SMKN 1 Klungkung memutuskan menghapus tunggakan dana komite lulusan 2020-2022. Rata-rata jumlah tunggakan siswa sekitar Rp juta atau dengan total sekitar Rp 300 juta.

SMKN 1 Klungkung juga sudah mengembalikan 293 ijazah yang sebelumnya ditahan karena menunggak dana komite.

"Sebagian ijazah sudah diberikan kepada pemiliknya baik yang sudah membayar maupun yang belum melakukan pelunasan, namun semua itu diputihkan alias tidak membayar lagi," kata Kepala SMKN 1 Klungkung I Wayan Siarsana melalui keterangan rilis, Senin (21/10).

SMKN 1 menyerahkan ijazah dengan mendatangi rumah masing-masing siswa. Ada sekitar 80 siswa yang tidak berhasil ditemukan lantaran sudah menikah dan bekerja.

“Saat ini masih tersisa 80 ijazah lagi, dari 80 itu masalahnya sebagian besar sudah bekerja, menikah, namun akan tetap kami coba cari dan jika tidak ditemukan dititip pada kelian adat (tetua) tempat alumni tinggal,” katanya.

Kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung. Kejari menyita sebanyak 31 dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana komite dan uang tunai senilai Rp.182.558.145 saat penggeledahan.

"Uang diduga bersumber dari dana komite tahun 2020 sampai dengan 2022 yang dikuasai secara tunai oleh oknum kepala sekolah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Kejari bahkan menemukan 293 ijazah siswa lulusan tahun 2020-2022 karena belum melunasi uang komite.

Kejari Klungkung menemukan ada indikasi penganggaran ganda pada kegiatan sekolah, yakni kegiatan dianggarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana komite.

Kejari Klungkung memperkirakan negara mengalami kerugian Rp 700 juta. Kejari masih menunggu perhitungan resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) nilai kerugian negara.

KLUNGKUNG, iNews.id - Turis India tewas terseret ombak saat berfoto di tebing Angel's Billabong Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Jasad korban ditemukan terapung di perairan Samuh Nusa Dua, Kabupaten Badung.

Dalam video terekam ganasnya ombak Pantai Billabong Nusa Penida. Di lokasi kejadian banyak wisatawan yang berada di tebing untuk selfie mengabadikan ombak tersebut.

Nahas, seorang wisatawan asal India terseret dan dilaporkan hilang. Tim SAR gabungan kemudian melaksanakan penyisiran di sekitar lokasi kejadian dengan menggunakan perahu Rigid Inflatable Boat (RIB). Kondisi perairan Billabong yang cukup ekstrem mengakibatkan tim SAR gabungan kesulitan untuk penyisiran mendekati tebing.

Pada hari kedua pencarian, korban atas nama Nilesh Mukhi (59) ditemukan mengapung di Perairan Samuh, Nusa Dua, Badung. Speedboat yang melintas kebetulan menemukan jenazah dengan ciri-ciri menyerupai korban WNA India.

Koordinator Unit Siaga SAR Nusa Penida Cakra Negara mengatakan, korban ditemukan mengambang lalu dievakuyasi dan dilaporkan ke petugas terdekat.

"Setelah dikonfirmasi dengan anak korban dipastikan mayat tersebut benar ayahnya. Selanjutnya jenazah dibawa ke darat dan dievakuasi ke Rumah Sakit Prof Ngoerah Denpasar," ujarnya, Jumat (18/10/2024).

Sebelumnya, korban bersama keluarga berlibur di Pantai Billabong Nusa Penida Klungkung. Saat berfoto di atas tebing, tib-tiba ombak besar datang menghantam korban hingga jatuh dan terseret ombak.

Editor: Donald Karouw

Alumni SMKN 1 Kabupaten Klungkung, Bali, berinisial A (20 tahun), mendesak pihak sekolah segera mengembalikan Ijazah yang ditahan. A merupakan lulusan SMKN 1 Klungkung tahun 2022.

A menilai ijazah tersebut merupakan hak siswa sebagai tanda telah menyelesaikan kewajiban atau lulus sebagai pelajar di tingkat menengah.

Berdasarkan catatan Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung, ada 293 ijazah siswa lulusan tahun 2020-2022 yang ditahan karena belum melunasi uang komite sekolah.

"Harapannya bisa dikembalikan ke siswa berwenang supaya siswa mendapatkan hak mereka yang dulu ditunda," katanya saat dihubungi, Sabtu (12/10).

A mengaku kecewa pihak sekolah menahan ijazah siswa. Hal ini karena menghambat proses siswa melanjutkan pekerjaan atau mencari pendidikan di tingkat lebih tinggi.

"Saya secara pribadi sangat menyayangkan sampai 200-an ijazah teman-teman belum dikembalikan, bahkan ada yang kakak tingkat yang belum dapat ijazah karena alasan seperti itu (belum melunasi uang komite)," katanya.

Ketika lulus tahun 2022 lalu, A memiliki dua orang teman yang tak mau membayar uang komite walau ijazah ditahan. Baginya sekolah memberikan ijazah bila melunasi uang komite seolah-oleh mereka membeli ijazah.

