JAKARTA, investor.id - Ketua Harian Partai Gerindra Dasco menegaskan dukungan Prabowo Subianto kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Karena itu, Dasco menilai hal tersebut sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini lantaran, Gerindra merupakan bagian koalisi yang mengusung Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

Menurut Dasco, ajakan Prabowo kepada warga Jateng untuk memilih Luthfi-Yasin merupakan  hal lumrah yang dilakukan para ketua umum partai politik sebagai pengusung.

"Pak Prabowo selaku Ketum Gerindra dan bagian dari Koalisi Partai Pengusung Lutfi menegaskan dukungan kepada paslon tersebut seperti ketum-ketum partai lain yang menyatakan dukungan kepada Luthfi-Yasin," ujar Dasco kepada wartawan, Jakarta, Minggu (10/11/2024).

Dasco pun menyebut, Prabowo selaku presiden melakukan kampanye kepada salah satu calon pada Pilkada 2024, juga tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam beleid itu, disebutkan bahwa seorang Presiden sebagai pejabat negara boleh berkampanye.

"Dalam artian menyerukan, mengimbau, mengajak memilih salah satu paslon dalam Pilkada, sepanjang dalam status cuti kampanye atau sepanjang kampanyenya dilakukan di hari libur, Sabtu atau Minggu sesuai PKPU Nomor 13 Tahun 2024," tegas Dasco.

Dalam Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pilkada menyentuh sejumlah ketentuan berikut ini, yakni gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:

a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara. 

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengajak warga untuk memilih Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen dalam Pilkada Jateng 2024. Prabowo menilai keduanya memiliki pengalaman dan pengabdian yang panjang di Jateng.

"Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Luthfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi di Jawa Tengah cukup lama, dan juga saudara Taj Yasin Maimoen, putra dari guru saya Maimoen Zubair, yang telah juga mengabdi cukup lama di Jawa Tengah sebagai Wakil gubernur," ujar Prabowo yang menyampaikan pesan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Gerindra.

Ajakan itu disampaikan Prabowo dalam video yang diunggah Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi melalui akun Instagram resminya, Sabtu (9/11/2024). Dalam unggahan itu, tampak Ahmad Luthfi dan Taj Yasin berdiri di sisi Prabowo. 

Prabowo menilai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 itu merupakan tim yang cocok. Menurutnya, keduanya akan mudah bekerja bersama dengan pemerintahan pusat.

"Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok, dan akan bekerja bersama saya di pusat, kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat," imbuh Prabowo.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hal ini disampaikan Budi menanggapi unggahan calon Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang menunjukkan dukungan Prabowo.

"Beliau sudah menyampaikan, netral. Bahkan sebelum ke luar negeri, supaya tidak ada nanti opini, tudingan, seolah-olah cawe-cawe," kata Budi Gunawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2024).

Budi juga mengingatkan pentingnya netralitas bagi penyelenggara pemilihan kepala daerah agar pelaksanaan Pilkada berlangsung jujur dan adil.

"Sudah kami ingatkan kepada seluruh penyelenggara dan aparat harus netral. Ini pertaruhan nama baik pemerintahan. Pilkada serentak ini harus aman, lancar, jurdil, dan kondusif," ujarnya.

Sebuah video menunjukkan Prabowo Subianto mengajak warga Jawa Tengah untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, yang diunggah di akun Instagram Ahmad Luthfi, @ahmadluthfi_official, pada Sabtu (9/11/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menegaskan, dukungan tersebut diberikan Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

"Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum, beliau menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah," kata Hasan.

Menurut Hasan, sebagai ketua umum Partai Gerindra, Prabowo wajar mendukung calon yang diusung partainya.

"Calon yang direkomendasikan oleh Partai Gerindra tentu adalah calon yang juga didukung oleh beliau," jelasnya.

Dalam video, Prabowo menyampaikan tekad untuk memberantas korupsi dan mendukung pembangunan ekonomi. Prabowo menyebut Ahmad Luthfi dan Taj Yasin sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Jawa Tengah.

"Saya bertekad untuk membasmi segala penyelewengan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, saya butuh dukungan dari provinsi dan kabupaten. Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yasin Maimoen," ucap Prabowo.

