Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, mengajak seluruh bangsa Indonesia termasuk pemimpin masyarakat dan politik untuk mawas diri.

Prabowo mengatakan, para pejabat jangan berpuas diri karena masih banyak rakyat Indonesia yang menderita.

"Saya mengajak kita semua mari kita berani melihat kenyataan, kita boleh bangga dengan prestasi kita tapi jangan terus cepat berpuas diri, gembira, menutup mata dalam menghadapi tantangan dan penderitaan rakyat," kata Prabowo dalam pidato perdananya sebagai presiden di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10).

Prabowo mengatakan, dalam realitanya, masih banyak kebocoran anggaran hingga korupsi di Indonesia.

"Kita menghadapi kenyataan masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita, dan masa depan anak-anal dan cucu kita," ucap dia.

Ketua Umum Gerindra ini juga menyoroti praktik kolusi yang masih marak terjadi di lingkungan pejabat politik Indonesia dengan para pengusaha.

"Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan, kolusi di antara pejabat politik, pejabat pemerintah, di semua tingkatan degan pengusaha yang nakal, pengusaha tidak paritotik," ucap Prabowo.

Prabowo meminta para elite dan pejabat tidak menutup mata melihat kenyataan ini. Menurutnya, tantangan ini harus dihadapi dan diselesaikan.

"Saya selalu mengajak untuk menjadi bangsa yang berani, tidak takut menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, menghadapi ancaman," ucap Prabowo.

----

Saksikan kumparan Info A1 LIVE Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 mulai pukul 09.00 - 18.30 WIB hanya di YouTube kumparan. Informasi selengkapnya dapat kamu akses di: kum.pr/pelantikan2024!

TEMPO.CO, Jakarta -Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memaparkan hasil kajian yang menerapkan kerangka analisis ekonomi persaingan usaha terhadap kontestasi politik dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Kajian ini untuk mengkalkulasi kesehatan persaingan serta konsentrasi dukungan terhadap pasangan calon dalam Pilkada.

“Sedikitnya pilihan akibat oligarki dan kolusi partai di Pilkada tidak sehat bagi pembangunan ekonomi daerah tersebut,” kata Direktur Riset INDEF Berly Martawardaya dalam keterangan tertulis yang Tempo kutip pada Sabtu, 7 September 2024.

Berly menyebut UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menerapkan batas 75 persen market share sebagai limit oligopoli di suatu produk tertentu. KPPU menggunakan Hirsch-Herfindahl Index (HHI) yang menghitung konsentrasi dan persaingan usaha. Kalau ada merger atau akuisisi yang menghasilkan konsentrasi pasar tinggi dengan Index HHI>4000 akan ditolak.

Dalam risetnya, Berly menemukan pada pemilihan gubernur Jakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan terdapat Indek Persaingan lebih dari 6000 alias melebihi 1,5 kali batas yang diterapkan Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Menurut Berly, kondisi seperti ini dalam persaingan usaha bisa dinilai tidak sehat. Meski terdapat dua pasangan calon, kata dia, tapi satu pangan didukung lebih dari 75 persen suara pileg dan pilkadanya memiliki Indeks HHI lebih dari 6000.

“Berarti lebih dari 1,5 kali batas yang diterapkan KPPU untuk persaingan usaha yang sehat. Hal serupa terjadi pada pemilihan bupati di Jember dan Bogor. Artinya, pada banyak pilkada, persaingannya masih tidak sehat,” kata Berly.

Berly mengatakan persaingan dalam Pilkada 2024 pada tingkat kota cenderung lebih sehat dari pada kabupaten dan provinsi. Dia menilai banyak kemiripan antara persaingan usaha dan persaingan politik. “Tapi regulasi di persaingan politik lebih sedikit dan longgar. Padahal, pilkada adalah ajang para calon kepala daerah untuk menawarkan gagasan dan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan pada konstituen,” kata dia.