"Kalau enggak salah ada dua teman saya sudah kerja tapi ijazah masih di sana, karena mereka enggak mau ngambil karena alasan ngapain itu diambil harus bayar, kayak kita harus membeli jadinya, padahal itu hak kita," sambungnya.

Dia menuturkan, sekolah memberikan ijazah bila siswa menunjukkan bukti telah membayar uang komite ke bank daerah.

A lupa besaran persis dana komite yang ditarik dari siswa. Hal ini karena dia membayar uang komite dan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekaligus setiap enam bulan sekali.

Siswa diberikan pilihan membayar uang komite dan SPP bisa setiap bulan, setiap enam bulan atau setiap satu tahun. Menurut sekolah, uang komite ini digunakan untuk membiayai fasilitas SMKN 1 Klungkung. Salah satunya gedung sekolah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun kumparan, besaran uang komite ini mulai dari Rp 50 ribu setiap bulan per siswa.

A mengaku tak heran ada penyimpangan dalam pengelolaan dana komite sekolah atau dikorupsi. Pasalnya, A mengaku sudah membayar dana komite sekitar Rp 600 ribu setiap enam bulan selama tiga tahun ke bank daerah, namun tak puas dengan fasilitas belajar mengajar.

Salah satu di antaranya adalah beberapa kursi dan meja sekolah rusak.

"Kalau uang SPP (dan komite) dipakai untuk biaya gedung dengan dalih bayar uang gedung, nyatanya fasilitas yang kita dapat di sekolah itu menurut kita enggak puas, bahkan dari sejak kelas 10 sampai Kelas 12 biaya uang komite terus bertambah,"

"Tapi fasilitas di sekolah enggak ada bertambah sama sekali bahkan ada beberapa kursi dan meja yang sudah rusak," sambungnya.

Dia berharap SMKN 1 Klungkung dapat mempertanggungjawabkan dana komite tersebut. Apalagi, kasus ini diselidiki oleh kejaksaan.

"Semoga setelah terungkap kasus ini ke depan ini jadi pelajaran buat siapa pun pemimpin ke depan di SMK nanti bisa menjadi pelajaran, mengapa sih sekolah negeri itu harus bayar komite, bukannya sekolah negeri harus uda gratis, gitu loh," katanya.

Kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung. Kejari menyita sebanyak 31 dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana komite dan uang tunai senilai Rp.182.558.145 saat penggeledahan.

"Uang diduga bersumber dari dana komite tahun 2020 sampai dengan 2022 yang dikuasai secara tunai oleh oknum kepala sekolah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Kejari bahkan menemukan 293 ijazah siswa lulusan tahun 2020-2022 karena belum melunasi uang komite.

Kejari Klungkung menemukan ada indikasi penganggaran ganda pada kegiatan sekolah, yakni kegiatan dianggarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana komite.

Kejari Klungkung memperkirakan negara mengalami kerugian Rp 700 juta. Kejari masih menunggu perhitungan resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) nilai kerugian negara.

"Penggeledahan oleh Kejari Klungkung berkaitan dengan laporan dari masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan dana komite yang tidak sesuai antara perencanaan dan realisasi di saat pandemi COVID-19 tahun 2020," ujar Siarsana mengawali penjelasan, Jumat (11/10).

Menurut Siarsana, terdapat data tunggakan dan penangguhan pembayaran dana komite mencapai Rp 320 juta.

Nah, dana tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan pembuatan tempat parkir. "Karena lahan parkir masih sewa, kegiatan banyak yang tidak bisa jalan. Dikoordinasikan dengan ketua komite dibuatkan tempat parkir dengan membeton got sekeliling sekolah dan di penghujung dibuatkan pos satpam," ujarnya.

"Itu kemudian dianggap tidak berpihak pada kebutuhan siswa," ujarnya.

"(Anggaran) COVID-19 membayar komite karena keperluan gaji 27 guru dibiayai dari dana komite," katanya.

Menurut Siarsana, ada juga persoalan rekening. "Ada kebijakan bahwa rekening sekolah hanya ada satu, untuk rekening komite yang berbentuk tabungan ditutup untuk dijadikan giro. Saldo penutupan tidak dimasukkan ke giro karena ada saldo lama Rp 130 juta."

"Saat penutupan, ditarik dengan bahasa 'untuk gaji', karena ada kebijakan bahwa gaji boleh dari dana BOS. Penutupan inilah yang menjadi polemik: Digunakan menanggulangi kegiatan atau membuat sarana yang diperlukan sekolah," kata Siarsana.

"Ada juga buku donatur bagi siswa. Dana yang disita ada di rekening sekolah sebagai penanggulangan gaji. Karena permintaan kejaksaan dana itu dikembalikan ke bendahara komite lama dan ditarik tunai senilai Rp 182 juta lebih untuk diserahkan ke kejaksaan," ujar Siarsana.

Siarsana menjelaskan bahwa ijazah yang ditahan adalah ijazah lama lantaran siswa sudah mendapat keterangan lulus. "Ijazah asli kadang tidak diambil," ujarnya.

"Ada juga siswa yang malu karena masih menunggak biaya sekolah."