Prabowo juga mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk mendukung keduanya dalam Pilkada guna membentuk tim kuat antara pemerintah pusat dan daerah demi kemajuan Indonesia. "Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yasin Maimoen," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Debat kedua Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024 akan digelar pada hari ini, Minggu (10/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin akan Kembali memaparkan visi-misinya untuk memimpin Jateng.

Adapun debat kedua Pilkada Jateng akan terbagi menjadi enam segmen yang dimulai dari pemaparan visi-misi, penajaman visi-misi cagub, tanya jawab dan closing statement.

KPU menetapkan debat kedua Pilkada Jateng ini akan berlangsung selama 150 menit yang dibagi menjadi 120 menit debat dan 30 menit jeda iklan.

Dilangsungkan di Majapahit Convention (MAC), Semarang, debat kali ini akan memiliki tema "Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Pangan Jawa Tengah dalam Menghadapi Perubahan Iklim dan Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat".

Link Live Streaming

Berikut link live streaming debat kedua Pilkada Jateng 2024 yang menampilkan pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

Link Live Streaming Debat Kedua Pilkada Jateng 2024

Daftar Panelis Debat Kedua Pilkada Jateng 2024

KPU Jawa Tengah telah menunjuk 7 panelis dalam debat kedua Pilkada Jateng 2024, berikut daftar amanya:

• Prof. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum, Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip)
• Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo
• Ahmad Syakir Kurnia, S.E.,M.Si, Dosen Universitas Diponegoro (Undip)
• Prof. Dr. Suharmono, S.E., M.Si, Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip)
• Prof. Dr. Slamet Rosyadi, Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)
• Dr. Agus Riewanto, S.H, M.H, Dosen Universitas Sebelas Maret (UNS)
• Prof. Ir. Dr. Wahyudi Sutopo, ST, M. Si., Guru Besar UNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang nelayan Pulau Untung Jawa, Haji Ali Ardi, mengeluhkan mahalnya harga alat tangkap ikan kepada calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, yang mengunjungi pulau tersebut, Minggu (10/11/2024).

Pulau Untung Jawa, yang merupakan destinasi wisata di Kepulauan Seribu, sebagian besar dihuni oleh masyarakat yang bekerja sebagai nelayan.

"Sebetulnya masyarakat sini nelayan lagi susah. Yang lagi susah itu kayak (pembelian) alat nelayan, ini paling susah, Pak," ungkap Ali kepada Ridwan Kamil.

Menanggapi keluhan ini, Ridwan Kamil bertanya apakah kesulitan nelayan dalam mendapatkan alat tangkap juga disebabkan oleh kenaikan harga.

"Bisa juga (karena itu), alat-alatnya sedang mahal. Harapannya pemerintah bisa membantu, di sini semua nelayan, Pak," jawab Ali.

Ali menambahkan bahwa nelayan di Pulau Untung Jawa harus berlayar setiap hari, bahkan ada yang menginap hingga seminggu di laut untuk menangkap ikan merah dan ikan kerapu di perairan utara hingga Lampung.

Penghasilan nelayan setempat juga tidak menentu, bergantung pada hasil tangkapan. Ali menyebutkan, rata-rata pendapatan per bulannya sekitar Rp 2 juta.

"Enggak tentu, Pak, kira-kira paling Rp 2 jutaan kecil perbulan kalau dihitung-hitung," ujar Ali.

Selain itu, seorang ibu rumah tangga bernama Rohyana, istri seorang nelayan, juga menyampaikan harapannya kepada Ridwan Kamil terkait lapangan pekerjaan bagi generasi muda di Pulau Untung Jawa.

Ia berharap anak-anak di pulau itu tidak menganggur meskipun mayoritas berasal dari keluarga nelayan.

"Masalah kerja untuk anak di Pulau Untung Jawa, Pak, kalau bisa anak-anak jangan sampai ada pengangguran. Sebagaian besar bapaknya nelayan, tapi alhamdulillah ada yang sarjana," kata Rohyana.

Menurut Rohyana, sulitnya mendapatkan pekerjaan seringkali karena tidak adanya koneksi.

"Kalau kita tidak punya orang dalam, tidak masuk anak kita, ini yang saya utamakan, lapangan kerja untuk Pulau Untung Jawa," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi terkait dengan alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Situbondo, Jawa Timur.

Bupati nonaktif Situbondo, yakni Karna Suswandi ditetapkan sebagai tersangka. Namun, dia kini juga masih menjalani kampanye untuk maju lagi sebagai kepala daerah di Pilkada 2024.

