Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, mengajak seluruh bangsa Indonesia termasuk pemimpin masyarakat dan politik untuk mawas diri.

Prabowo mengatakan, para pejabat jangan berpuas diri karena masih banyak rakyat Indonesia yang menderita.

"Saya mengajak kita semua mari kita berani melihat kenyataan, kita boleh bangga dengan prestasi kita tapi jangan terus cepat berpuas diri, gembira, menutup mata dalam menghadapi tantangan dan penderitaan rakyat," kata Prabowo dalam pidato perdananya sebagai presiden di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10).

Prabowo mengatakan, dalam realitanya, masih banyak kebocoran anggaran hingga korupsi di Indonesia.

"Kita menghadapi kenyataan masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita, dan masa depan anak-anal dan cucu kita," ucap dia.

Ketua Umum Gerindra ini juga menyoroti praktik kolusi yang masih marak terjadi di lingkungan pejabat politik Indonesia dengan para pengusaha.

"Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan, kolusi di antara pejabat politik, pejabat pemerintah, di semua tingkatan degan pengusaha yang nakal, pengusaha tidak paritotik," ucap Prabowo.

Prabowo meminta para elite dan pejabat tidak menutup mata melihat kenyataan ini. Menurutnya, tantangan ini harus dihadapi dan diselesaikan.

"Saya selalu mengajak untuk menjadi bangsa yang berani, tidak takut menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, menghadapi ancaman," ucap Prabowo.

----

Saksikan kumparan Info A1 LIVE Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 mulai pukul 09.00 - 18.30 WIB hanya di YouTube kumparan. Informasi selengkapnya dapat kamu akses di: kum.pr/pelantikan2024!

Sebagai warga Indonesia yang baru saja menyaksikan pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI untuk masa jabatan tahun 2024-2029 pada (1/10), tentu masyarakat berharap agar para anggota terpilih yang dilantik akan dapat memegang sumpah/janji yang telah mereka ucapkan.

Sebab, bagaimanapun juga yang namanya sumpah/janji tersebut tentu jelas menuntut adanya tanggung jawab dari mereka terhadap bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Namun di sinilah muncul lintasan pikiran dan pertanyaan, apakah mereka akan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya? Sebab, sebagian besar mereka yang terpilih telah menghabiskan dana atau modal yang cukup banyak untuk bisa lolos menjadi anggota DPR dan DPD RI.

Oleh karena itu, tentu tidak mustahil ada di antara mereka yang berpikir tentang bagaimana mengembalikan uang atau modal yang sudah mereka habiskan untuk kepentingan kampanye dulu? Jika itu yang mereka pikirkan, sulit rasanya untuk bisa terpenuhi melalui gaji dan pendapatan yang sah dan didapat selama berada di lembaga legislatif.

Tentu tidak mustahil jika ada peluang maka mereka akan menempuh cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan ajaran agama. Bila itu yang terjadi, tentu mereka tidak lagi dapat melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan sebaik-baiknya karena lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Akibatnya fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan yang seharusnya menjadi tugas utama mereka--tentu tidak lagi dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, semuanya nyaris sudah diwarnai oleh berbagai transaksi dan kepentingan yang tidak sepatutnya.

Untuk itu, sangat berharap dan mengimbau kepada seluruh anggota DPR dan DPD RI yang baru saja dilantik--agar menjadikan jabatan yang mereka emban sebagai lahan untuk mengabdi dan berbuat kebajikan.

Jangan menjadikan jabatan tersebut untuk memperkaya diri dan kelompok dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti melakukan tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta penyalahgunaan jabatan.

Sebab, selain terlarang dalam ajaran agama dan hukum yang ada, tindakan tersebut jelas-jelas sangat bertentangan dengan semangat dan amanat dari reformasi--dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi.

Bisnis.com, JAKARTA - Nama Presiden ke-2 RI, Soeharto, resmi dihapus dari Ketetapan (TAP) MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Penghapusan tersebut resmi berlaku dalam agenda Silahturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Keluarga Presiden Soeharto di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Sabtu (28/9/2024).

Acara tersebut dihadiri oleh beberapa anggota keluarga Soeharto seperti Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, serta Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, dan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas.

Plt Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah menjelaskan, keputusan MPR untuk menghapus nama Soeharto tertuang dalam Surat Jawaban Pimpinan MPR No B-1372I/HK.00.00/B-VII/MPR/09/2024 tertinggal 24 September 2024 dalam menindaklanjuti surat Pimpinan fraksi Partai Golkar perihal pasal 4 TAP XI/MPR/1998.

