Bisnis.com, LABUAN BAJO - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif rencana evaluasi bursa karbon Indonesia yang bakal ditempuh oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Evaluasi ini bakal diikut dengan upaya peningkatan jumlah pengguna jasa bursa karbon.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan bursa karbon perlu dievaluasi secara menyeluruh karena memiliki peran penting dalam meraih pengurangan emisi dan ekonomi berkelanjutan.

"Evaluasi ini mencakup ekosistem secara keseluruhan, bukan hanya Bursa Karbon Indonesia saja, tetapi juga instrumen lain seperti carbon tax dan ketentuan batas atas emisi. Diskusi dengan berbagai pihak akan dilakukan untuk menciptakan skema perdagangan karbon yang lebih baik," ucapnya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (31/10/24).

Inarno menambahkan masih ada banyak potensi perbaikan serta pengembangan yang dapat dilakukan di bursa karbon Indonesia meskipun bursa ini masih relatif baru dan memiliki volume transaksi yang belum terlampau besar,

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Iman Rachman mengatakan jumlah pengguna jasa bursa karbon diyakini terus meningkat hingga mencapai 100 penggguna pada akhir 2024. Adapun pengguna jasa karbon saat ini mencapai 81.

Namun, dia memandang terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya. terkait keselarasan regulasi serta dukungan dari pemerintah dan berbagai sektor terkait.

"Kita masih dalam fase belajar, tetapi kami optimistis bursa karbon akan terus berkembang dan berkontribusi besar dalam mencapai target pengurangan emisi nasional," tutur Iman.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan pentingnya mempercepat pengembangan perdagangan karbon di Indonesia. Sejauh ini, perdagangan karbon di Tanah Air dianggap belum optimal.

"Kami sedang melakukan evaluasi agar perdagangan karbon ini tidak stagnan. Potensi bursa karbon kita sangat besar dan kami tak ingin potensi ini terbuang percuma," ujar Hanif.

Hanif mengungkapkan kebijakan yang sedang disiapkan untuk meningkatkan nilai ekonomi karbon, antara lain penerapan skema offset karbon, memperluas unit perdagangan karbon, mempertimbangkan perpajakan karbon, serta menetapkan batas atas kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC).

Jakarta - Usai resmi dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq telah menyiapkan 10 rancangan strategis, salah satunya mendorong ekonomi hijau dan biru dengan mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) berkelanjutan.

Hanif menjelaskan bahwa kelembagaan ini akan bekerja sinergis dalam menjaga lingkungan dan mendorong investasi berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa situasi triple planetary crisis yang terdiri dari krisis perubahan iklim, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati menjadi pondasi kerja KLH/BPLH.

"Untuk mewujudkan visi pemerintahan ini, terdapat beberapa misi utama yang diusung, yaitu diantaranya mendorong ekonomi hijau dan biru dengan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan, memperkuat kemandirian dan kedaulatan negara, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup," ucap Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).

"Salah satu strategi penting yang akan diterapkan adalah pendekatan ekonomi lingkungan, dengan fokus pada penguatan ekonomi sirkular dan penerapan nilai ekonomi karbon (NEK). Pendekatan penataan lingkungan dengan tujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam juga menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan," jelasnya.

Hal lainnya adalah Strategi Kolaborasi, dimana ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga internasional.

"Untuk mempercepat inovasi di bidang lingkungan, pemerintah akan menyediakan insentif bagi sektor-sektor yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup," ujarnya.

Kemudian, kata Hanif, pihaknya akan fokus kepada Penanganan Isu Lingkungan, yaitu diantaranya penanganan pencemaran, limbah, dan kualitas lingkungan yang menurun.

Dalam menghadapi perubahan iklim, Hanif menyatakan akan memperkuat sistem informasi kerentanan guna meningkatkan efektivitas upaya adaptasi. Ia juga memastikan komitmen mitigasi perubahan iklim Indonesia tetap terjaga.