Pada Jumat (8/11/2024), penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan Karna. Namun, kepala daerah itu tidak hadir karena keperluan Pilkada.

"Tersangka 1 tak hadir karena dalam persiapan Pilkada," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika dala keterangan tertulis, dikutip Minggu (10/11/2024).

Selain Karna, KPK turut menetapkan PNS di Dinas PUPR Situbondo Eko Prionggo Jati sebagai tersangka. Dia juga dipanggil pada Jumat lalu namun tidak hadir.

Tessa mengaku tidak ada kendala mengapa Karna dan tersangka lainnya belum ditahan. Dia memastikan setiap tersangka KPK akan ditahan, namun di waktu yang tepat.

Dalam hal kasus yang menjerat Karna, kata Tessa, penyidik akan menahan tersangka ketika sudah mendapatkan kesaksian dari seluruh saksi yang diperiksa yakni 80 hingga 90%. Hal itu dibutuhkan untuk menahan Karna yang kini diduga terlibat kasus dugaan korupsi berbentuk suap.

Itu berbeda dengan tersangka dugaan korupsi yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara. Para tersangka kasus tersebut akan ditahan setelah terbitnya hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara pada suatu kasus korupsi.

"Yang pasti adalah semua tersangka pasti ditahan pada waktunya jadi kan wajib ditahan. Cuman kapannya itu melihat situasi," kata Tessa pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Minggu (10/11/2024).

Sebelumnya, Karna telah mengajukan praperadilan untuk melawan status tersangka yang diberikan KPK. Namun, pada Jumat (25/10/2024), KPK dimenangkan sehingga penetapan dirinya sebagai tersangka dinyatakan sudah memenuhi aspek formil serta sesuai mekanisme maupun prosedur.

Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun, Karna merupakan kepala daerah yang berasal dari kalangan birokrat. Kariernya dimulai sebagai PNS Golongan III A di Departemen Penerangan pada 1993-1994.

Pada 1997, Karna menjabat Plh. Kepala Desa Solor, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Masuk ke tahun 2000-an, dia memulai kariernya di Kecamatan Cermee sebagai Pj. Kepala Seksi Pemerintahan.

Pada tahun 2010-an, dia mulai menjabat sebagai kepala dinas. Dia pernah menjabat Pj. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Bondowoso, Kepala Dinas Pengairan Bondowoso, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso, hingga Plt. Sekretaris Daerah dan Pj. Bupati Bondowoso.

Pada 2021, Karna dilantik sebagai Bupati Situbondo bersama dengan Wakil Bupati Khoirani.

PARIGI MOUTONG, iNews.id - Pasangan Cagub dan Cawagub Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 1, Ahmad HM Ali dan Abdul Karim Aljufri berkomitmen untuk memberikan perlengkapan sekolah gratis kepada seluruh anak usia sekolah di provinsi itu. Perlengkapan tersebut meliputi seragam dan buku.

Janji tersebut akan direalisasikan jika terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024.

Dia menilai, pendidikan merupakan investasi penting bagi sumber daya manusia (SDM). Pendidikan, kata dia  akan menentukan kemajuan daerah di masa depan. 

Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan layak, tanpa hambatan ekonomi.

“Tidak semua anak terlahir dari keluarga mampu. Seragam sekolah ini punya makna besar karena negara mengatur semua murid SD, SMP dan SMA berseragam agar tidak ada diskriminasi antara yang kaya dan miskin,” ujar Ahmad Ali di Parigi Moutong, Sabtu (9/11/2024).

Pada kesempatan itu, dia juga menyoroti seragam dan perlengkapan sekolah kerap menjadi beban berat bagi keluarga kurang mampu, sehingga tidak jarang anak-anak harus putus sekolah karena tak sanggup membeli seragam baru atau buku yang dibutuhkan.

Dia bersama Abdul Karim Aljufri berjanji akan menjadikan program perlengkapan sekolah gratis sebagai prioritas utama untuk meningkatkan akses pendidikan di Sulteng.

“Program pendidikan ini harus dilihat sebagai investasi. Tidak mungkin suatu daerah bisa melahirkan sumber daya manusia berkualitas jika anak-anaknya tidak mendapatkan pendidikan yang baik,” katanya.

