JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan, 10 orang terkaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta penduduk. Diakui olehnya bahwa ketimpangan di Indonesia masih terbentang luas, antara jumlah penduduk kaya dengan yang miskin.

Bahkan menurutnya 2 dari 10 orang terkaya itu, termasuk Hashim dan Presiden Prabowo Subianto . "Pak Prabowo katakan, gambaran 10 keluarga terkaya di Indonesia, lebih kaya dari 114 juta penduduk Indonesia, itu mungkin termasuk keluarga saya dan Pak Prabowo, kita akui," kata Hashim di Menara Kadin, Rabu (24/10/2024).

Menurutnya, saat ini di Indonesia sendiri ada sekitar 44 juta keluarga yang masuk dalam kategori miskin. Sehingga jika dikalikan satu keluarga berjumlah 3-4 orang, maka sekitar 160 juta penduduk Indonesia masih mengalami kemiskinan.

Oleh sebab itu, Hashim mengatakan, salah satu misi besar Pemerintahan Prabowo - Gibran ke depan adalah mengurangi ketimpangan sosial. Caranya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program kebijakan yang akan dikeluarkan.

Pada kesempatan tersebut, Hashim mengakui Presiden Prabowo memang mengidolakan salah satu tokoh pemimpin Partai Komunis China, Deng Xiaoping. Sosok ini yang menginspirasi Prabowo mengeluarkan kebijakan populis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Semakin kita sejahterakan orang miskin, kita dunia usaha beruntung, karena kalau mereka berdaya, mereka lebih kaya, dan income besar, kita yang untung. Mereka tidak akan bawa uang lari ke Hongkong atau ke Shanghai," kata Hashim yang menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Prabowo.

"So this point is, kebijakan kita sangat pro rakyat, tapi tidak benturan dan tidak anti pengusaha. Itu yang penting. Pak Prabowo bilang, orang kaya tetap kaya tidak masalah, tapi yang miskin harus kita angkat dari comberan, jurang, mereka harus hidup bermartabat," tutupnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto langsung melantik menteri dan wakil menteri (wamen) usai menyandang orang nomor satu di Indonesia. Totalnya, ada 48 menteri, 56 wamen, dan 5 pejabat di luar kementerian koordinator.

Menyoroti hal tersebut, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan mengatakan kabinet Prabowo dapat disebut dengan kabinet super gemuk. Dengan banyaknya anggota kabinet itu, dia menilai belum ada akselerasi di berbagai sektor dalam dua tahun ke depan.

"Size itu matters dalam hal efisiensi, dengan kabinet super gemuk itu bisa dikatakan dalam satu tahun, dua tahun, gerakan pasti lamban. Padahal Prabowo sendiri inginkan gerak yang cepat gaspol dalam menjalankan berbagai program dan visi," kata Fadhil dalam acara Diskusi Publik yang disiarkan secara daring, Selasa (22/10/2024).

Dia juga menyoroti persoalan koordinasi dan tumpang tindih kebijakan. Menurutnya, dengan pembentukan badan dan kementerian koordinator yang baru memicu adanya kebijakan yang tumpang tindih. Padahal persoalan koordinasi antar kementerian/lembaga ini telah terjadi sejak era Jokowi.

"Sekarang ini saja dengan Kabinet Jokowi, presiden sebelumnya masalah koordinasi itu merupakan persoalan pokok yang dihadapi oleh para menteri yang menjalankan berbagai program dan kebijakan. Dengan pembentukan kabinet super gemuk plus ditambah dengan pembentukan kementerian koordinator yang baru, kepala badan ini saya nggak bisa dibayangkan koordinasi itu dilakukan. Satu dan lainnya banyak yang overlapping dalam pemberdayaan masyarakat juga ada, kemenko juga ada bidang PMK dan seterusnya. Ya overlapping lah domainnya itu. Masalah koordinasi masalah persoalan ke depan," terangnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF Nawir Messi mengatakan menteri-menteri di bidang ekonomi yang diisi pada Kabinet Prabowo sebagian besar diisi oleh wajah lama di era sebelumnya. Melihat hal tersebut, dia pesimistis adanya akselerasi di berbagai sektor ke depannya. Padahal ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Prabowo, seperti pertumbuhan ekonomi yang stagnan.

"Kalau kita lihat yang susunan kabinet yang di ekonomi ini stok lama. Padahal kita percaya bahwa menteri-menteri di bekerja di bidang ekonomi ini masa lalu menggunakan kapasitas maksimum dongkrak kinerja perekonomian tapi tetap berkisar tataran yang relatif rendah di berbagai sektor. Saya sendiri tidak berharap banyak adanya akselerasi pertumbuhan yang bisa digenjot dengan tatanan kabinet ekonomi yang ada sekarang," katanya.

Dia juga menyebut pertumbuhan ekonomi yang stagnan membuat dampak negatif, seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan sosial ekonomi.

Dia menekankan pentingnya segera menangani pengangguran dan kemiskinan. Sebab, saat ini gelombang PHK masih berlanjut sehingga jumlah pengangguran terus meningkat setiap hari.

"Setiap hari mendengar, PHK terus tumbuh lapangan kerja semakin berkurang karena itu kabinet baru drive ini secara appropriate. Industrialisasi ini sangat penting karana harap dasar mengatasi lapangan kerja dan lompatan ekonomi ke depan," terangnya.

(rrd/rrd)

Tiga akademisi yang berbasis di AS memenangkan hadiah Nobel ekonomi 2024. Penelitian mereka terkait dengan ketimpangan global yang masih berlanjut hingga saat ini, terutama di negara-negara yang dirundung korupsi dan kediktatoran.

Adapun ketiga peneliti tersebut adalah Simon Johnson dan James Robinson, keduanya warga negara Inggris-Amerika, dan warga negara Turki-Amerika Daron Acemoglu. Mereka dipuji atas karya tentang "bagaimana lembaga terbentuk dan memengaruhi kemakmuran".

"Mengurangi perbedaan besar dalam pendapatan antarnegara merupakan salah satu tantangan terbesar zaman kita," kata Jakob Svensson, Ketua Komite Penghargaan Ilmu Ekonomi, dikutip dari Reuters, Selasa (15/10).

"Mereka telah mengidentifikasi akar sejarah dari lingkungan kelembagaan yang lemah yang menjadi ciri banyak negara berpenghasilan rendah saat ini," ujarnya dalam konferensi pers.

Penghargaan itu diberikan sehari setelah laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa 26 negara termiskin di dunia - rumah bagi 40 persen penduduk paling miskin - memiliki utang lebih besar daripada sebelumnya sejak 2006, yang menyoroti kemunduran besar dalam perang melawan kemiskinan.