"Untuk ditegaskan oleh Pimpinan MPR RI bahhwa Pasal 4 TAP MPR No XI/MPR/1998 khususnya yang secara eksplisit menyebutkan Nama Mantan Presiden Soeharto agar dinyatakan sudah dilaksanakan tanpa mencabut ketetapan tersebut," kata Siti saat membacakan surat jawaban Pimpinan MPR.

Siti memaparkan, salah satu alasan pencabutan nama Soeharto dari ketetapan tersebut adalah karena upaya hukum yang dilakukan kepada Soeharto secara pribadi sudah selesai dilakukan.

Hal tersebut seiring dengan keluarnya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kepastian hukum melalui Surat Keputusan Perintah Penghentian Penuntutan (SKPPP) oleh Kejaksaan Agung pada 2006 lalu sesuai dengan Pasal 140 ayat 1 KUHAP.

Selain itu, penghentian ini juga tertuang dalam Keputusan Mahkamah Agung No 140 PK/Pdt/2015 karena alasan penyakit permanent yang diderita Soeharto kala itu.

Dia melanjutkan, Soeharto telah meninggal dunia pada 27 Januari 2008. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka ada kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.

Lebih lanjut, dalam Rapat Gabungan 23 September 2024 lalu, Pimpinan MPR telah menyetujui untuk menegaskan Badan Pengkajian MPR untuk melakukan studi atas kedudukan hukum dan tindak lanjut TAP MPR No XI/MPR/1998, termasuk ketetapan MPR/MPRS lain yang dinyatakan masih berlaku sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR No I/MPR/2003.

"Pimpinan MPR RI mendorong agar jasa dan pengabdian Mantan Presiden Soeharto yang telah memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade dapat diberikan penghargaan yang layak sesuai peraturan yang berlaku," jelas Siti

Adapun, nama Soeharto disebut pada Pasal 4 TAP MPR No TAP XI/MPR/1998. Ketetapan tersebut berisi upaya pemberantasan KKN yang harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu, termasuk ditujukan untuk Soeharto.

“Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia,” demikian kutipan pasal 4 TAP MPR tersebut.

Agenda Silahturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Keluarga Presiden Soeharto di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Sabtu (28/9/2024). Dalam acara tersebut, MPR RI resmi menghapus nama Mantan Presiden Soeharto dari Ketetapan MPR (Tap MPR) No TAP/XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan nepotisme.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo Budi Arie sebelumnya pernah mengatakan, jet pribadi yang digunakan dan jadi perbincangan publik itu adalah milik teman Kaesang Pangarep. Selain itu, kata dia, penggunaan jet pribadi merupakan urusan pribadi anak Jokowi itu.

Budi Arie, yang juga Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) pun meminta publik untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya, alasan penggunaan jet pribadi ini diambil karena kondisi Erina Gudono yang saat ini tengah hamil besar.

"Pokoknya sudah, lah. Istrinya Mas Kaesang itu kan hamil sudah 8 bulan. Kan gak boleh naik angkutan umum, pesawat umum mana boleh?" kata Budi Arie dikutip dari video yang banyak beredar di media sosial X, Rabu, 11 September 2024.

Pernyataan tersebut mendapat sorotan Eko Riyadi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atau FH UII. Ia pun mengkritisi komentar Menkominfo Budi Arie mengenai kondisi hamil istri Kaesang yang jadi penyebab pemberian tebengan. “Sangat menghina nalar publik,” katanya.

“Jika argumentasi ini digunakan, maka semua maskapai (selain jet pribadi), harus dilarang mengizinkan perempuan hamil tua untuk naik pesawat,” kata Eko Riyadi kepada Tempo.co, Rabu malam, 18 September 2024. “Sangat jelas, argumen ini lemah bahkan tidak masuk akal,” kata dia, menandaskan.

Persoalan Kaesang Pangarep, anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diduga lakukan gratifikasi menjadi sorotan publik sejak akhir Agustus lalu. Diketahui, ia dan istrinya, Erina Gudono menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream ke Amerika Serikat.

Namun, dalih bahwa Kaesang bukan pejabat negara pun mengtemuka. Eko Riyadi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau FH UII mengatakan, “Normatifnya, anak Presiden harus tunduk di bawah kaidah publik”.