Dia menuturkan, program ini sejalan dengan kebijakan nasional diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya meluncurkan program makanan bergizi gratis bagi anak sekolah dan mengajak para pengusaha turut membeli seragam sekolah bagi anak-anak di Indonesia. 

Pada deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) pada 2 November 2024, Presiden Prabowo mendorong penyediaan seragam gratis sebagai pelengkap program makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah.

Program seragam gratis yang diusung oleh pasangan BERAMAL ini mempertegas komitmen Ahmad Ali-Abdul Karim untuk menciptakan Sulawesi Tengah yang inklusif dan mendukung pemerataan pendidikan bagi seluruh anak di wilayah tersebut.

Editor: Kurnia Illahi

Jakarta: Inisiatif Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membentuk Desk Pilkada mendapatkan dukungan kuat dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Desk Pilkada dinilai memiliki peran krusial dalam menciptakan iklim politik damai dan stabil, terutama menjelang pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, Desk Pilkada menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi potensi konflik dan menjaga stabilitas politik di masa transisi pemerintahan.

"Pilkada serentak ini berlangsung pada waktu yang cukup sensitif, di mana kita baru saja memasuki awal pemerintahan yang baru. Desk Pilkada diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman dan kondusif, yang pada akhirnya mendukung stabilitas politik nasional," kata Zulfikar.
Desk Pilkada didukung oleh sinergi 17 kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, dan BIN. Zulfikar melihat kolaborasi antar lembaga ini sebagai langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar, jujur, dan adil. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan potensi konflik, terutama di 21 provinsi yang diidentifikasi rawan, dapat diminimalisir.

"Desk Pilkada adalah bentuk komitmen nyata pemerintah dalam mengawal proses demokrasi yang damai. Ini sangat penting untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru," tambah anggota DPR Fraksi Partai Golkar tersebut.

Selain menjaga ketenangan selama proses Pilkada, Desk Pilkada juga dinilai dapat berkontribusi pada pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di angka 81,69 hingga 85,23 pada tahun 2025. Menurutnya upaya ini akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Dalam pandangan Zulfikar, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya Pilkada yang damai. Partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketenangan dan menghindari konflik horizontal menjadi kunci keberhasilan Desk Pilkada dalam menjaga stabilitas politik di awal pemerintahan Prabowo.

"Pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dengan membentuk Desk Pilkada. Kini saatnya kita, sebagai masyarakat, turut mendukung upaya tersebut dengan menjaga ketertiban dan kedamaian di lingkungan masing-masing dan tentunya Pilkada berlangsung jujur, adil tanpa kecurangan dan kepala daerah yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat," tutup Zulfikar Wakil Rakyat asal Dapil Jatim III tersebut.

Dengan adanya Desk Pilkada, harapannya pilkada serentak 2024 dapat berjalan lancar dan bebas dari konflik, sehingga pemerintahan Prabowo dapat fokus pada pembangunan dan pencapaian target-target nasional di masa depan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

BATU, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera berkoordinasi dan mengirimkan surat kepada pemerintah agar menetapkan hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024 sebagai hari libur nasional.

"Kita sedang koordinasi untuk kemudian kebijakan itu bisa diambil, surat akan segera kita kirimkan. Jadi intinya insya Allah 27 November nanti seperti Pilkada sebelumnya akan menjadi hari yang diliburkan untuk bisa melaksanakan gelaran Pilkada serentak," kata Ketua KPU Mochamad Afifuddin di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (9/11/2024).

Afifuddin juga mengatakan, pengiriman logistik Pilkada ke setiap daerah secara umum sudah mencapai 99 persen.

Ia mengatakan, untuk mengantisipasi pelaksanaan Pilkada di daerah terluar, KPU mendahulukan mencetak dan pengiriman logistik di daerah tersebut.

"Untuk surat suara gubernur dan wakil gubernur, produksi sudah 100 persen, pengiriman, dan penerimaan sudah 97 persen. Untuk surat suara bupati, wali kota, dan wakil bupati, wakil wali kota, pengadaan sudah 99,9 persen dan pengiriman sudah 99 persen," ujarnya.

Afif mengatakan, KPU berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk pendistribusian logistik, terutama pengiriman ke daerah-daerah rawan Pilkada.