Penghargaan bergengsi tersebut, yang secara resmi dikenal sebagai Penghargaan Sveriges Riksbank dalam Ilmu Ekonomi untuk Mengenang Alfred Nobel, adalah hadiah terakhir yang diberikan tahun ini dan bernilai 11 juta crown Swedia (USD 1,1 juta).

Acemoglu mengatakan kepada wartawan di Athena bahwa data yang dikumpulkan oleh kelompok pro-demokrasi menunjukkan bahwa lembaga publik dan supremasi hukum di banyak bagian dunia saat ini sedang melemah.

"Pertumbuhan otoriter sering kali lebih tidak stabil dan umumnya tidak menghasilkan inovasi yang sangat cepat dan orisinal," katanya, seraya menyebut China sebagai "sedikit tantangan".

Johnson mengatakan kepada Reuters melalui telepon bahwa lembaga-lembaga mapan di Amerika Serikat sedang berada di bawah tekanan, terutama karena penolakan Donald Trump untuk mengakui kekalahannya dalam pemilu 2020.

"Saya kira itu kekhawatiran terbesar yang saya lihat di negara-negara industri," katanya, seraya menambahkan pemilihan presiden pada tanggal 5 November adalah "ujian stres yang serius" bagi demokrasi AS.

Acemoglu dan Johnson bekerja di Institut Teknologi Massachusetts. Sementara Robinson berada di Universitas Chicago, tempat ia berbicara dalam konferensi pers pada hari Senin dan menyebut para penerima penghargaan lainnya sebagai sahabat karibnya.

"Saya bukan orang yang berpikir bahwa ekonom punya semacam obat mujarab untuk segala hal, atau mereka punya semacam peluru ajaib," katanya. "Ide penting dalam hal memberi orang dorongan atau memberi orang cara untuk memikirkan masalah-masalah dalam masyarakat mereka."

Ia mengatakan semua manusia memiliki aspirasi yang sama dan sejarah bersama tetapi tetap saja "membangun masyarakat yang sangat berbeda di berbagai belahan dunia."

"Hal pertama yang harus dilakukan adalah memikirkan pertanyaan yang relevan bagi orang-orang tersebut, konteks mereka, dan aspirasi mereka," katanya tentang penelitiannya.

Soal Pembalikan Nasib

Dalam penelitian para pemenang penghargaan menunjukkan bagaimana penjajahan Eropa menimbulkan dampak yang dramatis namun berbeda-beda di seluruh dunia, tergantung pada apakah penjajah berfokus pada ekstraksi sumber daya atau pendirian lembaga jangka panjang untuk kepentingan migran Eropa.

Mereka menemukan bahwa hal ini mengakibatkan "perubahan nasib" di mana bekas koloni yang dulunya kaya menjadi miskin, sementara beberapa negara miskin - tempat lembaga-lembaga sering kali didirikan - pada akhirnya mampu meraup kemakmuran umum melalui lembaga-lembaga tersebut.

Temuan lain mencakup betapa "berbahayanya" menjajah suatu wilayah: semakin tinggi angka kematian di kalangan penjajah, semakin rendah output per kapita saat ini, yang merupakan ukuran kemakmuran.

Penghargaan ekonomi bukanlah salah satu hadiah asli untuk sains, sastra, dan perdamaian yang diciptakan atas wasiat penemu dinamit dan pengusaha Alfred Nobel dan pertama kali dianugerahkan pada tahun 1901, tetapi merupakan tambahan kemudian yang ditetapkan dan didanai oleh bank sentral Swedia pada tahun 1968.

Pemenang sebelumnya termasuk sejumlah pemikir berpengaruh seperti Milton Friedman, John Nash - diperankan oleh aktor Russell Crowe dalam film tahun 2001 "A Beautiful Mind" - dan, baru-baru ini, mantan Ketua Federal Reserve AS Ben Bernanke.

Penelitian tentang ketimpangan telah menjadi sorotan utama dalam berbagai penghargaan terkini. Tahun lalu, sejarawan ekonomi Harvard Claudia Goldin memenangkan penghargaan tersebut atas karyanya yang menyoroti penyebab ketimpangan upah dan pasar tenaga kerja antara pria dan wanita.

Pada tahun 2019, ekonom Abhijit Banerjee, Esther Duflo dan Michael Kremer memenangkan penghargaan atas karya mereka dalam memerangi kemiskinan.

Penghargaan ekonomi ini didominasi oleh akademisi AS sejak awal, sementara peneliti yang berbasis di AS juga cenderung menyumbang sebagian besar pemenang di bidang ilmiah yang pemenangnya tahun 2024 diumumkan minggu lalu.

Panen penghargaan tersebut diawali dengan kemenangan ilmuwan AS Victor Ambros dan Gary Ruvkun dalam bidang kedokteran pada hari Senin dan diakhiri dengan Nihon Hidankyo dari Jepang, sebuah organisasi penyintas Hiroshima dan Nagasaki yang mengampanyekan penghapusan senjata nuklir dan memperoleh penghargaan perdamaian pada hari Jumat.

Tiga akademisi yang berbasis di AS memenangkan hadiah Nobel ekonomi 2024. Penelitian mereka terkait dengan ketimpangan global yang masih berlanjut hingga saat ini, terutama di negara-negara yang dirundung korupsi dan kediktatoran.

Adapun ketiga peneliti tersebut adalah Simon Johnson dan James Robinson, keduanya warga negara Inggris-Amerika, dan warga negara Turki-Amerika Daron Acemoglu. Mereka dipuji atas karya tentang "bagaimana lembaga terbentuk dan memengaruhi kemakmuran".

"Mengurangi perbedaan besar dalam pendapatan antarnegara merupakan salah satu tantangan terbesar zaman kita," kata Jakob Svensson, Ketua Komite Penghargaan Ilmu Ekonomi, dikutip dari Reuters, Selasa (15/10).

"Mereka telah mengidentifikasi akar sejarah dari lingkungan kelembagaan yang lemah yang menjadi ciri banyak negara berpenghasilan rendah saat ini," ujarnya dalam konferensi pers.

Penghargaan itu diberikan sehari setelah laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa 26 negara termiskin di dunia - rumah bagi 40 persen penduduk paling miskin - memiliki utang lebih besar daripada sebelumnya sejak 2006, yang menyoroti kemunduran besar dalam perang melawan kemiskinan.

Penghargaan bergengsi tersebut, yang secara resmi dikenal sebagai Penghargaan Sveriges Riksbank dalam Ilmu Ekonomi untuk Mengenang Alfred Nobel, adalah hadiah terakhir yang diberikan tahun ini dan bernilai 11 juta crown Swedia (USD 1,1 juta).

Acemoglu mengatakan kepada wartawan di Athena bahwa data yang dikumpulkan oleh kelompok pro-demokrasi menunjukkan bahwa lembaga publik dan supremasi hukum di banyak bagian dunia saat ini sedang melemah.