Menurutnya cara mengujinya keterkaitan dengan gratifikasi sangat sederhana. “Cara menguji apakah pemberian layanan jet pribadi itu gratifikasi atau bukan, menurut saya sederhana. Apakah jika Kaesang bukan anak Presiden, fasilitas nebeng jet pribadi itu akan diberikan?” kata dia kepada Tempo.co, Rabu malam, 18 September 2024.

“Jawabannya yang paling masuk akal adalah tidak mungkin,” ujarnya.

Eko Riyadi menjelaskan, fasilitas itu diberikan erat kaitannya dengan kepentingan bisnis si pemberi tebengan dan posisi Kaesang sebagai anak Presiden. “Selain itu, anak Presiden juga harus tunduk di bawah etika penyelenggara negara utk wajib bebas dari KKN,” katanya.

“TAP MPR mengenai penyelenggara negara yang bebas KKN juga mengatur keluarga pejabat negara,” kata Eko Riyadi.

Bagus Pribadi berkontribusi dalam penulisan ini.

Baru-baru ini, perhatian publik Indonesia tertuju pada fenomena keluarga berkuasa yang berupaya keras mewariskan kekuasaan kepada generasi muda—anak dan menantu mereka. Kejadian ini mengingatkan masyarakat pada masa kelam Orde Baru, ketika Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun dan nepotisme merajalela dalam struktur pemerintahan.

Era tersebut berakhir dengan reformasi pada tahun 1998, yang bertujuan untuk menciptakan Indonesia yang lebih demokratis dan bebas dari praktik-praktik otoriter.

Namun, peristiwa terbaru ini mengindikasikan bahwa bayang-bayang masa lalu masih menghantui perjalanan demokrasi Indonesia. Gerakan masyarakat yang marah memunculkan slogan “Peringatan Darurat” di media sosial, diiringi dengan demonstrasi mahasiswa, buruh, dan berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah.

Mereka mengecam upaya terang-terangan keluarga penguasa yang tampaknya berusaha menggerogoti proses demokrasi yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.

Meskipun demikian, esai ini tidak akan fokus pada strategi politik culas yang dilakukan oleh keluarga penguasa tersebut. Sebaliknya, esai ini akan mengkaji bagaimana keluarga secara dinamis, melalui praktik kolusi dan nepotisme, mampu secara terstruktur mentransmisikan nilai, norma, dan status sosial-ekonomi antar-generasi.

Dalam konteks ini, praktik kolusi dan nepotisme tidak hanya dilihat sebagai upaya mempertahankan kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme transmisi nilai dan status sosial yang terjadi dalam keluarga.

Keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan identitas dan nilai-nilai individu. Dalam konteks politik dan kekuasaan, keluarga sering kali menjadi medium utama untuk mentransmisikan nilai-nilai, norma, dan status sosial-ekonomi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Proses ini dikenal sebagai transmisi antar-generasi, di mana karakteristik dan posisi sosial-ekonomi orang tua ditransfer kepada anak-anak mereka, baik secara langsung maupun melalui berbagai mekanisme sosial.

Dalam keluarga yang memiliki akses ke kekuasaan, transmisi ini menjadi lebih terstruktur dan terencana. Anak-anak diajarkan sejak dini tentang pentingnya kekuasaan dan cara mempertahankannya, termasuk melalui praktik-praktik yang mungkin dianggap tidak etis oleh sebagian masyarakat, seperti kolusi dan nepotisme.

Kolusi, dalam hal ini, dapat dipahami sebagai kerja sama tersembunyi antara anggota keluarga atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan yang menguntungkan mereka, sementara nepotisme merujuk pada pemberian posisi atau keuntungan kepada anggota keluarga dalam institusi politik atau ekonomi. Fenomena ini semakin gencar muncul ke publik sepanjang periode kedua Pemerintahan Presiden Jokowi.

Dalam konteks politik Indonesia, kolusi dan nepotisme telah lama menjadi bagian dari struktur kekuasaan, terutama selama era Orde Baru. Praktik-praktik ini tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan kekuasaan di tangan keluarga penguasa, tetapi juga sebagai alat untuk mentransmisikan nilai-nilai yang dianggap penting oleh keluarga tersebut.

Misalnya, nilai-nilai seperti loyalitas, kepatuhan, dan pentingnya menjaga kekuasaan keluarga menjadi bagian integral dari pendidikan politik yang diterima oleh anak-anak dalam keluarga penguasa.