Beberapa titik rawan Pilkada itu di antaranya, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Pengunungan.

"Kerawanan dari sisi teritori dan juga kelaziman keamanan, misalnya di daerah Papua, apalagi daerah otonomi baru kan Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Induk, Papua Barat Daya, Papua Barat serta Papua Pegunungan, ini juga diidentifikasi daerah yang biasanya secara keamanan juga ada tantangan," ucap dia.

Pilkada 2024 akan diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.

Seluruh masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemilih akan memiliki kesempatan untuk mencoblos atau memilih calon wali kota, bupati, dan gubernur pilihan mereka.

Calon yang terpilih akan memimpin pada periode 2024-2029.

Perlu dicatat bahwa penetapan hari libur nasional untuk pelaksanaan Pilkada bukanlah hal baru.

Pada 2020, pemerintah juga menetapkan hari pemungutan suara Pilkada serentak, yang berlangsung pada 9 Desember 2020, sebagai hari libur nasional.

Penetapan tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 22 tahun 2020.

Jakarta: Artis Lucky Hakim memberikan klarifikasi terkait videonya yang viral di media sosial. Dalam video itu, Lucky terlihat menarik tangan dari warga Indramayu yang ingin mencium tangannya.

Demi menghindari persepsi masyarakat terhadap tindakannya, Lucky langsung beri penjelasan. Dia menegaskan, tindakan itu bukan karena dia jijik tangannya dicium warga.

"Pada salaman kan ya. Pada salaman tuh pada nyium tangan kan, terus saya tarik. Tapi mereka ada yang berpikir gue tuh jijik. Enggak bu saya nggak jijik, bukannya jijik, jangan cium. Tetapi tetap saya pegang pakai tangan kiri kan," jelas Lucky Hakim melalui unggahan Media Sosial.
Alasan yang diberikan Lucky masih menjadi benak pertanyaan publik, terlebih lagi terhadap gesture Lucky yang banyak disalahartikan oleh sudut pandang publik yang menilai seorang Lucky.

baca juga: Lucky Hakim Mantapkan Hati Jadi Calon Bupati Indramayu

“Jangan cium tangan saya bu, ini kan saya calon pelayan. Saya ini kan nanti melayani ibu, saya ini kan digaji sama ibu, bapak. Jadi jangan biasakan ya, ini buat yang nonton jangan ciumin tangan pejabat, kecuali dia usianya lebih tua dari anda, ya enggak apa-apa," kata Lucky Hakim

Lucky Hakim saat ini sedang berlaga di Pilkada Indramatu. Artis yang diusung Partai Nasdem itu mendapat nomor urut 2.

Diketahui jika Lucky Hakim pernah menjadi Wakil Bupati Indramayu di bawah Nina Agustina. Namun, di awal tahun 2023 Lucky memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya.

Dia menjelaskan jika keputusan mengundurkan diri karena hanya mendapatkan tiga kali disposisi dari Bupati Indramayu Nina Agustina. Hal tersebut diungkapkan Lucky pada saat debat calon Bupati beberapa hari lalu.

(Victor Rodam)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

Jadwal Pilkada 2024 - Jakarta. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mulai bekerja hari ini, Jumat 8 November 2024. Berapa gaji dan tugas KPPS di Pilkada 2024. Cek juga jadwal Pilkada 2024.

KPPS mulai bekerja hari ini setelah sebelumnya menjalani pelantikan pada Kamis (7/11/2024).

Diberitakan Kompas.com, KPPS Pilkada 2024 menjalani pelantikan pada Kamis kemarin. KPPS adalah salah satu badan ad hoc penyelenggara Pilkada 2024 yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

KPPS Pilkada 2024 bertugas melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) wilayah masing-masing. Selesai menjalankan tugas selama masa kerja, anggota KPPS akan menerima honorarium atau gaji sebagai imbalan.

Lantas, berapa lama masa kerja dan gaji KPPS Pilkada 2024?

Masa kerja KPPS Pilkada 2024

Jadwal kegiatan KPPS Pilkada 2024 tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pilkada. Keputusan KPU itu menyebutkan, anggota KPPS yang sudah dipilih berdasarkan seleksi ditetapkan pada 7 November 2024.

