Bisnis.com, JAKARTA - Industri bank perekonomian rakyat (BPR) masih menjadi perhatian di tengah peningkatan kredit bermasalah (non-performing loan/NPL). Lalu, bagaimana kinerja raupan laba kelompok BPR terkini?

Sebagai informasi, berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang diterbitkan oleh OJK, per Juni 2024 nilai kredit bermasalah BPR mencapai Rp16,46 triliun. Nilai ini setara dengan 11,39% dari total kredit yang disalurkan.

Rasio NPL tersebut jauh di atas ambang batas atau threshold yang ditetapkan oleh regulator sebesar 5%. Apabila dirinci, total kredit macet BPR pada Juni 2024 mencapai Rp10,91 triliun, naik 29,87% YoY.

Pada periode yang sama tahun sebelumnya atau Juni 2023, NPL BPR masih berada pada level 9,27% dengan nominal NPL Rp12,58 triliun. Adapun, saat itu, total kredit macet sebesar Rp8,4 triliun.

Di tengah kenaikan rasio kredit bermasalah tersebut, industri BPR masih membukukan laba. Sepanjang tahun berjalan, kelompok bank ini mencetak laba senilai Rp1,06 triliun.

Kendati demikian, laba ini lebih rendah 25,68% ketimbang periode Juni 2023 yang senilai Rp1,43 triliun. Rasio return on asset (ROA) BPR ikut menyusut dari 13,28% pada Juni 2023 menjadi 9,36% pada Juni 2024.

Terkait dengan kinerja industri BPR, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae melaporkan pertumbuhan aset, DPK dan kredit BPR dan BPR Syariah tetap bertumbuh pada semester I/2024, yaitu masing-masing sebesar 6,19%, 7,01%, 6,96% secara tahunan (yoy).

Menurutnya, pertumbuhan aset, DPK dan kredit BPR/S ini terjaga seiring dengan perluasan kegiatan usaha sebagaimana amanat UU P2SK yang ditopang dengan pemenuhan modal inti minimum Rp6 miliar dan akselerasi konsolidasi industri BPR/S sebagaimana single presence policy pada POJK 7 tahun 2024.

Adapun, Dian memproyeksikan tahun depan BPR akan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dinamika ekonomi global dan domestik hingga adopsi teknologi informasi yang semakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank, termasuk BPR/S.

“Selain itu, BPR juga menghadapi persaingan yang semakin ketat khususnya pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah [UMKM],” ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2024).

Alhasil, untuk menghadapi perubahan dan tantangan tersebut, BPR/S diharapkan memiliki ketahanan dan daya saing yang kuat, sehingga dapat mempertahankan kinerja dan eksistensinya.

Dalam mengembangkan industri BPR/BPRS, OJK telah menerbitkan peta jalan yang di dalamnya terdiri dari empat pilar utama yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR, penguatan peran BPR di wilayahnya, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah sempat mengakui memang terjadi kenaikan NPL di BPR sebagai dampak dari berakhirnya masa relaksasi restrukturisasi kredit Covid-19.

Meski demikian, dirinya optimistis situasi pemburukan kualitas kredit BPR tidak akan berlangsung lama, mengingat para pemain industri BPR giat memperbaiki kinerja seiring dengan perekonomian yang makin pulih.

“Selain itu, pengelolaan risiko juga terus diperbaiki, dimulai dari pada saat melakukan analisis kredit sampai dengan pembinaan setelah pencairan kredit. Hal ini juga bagian dari upaya kami, untuk terus memperbaiki kinerja dan meningkatkan daya saing industri,” ujarnya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Optimalisasi pemenuhan modal inti minimum BPR sebesar Rp6 miliar pada 31 Desember 2024 merupakan upaya untuk mewujudkan penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri BPR

Denpasar (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mengingatkan Bank Perekonomian Rakyat (BPR)/ Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di daerah itu agar terus memperkuat permodalan untuk meningkatkan daya saing dan kontribusinya bagi perekonomian di Pulau Dewata.

"Optimalisasi pemenuhan modal inti minimum BPR sebesar Rp6 miliar pada 31 Desember 2024 merupakan upaya untuk mewujudkan penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri BPR," kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Rabu.

Dengan demikian, lanjut dia, dapat berkontribusi secara signifikan dalam perekonomian di wilayahnya dan mampu untuk menghadapi tantangan dan tuntutan dari dinamika perekonomian domestik.

"Upaya yang dapat dilakukan oleh BPR/BPRS dalam pemenuhan modal inti minimum antara lain pemupukan laba organik, setoran modal oleh pemegang saham existing (yang ada), dan melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau pengambilalihan (akuisisi) oleh investor baru," ucapnya.

Bagi BPR/BPRS yang tidak dapat memenuhi modal inti minimum, OJK berwenang memerintahkan BPR/BPRS untuk melakukan dan menerima penggabungan atau peleburan, dan menerima pengambilalihan oleh pihak lain.

Kristrianti menambahkan, pelaksanaan konsolidasi dalam penataan struktur industri BPR/BPRS terutama dilakukan bagi BPR/BPRS yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali yang sama atau berada dalam satu grup yang sama dengan mempertimbangkan potensi kesamaan atau kemiripan strategi bisnis, struktur dan budaya organisasi serta infrastruktur teknologi informasi.

Sebelumnya dalam kegiatan Pembahasan Action Plan (rencana aksi) Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR di Provinsi Bali Tahun 2024, Kristrianti berharap pemegang saham pengendali BPR/BPRS dapat mendukung upaya penguatan permodalan tersebut,

"Dengan peningkatan modal inti akan dapat mendukung efisiensi kegiatan usaha, meningkatkan daya saing di tengah kompetisi yang berasal dari hulu ke hilir, serta untuk menghadapi berbagai tantangan digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi," katanya.

Kristrianti juga menyampaikan OJK Provinsi Bali secara proaktif menginisiasi beberapa kegiatan peningkatan kapasitas untuk mendukung penguatan BPR antara lain melalui sosialisasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Publik (SAK EP), workshop bagi BPR melalui kerja sama dengan Sparkassen dan ADB.

Selain itu evaluasi kinerja BPR sekaligus pembahasan isu strategis BPR, dan sosialisasi beberapa ketentuan terbaru seperti ketentuan mengenai Pelindungan Konsumen, Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, serta Penanganan Tipibank setelah berlakunya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Sementara itu Ketua Forum Pemegang Saham Pengendali, I Gusti Agung Rai Wirajaya turut mendorong BPR yang belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar agar melakukan upaya optimal untuk memenuhinya pada 31 Desember 2024.

Melalui penguatan permodalan dan konsolidasi BPR/BPRS diharapkan dapat memperkuat peran BPR/BPRS dalam pembiayaan UMKM dan memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Bali.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024