Jakarta -

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendukung rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan program hilirisasi industri dan sumber daya alam. Ia menyebut kekayaan sumber daya alam Indonesia yang berlimpah dapat diurus dan diolah sebaik-baiknya di Indonesia melalui program ini agar hasilnya dinikmati seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sekelompok orang.

"Sumber daya alam harus bisa dikelola di dalam negeri, sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai jual tinggi dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi adalah ikhtiar mewujudkan perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan pasal 33 UUD 1945," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (15/10/2024).

Menurut Bamsoet, perlu perubahan mindset pembangunan di kalangan pemerintah, pelaku bisnis, maupun masyarakat, agar terjadi kolaborasi multipihak. Khususnya dalam menata ulang pembangunan ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan berkualitas serta berkelanjutan.

Ia mengatakan hal ini dapat diterapkan lewat model ekonomi sirkular. Model ini mengupayakan efisiensi sumber daya, serta upaya pemanfaatan kembali residu yang dihasilkan dari industri untuk diolah kembali dan memberikan nilai tambah yang lebih besar serta berulang.

"Model ekonomi sirkular ini dapat baik berjalan ketika kualitas industri nasional, sudah mampu secara seksama melakukan pemrosesan material sumber daya dari hulu ke hilir. Sebagaimana yang digagas pemerintahan Presiden Jokowi tentang hilirisasi mineral, emas, bauksit, nikel, tembaga ataupun bijih besi," terangnya.

Lebih lanjut, Bamsoet mengungkapkan Indonesia tercatat sebagai salah satu pemilik sumber daya alam terbesar dunia, seperti nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam. Tercatat sepanjang 2023, realisasi produksi bijih nikel RI hampir mencapai 200 juta ton. Sementara, nilai ekspor nikel hasil dari program hilirisasi mencapai Rp 500 triliun.

"Strategi hilirisasi industri yang dilakukan Presiden Joko Widodo juga telah terbukti memberikan hasil sangat positif. Salah satu buktinya, terjadi peningkatan nilai investasi di sektor industri pengolahan non migas yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Di mana nilai investasi sektor industri pengolahan non migas pada tahun 2014 senilai Rp 186,79 triliun, naik pesat menjadi Rp 565,25 triliun di tahun 2023," pungkas Bamsoet.

(anl/ega)

Jakarta -

Anindya Bakrie ditunjuk oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Delegasi ASEAN Business and Investment Summit.

Surat yang bernomor 588/M-DAG/SD/10/2024 ini diteken oleh Zulkifli Hasan pada 4 Oktober 2024 ini juga menunjuk Bernardino Moningka Vega dan John Riady sebagai delegasi.

Surat ini juga ditembuskan ke sekretaris umum ASEAN dan ketua umum Kamar dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia).

ASEAN BAC adalah wadah dari pebisnis seluruh negara anggota ASEAN yang harus bisa membantu negara ASEAN mewujudkan sentralitas ASEAN sebagai visi utama kawasan ini.

Sebelumnya diberitakan Anindya menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Dia mengatakan, Munaslub itu merupakan inisiasi dari Kadin provinsi dan asosiasi dalam menyikapi dinamika organisasi.

"Sabtu lalu, saya hadir di Munaslub Kadin 2024 yang merupakan aspirasi Kadin Provinsi (Kadinda) dan Asosiasi/Himpunan (ALB) yang menyikapi dinamika organisasi dan menginginkan Kadin yang netral dan konsisten sebagai mitra strategis pemerintah," tulisnya seperti dikutip Selasa (17/9/2024).

Dalam acara tersebut, hadir juga Ketua MPR sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Menteri Investasi Rosan P Roeslani. Dia mengatakan, para pengusaha senior pun juga hadir.

"Hadir Ketua MPR yang juga Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum dan HanKam Kadin Bambang Soesatyo, Menteri Investasi yang juga Ketum Kadin Indonesia 2015-2020 Rosan Roeslani dan Ketua Dewan Kehormatan, pengusaha senior dan pendiri HIPMI Abdul Latief, WKU Wantim Erwin Aksa," katanya.

(kil/kil)

Jakarta -

Anindya Bakrie ditunjuk oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Delegasi ASEAN Business and Investment Summit.

Surat yang bernomor 588/M-DAG/SD/10/2024 ini diteken oleh Zulkifli Hasan pada 4 Oktober 2024 ini juga menunjuk Bernardino Moningka Vega dan John Riady sebagai delegasi.

Surat ini juga ditembuskan ke sekretaris umum ASEAN dan ketua umum Kamar dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia).

ASEAN BAC adalah wadah dari pebisnis seluruh negara anggota ASEAN yang harus bisa membantu negara ASEAN mewujudkan sentralitas ASEAN sebagai visi utama kawasan ini.

Sebelumnya diberitakan Anindya menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Dia mengatakan, Munaslub itu merupakan inisiasi dari Kadin provinsi dan asosiasi dalam menyikapi dinamika organisasi.