Transmisi nilai ini diperkuat oleh status sosial-ekonomi keluarga, yang memberikan akses kepada pendidikan berkualitas, jaringan sosial yang luas, dan sumber daya ekonomi yang besar. Dengan demikian, anak-anak dari keluarga penguasa memiliki modal sosial dan ekonomi yang cukup untuk melanjutkan dan memperluas pengaruh politik keluarga mereka.

Praktik nepotisme kemudian menjadi salah satu mekanisme utama untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan keluarga, dengan menempatkan anggota keluarga dalam posisi strategis dalam pemerintahan atau institusi penting lainnya.

Meskipun praktik kolusi dan nepotisme mungkin efektif dalam mentransmisikan kekuasaan dan nilai antar-generasi, dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan sangat merugikan. Ketika sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja dikendalikan oleh segelintir keluarga melalui praktik-praktik ini, distribusi kekayaan menjadi tidak merata.

Hal ini mengakibatkan ketimpangan sosial yang semakin lebar, di mana keluarga-keluarga tertentu terus menikmati kekayaan dan kekuasaan, sementara sebagian besar masyarakat tetap berada dalam kemiskinan dan kekurangan akses.

Selain itu, praktik kolusi dan nepotisme cenderung menghambat inovasi dan persaingan yang sehat dalam ekonomi. Posisi strategis dalam pemerintahan atau ekonomi tidak lagi didasarkan pada kemampuan atau prestasi individu, melainkan pada hubungan keluarga. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas kepemimpinan dan pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.

Untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan demokratis, kita harus menghadapi tantangan dinasti politik yang sering kali disertai dengan praktik kolusi dan nepotisme. Dinasti politik, di mana kekuasaan politik diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam keluarga yang sama, dapat mengancam integritas sistem demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya ini.

Kepedulian Masyarakat: Masyarakat awam harus menyadari betapa pentingnya peran mereka dalam memerangi praktik-praktik ini. Kepedulian terhadap politik tidak hanya melibatkan partisipasi dalam pemilu, tetapi juga dalam mengawasi dan mengkritisi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin dan dinasti politik. Kesadaran publik yang tinggi dapat bertindak sebagai pengawasan yang efektif untuk mencegah kekuasaan absolut yang diwariskan dalam keluarga-keluarga politik.

Peran Akademisi dan Peneliti: Akademisi dan peneliti juga memainkan peran kunci dalam mengatasi dinasti politik. Mereka perlu mengungkap dan menganalisis dampak dari praktik kolusi dan nepotisme secara mendalam.

Dengan kajian kritis dan data yang kuat, akademisi dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana praktik-praktik ini berkembang dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat mengurangi pengaruh dinasti politik dan memperkuat sistem demokrasi.

Kolaborasi untuk Perubahan: Menggabungkan kepedulian masyarakat dengan kontribusi akademisi yang kritis menciptakan tekanan yang diperlukan untuk mendorong pemimpin menuju pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Ini adalah langkah penting menuju masa depan di mana kekuasaan tidak lagi menjadi warisan keluarga, tetapi hasil dari kerja keras, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Kolaborasi antara masyarakat, akademisi, dan pemimpin yang berintegritas akan membantu Indonesia keluar dari bayang-bayang dinasti politik dan membangun demokrasi yang lebih kuat dan sejati.

Mahasiswa KKN-PPM membantu persalinan seorang ibu di atas kapal di lautan lepas Pulau Liki, Kabupaten Sarmi, Papua, Sabtu (10/8). Dia adalah Muhammad Ivan Pratista, mahasiswa Program Studi Profesi Kedokteran UGM.

Awalnya, Ivan hanya hendak mengantar ibu hamil yang bernama Nice Isabel Kondi ke fasilitas kesehatan lantaran saat itu tenaga kesehatan tidak berada di tempat.

Saat itu, Ivan bersama rekan-rekan KKN-nya tengah melaksanakan program seperti biasa. Akan tetapi mereka kemudian dikejutkan dengan teriakan kader posyandu bahwa Nice sudah hendak melahirkan.

Mendengar teriakan tersebut Ivan lalu memeriksa Nice, yang ternyata sudah pada posisi pembukaan tiga. Sementara saat itu Puskesmas Pembantu di sana sedang tak ada petugas kesehatan.