Siarsana mengeklaim bahwa pihak sekolah sudah pernah mengumumkan supaya ijazah-ijazah itu diambil. "Kalau masih nunggak, ijazah asli boleh diambil siswa bersama dengan orang tua siswa langsung hadir membuat surat pernyataan bermeterai bahwa 'belum tuntas administrasi'."

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Klungkung tengah mengusut dugaan penyelewengan pengelolaan dana komite SMKN 1 Klungkung, Bali.

Dalam kasus ini, penyidik menyita sekitar 293 ijazah siswa tahun 2020-2022 yang belum melunasi uang komite.

Alumni SMKN 1 Kabupaten Klungkung, berinsial A (20 tahun), mengatakan pihak sekolah juga pernah menahan rapor semesteran siswa tahun yang sama karena belum membayar uang komite. A lulusan tahun 2022.

"Waktu pembagian rapor per semester bahkan enggak dikasih (rapor) kalau belum bayar SPP. Mengapa saya bisa bilang seperti itu karena pengalaman teman sekolah saya banyak yang belum dapat rapor karena belum punya biaya untuk membayar, jadi rapor ditahan," katanya saat dihubungi, Sabtu (12/10).

A lupa nilai persis besaran dana komite yang ditarik dari siswa. Hal ini karena dia membayar uang komite dan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekaligus setiap enam bulan sekali.

Siswa diberikan pilihan membayar uang komite dan SPP bisa setiap bulan, setiap enam bulan atau setiap satu tahun. Menurut sekolah, uang komite ini digunakan untuk membiayai fasilitas SMKN 1 Klungkung. Salah satunya gedung sekolah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun kumparan, besaran uang komite ini mulai dari Rp 50 ribu setiap bulan per siswa.

"Kalau uang SPP (dan komite) dipakai untuk biaya gedung dengan dalih bayar uang gedung, nyatanya fasilitas yang kita dapat di sekolah itu menurut kita enggak puas, bahkan dari sejak kelas 10 sampai Kelas 12 biaya uang komite terus bertambah,"

"Tapi fasilitas di sekolah enggak ada bertambah sama sekali bahkan ada beberapa kursi dan meja yang sudah rusak," sambungnya.

Dia berharap SMKN 1 Klungkung dapat mempertanggungjawabkan dana komite tersebut. Apalagi, kasus ini diselidiki oleh kejaksaan.

"Semoga setelah terungkap kasus ini ke depan ini jadi pelajaran buat siapa pun pemimpin ke depan di SMK nanti bisa menjadi pelajaran, mengapa sih sekolah negeri itu harus bayar komite, bukannya sekolah negeri harus uda gratis, gitu loh," katanya.

Kepala SMKN 1 Klungkung, I Wayan Siarsana, membantah pihaknya menahan ijazah. Siarsana menjelaskan bahwa ijazah yang ditahan adalah ijazah lama lantaran siswa sudah mendapat keterangan lulus. "Ijazah asli kadang tidak diambil," ujarnya.

"Ada juga siswa yang malu karena masih menunggak biaya sekolah."

Siarsana mengklaim bahwa pihak sekolah sudah pernah mengumumkan supaya ijazah-ijazah itu diambil. "Kalau masih nunggak, ijazah asli boleh diambil siswa bersama dengan orang tua siswa langsung hadir membuat surat pernyataan bermeterai bahwa 'belum tuntas administrasi'."

Alumni SMKN 1 Kabupaten Klungkung, Bali, berinisial A (20 tahun) mengaku tak heran ada penyimpangan dalam pengelolaan dana komite sekolah atau dikorupsi. A lulus pada tahun 2022 lalu dari SMKN 1 Klungkung.

Pasalnya, A mengaku sudah membayar dana komite sekitar Rp 600 ribu setiap enam bulan selama tiga tahun ke bank daerah, namun tak puas dengan fasilitas belajar mengajar. Salah satu di antaranya adalah beberapa kursi dan meja sekolah rusak.

Selain itu, selama pandemi COVID-19, siswa tetap membayar uang komite walau aktivitas belajar secara daring atau selama setahun penuh tidak ada aktivitas di sekolah.

"Enggak heran sih karena udah dari dulu sudah merasa kalau ada penyelewengan dana. Waktu masa COVID-19 kelas XI full setahun enggak sekolah itu tapi kita tetap bayar itu," katanya saat dihubungi, Sabtu (12/10).

A lupa nilai persis besaran dana komite yang ditarik dari siswa. Hal ini karena dia membayar uang komite dan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekaligus setiap enam bulan sekali.

Siswa diberikan pilihan membayar uang komite dan SPP bisa setiap bulan, setiap enam bulan atau setiap satu tahun. Menurut sekolah, uang komite ini digunakan untuk membiayai fasilitas SMKN 1 Klungkung. Salah satunya gedung sekolah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun kumparan, besaran uang komite ini mulai dari Rp 50 ribu setiap bulan per siswa.

"Kalau uang SPP (dan komite) dipakai untuk biaya gedung dengan dalih bayar uang gedung, nyatanya fasilitas yang kita dapat di sekolah itu menurut kita enggak puas, bahkan dari sejak kelas 10 sampai Kelas 12 biaya uang komite terus bertambah,"

"Tapi fasilitas di sekolah enggak ada bertambah sama sekali bahkan ada beberapa kursi dan meja yang sudah rusak," sambungnya.