"Pengelolaan sampah laut, peningkatan sistem sanitasi, dan mitigasi polusi udara di kota-kota besar menjadi prioritas. Selain itu, krisis keanekaragaman hayati akan diatasi melalui pendekatan restorasi ekosistem dan penegakan hukum," terang Hanif.

Sebagai bagian dari rencana jangka pendek, KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) juga akan meluncurkan beberapa program unggulan yang terintegrasi dengan Quick Wins Asta Cita.

"Beberapa di antaranya adalah pengelolaan limbah dan sampah dari program gizi anak sekolah, penanganan limbah medis dari program kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit, serta pendampingan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam upaya peningkatan produktivitas lahan pertanian," jelas Hanif.

Terakhir adalah program Sumber Penerimaan Negara, di mana Hanif mengungkapkan bahwa penerimaan negara dari sektor lingkungan hidup akan diperkuat melalui penerapan instrumen ekonomi lingkungan seperti Nilai Ekonomi Karbon, penguatan ekonomi sirkular dan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati dan turut berkontribusi pada pembukaan lapangan kerja yang berbasis upaya pembangunan yang ramah kepada alam.

Hanif optimistis bahwa kelembagaan KLH/BPLH dapat menjawab berbagai tantangan lingkungan dan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

"Melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, diharapkan kelembagaan KLH/BPLH mampu menjawab berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia dan menjadi motor penggerak bagi pembangunan berkelanjutan," pungkasnya. (rrd/rir)

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menjadi salah satu solusi Pemerintah Indonesia dalam mengatasi pendanaan pengelolaan lingkungan di negeri ini. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki lembaga khusus yang diberi mandat untuk mengelola dana lingkungan.

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan komitemn dan strategi pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Berikut peran BPDLH dalam mewujudkan lingkungan Indonesia yang lestari dan berkelanjutan.

Isu lingkungan hidup semakin hangat diperbincangkan belakangan waktu ini. Semakin nyatanya dampak perubahan iklim dalam kehidupan masyarakat serta kemudahan dan luasnya akses informasi meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan isu lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat turut mengawasi kebijakan dan terobosan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan ini.

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa terobosan penting untuk mengatasi perubahan iklim yaitu, percepatan transisi energi terbarukan, transisi ekonomi hijau, peluncuran bursa karbon, moratorium izin hutan dan lahan gambut, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, rehabilitasi hutan dan lahan, serta penguatan komitmen Indonesia dalam menangani perubahan iklim pada konferensi internasional.

Kabar baiknya, terobosan tersebut berhasil menurunkan angka deforestasi di Indonesia. Berdasarkan data dari situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2021-2022 deforestasi yang terjadi di Indonesia mencapai angka 104.000 hektare.

Angka tersebut menurun dari tahun 2020-2021 sebesar 113.500 ribu hektare atau sekitar sekitar 8,4%. Terobosan dalam mengatasi deforestasi menorehkan prestasi karena pada era kepemimpinan beliau berhasil menurunkan angka deforestasi Indonesia ke titik paling rendah dan menempatkan Indonesia menjadi negara dengan persentase keberhasilan penurunan deforestasinya paling tinggi di seluruh dunia yaitu mencapai 65%.

Dalam mencapai hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengerahkan berbagai sumberdaya dari lembaga dan kementerian terkait untuk saling bersinergi dalam memulihkan lingkungan. BPDLH yang berada di bawah Kementerian Keuangan menjadi salah satu lembaga yang dikerahkan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dari sisi pengelolaan pendanaan lingkungan yang berkelanjutan.

Pengelolaan lingkungan di Indonesia memiliki perkembangan yang cukup baik. Dalam upayanya, banyak tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan terbesarnya adalah pendanaan yang berkelanjutan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN yang jumlahnya terbatas.