"Mama Nice tidak punya pilihan lain. Semua setuju bahwa Mama Nice harus segera dibawa ke Rumah Sakit di pulau utama untuk mendapatkan pelayanan terbaik," jelas Ivan dalam keterangan tertulis, Jumat (16/8).

Akan tetapi untuk menuju rumah sakit tak mudah. Mereka harus menyeberang lautan dengan speedboat. Sebelum menyeberang, Ivan pun menyempatkan mengambil peralatan yang ada di Puskesmas Pembantu yang berjarak dua kilometer dari dermaga.

Tiba di kapal, Ivan melihat Nice sudah ditemani beberapa kader Posyandu.

"Mama Nice sudah dalam kondisi kontraksi dan lemas," katanya.

Speedboat pun berangkat. Ivan jadi satu-satunya mahasiswa yang ikut mengantar Nice. Kapal berjalan 30 menit. Posisi kini sudah di lautan lepas.

Saat itu, Nice mengalami kontraksi hebat dengan pembukaan yang makin besar. Nice harus segera dibantu persalinan. Akan tetapi daratan tak kunjung tampak di mata.

Dengan peralatan seadanya, Ivan memutuskan membantu persalinan Nice. Speedboat diputuskan berhenti di laut lepas dan persalinan dimulai.

"Bersyukur, persalinan dapat berjalan dengan lancar, kira-kira pukul dua siang lahir bayi laki-laki dengan sehat dan ibunya pun sehat," kata Ivan.

Setelah persalinan, speedboat kembali ke pulau. Di perjalanan itu, Nice mengumumkan anaknya akan diberi nama Ivan, sama seperti nama mahasiswa yang membantu persalinannya. Lengkapnya bernama Ivan Maureets Teno.

"Saya beri nama Ivan," kata Nice.

"Saya berterima kasih dan bersyukur kepada orang-orang telah menyelamatkan jiwa saya dan anak saya," ujarnya.

Ivan pun bahagia namanya digunakan oleh Nice.

"Ivan merupakan nama saya, Maureets nama driver (nakhoda) speedboat, dan Teno adalah nama marganya," kata Ivan.

Seorang mahasiswa KKN UGM, Muhammad Ivan Pratista, membantu proses persalinan seorang ibu saat berada di atas kapal di tengah lautan lepas Pulau Liki, Kabupaten Sarmi, Papua, pada Sabtu (10/8) lalu.

Ivan yang merupakan mahasiswa Program Studi Profesi Kedokteran itu berhasil membantu proses persalinan dengan selamat. Padahal, awalnya dia hanya berniat mengantar sang ibu yang bernama Nice Isabel Kondi itu ke fasilitas kesehatan.

Kisah ini bermula, saat Ivan dan anggota tim KKN-PPM UGM yang lain sedang melaksanakan program KKN seperti biasa. Namun, tiba-tiba ada teriakan seorang kader posyandu yang memanggil Ivan.

“Anak Ivan, tolong ada Mama Nice mau melahirkan!” seru ibu tersebut seperti dikutip dari laman UGM.

Sebagai mahasiswa dari Program Studi Profesi Kedokteran dan satu-satunya anggota tim dari bidang kesehatan, Ivan bergegas memeriksa kondisi Mama Nice yang sedang dalam posisi pembukaan tiga.

Sebenarnya pelayanan persalinan di wilayah Sarmi biasanya dibawa ke Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah tersebut. Namun, saat itu petugas kesehatan sedang tidak berada di tempat dan Mama Nice tidak punya pilihan lain. Semua setuju bahwa Mama Nice harus segera dibawa ke Rumah Sakit di pulau utama untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Namun, untuk menjangkau rumah sakit yang ada di pulau utama, mereka harus menyeberangi lautan menggunakan kapal speedboat.

Beberapa saat sebelum menuju dermaga penyeberangan, Ivan terlebih dahulu mengambil peralatan untuk dibawa di Puskesmas Pembantu, yang sebenarnya sangat terbatas. Alat yang tersedia hanya berupa alat untuk perawatan luka dan infus.

Saat berangkat ke rumah sakit menggunakan speedboat, Mama Nice sudah dalam kondisi kontraksi dan lemas. Ivan jadi satu-satunya mahasiswa KKN UGM yang ikut mengantar Mama Nice bersama beberapa kader posyandu.