Dia berharap SMKN 1 Klungkung dapat mempertanggungjawabkan dana komite tersebut. Apalagi, kasus ini diselidiki oleh kejaksaan.

"Semoga setelah terungkap kasus ini ke depan ini jadi pelajaran buat siapa pun pemimpin ke depan di SMK nanti bisa menjadi pelajaran, mengapa sih sekolah negeri itu harus bayar komite, bukannya sekolah negeri harus uda gratis, gitu loh," katanya.

Kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung. Kejari menyita sebanyak 31 dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana komite dan uang tunai senilai Rp 182.558.145 saat penggeledahan.

"Uang diduga bersumber dari dana komite tahun 2020 sampai dengan 2022 yang dikuasai secara tunai oleh oknum kepala sekolah dan tidak dapat dipertanggungjawaban," katanya.

Kejari bahkan menemukan 293 ijazah siswa lulusan tahun 2020-2022 karena belum melunasi uang komite.

Kejari Klungkung menemukan ada indikasi penganggaran ganda pada kegiatan sekolah, yakni kegiatan dianggarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana komite.

Kejari Klungkung memperkirakan negara mengalami kerugian Rp 700 juta. Kejari masih menunggu perhitungan resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) nilai kerugian negara.

Kepala SMKN 1 Klungkung, I Wayan Siarsana, menjelaskan soal penggeledahan tersebut.

"Penggeledahan oleh Kejari Klungkung berkaitan dengan laporan dari masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan dana komite yang tidak sesuai antara perencanaan dan realisasi di saat pandemi COVID-19 tahun 2020," ujar Siarsana mengawali penjelasan, Jumat (11/10).

Menurut Siarsana, terdapat data tunggakan dan penangguhan pembayaran dana komite mencapai Rp 320 juta.

Nah, dana tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan pembuatan tempat parkir. "Karena lahan parkir masih sewa, kegiatan banyak yang tidak bisa jalan. Dikoordinasikan dengan ketua komite dibuatkan tempat parkir dengan membeton got sekeliling sekolah dan di penghujung dibuatkan pos satpam," ujarnya.

"Itu kemudian dianggap tidak berpihak pada kebutuhan siswa," ujarnya.

"(Anggaran) COVID-19 membayar komite karena keperluan gaji 27 guru dibiayai dari dana komite," katanya.

Menurut Siarsana, ada juga persoalan rekening. "Ada kebijakan bahwa rekening sekolah hanya ada satu, untuk rekening komite yang berbentuk tabungan ditutup untuk dijadikan giro. Saldo penutupan tidak dimasukkan ke giro karena ada saldo lama Rp 130 juta."

"Saat penutupan, ditarik dengan bahasa 'untuk gaji', karena ada kebijakan bahwa gaji boleh dari dana BOS. Penutupan inilah yang menjadi polemik: Digunakan menanggulangi kegiatan atau membuat sarana yang diperlukan sekolah," kata Siarsana.

"Ada juga buku donatur bagi siswa. Dana yang disita ada di rekening sekolah sebagai penanggulangan gaji. Karena permintaan kejaksaan dana itu dikembalikan ke bendahara komite lama dan ditarik tunai senilai Rp 182 juta lebih untuk diserahkan ke kejaksaan," ujar Siarsana.

Siarsana menjelaskan bahwa ijazah yang ditahan adalah ijazah lama lantaran siswa sudah mendapat keterangan lulus. "Ijazah asli kadang tidak diambil," ujarnya.

"Ada juga siswa yang malu karena masih menunggak biaya sekolah."

Siarsana mengklaim bahwa pihak sekolah sudah pernah mengumumkan supaya ijazah-ijazah itu diambil. "Kalau masih nunggak, ijazah asli boleh diambil siswa bersama dengan orang tua siswa langsung hadir membuat surat pernyataan bermeterai bahwa 'belum tuntas administrasi'."

SMKN 1 Klungkung, Bali, menahan sebanyak 293 ijazah siswa lulusan tahun 2020-2022 karena belum melunasi uang komite. Hal ini terungkap saat Kejari Klungkung menggeledah sekolah terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana komite pada tahun tersebut.

"Penggeledahan ini dilaksanakan untuk kepentingan penyidikan memastikan terdapat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dana komite tahun 2020 sampai dengan 2022," kata Kejari Klungkung Lapatawe B. Hamka, Jumat (11/10).

Kejari juga menyita sebanyak 31 dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana komite dan uang tunai dari Kepala Sekolah SMKN 1 Klungkung I Wayan Siarsana senilai Rp.182.558.145.

"Uang diduga bersumber dari dana komite tahun 2020 sampai dengan 2022 yang dikuasai secara tunai oleh oknum kepala sekolah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Ijazah Tak Ditahan

Dalam penggeledahan tersebut, Kejari tidak menahan ijazah siswa tersebut tapi dicatat, uang tunai dititipkan ke rekening pemerintah lainnya (RPL) Kejari Klungkung memastikan keamanan terhadap uang serta dokumen dibawa ke Kejari Klungkung.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Klungkung Ngurah Gede Bagus Jatikusuma mengatakan, sekolah memang bisa memungut uang komite. Hal ini sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Berawal dari Kecurigaan Masyarakat

Kejari Klungkung lalu menerima laporan masyarakat yang curiga adanya penyimpangan pengelolaan dana komite.