"Sabtu lalu, saya hadir di Munaslub Kadin 2024 yang merupakan aspirasi Kadin Provinsi (Kadinda) dan Asosiasi/Himpunan (ALB) yang menyikapi dinamika organisasi dan menginginkan Kadin yang netral dan konsisten sebagai mitra strategis pemerintah," tulisnya seperti dikutip Selasa (17/9/2024).

Dalam acara tersebut, hadir juga Ketua MPR sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Menteri Investasi Rosan P Roeslani. Dia mengatakan, para pengusaha senior pun juga hadir.

"Hadir Ketua MPR yang juga Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum dan HanKam Kadin Bambang Soesatyo, Menteri Investasi yang juga Ketum Kadin Indonesia 2015-2020 Rosan Roeslani dan Ketua Dewan Kehormatan, pengusaha senior dan pendiri HIPMI Abdul Latief, WKU Wantim Erwin Aksa," katanya.

(kil/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani kembali menduduki jabatan Ketua DPR RI untuk periode 2024-2029. Putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tersebut diketahui menempati posisi yang sama pada periode 2019-2024.

Mendampingi Puan, ada Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad juga kembali ditetapkan menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029.

Kemudian, Adies Kadir dari fraksi Golkar, Cucun Ahmad Syamsurijal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Saan Mustopa dari fraksi Partai Nasdem yang ditetapkan menjadi Wakil Ketua DPR RI.

Kelimanya diambil sumpah/janji sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029 dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa, 1 Oktober 2024, sore.

Dengan kembali dilantiknya Puan, Ketua DPP PDI-P tersebut menjadi politikus pertama yang berhasil menempati jabatan Ketua DPR RI sebanyak dua kali sejak tahun 2004.

Lantas, siapa saja Ketua DPR RI sejak tahun 2004 hingga 2024? Berikut rangkuman Kompas.com.

Agung Laksono

Politikus Partai Golkar ini menjadi Ketua DPR RI periode 2004-2009. Agung Laksono didampingi oleh dua wakilnya, yakni Muhaimin Iskandar dari fraksi PKB dan Soetardjo Soerjogoeritno dari fraksi PDI-P.

Menariknya, pada periode tersebut, Agung Laksono juga terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar melalui Musyawarah Nasional (Munas) IX.

Di bawah kepemimpinan Agung Laksono, 550 anggota DPR RI terpilih dari 10 partai politik (parpol) lantas terbagi menjadi 11 komisi.

Diberitakan Kompas.com, Golkar menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak, yakni 128 kursi berkat perolehan suara 24.480.757 pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004.

Disusul oleh PDI-P dengan 21.026.629 suara yang setara dengan 109 kursi di DPR dan PKB sebesar 11.989.564 suara atau 52 kursi di DPR.

Oleh karenanya, unsur pimpinan DPR berasal dari tiga partai yang memeroleh kursi terbanyak tersebut, sebagaimana aturan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Selama kepemimpinan Agung Laksono, DPR berhasil mengesahkan 186 Undang-Undang (UU). Namun, dari catatan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), dari 186 UU yang dihasilkan, hanya 70 UU berasal dari program legislasi nasional (Prolegnas) atau sekitar 37,6 persen.

"Sebagian besar lainnya, yaitu 116 UU berasal dari non-Prolegnas atau siluman. Sehingga, sampai akhir masa jabatannya DPR masih banyak menyisakan RUU dari Prolegnas," kata Koordinator Formappi saat itu, Sebastian Salang, sebagaimana diberitakan Kompas.com pada 30 September 2009.

"Secara teknis kuantitatif, DPR memang menghasilkan cukup banyak, 186 UU. Tapi, secara substantif sebetulnya hanya 95 UU yang dihasilkan. Karena yang dihasilkan itu 57 UU Pemekaran Wilayah, 15 UU Ratifikasi Konvensi Internasional, 6 UU Pengesahan Perpu dan 4 UU Pengadilan Tinggi Agama,” ujarnya lagi.

Marzuki Alie

Pada periode 2009-2014, Ketua DPR RI dijabat oleh politikus Partai Demokrat Marzuki Alie. Dia didampingi oleh empat Wakil Ketua. Antara lain, Priyo Budi Santoso dari fraksi Golkar, Pramono Anung dari fraksi PDI-P, dan Anis Matta dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Marwoto Mintohardjono dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun, dalam perjalanannya Anis Matta digantikan oleh Sohibul Iman. Lalu, Taufik Kurniawan menggantikan Marwoto yang tutup usia.

Pada periode ini, Partai Demokrat memang keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara 21.703.137 pada Pemilu 2009. Jika dikonversikan menjadi 148 kursi DPR.

Disusul Partai Golkar dengan 15.037.757 suara yang setara dengan 106 kursi. Lalu, PDI-P 14.600.091 suara atau 94 kursi DPR; PKS 8.206.955 suara atau 57 kursi, dan PAN 6.254.580 suara atau 46 kursi DPR.