Pemerintah Indonesia telah menganggarkan rencana iklim untuk mencapai agenda Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) yang membutuhkan setidaknya 310 miliar USD pada tahun 2030. Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan mengalokasikan sekitar 4,1% anggaran negara untuk pengurangan emisi.

Dari tahun 2018 hingga 2020, dana yang dialokasikan sebesar 102,6 triliun rupiah, hanya mencakup sepertiga dari proyeksi biaya pengurangan emisi pada periode tersebut.

Indonesia membutuhkan kolaborasi multi-pihak untuk mengisi gap pendanaan tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2019, dibentuklah BPDLH sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang diberikan mandat untuk mengelola dana lingkungan hidup di Indonesia. BPDLH berperan untuk menghimpun, memupuk, dan menyalurkan dana lingkungan hidup.

Sumber pendanaan yang dikelola BPDLH berasal dari APBN, APBD, dana hibah dalam maupun luar negeri, dan investasi. Pendanaan yang diterima dikelola dan disalurkan kepada penerima manfaat yang bergerak di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, serta bidang lain terkait lingkungan.

Dana yang dikelola BPDLH disalurkan melalui proyek-proyek yang dijalankan sesuai dengan sumber pendanaan dan ruang lingkupnya masing-masing. Padan tahu 2024 ini, BPDLH telah menjalankan beragam proyek dan layanan, di antaranya Fasilitas Dana Bergulir, PLTS Atap - Insentif Panel Surya, Dana Untuk Kesejahteraan dan Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Hukum Adat dan Komunitas Lokal (Dana TERRA), Norway - Indonesia Forest and Other Land Uses Net Sink 2030, Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), Indonesia REDD+ RBP GCF, Mangrove for Coastal Resilience (M4CR), Dana untuk Kesejahteraan dan Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Hukum Adat dan Komunitas Lokal Kehutanan Sosial (Dana TERRA - Customary Forest), Pooling Fund Bencana, serta Catalytic Funding for Indonesia Impact Fund (IIF) Investee.

Salah satu proyek di atas telah selesai dilaksanakan dan berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek Dana TERRA adalah salah satu proyek yang telah selesai dijalankan BPDLH untuk mengatasi deforestasi dan mendukung IPLC (Indigenous People and Local Community/Masyarakat Hukum Adat dan Komunitas Lokal) dalam mengembangkan praktik pendapatan berkelanjutan yang melindungi hutan demi mengurangi kemiskinan.

Proyek ini turut berkontribusi pada pencapaian target pengurangan emisi GRK sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,20% dengan dukungan internasional, seperti yang tercantum pada NDC. Dalam menjalankan proyek ini BPDLH tidak sendirian, BPDLH didukung oleh Ford Foundation dari sisi pendanaan dan implementasi proyek. Alokasi dana yang digunakan pada proyek ini sebesar 1,25 juta USD.

Proyek yang telah berjalan sejak November 2021 hingga April 2024 ini telah menjalankan 39 program di 15 provinsi, yang dilakukan oleh 7 Lembaga Perantara (Lemtara), 13 tim peneliti dari 12 universitas, dan 19 tim pengabdian masyarakat dari 16 universitas. Target penerima manfaat proyek ini adalah Masyarakat Hukum Adat dan komunitas lokal yang berada di dalam dan di sekitar Kawasan Hutan.

Ruang lingkup proyek ini berkaitan dengan rehabilitasi lahan, pengembangan produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), adaptasi praktik agroforestri dan agrosilvopastura, inisiasi usaha kecil dan perluasan akses untuk 39 usaha, efisiensi energi, serta publikasi ilmiah dan policy brief.

Dalam implementasi dan pengembangan proyek, BPDLH turut bekerja sama dengan KLHK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM).

Proyek Dana TERRA memiliki beberapa capaian yang berdampak baik untuk lingkungan, masyarakat, keilmuan, serta perekonomian. Proyek ini telah mengelola sekitar 6.925 hektar hutan secara berkelanjutan untuk mengurangi deforestasi. Pengelolaan hutan dilakukan dengan menanam bibit Multi Purpose Tree Species (MPTS) sebanyak 148.700 di kawasan kemitraan perhutanan sosial dan konservasi.