"Pertumbuhan otoriter sering kali lebih tidak stabil dan umumnya tidak menghasilkan inovasi yang sangat cepat dan orisinal," katanya, seraya menyebut China sebagai "sedikit tantangan".

Johnson mengatakan kepada Reuters melalui telepon bahwa lembaga-lembaga mapan di Amerika Serikat sedang berada di bawah tekanan, terutama karena penolakan Donald Trump untuk mengakui kekalahannya dalam pemilu 2020.

"Saya kira itu kekhawatiran terbesar yang saya lihat di negara-negara industri," katanya, seraya menambahkan pemilihan presiden pada tanggal 5 November adalah "ujian stres yang serius" bagi demokrasi AS.

Acemoglu dan Johnson bekerja di Institut Teknologi Massachusetts. Sementara Robinson berada di Universitas Chicago, tempat ia berbicara dalam konferensi pers pada hari Senin dan menyebut para penerima penghargaan lainnya sebagai sahabat karibnya.

"Saya bukan orang yang berpikir bahwa ekonom punya semacam obat mujarab untuk segala hal, atau mereka punya semacam peluru ajaib," katanya. "Ide penting dalam hal memberi orang dorongan atau memberi orang cara untuk memikirkan masalah-masalah dalam masyarakat mereka."

Ia mengatakan semua manusia memiliki aspirasi yang sama dan sejarah bersama tetapi tetap saja "membangun masyarakat yang sangat berbeda di berbagai belahan dunia."

"Hal pertama yang harus dilakukan adalah memikirkan pertanyaan yang relevan bagi orang-orang tersebut, konteks mereka, dan aspirasi mereka," katanya tentang penelitiannya.

Soal Pembalikan Nasib

Dalam penelitian para pemenang penghargaan menunjukkan bagaimana penjajahan Eropa menimbulkan dampak yang dramatis namun berbeda-beda di seluruh dunia, tergantung pada apakah penjajah berfokus pada ekstraksi sumber daya atau pendirian lembaga jangka panjang untuk kepentingan migran Eropa.

Mereka menemukan bahwa hal ini mengakibatkan "perubahan nasib" di mana bekas koloni yang dulunya kaya menjadi miskin, sementara beberapa negara miskin - tempat lembaga-lembaga sering kali didirikan - pada akhirnya mampu meraup kemakmuran umum melalui lembaga-lembaga tersebut.

Temuan lain mencakup betapa "berbahayanya" menjajah suatu wilayah: semakin tinggi angka kematian di kalangan penjajah, semakin rendah output per kapita saat ini, yang merupakan ukuran kemakmuran.

Penghargaan ekonomi bukanlah salah satu hadiah asli untuk sains, sastra, dan perdamaian yang diciptakan atas wasiat penemu dinamit dan pengusaha Alfred Nobel dan pertama kali dianugerahkan pada tahun 1901, tetapi merupakan tambahan kemudian yang ditetapkan dan didanai oleh bank sentral Swedia pada tahun 1968.

Pemenang sebelumnya termasuk sejumlah pemikir berpengaruh seperti Milton Friedman, John Nash - diperankan oleh aktor Russell Crowe dalam film tahun 2001 "A Beautiful Mind" - dan, baru-baru ini, mantan Ketua Federal Reserve AS Ben Bernanke.

Penelitian tentang ketimpangan telah menjadi sorotan utama dalam berbagai penghargaan terkini. Tahun lalu, sejarawan ekonomi Harvard Claudia Goldin memenangkan penghargaan tersebut atas karyanya yang menyoroti penyebab ketimpangan upah dan pasar tenaga kerja antara pria dan wanita.

Pada tahun 2019, ekonom Abhijit Banerjee, Esther Duflo dan Michael Kremer memenangkan penghargaan atas karya mereka dalam memerangi kemiskinan.

Penghargaan ekonomi ini didominasi oleh akademisi AS sejak awal, sementara peneliti yang berbasis di AS juga cenderung menyumbang sebagian besar pemenang di bidang ilmiah yang pemenangnya tahun 2024 diumumkan minggu lalu.

Panen penghargaan tersebut diawali dengan kemenangan ilmuwan AS Victor Ambros dan Gary Ruvkun dalam bidang kedokteran pada hari Senin dan diakhiri dengan Nihon Hidankyo dari Jepang, sebuah organisasi penyintas Hiroshima dan Nagasaki yang mengampanyekan penghapusan senjata nuklir dan memperoleh penghargaan perdamaian pada hari Jumat.

Jakarta -

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah berlangsung sejak 2014 akan berakhir bulan ini, tepatnya 20 Oktober 2024. Dalam 10 tahun pemerintahannya, Jokowi dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan Indonesia, meski di akhir jabatannya banyak masyarakat kelas menengah 'turun kasta'.

Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian, Edy Priyono, awalnya menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kepemimpinan Jokowi berada di kisaran 5%, terkecuali saat pandemi Covid-19. Menurutnya ini merupakan angka yang cukup besar.

Meskipun ia mengakui angka ini masih jauh dari target Jokowi yang menginginkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di kisaran 7% per tahun. Sehingga kalau dibandingkan dengan target awal pemerintahannya, tentu angka 5% terlihat cukup kecil.

"Kecuali pada saat Covid, pertumbuhan (2014-2024) ekonomi kita baik-baik saja. Orang mengkritik tidak sesuai dengan target Pak Jokowi, 7%, tetapi kan Pak Jokowi memang begitu. Beliau kan yang selalu pasang target tinggi," kata Edy dalam seminar 'Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi', Kamis (3/10/2024).

"Kalau dibandingkan dengan target awal Pak Jokowi 7% per tahun, memang ini kelihatan rendah, tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain dalam situasi yang sulit dan sebagainya pertumbuhan kita oke-oke saja. Sekitar 5% lebih-lebih sedikit itu oke saja," terangnya lagi.

Lebih lanjut ia memaparkan, untuk angka inflasi selama 10 tahun terakhir rata-rata sebesar 3,7%. Sementara itu dalam dua tahun terakhir, angka inflasi Indonesia berhasil di bawah 3%. Di mana pada 2023 lalu berada di angka 2,61% dan kemudian pada 2024 ini diperkirakan sebesar 1,84%.

Edy berpendapat angka inflasi yang rendah ini dapat tercapai berkat perhatian khusus Jokowi, yang tercermin dari bagaimana pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Daerah selalu melakukan rapat evaluasi inflasi setiap minggu.

"Data menunjukkan bahwa kita kelihatannya sudah masuk kepada rezim inflasi yang rendah. Sekarang inflasi 3% itu dianggap sudah cukup tinggi. Kemudian ini kita bandingkan ini jauh sekali (8,36% pada 2014) dan menurut kami Pak Jokowi adalah mungkin Presiden yang paling besar perhatiannya terhadap inflasi," ucap Edy.

Berkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten dan penurunan angka inflasi itu, Indonesia berhasil naik peringkat menjadi negara dengan pendapatan menengah ke atas atau upper middle countries.

"Karena PDB yang terus meningkat kita masuk ke upper middle countries. Ini juga satu catatan yang menggembirakan," tegasnya.

Barulah setelah itu, Edy memaparkan berkat capaian-capaian ini angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia turun cukup drastis dalam 10 tahun terakhir. Yakni 9,03% per 2024 ini untuk tingkat kemiskinan, turun dari 11,25% pada 2014 lalu; serta 0,83% per 2024 untuk angka kemiskinan ekstrem, dari 6,18% pada 2014 lalu.

Begitu juga dengan angka ketimpangan yang turun dari 0,406% pada 2014 lalu, menjadi 0,379% pada 2024 ini. Menurutnya hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia semakin sejahtera dengan distribusi pendapatan semakin merata.

"Banyak yang bilang kita makin timpang dan sebagainya, banyak orang semakin miskin, tapi data menunjukkan tidak. Tingkat kemiskinan kita turun, baik yang kemiskinan biasa dan kemiskinan ekstrem. Dua-duanya turun," papar Edy.

"Kalau kita bicara ketimpangan atau distribusi pendapatan, kita bicara tentang gini ratio atau gini koefisien. Gini koefisien juga kecenderungannya turun, jadi dengan kata lain kemiskinan turun, ketimpangan juga turun, dengan kata lain bahwa distribusi pendapatan juga membaik," terangnya lagi.

Walaupun di akhir masa pemerintahan Jokowi, Edy mengakui banyak masyarakat kelas menengah harus turun kasta. Tapi ia menyebut hal ini belum menjadi masalah karena kelompok masyarakat tersebut tidak turun kelas hingga jadi warga miskin, yang artinya masih bisa 'diselamatkan'.

"Nah tentu saja kemudian kita bisa mendiskusikan hal lain, misalkan kelas menengah turun dan sebagainya, ini confirm (benar terjadi)," terangnya.

"Tapi memang pernah disampaikan oleh salah satu menteri, banyak dikritik juga padahal yang disampaikan itu benar. Kelas menengah ini memang turun tapi tidak sampai jatuh miskin, itu benar. Karena kalau mereka jatuh miskin, angka kemiskinan akan naik, tapi kan tidak. Angka Kemiskinan turun dan angka ketimpangan juga turun," tambah Edy lagi.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA — Bak langit dan bumi, kenaikan pendapatan antara orang-orang terkaya di Indonesia dengan masyarakat umum semakin timpang.

Hal itu terekam dalam Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios).

Celios menjelaskan bahwa dalam beberapa dekade terakhir Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi di sana terhampar ketimpangan ekonomi yang semakin dalam. Kondisi itu di antaranya tergambar dari laju peningkatan pendapatan maupun harta kekayaan.

Berdasarkan riset Celios, sejak 2020 pendapatan tiga orang terkaya di Indonesia telah melesat naik lebih dari tiga kali lipat. Di sisi lain, upah pekerja hanya naik 15% dalam periode tersebut.

"Pekerja perlu bertahan lebih keras seiring pertumbuhan upah yang hanya naik 15% ketika tiga triliuner teratas justru mengalami lonjakan kekayaan 174%," tertulis dalam laporan Celios, dikutip pada Jumat (27/9/2024).

Celios merujuk pada daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes dan daftar kekayaan para menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Analisis juga dilakukan terhadap data kuantitatif yang mencakup distribusi pendapatan, distribusi kekayaan, indeks gini, tingkat kemiskinan, dan indikator ekonomi lainnya.

Temuan itu menggambarkan bahwa sebagian besar kekayaan dan kesempatan seringkali terkonsentrasi di tangan sekelompok orang kaya, dengan akses dan privilese lebih besar, sehingga mampu memperkaya diri jutaan kali lebih banyak.

"Mereka mendapatkan keuntungan dari kebijakan, investasi, dan peluang yang tidak tersedia bagi masyarakat kelas bawah," tertulis dalam laporan itu.

Celios juga memberikan analogi ketimpangan itu, yakni gabungan harta 50 orang terkaya bisa membayar seluruh gaji pekerja di Indonesia selama satu tahun. Dari sisi nilai pun kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta masyarakat pada umumnya.

Ketimpangan juga tergambar dari kesejahteraan guru honorer, yang menjadi potret kerentanan pekerja di sektor layanan dasar. Padahal, guru merupakan sosok penting untuk memajukan kualitas sumber daya manusia (SDM), juga untuk memenuhi jargon Indonesia Emas 2045.

Perbesar

Celios, yang mengutip riset Institute for Demographic and Poverty Studies, melaporkan bahwa terdapat 74,3% guru honorer berpenghasilan di bawah Rp2 juta. Bahkan, 46,9% atau hampir separuh guru honorer di Indonesia berpenghasilan di bawah Rp1 juta.

Ketimpangan itu juga, menurut Celios, mestinya mendorong pemerintah untuk lebih optimal mengenakan pajak kepada orang-orang super kaya. Pasalnya, kelompok tersebut memiliki kemampuan dan peluang untuk melakukan penghindaran pajak.

Terdapat potensi pajak kekayaan hingga Rp81,6 triliun dari 50 orang terkaya di Indonesia. Berdasarkan perhitungan Celios, pajak itu dapat digunakan untuk membiayai 15,1 juta orang untuk program makan bergizi gratis selama setahun, membangun 339.836 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hingga untuk restorasi 3,2 juta hektare hutan bakau.

Hal serupa juga dapat dikenakan pajak pejabat publik atau para pembantu Jokowi. Berdasarkan catatan Celios, total kekayaan para menteri mencapai Rp24,52 triliun per Februari 2024. Potensi pajak kekayaan dari para menteri Jokowi itu mencapai Rp490,35 miliar.

Rekomendasi Kebijakan Atasi Ketimpangan

Celios pun merekomendasikan setidaknya lima kebijakan praktis agar ketimpangan tersebut tidak semakin parah. Pertama, pembatasan penghindaran dan pengampunan pajak pada individu atau perusahaan super kaya (tax amnesty dan family office).

Kedua, transparansi data dan pelaporan pajak perusahaan multinasional. Ketiga, pengungkapan pemilik sebenarnya (beneficial ownership) semua perusahaan, yayasan, dan entitas menuju pembuatan pendaftaran aset global.