Dalam kasus ini, Kejari Klungkung menemukan ada indikasi penganggaran ganda pada kegiatan sekolah, yakni kegiatan dianggarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana komite.

Kejari Klungkung memperkirakan negara mengalami kerugian Rp 700 juta. Kejari masih menunggu perhitungan resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP).

"Nilai uang komite (yang belum dibayar berjumlah) variasi dari masing-masing siswa. Saat ini masih proses penyelidikan," katanya.

Kata Kepsek

Kepala SMKN 1 Klungkung, I Wayan Siarsana, menjelaskan soal kasus ditahannya 293 ijazah siswa.

"Penggeledahan oleh Kejari Klungkung berkaitan dengan laporan dari masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan dana komite yang tidak sesuai antara perencanaan dan realisasi di saat pandemi COVID-19 tahun 2020," ujar Siarsana mengawali penjelasan, Jumat (11/10).

Menurut Siarsana, terdapat data tunggakan dan penangguhan pembayaran dana komite mencapai Rp 320 juta.

Nah, dana tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan pembuatan tempat parkir. "Karena lahan parkir masih sewa, kegiatan banyak yang tidak bisa jalan. Dikoordinasikan dengan ketua komite dibuatkan tempat parkir dengan membeton got sekeliling sekolah dan di penghujung dibuatkan pos satpam," ujarnya.

"Itu kemudian dianggap tidak berpihak pada kebutuhan siswa," ujarnya.

"(Anggaran) COVID-19 membayar komite karena keperluan gaji 27 guru dibiayai dari dana komite," katanya.

Persoalan Rekening

Menurut Siarsana, ada juga persoalan rekening. "Ada kebijakan bahwa rekening sekolah hanya ada satu, untuk rekening komite yang berbentuk tabungan ditutup untuk dijadikan giro. Saldo penutupan tidak dimasukkan ke giro karena ada saldo lama Rp 130 juta."

"Saat penutupan, ditarik dengan bahasa 'untuk gaji', karena ada kebijakan bahwa gaji boleh dari dana BOS. Penutupan inilah yang menjadi polemik: Digunakan menanggulangi kegiatan atau membuat sarana yang diperlukan sekolah," kata Siarsana.

"Ada juga buku donatur bagi siswa. Dana yang disita ada di rekening sekolah sebagai penanggulangan gaji. Karena permintaan kejaksaan dana itu dikembalikan ke bendaraha komite lama dan ditarik tunai senilai Rp 182 juta lebih untuk diserahkan ke kejaksaan," ujar Siarsana.

Pada Rabu (9/10), Kejaksaan Negeri Klungkung, Bali, menggeledah SMKN 1 Klungkung. Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan dana komite tahun 2020-2022.

Kejari menyita 31 dokumen dan uang tunai Rp 182 juta dari Kepala Sekolah SMKN 1 Klungkung I Wayan Siarsana.

Ndilalah, dari penggeledahan tersebut, terungkap ada sebanyak 293 ijazah siswa lulusan tahun 2020-2022 ditahan karena para siswa itu belum melunasi uang komite.

Kepala Kejari Klungkung, LB Hamka, melalui Kasi Pidsus Kejari Klungkung, Putu Iskadi Kekeran, menjelaskan bahwa penyelidikan dana komite dan urusan penahanan ijazah adalah dua hal yang berbeda.

Putu memastikan lembaganya tidak mengusut kasus penahanan ijazah. "Bukan, jadi pada saat kami melakukan penggeledahan tersebut kami menemukan ada ijazah," ujarnya membuka penjelasan, saat dihubungi kumparan, Jumat (11/10).

"Terus kami tanyakan (ke pihak sekolah), 'Ijazah ini kok masih di sini? Ini kan tahunnya sudah selesai?' Nah, alasannya, ada beberapa yang belum menunaikan kewajiban membayar (dana) komite, ada juga beberapa siswa yang tidak mengambil, itu alasannya," kata Putu.

Putu melanjutkan, "Kalau tidak mengambil (ijazah) kan harusnya disurati atau seperti apa begitu, kan?"

Putu pun mengakui dalam sekali penggeledahan ini, pihaknya menemukan dua persoalan: Dugaan korupsi dan dugaan penahanan ijazah. "Pokoknya yang terbaik kita laksanakan," ujarnya.

Putu menjelaskan bahwa urusan penahanan ijazah itu berada di Dinas Pendidikan. "Itu kedinasan. Kami saat penggeledah pun tidak menyita ijazah itu karena kami tidak ada kewenangan untuk menyita ijazah," ujarnya.

"Cuma, nanti kami akan pakai (soal informasi penahanan ijazah) sebagai petunjuk kok ini bisa terjadi? Ini akan untuk pembuktian juga," kata Putu.

Soal dugaan penyimpangan dana komite, Siarsana menjelaskan bahwa memang terdapat data tunggakan dan penangguhan pembayaran dana komite mencapai Rp 320 juta.