Di bawah pimpinan Marzuki Alie, DPR periode 2009-2014 berhasil mengesahkan 126 RUU menjadi UU.

Dalam sidang paripurna penutupan masa sidang I tahun sidang 2014 di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara II DPR, Jakarta pada 30 September 2014, Marzuki Alie mengatakan bahwa UU yang berhasil disahkan itu terdiri atas RUU prioritas yang masuk ke dalam Prolegnas Jangka Menengah untuk lima tahun dan RUU kumulatif terbuka.

RUU prioritas itu meliputi UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU Desa, serta UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Adapun RUU kumulatif itu meliputi kumulatif terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional, kumulatif terbuka akibat putusan MK, kumulatif terbuka tentang APBN, dan kumulatif terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sayangnya, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berhasil diselesaikan pada periode ini.

Selain itu, sejumlah kasus korupsi besar yang melibatkan anggota DPR terjadi pada era ini. Di antaranya, kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang hingga korupsi kuota impor daging sapi.

Setya Novanto

Politikus Partai Golkar, Setya Novanto terpilih menjadi Ketua DPR RI periode 2014-2019. Pada era awal kepemimpinannya, pria yang akhirnya menjadi pesakitan kasus korupsi ini didampingi oleh empat wakil, yakni Fadli Zon dari fraksi Gerindra, Agus Hermanto dari fraksi Demokrat, Taufik Kurniawan dari fraksi PAN, dan Fahri Hamzah dari fraksi PKS.

Namun, baru kurang lebih setahun menjabat, Setya Novanto terpaksa mengundurkan diri pada 16 Desember 2015 karena namanya terseret dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dikenal dengan “papa minta saham”.

Diberitakan Kompas.com, Ketua Umum Partai Golkar saat itu, Aburizal Bakrie akhirnya menunjuk Ade Komarudin untuk menggantikan posisi Novanto sebagai Ketua DPR RI.

Namun, pada 2016, Setya Novanto yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar kemudian menunjuk dirinya sendiri untuk kembali menjadi Ketua DPR RI.

Hanya saja, pada akhir 2017, Novanto kembali harus mundur dari jabatannya karena sudah ditahan dalam kasus kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Posisinya saat itu sempat digantikan oleh Fadli Zon yang ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI.

Diketahui, setelah melalui proses panjang dan dipenuhi dengan drama, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Juli 2017.

Pada 24 April 2018, Setya Novanto dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan kepada Setya Novanto.

Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti 7,3 juta dollar AS dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik.

Namun, pada Agustus 2019, Setya Novanto diketahui mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) melalui penasihat hukumnya, Maqdir Ismail.

Bambang Soesatyo

Setelah melalui dinamika yang sangat pelik, Partai Golkar yang saat itu dipimpin Airlangga Hartarto akhirnya menunjuk Bambang Soesatyo untuk menggantikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Pria yang karib disapa Bamsoet ini mulai menjabat sebagai Ketua DPR RI pada Januari 2018.

Hingga akhir kepemimpinannya, DPR periode 2014-2019 hanya berhasil menyelesaikan 91 UU.

Capaian itu disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam rapat paripurna terakhir masa persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 30 September 2019.

"Sampai tanggal 29 September 2019, DPR telah menyelesaikan 91 RUU yang terdiri atas 36 RUU dari daftar Prolegnas 2015-2019 dan 55 RUU Kumulatif Terbuka," kata pria yang karib disapa Bamsoet ini sebagaimana diberitakan Kompas.com sebelumnya.

Dikutip dari Lokadata yang menggunakan data Indonesia Corruption Watch (ICW), DPR sebenarnya menetapkan 189 RUU dalam Prolegnas 2015-2019 dan 31 RUU prolegnas kumulatif.

Peneliti Formappi Lucius Karus sempat mengatakan bahwa sekitar 40 persen dari RUU Prolegnas prioritas yang berhasil disahkan DPR periode 2014-2019 sebenarnya beberapa merupakan revisi berulang dari Undang-Undang yang sama.

Misalnya, revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Selama masa kerja DPR 2014-2019, UU MD3 telah direvisi sebanyak tiga kali. Revisi pertama disahkan 5 Desember 2014, revisi kedua 12 Februari 2018, dan terakhir 16 September 2019.

Selain itu, ada dua UU lainnya yang menambah daftar panjang Prolegnas prioritas DPR, yaitu revisi UU Pilkada sebanyak dua kali, dan revisi UU Pemerintahan yang juga dilakukan dua kali.

"Revisi-revisi itu hanya satu dua pasal lalu sudah memenuhi daftar Prolegnas prioritas. kesannya bertenaga banget DPR ini, padahal hanya merevisi satu dua kata,” kata Lucius di kantor Formappi, Jakarta Timur pada 26 September 2019.