Keempat, kerja sama internasional pengungkapan pajak. Kelima, pengurangan konsentrasi kepemilikan saham perusahaan sentralistis pada segelintir orang, baik dengan konsep koperasi, konsep melibatkan karyawan dalam dewan (BOD) perusahaan, memberikan sebagian saham untuk misi sosial dan lingkungan, dan transisi perusahaan menuju lebih demokratis atau dimiliki bersama (coopetition).

Director of Fiscal Justice Celios Media Wahyudi Askar pun tidak menampik bahwa perekonomian Indonesia telah tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir. Kendati demikian, sejalan dengan itu ketimpangan ekonomi juga semakin dalam.

"Pengukuran yang terlalu berfokus pada angka-angka makroekonomi sering kali melupakan makna hakiki dari pembangunan, yaitu memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat," jelas Media dalam laporan Celios, dikutip pada Jumat (27/9/2024).

Jakarta -

Pertumbuhan ekonomi pada tahun depan diperkirakan akan mencapai 5,2%. Tahun depan sendiri merupakan era pertama Presiden Terpilih Prabowo Subianto menjabat.

"Tahun depan ini ada peluang kemudian Indonesia itu akan tumbuh di kisaran 5,18%, ya antara 5,15% sampai 5,2%. Ya tentu saja topangannya adalah dari salah satunya dari konsumsi," kata Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Andry Asmoro dalam konferensi pers Mandiri Macro And Market Brief secara virtual, Kamis (26/9/2024).

Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia memang konsisten di level 5%. Tahun ini sendiri pihaknya memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,06%.

Nah, jika pemerintahan selanjutnya menargetkan ekonomi lebih tinggi untuk mengeluarkan Indonesia sebagai negara middle income trap, maka pertumbuhannya harus lebih signifikan.

Namun, ada tantangan yang harus dilewati atau diselesaikan, yakni terjadinya ketimpangan ekonomi pada masyarakat. Secara rata-rata kemiskinan disebut telah mengalami penurunan, tetapi sisi ketimpangan masih besar.

"Pada saat ini gini coefficient setelah pandemi itu ada yang namanya scarring effect, itu tetap terjadi. Dan ini tentu saja PR utama kemudian untuk kita tuntaskan di periode berikutnya," ungkapnya.

Sementara dari sisi konsumsi, untuk kelas bawah disebut telah mengalami peningkatan. Walaupun peningkatannya tidak setinggi kelas menengah atas.

Di sisi konsumsi tersebut uang masyarakat Indonesia ternyata lebih banyak mengalir pada berbelanja kebutuhan di supermarket. Sementara belanja kebutuhan makanan di restoran mengalami penurunan.

"Yang menarik adalah yang naik elektronik. Jadi kalau kita lihat di Januari 2023 kontribusinya 4,2% sekarang ke 7%. Nah mengapa orang Indonesia lebih defensive? Kita bisa sampaikan bahwa kenaikan itu adalah karena adanya kenaikan dari sisi harga. Jadi nominal spending yang dikeluarkan untuk makanan minuman jadi relatif lebih tinggi," pungkasnya.

Simak Video: BI Rate 6%: Pertahankan Stabilitas, Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

[Gambas:Video 20detik]

(ada/rrd)

TEMPO.CO, Jakarta - Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis laporan terbaru yang bertajuk Pesawat Jet untuk si Kaya, Sepeda untuk si Miskin. Laporan studi tersebut menyoroti adanya ketimpangan ekonomi yang semakin ekstrem dan terlihat dari perbandingan kekayaan orang terkaya Indonesia dengan warga biasa di Tanah Air..

Celios mengungkapkan ada penambahan kekayaan para triliuner yang melonjak drastis di saat kelas pekerja kesulitan untuk hidup. “Kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia,” bunyi laporan tersebut seperti dikutip Tempo, Kamis, 26 September 2024.

Dalam laporan tersebut diungkapkan bahwa terdapat kenaikan kekayaan tiga triliuner teratas di Indonesia selama 2020-2023. Total kenaikan kekayaan para triliuner tersebut diperkirakan mencapai angka 174 persen. Triliuner tersebut di antaranya adalah Lim Hariyanto Wijaya Sarwono, Low Tuck Kwong, dan Prajogo Pangestu.

Sementara itu dalam riset Celios, kelas pekerja disebutkan justru harus bertahan lebih keras seiring pertumbuhan upah yang hanya naik 15 persen. Ketika masyarakat mencoba mencari jalan pintas lewat pinjaman online (Pinjol) illegal, mereka malah kembali terjebak dalam utang yang menggunung karena bunga pinjaman yang tinggi.

"Laporan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin tidak terdistribusi secara merata. Sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya sebesar 15%,” ujar Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara pada Rabu, 25 September 2024.

Kekayaan yang tidak terdistribusi dengan merata ini, menurut Celios, harus segera diatasi. Menurutnya akan menjadi ironi ketika rakyat yang berjuang untuk hidup di tengah jebakan siklus utang berbunga tinggi masih saja dibebani berbagai macam tagihan pajak. Sedangkan triliuner Indonesia yang meraup kekayaan dari bisnis di tanah air justru hidup nyaman di negara tetangga Singapura.

"Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk mengatasi ketimpangan ini. Kebijakan pengampunan pajak dan insentif fiskal yang ada saat ini justru cenderung menguntungkan perusahaan besar dan orang-orang kaya, sementara masyarakat kelas menengah-bawah dipaksa patuh membayar pajak,” kata Direktur Keadilan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar.

Kekayaan yang dimiliki oleh empat menteri Kabinet Indonesia Maju setara dengan 54 persen total kekayaan seluruh menteri dalam kabinet.

Baca Selengkapnya

Jakarta -

Penelitian yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan ketimpangan di Indonesia semakin memburuk. Hal itu tercermin dari jumlah kekayaan 50 orang terkaya yang disebut setara dengan kekayaan 50 juta orang.

"Kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia," tulis laporan 'Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin', dikutip Kamis (26/9/2024).

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dan analitik dengan pendekatan kuantitatif berupa pengumpulan data mencakup distribusi pendapatan, distribusi kekayaan, indeks gini, tingkat kemiskinan dan indikator ekonomi lainnya.

Kelompok penting yang menjadi rujukan dalam studi ini adalah daftar 50 orang terkaya di Indonesia menurut Forbes dan daftar kekayaan para menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tim peneliti Celios menganggap jumlah kekayaan 50 orang terkaya Indonesia bisa membayarkan gaji seluruh pekerja penuh dalam angkatan kerja di Indonesia sepanjang tahun.

Perhitungan ini didapati dari akumulasi kekayaan 50 triliuner teratas dalam data Forbes 2023 yang mencapai US$ 251,73 miliar atau senilai Rp 4.078 triliun. Sementara, jumlah tenaga kerja penuh dalam angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional sebesar 96,39 juta. Asumsi yang digunakan dalam penghitungan ini menggunakan rerata gaji/upah nasional pada 2023 sebesar Rp 3.178.227.

