presiden dan Haji Isam, timnya benar benar memaksimalkan semua potensi yang ada. "Ini kerja cepat. Kata Presiden, sekarang ini bukan waktunya omon omon. Waktunya aksi, aksi dan aksi. Sedikit bicara banyak kerja," jelas haji Deden.

Dalam kunjungannya, Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin , Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofik , Kepala BIN Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Dari Jakarta, Prabowo menggunakan pesawat Kepresidenan mendarat di Lanud JA Dimara Merauke. Kemudian Prabowo dan rombongan terbang menggunakan helikopter jenis karakal milik TNI AD Republik Indonesia menuju Wanam.

Di Wanam, Distik Ilwayab, Prabowo langsung mengecek proyek cetak sawah. Didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Haji Isam, Prabowo menyaksikan langsung ratusan alat berat bekerja melakukan cetak sawah di atas tanah yang berlumpur. Prabowo juga mengecek lokasi rencana pelabuhan serta pembangunan jalan yang rencananya membentang sejauh 140 km dari distrik Ilwayab sampai distrik Muting.

Di Wanam, Prabowo disambut riang warga setempat. Dia menyalami dan membagikan baju kepada Masyarakat setempat. Bahkan sesekali mencium dan menggendong anak anak papua yang ada di lokasi projek.

Pada kunjungan tersebut juga, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan rencana Prabowo terkait projek cetak sawah 1 juta Ha tersebut. Menurut Amran, Prabowo, akan mempercepat pelaksanaan projek cetak sawah 1 juta Ha. Hal ini dikarenakan, proyek tersebut merupakan proyek strategis nasional.

"Presiden akan mendukung seluruh fasilitas percepatan proyek. Salah satunya adalah fasilitas air bersih dan fasilitas fasilitas lainnya," ungkap Amran.

Sementara itu, Mentri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofik, secara terpisah menggambarkan reaksi Presiden Prabowo Subianto ketika melihat progres cetak sawah 1 juta Ha di Wanam. Menurut Hanif, Presiden sangat antusias dengan proyek yang saat ini digarap olah Haji Isam.

"Baru beberapa bulan namun sudah menunjukkan progres yang signifikan." Ungkap Hanif.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap ada berbagai upaya yang harus dilakukan untuk mengejar target Indonesia swasembada pangan. Adapun target pemerintah Indonesia bisa swasembada pangan pada 2028.

Zulhas mengatakan untuk mencapai itu, banyak hal yang harus diperbaiki, mulai dari irigasi, kebijakan untuk bibit, pengadaan pupuk subsidi, penggunaan teknologi, hingga cetak sawah baru. Dengan begitu, diyakini swasembada dapat tercapai.

"Ini nanti yang akan kita perbaiki tentu dengan Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman). Saya sebagai Menko tentu akan merapatkan ini, sehingga nanti ada kebijakan yang tepat agar kita sebagaimana Presiden, perintah, bahwa kita 2028 swasembada pangan," kata Zulhas saat meninjau lahan sawah di Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024)

Zulhas menyebut teknologi untuk pertanian juga diperlukan. Terutama terkait dengan combine harvester yang merupakan alat pemanen padi yang mampu menggabungkan pemotongan, pengangkutan, perontokan, pembersihan, sortasi, dan pengemasan dalam satu proses kegiatan yang terkontrol. Dengan teknologi modern meminimalisir padi yang terbuang.

"Jadi kalau pakai arit, food loss 15%. Tetapi itu (combine harvester) 5%. Jadi bayangin 10% hilangnya. Jadi itu, memang teknologi tidak terhindarkan," jelasnya.

Mantan Menteri Perdagangan itu juga mengungkapkan salah satu cara meningkatkan produksi beras yakni dengan penggunaan bibit unggul. Menurutnya, jika bibit yang digunakan mutunya bagus, maka produksi bisa meningkat 10%.

"Jadi kalau 10% saja, kita kan (produksi) 31 juta ton Kalau 10% saja kan 3 juta ton berarti kan kita bisa 34 juta ton. Kalau 34 juta ton, kita nggak impor lagi. Jadi saya ke sini, apa sih problemnya pembibitan itu kok tidak bisa lancar," terang dia.

Oleh karena itu, petani diminta tidak mengelola bibit sendiri, tetapi bisa mencari bibit unggul dari BUMN dan swasta. Menurutnya dengan bibit padi yang unggul, produksi padi bahkan bisa naik 20%.

"Jadi untuk pembibitan di sini, Mas Arief (Kepala Badan Pangan Nasional) bilang kalau bibitnya semua bagus, kita bisa naik 20%. Wah kalau 20%, dari 31 juta produksi ditambah 6 juta ton (jadi 37 juta ton). Nggak usah impor lagi kita," ungkapnya.

Lihat Video: Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan dialog dengan petani Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, para petani mengeluhkan sejumlah masalah pertanian padi kepada Zulhas.

Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri Ipin Mansur menyebut masalah yang dihadapkan petani adalah biaya produksi yang tinggi, terutama pupuk. Dia menyebut bahwa petani di daerah itu juga tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi.

"Kami ini di sini tidak mendapatkan subsidi. Subsidi pupuk terutama para petani di Sang Hyang Sri, tidak ada, Pak. Kami sebagai para petani, kami juga masyarakat yang kami mengharapkan ada kesetaraan Pak dengan petani-petani yang lain," terangnya saat meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Oleh karena itu, Ipin meminta perhatian pemerintah agar petani di desa tersebut juga mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Adapun kebutuhan pupuk subsidi mencapai untuk sawah di kawasan tersebut sebesar 1.300 ton.