Nah, dana tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan pembuatan tempat parkir. "Karena lahan parkir masih sewa, kegiatan banyak yang tidak bisa jalan. Dikoordinasikan dengan ketua komite dibuatkan tempat parkir dengan membeton got sekeliling sekolah dan di penghujung dibuatkan pos satpam," ujarnya.

"Itu kemudian dianggap tidak berpihak pada kebutuhan siswa," ujarnya.

"(Anggaran) COVID-19 membayar komite karena keperluan gaji 27 guru dibiayai dari dana komite," katanya.

Soal ijazah, Siarsana menjelaskan bahwa ijazah yang ditahan adalah ijazah lama lantaran siswa sudah mendapat keterangan lulus. "Ijazah asli kadang tidak diambil," ujarnya.

"Ada juga siswa yang malu karena masih menunggak biaya sekolah."

Siarsana mengklaim bahwa pihak sekolah sudah pernah mengumumkan supaya ijazah-ijazah itu diambil. "Kalau masih nunggak, ijazah asli boleh diambil siswa bersama dengan orang tua siswa langsung hadir membuat surat pernyataan bermaterai bahwa 'belum tuntas administrasi'."

Kepala SMKN 1 Klungkung, I Wayan Siarsana, menjelaskan soal kasus ditahannya 293 ijazah siswa penunggak dana komite 2020-2022 yang membuat sekolah ini digeledah Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung pada Kamis (10/10).

Penggeledahan itu terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana komite pada tahun tersebut. Kejari menyita 31 dokumen dan uang tunai Rp 182 juta dari Kepala Sekolah SMKN 1 Klungkung I Wayan Siarsana.

Kepala Kejari Klungkung, Lapatawe B. Hamka, menduga uang tersebut diduga bersumber dari dana komite 2020-2022 yang dikuasai oleh Siarsana.

Bagaimana penjelasan Siarsana?

"Penggeledahan oleh Kejari Klungkung berkaitan dengan laporan dari masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan dana komite yang tidak sesuai antara perencanaan dan realisasi di saat pandemi COVID-19 tahun 2020," ujar Siarsana mengawali penjelasan, Jumat (11/10).

Menurut Siarsana, terdapat data tunggakan dan penangguhan pembayaran dana komite mencapai Rp 320 juta.

Nah, dana tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan pembuatan tempat parkir. "Karena lahan parkir masih sewa, kegiatan banyak yang tidak bisa jalan. Dikoordinasikan dengan ketua komite dibuatkan tempat parkir dengan membeton got sekeliling sekolah dan di penghujung dibuatkan pos satpam," ujarnya.

"Itu kemudian dianggap tidak berpihak pada kebutuhan siswa," ujarnya.

"(Anggaran) COVID-19 membayar komite karena keperluan gaji 27 guru dibiayai dari dana komite," katanya.

Menurut Siarsana, ada juga persoalan rekening. "Ada kebijakan bahwa rekening sekolah hanya ada satu, untuk rekening komite yang berbentuk tabungan ditutup untuk dijadikan giro. Saldo penutupan tidak dimasukkan ke giro karena ada saldo lama Rp 130 juta."

"Saat penutupan, ditarik dengan bahasa 'untuk gaji', karena ada kebijakan bahwa gaji boleh dari dana BOS. Penutupan inilah yang menjadi polemik: Digunakan menanggulangi kegiatan atau membuat sarana yang diperlukan sekolah," kata Siarsana.

"Ada juga buku donatur bagi siswa. Dana yang disita ada di rekening sekolah sebagai penanggulangan gaji. Karena permintaan kejaksaan dana itu dikembalikan ke bendaraha komite lama dan ditarik tunai senilai Rp 182 juta lebih untuk diserahkan ke kejaksaan," ujar Siarsana.

Siarsana menjelaskan bahwa ijazah yang ditahan adalah ijazah lama lantaran siswa sudah mendapat keterangan lulus. "Ijazah asli kadang tidak diambil," ujarnya.

"Ada juga siswa yang malu karena masih menunggak biaya sekolah."

Siarsana mengklaim bahwa pihak sekolah sudah pernah mengumumkan supaya ijazah-ijazah itu diambil. "Kalau masih nunggak, ijazah asli boleh diambil siswa bersama dengan orang tua siswa langsung hadir membuat surat pernyataan bermaterai bahwa 'belum tuntas administrasi'."

SMKN 1 Klungkung menahan sebanyak 293 ijazah siswa lulusan tahun 2020-2022 karena belum melunasi uang komite. Hal ini terungkap saat Kejari Klungkung menggeledah sekolah terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana komite pada tahun tersebut.

"Penggeledahan ini dilaksanakan untuk kepentingan penyidikan memastikan terdapat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dana komite tahun 2020 sampai dengan 2022," kata Kejari Klungkung Lapatawe B. Hamka, Jumat (11/10).

Kejari juga menyita sebanyak 31 dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana komite dan uang tunai dari Kepala Sekolah SMKN 1 Klungkung I Wayan Siarsana senilai Rp.182.558.145.