Dengan demikian, anggaran yang diperlukan untuk menggaji seluruh tenaga kerja penuh dalam angkatan kerja senilai Rp 306 triliun per bulan. Perhitungan ini membandingkan bahwa kekayaan 50 triliuner teratas setara dengan gaji/upah yang diterima 96,39 juta tenaga kerja di Indonesia selama 13 bulan.

Tim peneliti Celios juga mengungkap temuan lain yang menarik, yaitu jika kekayaan 50 triliuner terkaya Indonesia dibagikan ke seluruh pengangguran di Indonesia, maka masing-masing orang akan mendapat Rp 10,4 juta.

Basis perhitungannya ialah akumulasi kekayaan 50 triliuner teratas dalam data Forbes 2023 yang senilai US$ 251,73 miliar atau setara Rp 4.078 triliun dan data Survei Angkatan Kerja Nasional mengungkapkan terdapat 7,86 juta pengangguran dalam angkatan kerja. Apabila kekayaan 50 triliuner dialirkan merata, setiap orang yang menganggur akan mendapatkan Rp 10.376.656.

Lebih ironinya lagi ialah temuan pesatnya kenaikan pendapatan orang kaya dibanding kenaikan upah kelas pekerja Indonesia. Tim peneliti Celios mengatakan sejak 2020 kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya sebesar 15%.

Tercatat pemuncak klasemen triliuner terkaya secara berurutan adalah Budi dan Michael Hartono (US$ 48 miliar atau Rp 777,6 triliun), Prajogo Pangestu (US$ 43,7 miliar atau Rp 707,9 triliun), Low Tuck Kwong (US$ 27,2 miliar atau Rp 440,6 triliun). Dalam waktu tiga tahun, kekayaan tiga orang terkaya secara akumulatif mengalami kenaikan sebesar US$ 75,50 miliar atau senilai Rp 1.223 triliun.

"Potret terkini membuat kita menyaksikan dengan terang benderang bahwa episentrum penguasaan sumber daya semakin tak proporsional. Pekerja perlu bertahan lebih keras seiring pertumbuhan upah yang hanya naik 15%, ketika tiga triliuner teratas justru mengalami lonjakan kekayaan 174%," ucapnya.

(aid/kil)

TANGGAL 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden ke-8, memimpin negara Republik Indonesia selama lima tahun ke depan, 2024-2029.

Merujuk ke visi dan misi dan program pembangunan yang dipaparkan selama masa kampanye, termasuk program makan gratis, tak diragukan bahwa pemerintahan Prabowo terarah ke Visi Indonesia Emas 2045.

Visi Indonesia Emas menaruh harapan besar pada Gen Z, generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012.

Saat ini, Gen Z merupakan kelompok generasi terbesar di Indonesia dengan jumlah 74,93 juta jiwa atau 27,94 persen dari total penduduk jumlah penduduk Indonesia per Juni 2024, sebesar 282.477.584 jiwa.

Dengan 70,72 persen penduduk yang berusia produktif (15 hingga 64 tahun), Indonesia berharap dapat menikmati bonus demografi, yang membantunya memajukan ‘keadilan sosial’ bagi seluruh rakyat Indonesia dan meraih masa emasnya pada 2045.

Namun, jalan menuju ke sana tidak mudah. Selama lima tahun ke depan, pemerintahan Prabowo akan berhadapan dengan sejumlah pekerjaan besar, terutama dalam mengatasi, atau setidak-tidaknya memperkecil kesenjangan sosial.

Soalnya, selain semakin lebar, kesenjangan sosial Indonesia tampaknya telah menjadi semakin kompleks.

Keadilan sosial

Sejatinya, ‘keadilan’ (atau sebaliknya, ketidakadilan) sudah menjadi pokok pemikiran para filsuf Yunani kuno pada abad 5-4 sebelum Masehi, dan terus menjadi topik diskusi hingga saat ini.

Namun, penelusuran peneliti dan penulis Austria, Kai Weiss (2022), frasa ‘keadilan sosial’ baru diperkenalkan oleh seorang Jesuit berkebangsaan Italia, Luigi Taparelli (1793-1862).

Weiss menjelaskan, bagi Taparelli ‘keadilan sosial’, bukanlah tentang ‘keadilan redistributif’ berdasarkan keputusan pemerintah. Keadilan sosial juga tidak terkait dengan gagasan tentang kesetaraan sosial atau ekonomi absolut, seperti dalam bahasa progresif.

Sebaliknya, keadilan sosial adalah hukum alamiah yang harus didasarkan pada prinsip subsidiaritas dan dikaitkan dengan pemahaman teologis tentang ekonomi.

Menurut Taparelli, keadilan sosial mesti bertolak dari realitas bahwa manusia tidak dilahirkan bebas, tetapi dibelenggu untuk selalu bergantung sepanjang hidupnya pada orang-orang dan lembaga di sekitarnya.

Oleh karena itu, keadilan sosial, dalam makna yang paling sederhana adalah kebajikan moral; suatu keinginan yang konstan dan terus-menerus untuk memberikan hak kepada setiap orang.

Keadilan sosial berarti setiap orang menghendaki dan melakukan apa yang adil bagi orang lain hanya karena orang lain berpartisipasi dalam masyarakat yang sama dengan dirinya.

Oleh para pemikir pada masa kemudian, gagasan ‘keadilan sosial’ dikembangkan untuk mengadvokasi perlakuan yang adil bagi semua orang, tanpa memandang ras, jenis kelamin, orientasi seksual, kemampuan, atau status sosial ekonomi.

Dalam pemikiran terakhir, ‘keadilan sosial’ mencakup isu-isu yang semakin kompleks meliputi isu perusakan lingkungan yang menjadi topangan hidup petani dan komunitas adat, dan akses teknolog digital yang terbatas bagi penduduk miskin dan mereka yang tinggal di pedesaan.

Pertanyaannya, bagaimana wujud ‘keadilan sosial’ dalam konteks Indonesia saat ini? Lalu, apa yang seharusnya dilakukan pemerintahan Prabowo untuk memajukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada periode 2024-2029?

Pertanyaan ini sengaja diajukan karena ada indikasi kuat sebagian besar masyarakat Indonesia belum merasakan keadilan sosial.

Dengan kata lain, saat ini masyarakat Indonesia semakin terbelah oleh kesenjangan sosial yang semakin lebar.

Data BPS menunjukkan, hingga Maret 2024, kemiskinan di perkotaan masih sebesar 7,09 persen, sedangkan kemiskinan di pedesaan sebesar 11,79 persen. Total jumlah penduduk Indonesia yang miskin masih besar, yaitu 25,22 juta jiwa.