Dalam keterangan tertulis yang sama, Pengajar Ilmu Politik UI dan Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting, Aditya Perdana, menilai kompetisi dalam Pilkada 2024 relatif tidak sehat. Alasannya, Pilkada saat ini masih didominasi oleh kekuatan koalisi partai politik yang dominan di pusat.

“Kompetisi yang terbuka dan lebih sehat perlu terus didorong bagi perkembangan demokrasi lokal. Penguatan demokrasi dapat dilakukan dalam Pilkada 2029 bila masyarakat sipil konsisten mendorong revisi UU Pilkada dari sekarang,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, mengatakan kondisi Pilkada pada tahun ini tidak ideal. Dia beralasan Pilkada 2024 ini dilaksanakan pada tahun yang sama dengan Pemilu presiden dan legislatif. Akibatnya, ada kecenderungan untuk menerapkan koalisi partai politik di tingkat nasional ke daerah.

"Masih terdapat 41 pilkada dengan calon tunggal dan banyak pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan salah satu paslon memborong dukungan partai politik sehingga membentuk koalisi besar dengan suara pileg melebihi 50 persen,” kata dia.

Menurut dia, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70 Tahun 2024 belum dimanfaatkan secara maksimal oleh partai politik. “Perlunya batas atas maksimal pada revisi UU Pilkada berikutnya supaya persaingan politik lebih sehat,” kata dia.

Baru-baru ini, perhatian publik Indonesia tertuju pada fenomena keluarga berkuasa yang berupaya keras mewariskan kekuasaan kepada generasi muda—anak dan menantu mereka. Kejadian ini mengingatkan masyarakat pada masa kelam Orde Baru, ketika Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun dan nepotisme merajalela dalam struktur pemerintahan.

Era tersebut berakhir dengan reformasi pada tahun 1998, yang bertujuan untuk menciptakan Indonesia yang lebih demokratis dan bebas dari praktik-praktik otoriter.

Namun, peristiwa terbaru ini mengindikasikan bahwa bayang-bayang masa lalu masih menghantui perjalanan demokrasi Indonesia. Gerakan masyarakat yang marah memunculkan slogan “Peringatan Darurat” di media sosial, diiringi dengan demonstrasi mahasiswa, buruh, dan berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah.

Mereka mengecam upaya terang-terangan keluarga penguasa yang tampaknya berusaha menggerogoti proses demokrasi yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.

Meskipun demikian, esai ini tidak akan fokus pada strategi politik culas yang dilakukan oleh keluarga penguasa tersebut. Sebaliknya, esai ini akan mengkaji bagaimana keluarga secara dinamis, melalui praktik kolusi dan nepotisme, mampu secara terstruktur mentransmisikan nilai, norma, dan status sosial-ekonomi antar-generasi.

Dalam konteks ini, praktik kolusi dan nepotisme tidak hanya dilihat sebagai upaya mempertahankan kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme transmisi nilai dan status sosial yang terjadi dalam keluarga.

Keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan identitas dan nilai-nilai individu. Dalam konteks politik dan kekuasaan, keluarga sering kali menjadi medium utama untuk mentransmisikan nilai-nilai, norma, dan status sosial-ekonomi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Proses ini dikenal sebagai transmisi antar-generasi, di mana karakteristik dan posisi sosial-ekonomi orang tua ditransfer kepada anak-anak mereka, baik secara langsung maupun melalui berbagai mekanisme sosial.

Dalam keluarga yang memiliki akses ke kekuasaan, transmisi ini menjadi lebih terstruktur dan terencana. Anak-anak diajarkan sejak dini tentang pentingnya kekuasaan dan cara mempertahankannya, termasuk melalui praktik-praktik yang mungkin dianggap tidak etis oleh sebagian masyarakat, seperti kolusi dan nepotisme.

Kolusi, dalam hal ini, dapat dipahami sebagai kerja sama tersembunyi antara anggota keluarga atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan yang menguntungkan mereka, sementara nepotisme merujuk pada pemberian posisi atau keuntungan kepada anggota keluarga dalam institusi politik atau ekonomi. Fenomena ini semakin gencar muncul ke publik sepanjang periode kedua Pemerintahan Presiden Jokowi.