"Uang diduga bersumber dari dana komite tahun 2020 sampai dengan 2022 yang dikuasai secara tunai oleh oknum kepala sekolah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Dalam penggeledahan tersebut, Kejari tidak menahan ijazah siswa tersebut tapi dicatat, uang tunai dititipkan ke rekening pemerintah lainnya (RPL) Kejari Klungkung memastikan keamanan terhadap uang serta dokumen dibawa ke Kejari Klungkung.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Klungkung Ngurah Gede Bagus Jatikusuma mengatakan, sekolah memang bisa memungut uang komite. Hal ini sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Kejari Klungkung lalu menerima laporan masyarakat yang curiga adanya penyimpangan pengelolaan dana komite.

Dalam kasus ini, Kejari Klungkung menemukan ada indikasi penganggaran ganda pada kegiatan sekolah, yakni kegiatan dianggarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana komite.

Kejari Klungkung memperkirakan negara mengalami kerugian Rp 700 juta. Kejari masih menunggu perhitungan resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP).

"Nilai uang komite (yang belum dibayar berjumlah) variasi dari masing-masing siswa. Saat ini masih proses penyelidikan," katanya.

Klunkung -

Penampahan Kuningan (sehari menjelang Hari Raya Kuningan) penjualan daging babi dan ayam naik di Pasar Galiran, Klungkung, Bali. Bahkan harga daging babi melonjak drastis dari normalnya Rp 80 ribu per kilogram (kg) menjadi Rp 110 ribu pada Jumat (4/10/2024).

Salah satu penjual daging babi, Komang Ayu, menjelaskan harga daging babi naik karena banyak permintaan daging saat Hari Raya Kuningan.

"Naik Rp 30 ribu rata-rata untuk daging isinya. Naik dari Hari Raya Galungan 10 hari lalu, mungkin setelah ini turun lagi," kata Komang Ayu, Jumat.

Ayu menyebut saat hari raya mampu menjual hingga satu ton daging babi. Sedangkan pada hari biasa paling banyak 200 kg.

Salah satu pembeli, I Gede Adi, terpaksa membeli daging babi saat harga tinggi karena untuk kebutuhan Hari Raya Kuningan. "Tidak saja untuk makan, yang penting adalah untuk sarana upacaranya. Ini beli 3 kg saja campur," ujarnya.

Berdasarkan data monitoring harga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting) 2024, harga daging ayam dan babi mengalami lonjakan di semua pasar yang dikelola oleh Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Pengelola Pasar Klungkung. Di antaranya di Pasar Galiran, Semarapura, Kusamba dan Pasar Mentigi di Nusa Penida.

Harga daging ayam di semua pasar kisaran Rp 45-48 ribu per kg. Ayam hidup Rp 47-50 ribu per ekor dengan berat sekitar 1,5 kg sampai 2 kg.

Sementara daging babi naik menjadi Rp 95 ribu. Harga ini berbeda dengan penjualan riil yang mencapai Rp 110 ribu.

(nor/nor)

Klungkung: Pemerintah Kabupaten Klungkung menerima penghargaan dari pemerintah pusat usai berhasil dalam pengendalian Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proksi inflasi. Penghargaan ini berupa insentif fiskal tahun anggaran 2024, kategori pengendalian inflasi daerah periode pertama sebesar Rp5.543.831.000.

"Saya mewakili masyarakat Klungkung mengucapkan terima kasih atas kinerja yang luar biasa dari semua jajaran di Pemerintah Kabupaten Klungkung terutama tim pengendali inflasi. Prestasi ini merupakan komitmen kami dalam pengendalian inflasi sehingga bisa mengendalikan IPH sebagai proksi inflasi,” tutur Penjabat (Pj) Bupati Klungkung, I Nyoman Jendrika, Kamis, 18 Juli 2024.

Kabupaten Klungkung sebagai satu-satunya kabupaten di Bali yang mendapat penghargaan bersama 49 pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Klungkung berhak atas insentif fiskal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu), Nomor 295 Tahun 2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang rincian alokasi insentif fiskal tahun anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori pengendalian inflasi daerah periode pertama menurut provinsi/kabupaten/kota.
"Kita harus bersyukur dan berbangga hati karena Klungkung menjadi satu satunya daerah di Bali yang mendapat intensif ini dari Kementeruan Keuangan. Semoga kinerja baik ini bisa terus dilanjutkan dan menjadi motivasi untuk bagi daerah lain untuk bisa mengendalikan inflasi secara berkelanjutan. Kami dari pemkab Klungkung konsisten melakukan program 4K yang bisa menekan laju inflasi," papar I Nyoman Jendrika.

Pemerintah Kabupaten Klungkung mempunyai strategi 4 K dalam pengendalian inflasi di daerah, yakni Ketersediaan stok, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif.

Ketersediaan stok, dilakukan dengan memonitoring ketersediaan stok di pasar oleh Dinas Ketahanan Pangan termasuk memantau harga setiap hari oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

"Selain monitor stok, tahap selanjutnya adalah keterjangkauan harga yang dilakukan melalui Gerakan pasar murah. Pemkab Klungkung memberikan bebas bea kepada BUMDes Bersama dan BUMDes Batumadeg, dengan harapan harga jual komoditas bisa lebih murah. Hal tersebut bisa menekan perbedaan harga antara Klungkung daratan dengan Kecamatan Nusa Penida," ujar Jendrika.