Puan Maharani

Sebagai partai pemenang Pemilu 2019, PDI-P menunjuk Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024. Dia didampingi empat Wakil Ketua, yakni Aziz Syamsudin dari fraksi Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari fraksi Gerindra, Rachmat Gobel dari fraksi Nasdem, dan Muhaimin Iskandar dari fraksi PKB.

Namun, dalam perjalanannya, Azis Syamsudin yang terjerat kasus korupsi digantikan oleh Lodewijk Freidich Paulus.

Di bawah pimpinan Puan Maharani, DPR menyelesaikan 225 UU selama periode 2019-2024. Jumlah itu lebih baik dibandingkan DPR periode 2014-2019 yang hanya berhasil menyelesaikan 91 UU.

"Dengan demikian, selama periode 2019 sampai 2024, DPR RI telah menyelesaikan 225 Rancangan Undang-Undang (RUU). Yang terdiri atas 48 RUU dari daftar Prolegnas 2019-2024. 177 RUU kumulatif terbuka dan terdapat 5 RUU yang tidak dilanjutkan pembahasannya,” kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR di kompleks Parlemen, Jakarta pada 30 September 2024.

Namun, jumlah tersebut ternyata masih jauh dari daftar program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2020-2024 yang disepakati melalui Rapat Paripurna ke-5 Tahun Sidang 2019-2020, yakni sebanyak 248 UU.

Selain itu, prestasi tersebut sempat diwarnai dengan polemik penetapan sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU Kesehatan, UU Kementerian Negara, UU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) hingga UU Penyiaran.

Bahkan, massa yang terdiri dari mahasiswa, aktivis, buruh, akademisi, musisi hingga figur publik kompak turun ke jalan untuk menolak disahkannya RUU Pilkada pada 22 Agustus 2024.

Namun, ada juga UU yang akhirnya berhasil disahkan selama periode 2019-2024. Antara lain, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang sudah dinantikan selama enam tahun oleh publik.

Kemudian, UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna kelima Masa Persidangan I Tahun sidang 2022-2023 pada 20 September 2022.

Selanjutnya, UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang memberikan angin segar bagi para ibu pekerja. Sebab, mereka bisa mendapatkan hak cuti melahirkan hingga 6 bulan dan tetap mendapatkan gaji.

Namun, ada juga revisi atau RUU yang menjadi warisan untuk DPR RI periode 2024-2029. Salah satunya adalah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.

Padahal, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana itu sudah mulai disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang atau tepatnya tahun 2008.

Bahkan, di tahun 2012, RUU ini diajukan masuk legislasi nasional. Namun, belasan tahun berlalu usulan itu tak kunjung diundangkan.

Jakarta: Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, batal menggunakan Ketetapan (TAP) MPR. Ketua MPR RI periode 2019-2024, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan pelantikan tersebut akan kembali mengikuti ketentuan yang digunakan pada periode-periode sebelumnya, yaitu berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berita acara pelantikan di MPR.

Bamsoet menjelaskan bahwa pada awalnya, penggunaan TAP MPR sempat menjadi kesepakatan dalam rapat gabungan MPR pada 23 September 2024. Namun, keputusan tersebut berubah dalam rapat paripurna terakhir MPR pada 25 September 2024.

"Sebelumnya, dalam rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan Fraksi MPR dan kelompok DPD tanggal 23 September 2024, ada usulan pelantikan presiden dan wakil presiden akan disempurnakan melalui ketetapan MPR. Namun, dalam sidang paripurna akhir masa jabatan MPR 2019-2024, tanggal 25 September 2024, disepakati tidak diperlukan adanya ketetapan MPR," ujar Bamsoet kepada wartawan, Selasa 1 Oktober 2024.
Baca juga: Di Tengah Isu Fufufafa, Pelantikan Prabowo-Gibran akan Gunakan TAP MPR dan Pertama dalam Sejarah

Bamsoet juga menambahkan bahwa usulan penggunaan TAP MPR ini sempat masuk ke dalam Rancangan Perubahan Tata Tertib MPR yang disampaikan Badan Pengkajian MPR pada sidang paripurna terakhir periode tersebut. Dalam rancangan tersebut, tepatnya di Pasal 120 ayat 3, disebutkan bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden akan ditetapkan dengan Ketetapan MPR.

"Rencananya, ketetapan MPR tersebut bersifat penetapan atau beschikking, serta bersifat administratif semata guna menindaklanjuti Keputusan KPU tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan umum. Hal itu sesuai dengan wewenang MPR melantik presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat 2 UUD NRI 1945," jelasnya.

Namun, menurut Bamsoet, setelah melalui pembahasan dan pandangan umum dari fraksi-fraksi MPR serta kelompok DPD, usulan tersebut akhirnya tidak disepakati. Alhasil, tata cara pelantikan presiden dan wakil presiden tetap mengacu pada mekanisme yang berlaku selama ini, yakni melalui keputusan KPU dan berita acara pelantikan di MPR.