Setelah penetapan anggota, KPU kemudian menggelar pelantikan anggota KPPS Pilkada 2024 pada hari yang sama. Masa kerja KPPS dimulai sejak tanggal pelantikan dan berakhir pada 8 Desember 2024, beberapa hari setelah pemungutan suara pada 27 November. Artinya, KPPS akan bekerja selama satu bulan ke depan untuk melaksanakan pemungutan suara Pilkada 2024.

Gaji KPPS Pilkada 2024

Selama satu bulan masa kerja, anggota KPPS akan mendapatkan honorarium atau gaji sesuai jabatan masing-masing. Besaran gaji anggota KPPS telah tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tertanggal 5 Agustus 2022.

Berikut perincian gaji KPPS pada Pilkada 2024:

• Gaji Ketua KPPS Pilkada 2024: Rp 900.000 per orang per bulan
• Gaji Anggota KPPS Pilkada 2024: Rp 850.000 per orang per bulan
• Gaji Pengamanan TPS/Satlinmas: Rp 650.000 per orang per bulan.

Gaji KPPS biasanya akan diberikan menjelang atau setelah masa kerja anggota KPPS Pilkada 2024 selesai. Namun, uang operasional TPS akan diberikan lebih awal, yaitu sebelum hari pemungutan suara yang digelar serentak pada 27 November 2024.

Tonton:Inilah BUMN yang Perlu Perawatan Khusus

Tugas dan wewenang KPPS Pilkada 2024

Kurang lebih satu bulan masa kerja, KPPS harus menjalankan tugas yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022. Tugas KPPS Pilkada 2024 tersebut meliputi:

• Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS
• Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilihan umum (pemilu) yang hadir, pengawas TPS, atau kepada peserta pemilu
• Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
• Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara
• Menyerahkan berita acara dan sertifikat kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan
• Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS
• Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022, KPPS juga memiliki kewenangan selama melaksanakan tugasnya, yang mencakup:

• Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
• Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban petugas KPPS di Pilkada 2024:

• Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
• Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, Panwaslu kelurahan/desa, peserta pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara
• Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
• Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu kelurahan/desa
• Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama
• Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pilkada 2024 serentak

Pilkada tahun ini akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Pilkada 2024 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Pilkada 2024 serentak ini akan berlangsung di 545 daerah. Jumlah itu terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

KPU telah menetapkan jadwal sekaligus tahapan Pilkada 2024. Ketetapan tersebut diatur pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Merujuk pada PKPU Nomor 2 Tahun 2024, tahapan Pilkada 2024 dibagi menjadi dua, yaitu persiapan dan penyelenggaraan. Berikut rincian jadwal Pilkada 2024:

Tahapan persiapan Pilkada 2024

1. Perencanaan program dan anggaran: Hingga 26 Januari 2024
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan: Hingga 18 November 2024
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan: Hingga 18 November 2024
4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS: 17 April-5 November 2024
5. Pembentukan panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas lapangan, dan pengawas tempat pemungutan suara: Sesuai ketetapan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan: 27 Februari-16 November 2024
7. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih: 24 April-31 Mei 2024
8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih: 31 Mei-23 September 2024.

Tahapan penyelenggaraan

• Pengumuman persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan: 5 Mei-19 Agustus 2024
• Pengumuman pendaftaran pasangan calon: 24-26 Agustus 2024
• Pendaftaran pasangan calon: 27-29 Agustus 2024
• Penelitian persyaratan calon: 27 Agustus-21 September 2024
• Penetapan pasangan calon: 22 September 2024
• Pelaksanaan kampanye: 25 September-23 November 2024
• Pelaksanaan pemungutan suara: 27 November 2024
• Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara: 27 November-16 Desember 2024
• Penetapan calon terpilih, penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP):

1. Calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota terpilih: Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
2. Calon gubernur dan wakil gubernur: Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU

• Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan: Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.
• Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi: Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.
• Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih:

1. Tidak ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a
2. Ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9 Gubernur dan wakil gubernur terpilih
3. Tidak ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9

Itulah informasi tugas dan gaji KPPS Pilkada 2024. Selamat bertugas untuk seluruh KPPS, semoga Pilkada 2024 menghasilkan pemimpin aman untuk rakyat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia mengumumkan struktur lengkap Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Kamis (7/11/2024) sore.

Menurut Bahlil, struktur kepengurusan tersebut diputuskan setelah melewati berbagai pertimbangan termasuk aspek regenerasi dan kaderisasi, serta aspek kelaziman yang berlaku di DPP Partai Golkar.