Untuk mengelola hutan, BPDLH melibatkan 64 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang telah dibekali dengan pengembangan kapasitas. Proyek ini juga membangun 10 sarana dan prasarana energi terbarukan. Alhasil, 155 orang telah memiliki akses penggunaan energi terbarukan dalam kesehariannya.

Selain itu, proyek ini juga telah membina 22 kelompok masyarakat mengenai akses pasar untuk mengembangkan inisiasi usaha kecil. Di bidang keilmuan, proyek ini berkontribusi dengan menghasilkan 93 luaran penelitian.

Berdasarkan dampak yang telah diberikan proyek Dana TERRA, BPDLH memperoleh nilai 5 dari skala 6 untuk kapasitas implementasi program. Penilaian ini dilakukan berdasarkan Organization Capacity Assessment Tool (OCAT).

Lewat program kerja sama Lemtara, pengabdian masyarakat, dan penelitian, Proyek Dana TERRA berambisi untuk berdampak baik terhadap kelestarian lingkungan, perekonomian dan pengembangan potensi masyarakat, serta perkembangan keilmuan terkait pengelolaan hutan berkelanjutan. Untuk lingkungan, proyek ini telah berkontribusi dengan mengurangi laju deforestasi sehingga mencegah terjadinya longsor.

Selain itu, Dana TERRA juga menginisiasi daur ulang limbah menjadi pupuk organik dan obat hama yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Proyek ini juga memfasilitasi pengadaan sumber energi terbarukan seperti listrik yang diperoleh dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan biogas dari daur ulang sampah organik. Penggunaan energi terbarukan mampu mengurangi emisi karbon yang terlepas ke atmosfer.

Terkait perekonomian dan pengembangan potensi masyarakat, Proyek Dana TERRA membuka alternatif mata pencaharian masyarakat dengan memproduksi HHBK.

Masyarakat dibina untuk menerapkan praktik agroforestri dan agrosilvopastura untuk memproduksi dan menjual madu kelulut, pupuk organik, obat hama organik, dan ecoprint. Produk yang dihasilkan memiliki nilai jual lebih karena berasal dari bahan alami dan ramah lingkungan. Alhasil, mereka lebih berdaya dan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Untuk lebih memperluas dampak, Proyek Dana TERRA juga mendukung penelitian mengenai mengenai Peran IPLC terhadap Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Dukungan pada bidang penelitian bermanfaat untuk pembentukan kebijakan oleh pemerintah lokal, mengevaluasi upaya perlindungan keanekaragaman hayati, serta menemukan solusi untuk membenahi pengelolaan lingkungan.

Kebermanfaatan yang diberikan Proyek Dana TERRA tetap harus dilanjutkan meskipun proyek ini telah berakhir karena pengelolaan lingkungan masih menghadapi sejumlah tantangan.

Pemerintah Indonesia memiliki pekerjaan rumah untuk mengeskalasi berbagai inisiatif restorasi lingkungan agar lebih bersinergi dan berdampak luas demi terwujudnya lingkungan Indonesia yang berkelanjutan.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari penggeledahan yang dilakukan di Kantor KLHK, Jakarta Pusat, pada Kamis (3/10).

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, menyebut sejumlah barang bukti yang diamankan itu berisi proses pembebasan hutan.

"Tim penyidik telah memperoleh dokumen sebanyak 4 boks, barang bukti lainnya dalam bentuk elektronik terutama terkait proses pelepasan kawasan hutan," kata Harli dalam keterangannya, Senin (7/10).

Harli menjelaskan, penggeledahan ini merupakan rangkaian penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola perkebunan dan kelapa sawit periode 2005-2024.