"Namun, sesuai dengan pandangan umum akhir fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD, Pasal 120 ayat 3 dalam Rancangan Perubahan Tata Tertib MPR tidak diperlukan atau tidak disepakati. Artinya, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tetap mengikuti konvensi sebagaimana dilakukan pada pelantikan presiden dan wakil presiden yang berlaku selama ini, yakni cukup melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta berita acara pelantikan di MPR," jelas Bamsoet.

Maka dari itu, Prabowo dan Gibran akan dilantik sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan pada pelantikan-pelantikan presiden sebelumnya, tanpa menggunakan TAP MPR seperti yang sempat diusulkan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo atau biasa disapa Bamsoet resmi melepaskan statusnya sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Periode 2019-2024, pada Selasa (1/10/2024).

Bamsoet melepaskan status ketua MPR dalam Rapat Paripurna Agenda Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR Periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Dikutip dari Kompas TV, pimpinan MPR RI periode 2019-2024 menyerahkan memori MPR RI kepada pimpinan sementara MPR RI Guntur Sasono dan Larasati Moriska.

Kemudian, mereka melakukan menandatangani berita acara serah terima ketua dan wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024 kepada pimpinan MPR RI sementara.

Bamsoet dan pimpinan MPR periode 2019-2024 lalu bersalaman dengan pimpinan Sementara MPR, kemudian kembali ke kursi yang telah disediakan.

Guntur lantas mengucapkan terima kasih kepada pimpinana dan anggota MPR 2019-2014 yang telah menjalankan tugas konstitusional dalam membangun masyarakat dan negara.

"Ke depan tanggungjawab itu menjadi tugas kita semua, semoga kita dapat menjalankan tugas tersebut dengan penuh amanah dan menemparkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya," kata Guntur.

Hari ini, sebanyak 732 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2024-2029 resmi dilantik dalam Sidang Paripurna Pengucapan Sumpah Janji Jabatan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.

Anggota MPR yang dilantik terdiri dari 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Bisnis.com, JAKARTA -- MPR telah mencabut Ketetapan alias TAP MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Nama Presiden ke-2 RI, Soeharto, kemudian secara resmi dihapus dari Ketetapan (TAP) MPR No XI/MPR/1998 tersebut.

Bila menilik sejarahnya, TAP MPR No.XI/1998 lahir dalam gegap gempita reformasi. Desakan untuk membongkar KKN dan mendorong pengadilan terhadap Soeharto dan kroninya, begitu kuat pada waktu itu.

MPR yang masih menjadi lembaga superpower yang bisa mengangkat dan memberhentikan presiden juga nurut kehendak rakyat pada waktu itu.

Adapun ketetapan ini ditandatangani langsung oleh Ketua MPR Harmoko, Hari Sabarno, Abdul Gafur, Ismail Hasan Metareum, Fatimah Achmad, dan Poedjono Pranjoto pada tanggal 13 November 1998.

Salah satu pasal dalam ketetapan MPR ini berbunyi: Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadapsiapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta atau konglemerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak azasi manusia.

Eksistensi pasal tersebut merupakan implikasi dari 3 dari 6 tuntutan reformasi. Pertama, terkait dengan supremasi penegakan hukum. Kedua, good governance yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Ketiga, pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya.

Dalam catatan Bisnis, penghapusan 'dosa' KKN Presiden Soeharto berlangsung hanya beberapa waktu pasca MPR mencabut Ketetapan MPR No.XXIII/1966 tentang tuduhan pengkhianatan oleh Sukarno. TAP MPRS ini dibikin oleh pemerintahan transisi militer yang dipimpin oleh AH Nasution. TAP MPR No.XXIII/1966 menandai kemunculan Soeharto sebagai pengganti Sukarno.

Kemunculan Soeharto

TAP MPRS No.33/1967 memiliki sejumlah 6 pasal utama. Pertama, bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat memenuhi pertanggungan-jawab konstitusional, sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, menyatakan bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ketiga, melarang Presiden Sukarno melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum dan sejak berlakunya ketetapan ini menarik kembali mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dari Presiden Sukarno serta segala Kekuasaan Pemerintahan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Keempat, menetapkan berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) No. XV/MPRS/1966, dan mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnya Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum.

Kelima, pejabat presiden tunduk dan bertanggung-jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara). Keenam, menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Sukarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden.

Respons Keluarga Soeharto

Penghapusan nama Soeharto resmi berlaku dalam agenda Silahturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Keluarga Presiden Soeharto di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Sabtu (28/9/2024).

Acara tersebut dihadiri oleh beberapa anggota keluarga Soeharto seperti Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, serta Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, dan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas.