Tiga puluh menit perjalanan dan posisi kapal di tengah lautan lepas, Mama Nice mulai mengalami kontraksi yang hebat, pembukaan pun semakin besar dan harus segera dibantu bersalin. Dengan ombak yang menderu dan jauh dari daratan, Ivan mempersiapkan dirinya untuk membantu Mama Nice bersalin.

Dengan peralatan yang terbatas, ia pun membantu proses persalinan Mama Nice.

“Bersyukur, persalinan dapat berjalan dengan lancar, kira-kira pukul dua siang lahir bayi laki-laki dengan sehat dan ibunya pun sehat,” ucap Ivan.

Saat speedboat kembali ke pulau, semua orang bahagia menyambut kelahiran anak Mama Nice. Kebahagiaan semakin bertambah saat Mama Nice mengumumkan nama anak laki-laki yang ia lahirkan tersebut. Saat perjalanan kembali ke pulau, Mama Nice memutuskan untuk memberi nama bayi laki-lakinya yang baru lahir itu dengan nama Ivan Maureets Teno, sesuai dengan nama Ivan yang telah menolong ibu dari bayi tersebut.

“Saya beri nama Ivan,” kata Mama Nice dengan berkaca- kaca.

Ia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Ivan yang telah menolongnya. “Saya berterima kasih dan bersyukur kepada orang-orang telah menyelamatkan jiwa saya dan anak saya,” ujar Mama Nice tersenyum dengan menggendong bayinya.

Maureets sendiri merupakan nama driver speedboat yang mengantar mereka ke rumah sakit. Sedangkan Teno adalah nama marga keluarga mereka.

Antariesta Sierra Elhusna (21) mahasiswa program studi Agribisnis, Fakultas Peternakan dan Pertanian yang merupakan salah satu anggota tim KKN yang berlokasi di Desa Daleman Kidul, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang melaksanakan pelatihan analisa usahatani pada Kelompok Tani (Poktan) “Rejeki Mentes” Desa Daleman Kidul. Pelatihan ini dilakukan dengan dasar betapa pentingnya melakukan analisa usahatani. Pelatihan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 di rumah Kepala Dusun Genting, Desa Daleman Kidul yang dihadiri oleh Kepala Desa Daleman Kidul, Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Pakis dan anggota kelompok tani “Rejeki Mentes”.

Dusun Genting merupakan dusun di Desa Daleman Kidul yang potensi luas lahan pertaniannya paling luas jika dibandingkan dengan dusun lainnya. Namun petani di Dusun Genting mayoritas tidak melakukan pencatatan atas usahatani yang dilakukannya. Hal ini menjadikan keuangan rumah tangga petani dan keuangan usahatani tercampur sehingga petani tidak tahu apakah usahanya untung atau rugi.

Program pelatihan analisa usahatani tersebut menjadi solusi yang tepat supaya petani dapat mengetahui kondisi usahatani yang sedang dijalankannya. Program dilaksanakan dengan adanya simulasi tentang pencatatan input dan output usahatani. Hadirin juga menerima output berupa leaflet yang berisi tentang betapa pentingnya analisa usahatani dan komponen perhitungan analisa usahatani sederhana.

Analisa usahatani penting dilakukan pada setiap komoditas yang ditanam oleh petani terutama untuk tujuan komersial. Selain agar petani dapat mengetahui keuntungan dan kerugian yang dialaminya, analisa usahatani juga membantu petani untuk mengetahui tentang komponen biaya dan dampaknya pada hasil budidaya. Petani diharapkan juga dapat menentukan keputusan atas usahanya berdasarkan keuntungan atau kerugian.

Tahap analisa usahatani cukup sederhana. Petani harus merinci biaya-biaya yang dikeluarkan untuk budidaya selama satu musim tanam. Biaya tersebut harus dibedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian petani dapat merinci penerimaan yang didapatkan baik dari produk utama maupun sampingan. Hasil perhitungan keuntungan atau kerugian dapat dilakukan dengan mengurangi penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan.

Petani diharapkan akan melakukan evaluasi atas usahanya setelah mengikuti pelatihan ini. Petani juga diharapkan dapat menentukan tingkat keuntungan yang diinginkan melalui efisiensi biaya dan optimalisasi penerimaan. Hal tersebut akan membantu petani dalam mencapai kesejahteraan dengan meningkatkan penerimaannya.

Sejumlah siswa SD GMIM Alung Banua, Bunaken, saling melempar senyum bahagia setelah melihat perpustakaannya diperbaiki oleh mahasiswa KKN-PPM UGM, Sabtu (10/8).