"Oleh karena itu saya mohon ini terutama pupuk aja dulu, Pak. Masalah pupuk mohon untuk diperhatikan," ucapnya.

Menanggapi itu, Zulhas mengatakan akan menindaklanjuti keluhan dari petani kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Zulhas mengatakan anggaran pupuk pada 2025 telah ditambahkan, jadi pupuk subsidi untuk petani dipastikan aman.

"Nanti pak Arief (Kepala Badan Pangan) kita ngomong sama Pak Mentan. Jadi 1.300 ton dialokasikan ke sini. Karena pupuk kemarin itu kurang 4,5 juta ton dan sekarang sudah naik 9,5 juta ton. Anggarannya hampir Rp 44 triliun" tutupnya.

JAKARTA, investor.id–Pemerintah telah menyiapkan modal Rp 139,4 triliun yang bersumber dari APBN 2025 untuk mewujudkan swasembada pangan. Anggaran tersebut di antaranya Rp 44 triliun untuk penyediaan pupuk dan Rp 15 triliun bagi cetak sawah baru. Dengan dukungan dana itu, swasembada pangan, utamanya beras, ditargetkan tercapai pada 2028-2029.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto tentang hasil koordinasinya dengan kementerian terkait mengenai program-program pangan dan upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Laporan tersebut termasuk anggaran terkait pangan yang saat ini sudah disiapkan Rp 139,4 triliun yang tersebar di sejumlah kementerian, termasuk untuk dana desa dan pemerintah daerah (pemda).

JAKARTA, investor.id–Peluang Indonesia mewujudkan swasembada pangan, utamanya beras, pada 4-5 tahun ke depan atau lebih cepat sangat terbuka. Sebab, produktivitas tanaman dan luas tanam/luas panen masih bisa ditingkatkan guna mengejar produksi beras nasional. Upaya intensifikasi, melalui penggunaan bibit unggul, pupuk cukup dan seimbang, serta pengairan atau irigasi yang baik, bisa menjadi strategi jangka pendek peningkatan hasil beras dalam kerangka swasembada.

Menurut Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso, potensi penambahan produsi beras nasional masih sangat besar melalui peningkatan produktivitas tanaman dan lahan. Rerata produktivitas beras nasional kini di kisaran 5,3 ton per hektare (ha) dan hal itu masih bisa dipacu melalui penggunaan bibit dari varietas yang lebih unggul.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono optimistis Kementerian Pertanian (Kementan) mampu cetak lahan sawah seluas 3 juta hektare dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

Menurutnya, upaya ini perlu dilakukan guna menunjang program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto yang ditargetkan terjadi pada 2029 atau lima tahun mendatang.

"Ya, jadi sudah kami identifikasi. Memang kita targetnya kan 3 juta hektare dalam 3-4 tahun ke depan. Ini menjadi sebuah kebutuhan karena penduduk kita bertambah, tetapi sawah kita enggak pernah bertambah," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (28/10/2024).

Lebih lanjut, Sudaryono menaksir bahwa target 3 juta hektare itu nantinya akan bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional hingga puluhan tahun ke depan.

Bahkan, dia menilai bahwa 80 tahun ke depan pun kebutuhan pangan akan lebih aman seiring dari terus bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia.

"Kami perkirakan dengan 3 juta itu bisa menjamin generasi kita 80 tahun ke depan. Dengan tadi eksponensial penambahan penduduk, kemudian kebutuhan konsumsi pangan kita, dengan 3 juta itu bisa paling tidak kita save selama 70-80 tahun ke depan," ungkapnya.

Apalagi, kata Sudaryono, untuk mencapai target 3 juta hektare Kementan juga bakal menggunakan sejumlah lahan milik pribadi, perusahaan, hingga lahan negara.

Dalam merealisasi ini, dia melanjutkan bahwa nantinya pemerintah akan diatur skema bisnis hingga bagi hasil.

"Ada yang status lahan milik perorangan, ada yang milik juga perusahaan, yang memang, intinya lahan itu adalah milik negara, adalah milik perorangan, intinya adalah kita cetak sawah, nanti tinggal kita atur skema komersialnya," tandas Sudaryono.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa sejumlah wilayah telah memulai komando yang hilirnya adalah untuk mewujudkan harapan swasembada pangan pada akhir periode Prabowo nanti.

“Saat ini posisi di Merauke sudah kita mulai, Kalimantan Tengah kami sudah mulai, insyaallah dalam waktu dekat Kalimantan Selatan, kemudian Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan seterusnya. Kami melakukan percepatan untuk cetak sawah,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (28/10/2024).

Tak hanya cetak sawah, Amran melanjutkan bahwa Presiden Ke-8 RI itu juga meminta Kementerian Pertanian (Kementan) lebih memberi perhatian pada petani dari segi hulu mulai dari sarana produksi, termasuk pupuk.

Prabowo, kata Amran, memerintahkan mengecek tambahan pupuk kepada petani dapat 100% terealisasi.

“Kami diminta dicek apa benar sudah sampai ke tingkat petani. Kemudian Oplah, kami tindaklanjuti optimalisasi lahan dan seterusnya,” pungkas Andi Amran.

JAKARTA, investor.id–Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa BUMN di sektor hulu dan hilir pangan harus satu komando dengan orkestrasi dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk bersama-sama saling berkolaborasi mewujudkan target swasembada pangan dalam 4-5 tahun ke depan atau lebih cepat.

BUMN yang bergerak di hulu pangan antara lain PT Pupuk Indonesia (PI Persero) sebagai penyedia pupuk dan di hilir salah satunya Perum Bulog sebagai pembeli siaga (offtaker), sedangkan Kementan memposisikan diri di tengah antara keduanya.