Plt Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah menjelaskan, keputusan MPR untuk menghapus nama Soeharto tertuang dalam Surat Jawaban Pimpinan MPR No B-1372I/HK.00.00/B-VII/MPR/09/2024 tertinggal 24 September 2024 dalam menindaklanjuti surat Pimpinan fraksi Partai Golkar perihal pasal 4 TAP XI/MPR/1998.

"Untuk ditegaskan oleh Pimpinan MPR RI bahwa Pasal 4 TAP MPR No XI/MPR/1998 khususnya yang secara eksplisit menyebutkan Nama Mantan Presiden Soeharto agar dinyatakan sudah dilaksanakan tanpa mencabut ketetapan tersebut," kata Siti saat membacakan surat jawaban Pimpinan MPR.

Siti memaparkan, salah satu alasan pencabutan nama Soeharto dari ketetapan tersebut adalah karena upaya hukum yang dilakukan kepada Soeharto secara pribadi sudah selesai dilakukan.

Hal tersebut seiring dengan keluarnya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kepastian hukum melalui Surat Keputusan Perintah Penghentian Penuntutan (SKPPP) oleh Kejaksaan Agung pada 2006 lalu sesuai dengan Pasal 140 ayat 1 KUHAP.

Selain itu, penghentian ini juga tertuang dalam Keputusan Mahkamah Agung No 140 PK/Pdt/2015 karena alasan penyakit permanent yang diderita Soeharto kala itu.

Dia melanjutkan, Soeharto telah meninggal dunia pada 27 Januari 2008. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka ada kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.

Lebih lanjut, dalam Rapat Gabungan 23 September 2024 lalu, Pimpinan MPR telah menyetujui untuk menegaskan Badan Pengkajian MPR untuk melakukan studi atas kedudukan hukum dan tindak lanjut TAP MPR No XI/MPR/1998, termasuk ketetapan MPR/MPRS lain yang dinyatakan masih berlaku sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR No I/MPR/2003.

"Pimpinan MPR RI mendorong agar jasa dan pengabdian Mantan Presiden Soeharto yang telah memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade dapat diberikan penghargaan yang layak sesuai peraturan yang berlaku," jelas Siti

Adapun, nama Soeharto disebut pada Pasal 4 TAP MPR No TAP XI/MPR/1998. Ketetapan tersebut berisi upaya pemberantasan KKN yang harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu, termasuk ditujukan untuk Soeharto.

“Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia,” demikian kutipan pasal 4 TAP MPR tersebut.

Agenda Silahturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Keluarga Presiden Soeharto di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Sabtu (28/9/2024). Dalam acara tersebut, MPR RI resmi menghapus nama Mantan Presiden Soeharto dari Ketetapan MPR (Tap MPR) No TAP/XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan nepotisme.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut, Pasal 4 Ketetapan (TAP) MPR Nomor 11 Tahun 1998 telah dilaksanakan.

Pasal itu memerintahkan agar para pihak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ditindak secara tegas, termasuk mantan Presiden Kedua RI Soeharto.

Pernyataan itu Bamsoet sampaikan dalam acara silaturrahmi kebangsaan antara pimpinan MPR RI dengan keluarga Soeharto.

“Kami bersepakat terkait dengan penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11/MPR 1998, secara diri pribadi Bapak Haji Muhammad Suharto dinyatakan telah selesai dilaksanakan,” kata Bamsoet di Gedung MPR RI, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Setelah lengser, Soeharto pernah ditetapkan sebagai terdakwa dugaan korupsi pengelolan tujuh dana yayasan sosial.

Ketujuh yayasan itu adalah Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais),Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora.

Perkara ini diusut Kejaksaan Agung yang menduga nilai korupsi itu mencapai Rp 1,7 triliun dan 419 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Namun, Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Ketetapan Perintah Penghentian Penuntutan (SKP3) pada 2006 sesuai Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal itu mengatur terkait penuntut umum bisa menghentikan penuntutan jika tidak cukup bukti, peristiwa yang disangkakan bukan pidana, dan perkar ditutup demi hukum.

Selain itu, Soeharto juga meninggal dunia pada 2008.

“Jadi (perintah TAP MPR) sudah dilaksanakan, dendam apalagi harus kita pertahankan,” ujar Bamsoet.

Bamsoet juga mengatakan, pandangan ahli, fraksi, dan DPD RI yang disampaikan dalam pidato sidang paripurna MPR RI di akhir masa jabatan 2019-2024 pada 25 September lalu telah mendukung pandangan ini.

Setelah itu, Bamsoet memuji Soeharto dengan menyebut jasa-jasanya selama 32 tahun memimpin Indonesia.

“Berjasa besar dalam mengantarkan bangsa Indonesia beranjak dari negara miskin menjadi negara berkembang,” kata Bamsoet.

Acara itu dihadiri dua putri Siti Hardijanti Hastuti Rukmana (Tutut) dan Siti Hediati Hariyadi (Titiek).

Mereka menyampaikan terimakasih kepada MPR karena telah menghapus nama Soeharto dari TAP tersebut.