Adapun beberapa lokasi yang digeledah yakni, ruangan Sekjen KLHK, Sekretariat Satlakwasdal, Direktorat yang membidangi pembayaran PNBP berupa PSDH dan DR, Direktorat yang membidangi Pelepasan Kawasan Hutan, Direktorat yang membidangi Penegakan Hukum, dan Biro Hukum.

"Kasus posisi terhadap penggeledahan dimaksud yakni diduga telah terjadi penguasaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan secara melawan hukum pada tahun 2005 sampai dengan 2024, yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara," papar Harli.

Harli mengatakan penggeledahan tersebut berjalan lancar. Tidak ada pihak-pihak yang berupaya merintanginya.

"Saat ini, Penyidik sedang fokus melakukan analisis terhadap barang bukti dan akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," ujar Harli.

Perkara korupsi tata kelola sawit ini adalah kasus baru yang tengah ditangani Kejagung. Belum ada tersangka yang dijerat dalam perkara ini.

Kejaksaan Agung mengungkap ruangan yang menjadi sasaran saat menggeledah Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan salah satu ruangan yang digeledah ialah ruang Sekjen KLHK. Posisi Sekjen KLHK saat ini dijabat oleh Bambang Hendroyono.

"Ku tanya (penyidik) kemarin (penggeledahan) di ruang Sekjen," kata Harli di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (4/10).

Ada beberapa ruangan lain yang juga digeledah penyidik. Namun, Harli belum dapat membeberkannya. Termasuk soal hasil penggeledahan tersebut.

"Kalau ada pasti aku info," ujarnya.

Penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi tata kelola perkebunan kelapa sawit periode 2016-2024. Itu merupakan kasus baru yang ditangani Kejagung.

Penyidik Jampidsus Kejagung telah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) Umum dalam mengusut perkara ini. Sprindik Umum diterbitkan untuk mencari sosok tersangka.

Belum diketahui detail mengenai kasus tersebut. Konstruksi perkaranya belum dibeberkan.

Penggeledahan di KLHK berlangsung sejak Kamis pukul 09.00 WIB kemarin. Kegiatan tersebut baru selesai pada Jumat (4/10) dini hari. Ada empat boks dan dua kardus yang dibawa penyidik usai menggeledah kantor tersebut.

Barang bukti tersebut dikeluarkan Penyidik Kejagung dari kantor KLHK dengan menggunakan satu troli. Semuanya kemudian dimasukkan ke 1 Mobil Hiace.

Adapun barang bukti itu adalah tiga boks bertutup warna biru dan satu boks bertutup oranye. Di masing-masing boks bertuliskan keterangan yang menandakan asal barang bukti tersebut.

Berikut rinciannya:

Boks bertutup warna oranye: Disita Dari; Ruang Kerja Sub-Direktorat Perubahan, Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, stok II Lt 2 Gedung Manggala Wanabakti, Jenderal Gatot Soebroto-Jakarta.

Semua boks terlihat berisikan berkas-berkas. Isi di boks itu sama seperti di dua kardus yang merupakan barang bukti lainnya. Akan tetapi, tak ada keterangan apa pun yang tertulis pada kardus-kardus berwarna cokelat yang diikat tali rafia itu.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10). Penggeledahan terkait dengan dugaan korupsi tata kelola perkebunan kelapa sawit periode 2016-2024.

Menurut Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, penggeledahan itu merupakan kasus baru yang ditangani Kejagung.

"(Kasus) baru," kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (4/10).

Harli menjelaskan, pihaknya telah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) Umum dalam mengusut perkara ini. Sprindik Umum diterbitkan untuk mencari sosok tersangka.

"Iya (belum ada tersangka)," ujar Harli.

Belum diketahui detail mengenai kasus tersebut. Konstruksi perkaranya belum dibeberkan.

Penggeledahan di KLHK berlangsung sejak Kamis pukul 09.00 WIB kemarin. Kegiatan tersebut baru selesai pada Jumat (4/10) dini hari. Ada empat boks dan dua kardus yang dibawa penyidik usai menggeledah kantor tersebut.