Strategi selanjutnya adalah Kelancaran distribusi. Pada tahap ini untuk di Kecamatan Nusa Penida, Pemkab Klungkung memberikan prioritas penyeberangan kepada angkutan pengangkut bahan pokok. Hal tersebut bisa menjadikan Nusa Penida tidak pernah mengalami kelangkaan bahan pokok karena distribusi yang cepat.

"Startegi terakhir adalah Komunikasi efektif. Tim Pengendalian Inflasi Daerah selalu mengadakan pertemuan dan mengikuti Rapat Koordinasi yang diselenggarakan setiap Senin bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Strategi 4K ini merupakan strategi yang berkaitan, berkesinambungan dan tidak bisa dipisahkan,” ungkap Jendrika.

(WHS)

JAKARTA, KOMPAS.com - I Wayan Suparta, korban penganiayaan dan penyekapan oknum polisi di Klungkung, Bali luka di wajah dan punggung, serta pecah gendang telinga kiri setelah ditangkap polisi.

"Kalau dari keterangan yang diberikan oleh klien kami, dia disiksa dengan pukulan, tendangan, dan juga ancaman akan ditembak," ujar kuasa hukum Suparta, Muhammad Yahya, Rabu (17/7/2024).

Kata Yahya, Suparta ditangkap untuk dimintai keterangan terkait kasus pencurian mobil. IWS diduga memiliki hubungan dengan tersangka utama.

Akan tetapi, ketika ditangkap, Suparta tidak ditahan di Polres Klungkung. Melainkan di sebuah rumah di daerah Klungkung.

"Dia dibawa bukan ke Polres Klungkung, tapi dibawa ke salah satu rumah yang berada di wilayah Klungkung juga, tapi dia tidak tahu rumah siapa dan lokasi persisnya di mana," ujar Yahya.

Di sana, Suparta ditahan selama tiga hari dan diduga disiksa oleh 10 orang anggota Polres Klungkung.

Suparta akhirnya dipulangkan pada tanggal 28 Mei 2024 oleh kepolisian.

"Akhirnya pada 28 Mei, korban dilepaskan ke rumahnya, tanpa ada tindak lanjut dari pihak kepolisian," tambah Yahya.

Ketika pulang ke rumah, Yahya mengeluhkan kondisi kuping kirinya yang tidak seperti biasanya. Ia akhirnya mendatangi dokter untuk pemeriksaan.

"Beliau setelah disiksa itu mengurung diri, bilang tidak enak dengan telinga kirinya, sehingga dia memeriksa ke dokter. Dokter menemukan gendang telinganya itu pecah," kata dia.

Suparta akhirnya melaporkan kasus ini ke Polda Bali pada 29 Mei 2024.

Akan tetapi, Yahya menyayangkan, pihak kepolisian hanya mengkategorikan peristiwa tersebut sebagai penganiayaan ringan.

Padahal bagi Yahya, kejadian ini tergolong sebagai penganiayaan berat.

"Harusnya, dari peristiwa ini, kepolisian menetapkan, pertama, telah terjadi penganiayaan berat yang menyebabkan gendang telinga kiri korban rusak secara permanen. Lalu kami juga menduga telah terjadi pencurian disertai kekerasan, Pasal 365 KUHP karena sampai laporan ini kami kirimkan, barang-barang yang dimiliki oleh korban, kelima kendaraan tadi belum dikembalikan oleh Polres Klungkung," tutup dia.

Hari ini, Yahya juga mencoba melaporkan 10 oknum tersebut ke Mabes Polri. Namun laporannya belum diterima karena ada berkas yang kurang.

Oknum polisi diperiksa

Kabid Humas Polda Bali Kombes Jansen Avitus Panjaitan mengungkapkan, sebanyak 10 anggota polisi yang dilaporkan telah diperiksa oleh anggota Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Bali.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kemungkinan pelanggaran prosedur dalam penyelidikan kasus kendaraan bodong tersebut.

"Buktinya ada yang melapor masyarakat yang dirugikan. Berarti kan (ada kemungkinan) di luar prosedur. Kalau prosedurnya sesuai pasti tidak ada masyarakat yang dirugikan," kata Jansen, Selasa (9/7/2024).

Dari versi kepolisian, peristiwa tersebut bermula saat jajaran Satreskrim Polres Klungkung mengungkap dugaan jaringan pencurian atau penggelapan pada 30 mobil yang diduga bodong dan dua orang pembuat STNK palsu.

Suparta masuk dalam orang yang keterangannya akan didalami oleh anggota kepolisian. Namun dalam proses intergasi diduga ada perlakuan yang tidak sesuai prosedur.

"Polda Bali telah melakukan tindakan dengan memeriksa pelapor IWS, saksi-saksi, mengumpulkan bukti, dan meminta keterangan dokter yang menangani IWS serta meneliti surat visum et repertum termasuk mendatangi TKP," tuturnya.

Dia memastikan, sanksi tegas akan dijatuhkan jika anggota terbukti melakukan kesalahan.

"Bila terbukti ada anggota tidak profesional dalam rangkaian proses pengungkapan kasus dugaan jaringan curanmor tersebut, pasti akan dilakukan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar dia.