Sejumlah indikator menunjukkan bahwa ketakadilan akses bidang pendidikan menjadi masalah yang ruwet untuk diselesaikan.

Menurut data BPS dan Susenas (2023), lulusan pendidikan terbanyak di Indonesia adalah SMA/sederajat dengan persentase 30,22 persen. Diikuti lulusan SD/sederajat sebesar 24,62 persen, dan lulusan SMP/sederajat sebanyak 22,74 persen.

Target rata-rata lama pendidikan nasional adalah 12 tahun, tetapi kenyataannya hanya mencapai 8,3 tahun. Selain itu, persentase penduduk yang tidak tamat SD dan yang belum pernah sekolah masih cukup tinggi, masing-masing sebesar 9,01 persen dan 3,25 persen.

Hingga Maret 2023, proporsi penduduk Indonesia yang memiliki pendidikan perguruan tinggi, hanya sebesar 10,15 persen. Itu berarti akses masyarakat Indonesia ke pendidikan tinggi masih sangat terbatas.

Masalah ketidakadilan sosial di bidang kesehatan tampak dari ketersediaan infrastruktur, fasilitas dan tenaga kesehatan yang belum memadai dan persebarannya tak merata.

Kemenkes per Ferbuari 2024 menyebutkan, Indonesia memiliki 3.168 dan sekitar 9.599 puskesmas, dan 202.967 tenaga medis (dokter umum dan dokter spesialis).

Namun, sebagian besarnya berada di wilayah barat Indonesia, dan bertumpuk di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan.

Kesenjangan digital juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Prabowo selama tahun ke depan. DataReportal.com menyebutkan, per Januari 2024, terdapat 185,3 juta pengguna internet, dengan penetrasi internet mencapai 66,5 persen dari 278.7 total populasi Indonesia.

Namun, data ini juga berarti bahwa terdapat 35,5 persen atau 93,40 juta orang di Indonesia atau masih offline hingga awal 2024.

Hasil studi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)) menunjukkan bahwa hingga Februari 2024, pengguna internet di wilayah perkotaan mencapai 69,5 persen dengan tingkat penetrasi 82,2 persen, tetapi perdesaan baru 30,5 persen dengan tingkat penetrasi sebesar 74 persen.

Kesenjangan digital juga melanda sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurut Kominfo, hingga Agustus 2024, dari 64 juta UMKM yang berkontribusi 60 persen pada PDB Nasional, baru 12 persen yang mengadopsi teknologi digital secara efektif.

Meski memiliki infrastruktur TIK terus bertambah, Indonesia belum mampu menyediakan koneksi internet yang cepat.

Godstats.com menyatakan, indeks kecepatan internet Indonesia menduduki posisi ke-80 dari 108 negara dengan median kecepatan unduh internet mobile sebesar 28,35 megabit per second (Mbps), jauh di bawah media kecepatan unduh internet mobile dunia, 56,43 Mbps.

Secara nasional, kecepatan internet juga tidak merata. Lembaga rise Ookla menyebutkan Provinsi Bali unggul dari 34 daerah lain di Tanah Air, disusul Gorontalo dengan kecepatan unduh rata-rata 36,21 Mbps.

Sebaliknya, provinsi dengan internet paling lambat adalah di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara dengan kecepatan unduh rata-rata 16,73 Mbps dan 17,93 Mbps.

Masalah ketakadilan sosial di Indonesia terasa kian runyam jika kita merujuk ke World Report 2023, yang dirilis Human Right Watch (HWR).

Menurut HWR, ‘wajah’ keadilan sosial Indonesia dikotori oleh ulah sejumlah oknum aparat militer dan polisi. Mereka bertindak sewenang-wenangnya di berbagai wilayah, terutama di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dalam konteks kehidupan beragama, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang sangat rukun. Namun masih ada sekelompok orang yang gemar melakukan persekusi, tidak saja terhadap kelompok agama berbeda, tetapi juga pada kelompok agama sendiri dengan paham dan tradisi berlainan.

Atas nama agama pula, sebagian besar warga bangsa Indonesia meremehkan, bahkan memusuhi kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Kasus perdagangan orang (human trafficking) dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti perundungan (bullying) dan kekerasan seksual terhadap kaum perempuan dan anak adalah wujud lain dari ketidakadilan sosial di Indonesia.

Menurut KPPPA, 97 persen korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia pada tahun 2019-2023 adalah perempuan dan anak.

Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat ada 1062 kasus TPPO yang dilaporkan selama tahun 2023 saja.

Ketidakadilan sosial di bidang lingkungan hidup di Indonesia juga berkembang menjadi semakin ruwet.

Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), selama dua periode pemerintahan Jokowi, tercatat telah terjadi 2.939 letusan konflik agraria meliputi lahan seluas 6,3 juta hektare dengan korban terdampak sebanyak 1,75 juta rumah tangga di seluruh Indonesia.

KPA juga mencatat, hingga akhir 2023, sebanyak 25 juta hektare tanah di Indonesia dikuasai oleh pengusaha sawit, 10 juta hektare tanah dikuasai pengusaha tambang, dan 11,3 juta hektare tanah dikuasai oleh pengusaha kayu.

Sebaliknya, BPS (2023) menyebutkan jumlah petani gurem yang menguasai lahan di bawah 0,1 - 0,5 hektare mencapai 17.248.181 orang atau 62,05 persen dari total petani pengguna lahan sebanyak 27.799.280 orang.

Tidak hanya itu, Indonesia juga rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi yang dampaknya selalu memperburuk ketidaksetaraan sosial.

Ketakadilan sosial di kalangan Gen Z

Yang memprihatinkan, masalah ketidakadilan sosial merembes masuk ke kalangan Gen Z, lapisan generasi yang jadi tumpuan harapan bagi terwujdunya Visi Indonesia Emas 2045.

BPS melaporkan pada 2023 terdapat sekitar 9,9 juta penduduk usia muda (15-24 tahun) tanpa kegiatan atau youth not in education, employment, and training (NEET) di Indonesia.

Pada 2023, Gen Z tanpa kegiatan atau NEET Indonesia lebih banyak berada di pedesaan dengan proporsi 24,79 persen, sedangkan di perkotaan 20,40 persen.

Sementara itu, laporan bertajuk, ‘Indonesia Gen Z Report 2024’ oleh IDN Research Institute menyebutkan sebagai dampak dari digitalisasi, Gen Z Indonesia semakin dihimpit oleh ketimpangan ekonomi, masalah kesehatan mental, bullying dan kekerasan seksual.

Laporan itu mengatakan, 60 persen Gen Z masuk dalam jurang kesenjangan ekonomi karena berpenghasilan kurang dari Rp 2,5 juta per bulan.