Barang bukti tersebut dikeluarkan Penyidik Kejagung dari kantor KLHK dengan menggunakan satu troli. Semuanya kemudian dimasukkan ke 1 mobil Hiace.

Adapun barang bukti itu adalah tiga boks bertutup warna biru dan satu boks bertutup oranye. Di masing-masing boks bertuliskan keterangan yang menandakan asal barang bukti tersebut.

Berikut rinciannya:

Boks bertutup warna oranye: Disita Dari; Ruang Kerja Sub-Direktorat Perubahan, Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, stok II Lt 2 Gedung Manggala Wanabakti, Jenderal Gatot Soebroto-Jakarta.

Semua boks terlihat berisikan berkas-berkas. Isi di boks itu sama seperti di dua kardus yang merupakan barang bukti lainnya. Akan tetapi, tak ada keterangan apa pun yang tertulis pada kardus-kardus berwarna cokelat yang diikat tali rafia itu.

Penyidik dari Jampidsus Kejagung merampungkan penggeledahan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat (4/10). Ada 4 boks dan 2 kardus yang dibawa penyidik usai menggeledah kantor tersebut.

Barang bukti tersebut dikeluarkan penyidik Kejagung dari kantor KLHK dengan menggunakan satu troli. Semuanya kemudian dimasukkan ke 1 mobil Hiace.

Berdasarkan pantauan kumparan di lokasi, barang bukti itu dimasukkan ke mobil pada pukul 00.23 WIB. Usai itu, mobil langsung pergi meninggalkan kantor KLHK.

Adapun barang bukti itu adalah 3 boks bertutup warna biru dan 1 boks bertutup oranye. Di masing-masing boks bertuliskan keterangan yang menandakan asal barang bukti tersebut.

Berikut rinciannya:

Semua boks terlihat berisikan berkas-berkas. Isi di boks itu sama seperti di 2 kardus yang merupakan barang bukti lainnya. Akan tetapi, tak ada keterangan apa pun yang tertulis pada kardus-kardus berwarna cokelat yang diikat tali rafia itu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari penyidik Kejagung, penggeledahan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB, Kamis (3/10). Ada belasan penyidik yang diturunkan untuk melakukan penggeledahan.

Sebelumnya, berdasarkan Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, penggeledahan ini adalah terkait perkara dugaan korupsi dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit pada tahun 2016-2024.

Belum ada keterangan lebih lanjut yang menjelaskan duduk perkara kasus ini.

"Benar penyidik pada Jampidsus sedang melakukan kegiatan penegakan hukum berupa penggeledahan di KLHK," ujar Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, saat dikonfirmasi, Kamis (3/10).

"Terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit tahun 2016-2024," tambahnya.

Area lobi dan parkiran kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berlokasi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, terlihat sepi pada Kamis sore (3/10).

Namun, di dalam gedung, diketahui sedang terjadi penggeledahan dari Seksi Pidana Khusus Kejagung.

Berdasarkan pantauan kumparan di lokasi sekitar pukul 16.35 WIB, penggeledahan itu masih berlangsung. Petugas sekuriti gedung mengatakan tim Kejagung sudah ada di lokasi sejak pukul 11.30 WIB.

Ada 2 mobil dari Kejagung yang terparkir di area KLHK.

Satu mobil berpelat dinas warna merah khas kejagung bernomor 6-04, terparkir di lobi depan pintu masuk gedung KLHK. Tak terlihat ada orang di dalam mobil tersebut.

Sementara satu mobil berpelat B 1527 SQR, lainnya terparkir di area parkiran sekitar Cafe Arboreal. Di dalam ada satu orang dengan seragam abu-abu bertuliskan pidsus.

Berdasarkan keterangan dari seseorang dalam rombongan Kejagung, tim dari Kejagung datang dengan 2 mobil. Di salah satu mobil terdapat 3 orang penyidik.

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta Pusat, Kamis (3/10).