Buku-buku yang sebelumnya berserakan tak beraturan, kini telah tersusun rapi di dalam rak sesuai dengan mata pelajarannya. Ada juga banyak buku-buku baru yang bisa mereka baca.

Kepala Sekolah SD GMIM Alung Banua, Yureni Tukunang, sekolahnya sangat terbantu dengan kehadiran mahasiswa. Sebelum datang mahasiswa, perpustakaan sekolahnya menurut dia sangat berantakan dan banyak rak buku yang rusak.

“Begitu ada mahasiswa dari UGM, mereka datang dan bekerja tanpa henti, Mereka mengusahakan ada rak buku, pengecatan,” kata Yureni Tukunang, Sabtu (10/7).

Selain revitalisasi perpustakaan, mahasiswa KKN UGM juga ikut mengajar para siswa dengan berbagai macam ilmu.

"Mahasiswa mengajar kurang lebih sudah 2 minggu macam-macam ilmu yang dibagikan kami dari pihak pendidikan sangat senang ada pengalaman ilmu yang dibagi. Kami sangat berterima kasih," ujarnya.

Petrus, Clara, Airilin, Natasha, Gloria, dan siswa SD GMIM Alung Banua lain, semua mengaku sangat senang dengan kondisi perpustakaan mereka saat ini.

"Senang baca buku dari kakak-kakak. Kakak-kakaknya baik sekali. Terima kasih sudah membikin perpustakaan kami," kata Clara.

Revitalisasi perpustakaan SD GMIM Alung Banua ini merupakan bagian dari program Pojok Baca yang diinisiasi oleh mahasiswa KKN-PPM UGM. Penanggung jawab program Pojok Baca, Abigail dan Nabila mengatakan mereka mengerjakan program itu selama satu pekan.

"Banyak buku yang terkena rayap, bolong. Kami sortir kemudian kami tambahkan buku dari mitra kami, sekitar 70-80 buku," kata Abigail.

Sebanyak 15 ibu-ibu PKK di Bunaken, Sulawesi Utara, mendapatkan pelatihan pembuatan keripik sukun dan abon ikan tongkol dari mahasiswa Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) UGM pada Jumat (9/8) di Kantor Kelurahan Bunaken.

Pelatihan ini dipandu oleh dua mahasiswa, Nadya Valentina Putri dan Hanuf Maydha Ulfah.

"Program ini dilaksanakan karena Bunaken memiliki banyak pohon sukun. Kami ingin memberikan opsi olahan sukun yang lebih awet, selain sukun yang dipadukan dengan gula merah," kata Nadya, Jumat (9/8).

Nadya juga menambahkan bahwa program ini bertujuan untuk memperkenalkan metode pengolahan dan pengemasan makanan yang lebih baik. Ia berharap, masyarakat setempat bisa memulai usaha dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan memasarkan produk mereka secara lebih luas.

Sementara itu, Hanuf Maydha Ulfah, penanggung jawab program abon tongkol, mengatakan bahwa dalam pelatihan ini mereka fokus pada teknik pengemasan abon.

"Kami ingin meningkatkan kualitas pengemasan abon tongkol. Selama ini, produk ini belum bisa dipasarkan di Manado karena masalah kemasan dan izin,” ujarnya.

Salah seorang peserta pelatihan, Atik, mengaku sangat terbantu dengan pelatihan tersebut.

“Ini pertama kalinya saya belajar membuat keripik sukun. Kegiatan ini sangat bermanfaat," ujarnya.

Selain pelatihan pengolahan, mahasiswa juga mensosialisasikan cara mengurus izin usaha dan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) untuk membantu UMKM lokal.

Saat ini, 27 mahasiswa UGM telah menjalankan KKN-PPM selama 1,5 bulan dan telah menjalankan 135 program kerja. Kegiatan KKN-PPM UGM di Bunaken ini dijadwalkan selesai pada 19 Agustus mendatang.

UGM terjunkan 7.162 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) ke 35 provinsi di Indonesia, termasuk di antaranya di Pulau Bunaken, Manado Sulawesi Utara. Sejumlah program kerja dilaksanakan belasan mahasiswa di sana termasuk membuat Tourist Information Center.