Selain itu, mereka juga menyampaikan permintaan maaf jika Soeharto melakukan kesalahan ketika 32 tahun menjadi presiden.

"Kami juga mohon maaf kalau selama ini Bapak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat memimpin," kata Tutut.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo menyebut Presiden ke-2 RI, Soeharto layak dipertimbangkan untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan, Soeharto merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang jasa-jasanya harus dihormati. Dia menuturkan, Soeharto merupakan salah satu tokoh penting yang telah memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade.

Seiring dengan hal tersebut, Bamsoet berharap Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, dapat mempertimbangkan nama Soeharto untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional. Apalagi, MPR juga telah menghapus nama Soeharto dari Ketetapan MPR (Tap MPR) No. TAP/XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan nepotisme.

"Oleh karena itu, maka rasanya tidak berlebihan sekiranya mantan Presiden Soeharto dipertimbangkan oleh pemerintah yang akan datang mendapatkan anugrah gelar Pahlawan Nasional, selaras dengan martabat kemanusiaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Bamsoet dalam acara Silahturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Keluarga Presiden Soeharto di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Sabtu (28/9/2024).

Bamsoet menuturkan, Soeharto telah berusaha mengabdikan diri sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas sebagai Presiden. Dia juga menyebut Soeharto memiliki jasa besar dalam mengantarkan bangsa Indonesia beranjak dari negara miskin menjadi negara berkembang.

Dia melanjutkan, bukti jasa Soeharto dapat dilihat dari catatan sejarah. Bamsoet mengatakan, pada 1963, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi minus 2,25%. Kemudian, pada 1966 inflasi melonjak hingga 635,3% dan setahun kemudian Indonesia adalah negara miskin dengan catatan hutang sebesar US$700 juta.

Namun, tantangan tersebut tidak menyurutkan langkah Soeharto. Dia mengatakan, Soeharto bergerak cepat memperbaiki ekonomi negara dengan bantuan tim pakar ekonominya, yang salah satu anggotanya adalah Soemitro Djojohadikoesoemo, Bapak dari Prabowo Subianto.

Hasilnya, pada 1969 atau setahun setelah Soeharto menjabat sebagai presiden, pertumbuhan ekonomi melonjak tajam menjadi 12% dan inflasi berhasil ditekan pada kisaran 9,9%.

"Tidak hanya itu, Tahun 1976 Indonesia berhasil menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang sukses meluncurkan satelit dan pada 1984 Indonesia sukses swasembada pangan," kata Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo mengklaim pengangkatan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin sah. Pelantikan Anindya bakal dilakukan pada Senin (15/9).

"Besok kita pelantikan, tadi baru pengesahan, sudah sah, besok dilantik," ujar Bamsoet usai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Hotel St Regist Jakarta, Sabtu (14/9), diberitakan CNBC Indonesia.

Anindya terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi di Munaslub yang dihadiri 28 dari 34 Kadin Provinsi dan 25 asosiasi. Menurut Bamsoet karena peserta Munaslub adalah pimpinan Kadin daerah mayoritas dan mencapai aklamasi, maka Anindya sah menjadi ketua umum dan tak menyalahi AD/ART organisasi.

Bamsoet memaparkan dalam AD/ART disebut pemilihan ketua umum dalam Munaslub sudah bisa ditetapkan bila daerah membutuhkan ketua baru, tanpa harus ada pelanggaran yang dilakukan ketua umum yang tengah menjabat.

"Udah selesai tadi, secara aklamasi dari 28 ketua-ketua umum Kadin daerah hadir, 25 asosiasi, pimpinan juga hadir, secara aklamasi sudah terpilih Pak Anin (Anindya),"

Proses pemilihan dalam Munaslub ini dipimpin oleh Nurdin Halid. Acara ini juga dihadiri Wakil Ketua Kadin Erwin Aksa, Presiden Komisaris PT Blue Bird Tbk Bayu Priawan sebagai Ketua Pelaksana Munaslub Kadin 2024 hingga Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.

"Besok kita pelantikan, tadi baru pengesahan, sudah sah, besok dilantik," ucap Bamsoet.

Anindya, yang menggantikan ketua umum sebelumnya, Arsjad Rasjid, mengatakan Kadin adalah mitra strategis pemerintah. Dia ingin menjalin hubungan kuat dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan penggantinya Prabowo Subianto.

"Kadin itu adalah mitra strategis pemerintah, jadi mudah-mudahan apa yang diputuskan tadi bisa membuat hubungan dengan pemerintah bisa makin baik," kata Anindya.

Sementara Arsjad kemungkinan bakal memberi pernyataan resmi dalam konferensi pers yang akan digelar besok, Minggu (15/9), bersama Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang menyatakan Munaslub tidak sah.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa Anindya Bakrie sebagai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Munaslub 2024.