"Benar penyidik pada Jampidsus sedang melakukan kegiatan penegakan hukum berupa penggeledahan di KLHK," ujar Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, saat dikonfirmasi.

"Terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit tahun 2016-2024," ujar Harli.

Harli belum mengungkapkan detail terkait penggeledahan dan kasus tersebut.

Gorontalo Utara-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Gorontalo mengecam keras tindakan deforestasi yang dilakukan oleh dua perusahaan kayu di Gorontalo Utara, yaitu PT Gorontalo Citra Lestari (GCL) dan PT Gema Nusantara Jaya (GNJ). Laporan terbaru dari Forest Watch Indonesia (FWI) mengungkapkan bahwa hutan seluas 5.583,2 hektare telah hilang dalam enam tahun terakhir di wilayah tersebut.

Koordinator BEM Provinsi Gorontalo, Man'ut M. Ishak menyampaikan, bahwa PT GCL diduga bertanggung jawab atas deforestasi seluas 3.418,77 hektare sejak 2017 hingga 2023, sementara PT GNJ terlibat dalam kerusakan hutan seluas 2.164,43 hektare pada periode yang sama.

"Jika dirata-ratakan setiap tahun, sekitar 930 hektare hutan hilang, hampir mencapai 1.000 hektare per tahun. Ini adalah situasi yang sangat memprihatinkan," ujar Man'ut. Minggu (15-09).

Man'ut menambahkan, aktivitas kedua perusahaan yang juga merupakan pemasok kayu untuk PT Mitra Cipta Permata (MCP) dan PT Gorontalo Panel Lestari (GPL) telah mengakibatkan dampak serius terhadap masyarakat lokal. Menurutnya, deforestasi tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menghancurkan mata pencaharian para petani lokal, memaksa mereka untuk mencari sumber penghidupan lain.

"Akibat kerusakan ini, ratusan petani kehilangan mata pencaharian mereka dan terpaksa merantau. Ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial-ekonomi yang menghancurkan struktur masyarakat dan masa depan generasi muda," tegas Man'ut.

Ia menuntut agar pemerintah tidak berpihak pada perusahaan yang mengejar keuntungan semata, sementara rakyat sekitar menderita. Man'ut menyatakan bahwa BEM telah mengumpulkan data terkait aktivitas perusahaan wood pellet di Gorontalo Utara dan berencana untuk menggalang solidaritas dari mahasiswa dan aktivis untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan.

"Kami tidak akan tinggal diam. Jika pemerintah dan perusahaan terus mengabaikan masalah ini, kami akan terus berjuang untuk memastikan keadilan dan kelestarian lingkungan di Gorontalo Utara," tandas Man'ut.

JAKARTA - PT Sucofindo meraih penghargaan Adi Niti untuk Kategori Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup). Penghargaan Adi Niti ditujukan kepada individu, kelompok, atau institusi yang dinilai memiliki kontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam sambutannya di acara penyerahan penghargaan tersebut mengutarakan harapannya agar semua pihak bisa menjadi bagian perubahan positif bangsa, dan berkontribusi memberikan keteladanan di dalam pengelolaan sumber daya alam.

"Turbulensi yang terjadi dalam pengelolaan sektor lingkungan hidup dan kehutanan harus dapat kita atasi bersama, hingga mampu mewujudkan sebuah keseimbangan yang berkeadilan. Saya mengajak para pihak untuk bersama-sama mendayagunakan standar untuk mengendalikan kualitas lingkungan hidup dan hutan," kata Siti Nurbaya melalui keterangan pers, Kamis (12/9/2024).

Sementara, Direktur Utama Sucofindo Jobi Triananda mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung KLHK mengatasi dan mengelola kualitas lingkungan, yaitu melalui realisasi laporan Amdal pelaku usaha secara tertib.