“Dengan melewati berbagai pertimbangan, baik dalam aspek regenerasi, kaderisasi maupun aspek-aspek kelaziman di DPP partai golkar, dengan memperhatikan sumber pengkaderan baik organisasi yang didirikan maupun yang mendirikan dan organisasi-organisasi sayap lain,” kata Bahlil, Kamis.

“Saya umumkan secara resmi hari ini susunan pengurus lengkap Partai Golkar periode 2024-2029,” ujarnya melanjutkan.

Menariknya, ada beberapa nama calon kepala daerah yang merupakan kader Partai Golkar masuk dalam struktur kepengurusan DPP era kepemimpinan Bahlil.

Di antaranya adalah Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Ridwan Kamil dan Cagub Banten Airin Racmi Diany.

Ridwan Kamil didapuk menjabat sebagai Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri. Sedangkan Airin dipercaya menduduki posisi Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria.

Sebelum menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri, Ridwan Kamil diketahui menduduki posisi Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemili era kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Sementara itu, Airin sebelumnya dipercaya Airlangga menjadi Ketua DPD Golkar Banten.

Ramping

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa dia merampingkan jajaran kepengurusan partainya. Kini, jumlah pengurus hingga dewan DPP Partai Golkar berjumlah kurang lebih 150 orang.

Menurut Bahlil, jumlah ini lebih sedikit dibandingkan pengurus pada periode sebelumnya.

"Untuk pengurus DPP (Golkar) lengkap kurang lebih 150-an (orang) dan di pengurus periode sebelumnya itu sebesar 250-an (orang)," ujar Bahlil.

Bahlil bahkan mengatakan, dia awalnya berencana membuat pengurus Partai Golkar berjumlah sekitar 100 orang

Namun, menurut dia, kader Partai Golkar sangat antusias untuk berkarya melalui partai. Oleh karena itu, Bahlil mengakomodir lebih banyak kader menjadi pengurus.

"Sebenarnya kami berencana untuk paling banyak 100 tapi saya lihat animo dan kader-kader Partai Golkar ini ingin menawarkan diri di bangsa lewat Partai Golkar. Maka kami juga harus mengakomdir. Memang Golkar semakin ke sini semakin banyak yang mencintai,” katanya.

Jakarta: Independensi dan objektivitas dewan etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dipertanyakan. Pernyataan muncul usai beberapa lembaga survei keluar dari keanggotaan perhimpunan.

“Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana tingkat independensi dan obyektifitas dewan etik. Apakah dewan etik keanggotannya itu terbebas dari kepentingan lembaga survei atau tidak?" kata Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi, dalam keterangan yang diterima, Kamis, 7 November 2024.

Menurut dia, publik juga bertanya-tanya atas dewan etik yang menyoal perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta. Sebab, ada juga perbedaan yang mengemuka dalam survei di Pilkada Jawa Tengah.
"Mengapa misalnya Jakarta yang dicermati, yang Jawa Tengah tidak. Ada urusan apa? Kan sama-sama melibatkan kepentingan publik. Jangan ada tebang pilih, kemudian independensi keanggotaan dewan etik itu mutlak harus dimiliki,” pungkasnya.

Sebanyak 3 lembaga survei keluar dari Persepi. Pertama, yakni Poltracking Indonesia mempertanyakan integritas himpunan tersebut,

"Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas," ungkap Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi.

Keluarnya Poltracking sisusul Parameter Politik Indonesia (PPI). Hengkangnya PPI disertai surat pernyataan pengunduran diri. Alasannya, mundur secara sukarela.

"Kami sampaikan bahwa Parameter Politik Indonesia, menyatakan diri mundur dan keluar secara sukarela dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi)," demikian pernyataan melalui surat yang ditandatangani Direktur Parameter Politik Indonesia, Sadam Husen Falahuddin.

Kemudian Voxpol Center Research and Consulting menyatakan mundur. Voxpol menyatakan mundur dari keanggotaan melalui surat ke Persepi.

"Melalui surat ini, kami Voxpol Center Research and Consulting menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi)," demikian bunyi surat itu.

Pengunduran ini dibenarkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. Ia mengatakan Voxpol tidak lagi menjadi bagian dari PERSEPI.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)