Bambang yang juga merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu menilai terpilihnya Anindya telah sah menggeser Arsjad Rasjid. Pemilihan ini juga sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

"Jadi ini bukan soal pelanggaran, ini kebutuhan daerah-daerah yang minta untuk Munaslub. Jadi kebutuhan daerah. Bisa, dalam AD/ART dibaca aja, jadi tidak harus ada pelanggaran," kata Bambang kepada wartawan, Sabtu (14/9/2024).

Bamsoet menegakui bahwa Arsjad Rasjid tidak melanggar aturan sebagaimana disebutkan sejumlah pihak terkait dengan bergabungnya Arsjad sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat Pemilu 2024.

Alih-alih pelanggaran, dia menyebut penggantian Arsjad dilakukan sebagaimana permintaan dan kebutuhan dari Kadin daerah dengan alasan situasi politik yang berubah.

"Artinya sudah ada rentetan peristiwa dimana kadin pascapilpres tidak lagi tampak dirasakan oleh daerah itu tidak mesra lagi dengan pemerintah. Itu yang dirasakan daerah," jelasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa tidak ada dualisme dalam kepengurusan Kadin saat ini. Sebab, menurut dia, Munaslub Kadin 2024 sudah sah secara kuorum dan diputuskan oleh 28 Ketua Umum Kadin Daerah, 25 asosiasi dan Anggota Luar Biasa Kadin.

Munaslub hari ini juga disebut Bambang tidak menyalahi aturan lantaran peserta yang hadir mencapai lebih dari 23 anggota. Mekanisme pemilihan diatur oleh Dewan Pertimbangan yang selama ini mendapatkan masukan internal untuk mengadakan Munaslub.

Namun, Bambang menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan Kadin secara mendadak itu tidak ada kaitannya dengan kosolidasi politik di masa transisi pemerintahan.

"Menurut saya engga ada, kan ada perwakilan pemerintah juga dari Pak Rosan ada mewakili, karena kan dia Menteri Investasi. Saya kira gak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, ini lah tinggal tugas kita, saya sebagai senior hanya menjembatani yang tadi bisa akur kembali," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menutukan bahwa Anindya akan segera dilantik esok hari di lokasi yang sama dengan Munaslub berlangsung yaitu St Regis, Jakarta pada Minggu (15/9/2024).

"Besok kita pelantikan disini, tadi baru pengesahan, sudah sah, besok dilantik. Ini kita hanya melaksanakan, disini kan saya hanya melaksanakan keinginan daerah maupun asosiasi dan himpunan. Jadi gak ada agenda lain, kecuali kita mau mediasiin apa yang menjadi keresahan daerah," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pejabat publik hingga pengusaha menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang penuh kontroversi pada hari ini, Sabtu (14/9/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis, beberapa tokoh yang hadir adalah Anindya Bakrie, Bayu Priawan, hingga Bambang Soesatyo alias Bamsoet.

Anindya Bakrie yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin telah hadir di lokasi tempat Munaslub berlangsung, St. Regis, Jakarta sebelum agenda dimulai.

Tak lama, Bambang Soesatyo yang memiliki posisi sebagai Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin, sekaligus Ketua MPR RI datang pukul 12.40 WIB dengan baju putih.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Bayu Priawan Djokosoetono yang merupakan Komisaris Utama PT Blue Bird Tbk. (BIRD) juga tampak hadir sebagai Ketua Pelaksana Munaslub Kadin siang ini.

Bayu sempat menjawab singkat pertanyaan terkait dengan legalitas penyelenggaraan Munaslub Kadin yang disebut tak sesuai AD/ART.

"Sudah sesuai dengan ADRT. Dihadiri oleh peserta yang mayoritas yang kuorum. Jadi ini sesuai dengan ADRT. Lebih dari 20," kata Bayu saat ditemui di St. Regis, Sabtu (14/9/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Thomas Jusman yang merupakan Ketua Kadin Bangka Belitung mengungkap urgensi penyelenggaraan Munaslub untuk menyimapi dinamika Tanah Air.

"Ya kita menyikapi dinamika yang terjadi dalam kadin Indonesia. Untuk demi kepentingan kadin Indonesia lebih baik kedepan. Sudah sesuai [AD/ART]. Nanti di ikutin aja nanti, lebih detail. Intinya memenuhi kuorum," tuturnya.

Munaslub Dianggap Ilegal

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang diagendakan pada hari ini ditolak oleh mayoritas Dewan Pengurus Kadin Provinsi. Berembus kabar bahwa tujuan munaslub itu adalah untuk melengserkan Arsjad Rasjid dari kursi ketua umum.

Sebanyak 21 pengurus Kadin Provinsi yang menolak Munaslub tersebut berasal dari Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.

Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty mengatakan penolakan tersebut dilandasi pertimbangan bahwa Munaslub digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

"Dewan Pengurus Kadin Gorontalo menyepakati tetap mendukung kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sampai dengan masa bakti tahun 2026," kata Muhalim dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).