Dalam konteks politik Indonesia, kolusi dan nepotisme telah lama menjadi bagian dari struktur kekuasaan, terutama selama era Orde Baru. Praktik-praktik ini tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan kekuasaan di tangan keluarga penguasa, tetapi juga sebagai alat untuk mentransmisikan nilai-nilai yang dianggap penting oleh keluarga tersebut.

Misalnya, nilai-nilai seperti loyalitas, kepatuhan, dan pentingnya menjaga kekuasaan keluarga menjadi bagian integral dari pendidikan politik yang diterima oleh anak-anak dalam keluarga penguasa.

Transmisi nilai ini diperkuat oleh status sosial-ekonomi keluarga, yang memberikan akses kepada pendidikan berkualitas, jaringan sosial yang luas, dan sumber daya ekonomi yang besar. Dengan demikian, anak-anak dari keluarga penguasa memiliki modal sosial dan ekonomi yang cukup untuk melanjutkan dan memperluas pengaruh politik keluarga mereka.

Praktik nepotisme kemudian menjadi salah satu mekanisme utama untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan keluarga, dengan menempatkan anggota keluarga dalam posisi strategis dalam pemerintahan atau institusi penting lainnya.

Meskipun praktik kolusi dan nepotisme mungkin efektif dalam mentransmisikan kekuasaan dan nilai antar-generasi, dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan sangat merugikan. Ketika sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja dikendalikan oleh segelintir keluarga melalui praktik-praktik ini, distribusi kekayaan menjadi tidak merata.

Hal ini mengakibatkan ketimpangan sosial yang semakin lebar, di mana keluarga-keluarga tertentu terus menikmati kekayaan dan kekuasaan, sementara sebagian besar masyarakat tetap berada dalam kemiskinan dan kekurangan akses.

Selain itu, praktik kolusi dan nepotisme cenderung menghambat inovasi dan persaingan yang sehat dalam ekonomi. Posisi strategis dalam pemerintahan atau ekonomi tidak lagi didasarkan pada kemampuan atau prestasi individu, melainkan pada hubungan keluarga. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas kepemimpinan dan pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.

Untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan demokratis, kita harus menghadapi tantangan dinasti politik yang sering kali disertai dengan praktik kolusi dan nepotisme. Dinasti politik, di mana kekuasaan politik diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam keluarga yang sama, dapat mengancam integritas sistem demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya ini.

Kepedulian Masyarakat: Masyarakat awam harus menyadari betapa pentingnya peran mereka dalam memerangi praktik-praktik ini. Kepedulian terhadap politik tidak hanya melibatkan partisipasi dalam pemilu, tetapi juga dalam mengawasi dan mengkritisi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin dan dinasti politik. Kesadaran publik yang tinggi dapat bertindak sebagai pengawasan yang efektif untuk mencegah kekuasaan absolut yang diwariskan dalam keluarga-keluarga politik.

Peran Akademisi dan Peneliti: Akademisi dan peneliti juga memainkan peran kunci dalam mengatasi dinasti politik. Mereka perlu mengungkap dan menganalisis dampak dari praktik kolusi dan nepotisme secara mendalam.

Dengan kajian kritis dan data yang kuat, akademisi dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana praktik-praktik ini berkembang dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat mengurangi pengaruh dinasti politik dan memperkuat sistem demokrasi.

Kolaborasi untuk Perubahan: Menggabungkan kepedulian masyarakat dengan kontribusi akademisi yang kritis menciptakan tekanan yang diperlukan untuk mendorong pemimpin menuju pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Ini adalah langkah penting menuju masa depan di mana kekuasaan tidak lagi menjadi warisan keluarga, tetapi hasil dari kerja keras, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Kolaborasi antara masyarakat, akademisi, dan pemimpin yang berintegritas akan membantu Indonesia keluar dari bayang-bayang dinasti politik dan membangun demokrasi yang lebih kuat dan sejati.