Secara ekonomis, Gen Z boleh dikatakan cukup rapuh. Sebanyak 62,7 persen Gen Z mengaku bergantung pada keluarga secara finansial.

Hanya 17,6 persen Gen Z yang mandiri secara finansial, dan 19,6 persen yang mampu menghidupi keluarganya secara finansial.

Sebesar 51 persen Gen Z juga mengaku terdera dalam masalah sesehatan mental, 42 persen terbelenggu masalah hak asasi manusia, dan 34 persen khawatir atas akses pendidikan.

Terkait hak digital, Gen Z Indonesia memperlihat fakta menarik. Data APJII Februari 2024 menyebutkan sebanyak 29 persen Gen Z menggunakan ponsel pintar dengan tingkat penetrasi tertinggi dengan 87,02 persen.

Gen Z tergolong pecandu ponsel pintar karena menggunakannya dalam durasi waktu rata-rata 6,5 jam per hari. Dampak negatifnya, sebagian Gen Z cenderung menderita obesitas karena jarang bergerak dan berolahraga fisik.

Mereka juga enggan belajar/membaca, tapi gemar menciptakan konten medsos termasuk konten negatif, terlibat bullying, bahkan kriminalitas secara digital. Parahnya, sedikit dari mereka yang terdiagnosis menderita gangguan jiwa.

Apa yang perlu dilakukan pemerintahan Prabowo?

Untuk mengatasi, atau setiak-tidaknya mempersempit kesenjangan sosial, pemerintahan Prabowo diharapkan mau menempuh kebijakan dan program yang lebih ambisius daripada pemerintahan sebelumnya.

Caranya, pertama, mempertimbangkan standar pengukuran ketidakadilan sosial secara multidimensional dan multi-kasual.

Artinya, ukuran ketimpangan sosial tak hanya berdasarkan nilai pendapatan, tetapi juga berdasarkan kondisi gender, kondisi sosial masyarakat adat, dan partisipasi sekolah kaum perempuan dan kaum disabilitas.

Langkah ambisius berikutnya adalah membuat kebijakan fiskal yang pro-kaum petani gurem, nelayan kecil, buruh bangunan, pembantu tumah tangga, dan semua kelompok sosial yang termarginalisasi, termasuk Gen Z yang terkategori NEET.

Langkah ketiga, mengadakan perundang-undangan yang mencegah ketimpangan sosial dan aksi diskriminatif.

Terkait ini pemerintah Prabowo perlu segera mensahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (RUU PPRT) yang mandek selama 20 tahun.

Keempat, mengakselerasi secara agesif pembangunan infrastruktur wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan yang menjadi kantong kemiskinan dan keterbelakangan.

Terakhir adalah melakukan pemantauan dan evaluasi program pengentasan kesenjangan sosial secara terprogram dengan melibatkan, bukan saja anggota DPR, tetapi tokoh masyarakat, ulama, akademisi, LSM dan media.

Negara ini adalah sebuah negara demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan setiap keputusan politik seharusnya mencerminkan kehendak mayoritas. Dalam sistem ini, pemimpin dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang adil dan transparan. Berbeda dengan negara kerajaan, di mana kekuasaan sering kali diwariskan melalui garis keturunan dan terpusat pada satu keluarga, negara demokrasi menempatkan kekuasaan di tangan rakyat. Semua lembaga negara, mulai dari eksekutif hingga legislatif dan yudikatif, harus bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir elit atau keluarga tertentu.

Dalam demokrasi, kepentingan negara seharusnya bermuara pada kepentingan rakyat. Pemerintah yang dipilih oleh rakyat memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan melindungi hak-hak setiap warga negara. Setiap kebijakan yang dibuat harus bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, memberikan akses yang adil terhadap sumber daya, serta memastikan pemerataan pembangunan. Pemerintah bukanlah alat untuk memperkaya segelintir orang atau kelompok tertentu, melainkan untuk melayani kepentingan kolektif rakyat banyak.

Hidup dengan kemewahan yang diperoleh dari uang rakyat di negara demokrasi harus dipandang sebagai tanggung jawab besar, bukan sebagai kesempatan untuk pamer atau memamerkan kekayaan. Para pejabat publik yang menggunakan uang rakyat untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau menunjukkan gaya hidup mewah tidak hanya mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh rakyat, tetapi juga merusak esensi dari demokrasi itu sendiri. Seharusnya, mereka yang diberi amanah oleh rakyat untuk memimpin negara ini menunjukkan sikap yang sederhana, rendah hati, dan fokus pada pelaksanaan tugas-tugas yang mereka emban demi kepentingan rakyat.

Saat rakyat berada dalam keadaan sulit, terutama dalam kondisi ekonomi yang menantang, para pemimpin seharusnya menunjukkan solidaritas dan empati. Memamerkan kekayaan di tengah penderitaan rakyat bukan hanya tidak etis, tetapi juga menunjukkan kurangnya rasa kepedulian terhadap mereka yang paling membutuhkan.

Para pemimpin kita harusnya berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi rakyat, dengan membuat kebijakan yang meringankan bebannya, bukan malah menambah rasa sakit hati yang luar biasa dengan gaya hidup yang tidak sejalan dengan realitas yang dihadapi oleh mayoritas rakyat di negeri ini.

Ketika seorang menantu presiden memamerkan satu potong roti seharga 400 ribu di tengah kondisi ekonomi negara yang carut-marut, tindakan tersebut menunjukkan sikap nir empati yang sangat luar biasa. Di saat sebagian besar rakyat berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk makanan, memamerkan kemewahan seperti itu hanya mempertegas ketimpangan sosial yang ada. Tindakan ini mencerminkan ketidakpekaan terhadap realitas yang dihadapi oleh mayoritas rakyat yang sedang berjuang di tengah kesulitan ekonomi. Sedang beberapa minggu yang lalu kita semua mendengar bahwa ada seorang pekerja Ojek Online meninggal akibat kelaparan, pameran kemewahan tersebut semakin memperjelas jurang yang memisahkan elit dengan rakyat biasa.

Negeri ini semakin tua, namun keadilan sosial tampaknya semakin sulit untuk dirasakan oleh rakyat banyak. Pameran kemewahan di atas penderitaan rakyat tidak hanya mencerminkan ketidakpedulian, tetapi juga merusak rasa keadilan sosial yang seharusnya menjadi fondasi dari negara ini.

Ketika para pemimpin atau orang-orang di lingkaran kekuasaan menunjukkan sikap yang tidak selaras dengan penderitaan rakyat, hal ini hanya akan memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan memperdalam rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat. Pemerintah seharusnya bekerja untuk mempersempit kesenjangan ini, bukan malah memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari realitas yang dihadapi oleh mayoritas rakyat.