"Dalam penyusunan Analisis Dampak Lingkungan, kami memiliki kapasitas dan kompetensi sebagai Ketua dan Tim Amdal terbanyak, yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga kami mampu mendukung kebutuhan pelaku usaha di Indonesia dalam penyusunan Amdal. Ke depannya kami siap mendukung KLHK meningkatkan kompetensi tim Amdal Sucofindo guna mengikuti dinamika regulasi yang berlaku," kata Jobi.

Untuk mendukung realisasi kelestarian lingkungan untuk Amdal, jelas Jobi, Sucofindo memiliki layanan konsultansi lingkungan Amdal serta mampu mendukung audit dan pengujian lingkungan, dan pemenuhan untuk PROPER. "Kami siap menjadi mitra strategis bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk mewujudkan persyaratan/ kewajiban sesuai dengan regulasi lingkungan hidup," tegasnya.

Untuk mendukung kelestarian lingkungan, lanjut dia, Sucofindo juga memiliki layanan otomasi pemantauan dan pengelolaan lingkungan, pemetaan lahan dan tematik lainnya, audit lingkungan serta ESG (Environment, Social, and Governance) improvement and consultation.

Selain itu, ada pula layanan untuk mendukung sustainable and green mining, green smelter, sustainable procurement, green building, green port, konsultansi energi baru terbarukan (EBT), industri hijau, sertifikasi GGL (Green Gold Label) dan CCS (carbon Capture Storage)/CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage).

JAKARTA - PT PLN (Persero) berpartisipasi aktif dalam gelaran Festival LIKE 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta Convention Center, Jumat (9/8/2024).

Pada gelaran ini PLN menampilkan showcase akselerasi ekonomi kerakyatan dalam transisi energi lewat pemanfaatan biomassa dalam program co-firing di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa lewat program co-firing, PLN mendorong terciptanya ekosistem kerakyatan karena masyarakat juga diajak terlibat aktif dalam penyediaan bahan baku biomassa untuk co-firing.


_{Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar (kedua dari kiri) mengunjungi booth PLN di ajang Festoval LIKE di Jakarta Convention Center, Sabtu (10/8/2024). Menteri Nurbaya melihat saample biomassa yang digunakan dalam program co-firing PLTU.}

"Program co-firing tidak hanya menjadi program transisi energi, namun juga akan menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Darmawan.

PLN telah mengembangkan biomassa sebagai bahan baku substitusi pengganti batu bara untuk PLTU. Ekosistem penyediaan biomassa ini telah dibangun secara end to end berbasis keterlibatan masyarakat.

Direktur Transmisi dan Perencanaaan Sistem PLN Evy Haryadi menyampaikan hingga tahun 2023, terdapat 46 PLTU yang telah menjalankan program co-firing dengan total penggunaan biomassa mencapai 1 juta ton dan mampu memproduksi listrik sebesar 1,04 terrawatt hour (TWh). Program ini pun dinilai mampu menurunkan emisi sebesar 1,05 juta ton CO2e sepanjang tahun 2023.

"Kami akan terus kembangkan program co-firing ini. Kami ingin membangun kolaborasi dan semakin banyak masyarakat yang terlibat," ucap Evy.

Hingga tahun 2025, PLN menargetkan program co-firing bisa dilakukan pada 52 PLTU dengan kebutuhan biomassa mencapai 10 juta ton dan mampu menurunkan emisi sebesar 11 juta ton CO2e per tahun.

"Untuk itu, kami sangat terbuka dan siap berkolaborasi dengan masyarakat menyiapkan biomassa untuk kebutuhan program co-firing ini," ujar Evy menambahkan.

Dengan kebutuhan yang ada, PLN menilai program ini akan melibatkan secara aktif 1,25 juta masyarakat dengan nilai ekonomi mencapai Rp9,43 triliun.

Adapun jenis biomassa yang telah digunakan PLN di antaranya adalah limbah replanting, tanaman kaliandra merah, gmelina, gamal, indigofera, sekam padi, tandan kosong, hingga limbah agroforestri.