"Di sini kita ada sebuah proyek, ada Tourist Information Center karena di dermaga ini kosong belum ada informasi apa-apa untuk turis yang datang jadi kita berinisiasi membangun Tourist Information Center di mana nanti sebagai pusat informasi turis lokal maupun mancanegara yang datang ke Pulau Bunaken," kata Kevin Samuel anggota KKN UGM Bunaken ditemui di lokasi, Jumat (9/8).

Sementara ini turis yang datang ke Bunaken biasanya tanpa menggunakan jasa perjalanan.

"Kalau yang langsung datang ke sini (Bunaken) biasanya bingung karena tidak adanya data dan informasi," jelasnya.

Selain sebagai petunjuk spot-spot rekomendasi bagi wisatawan, Tourist Information Center ini diharapkan akan mengembangkan UMKM warga di Bunaken seperti resort, penyewaan kapal, maupun penyewaan alat snorkeling.

"Harapan kami ini bangunan akan dikelola dan digunakan masyarakat sepenuhnya. Nanti yang menjaga Balai Taman Nasional Bunaken," jelasnya

Selama ini banyak resort yang belum menyediakan jasa pemesanan online.

"Jadi kita berinisiatif untuk menyediakan datanya sehingga resort masyarakat bisa diakses melalui online. Untuk saat ini masih pengembangan. Kami masih di sini sekitar dua minggu lagi. Mungkin bisa digunakan sepenuhnya setelah selesai KKN," pungkasnya.

Camat Bunaken Kepulauan Imanuel Mandak mengapresiasi program dari mahasiswa KKN UGM karena bisa membantu wisatawan yang datang ke Bunaken.

"Lokasi ini sebagai bagian dari Taman Nasional Bunaken sehingga (wisatawan) semakin mudah mendapatkan informasi baik tentang lokasi yang dapat dikunjungi," kata Imanuel Mandak.

Di Bunaken ada 25 titik penyelaman. Dengan Tourist Information Center ini, diharapkan spot-spot tersebut akan semakin luas diinformasikan. Selain juga dapat menginformasikan homestay-homestay warga ke wisatawan.

"Begitu pun transportasi mereka bisa dapat informasi di sini. Pulau-pulau mana yang dapat disewa maupun peralatan yang dibutuhkan. Pusat informasi ini sangat menunjang pariwisata di Taman Nasional Bunaken," pungkasnya.

Mahasiswa dari berbagai negara mengikuti International Community Outreach Program (iCOP) atau KKN internasional yang digeral Petra Christian University (PCU). Para mahasiswa asing tersebut menjalani KKN di wilayah pelosok Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Kegiatan KKN internasional ini melibatkan 117 mahasiswa dari 5 negara antara lain Indonesia, Korea, Jepang, Belanda, dan Taiwan.

Kegiatan pada program iCOP PCU dilaksanakan sejak 14 Juli hingga 7 Agustus 2024. Para mahasiswa asing dan mahasiswa Indonesia saling berkolaborasi bersama warga setempat. Ini salah satunya terlihat di Desa Sumberpetung, di mana para peserta iCOP bersama dosen dan warga lokal saling bergotong royong membuat filter air.

Mahasiswa asal Jepang bernama Rikuto Mihara menyampaikan, proyek pembuatan filter air ini sangatlah menyenangkan baginya.

"Banyak pengalaman baru yang saya dapatkan, salah satunya seperti mengaduk (membuat semen), di Jepang saya tidak pernah mendapatkan pengalaman itu," ungkap Rikuto.

Begitu pula disampaikan temannya, mahasiswa asal Jepang lainnya bernama Hana Okayasu. Hana mengaku suka melihat pemandangan alam di Desa Sumberpetung.

"Anak-anak di sini juga sangat suka bermain di alam, saya melihatnya sangat luar biasa karena mereka (anak-anak) itu bisa sangat tertarik dengan alam di umur yang masih muda," tutur Hana.

Di satu sisi Hana mengaku khawatir mengenai isu sampah di kawasan Desa Sumberpetung ini.

"Saya harap ke depannya nanti akan ada truk sampah yang bisa mengambil sampah mereka dan melakukan prosedur pembuangan sampah yang lebih baik agar kesehatan masyarakat di desa ini bisa terjaga dari asap pembakaran sampah," harap Hana.

Sementara itu, mahasiswa asal Belanda bernama Tijl Olmo Riedjtik menuturkan, ia pertama kali ke Desa Sumberpetung ini dengan perjalanan yang cukup panjang namun Tijl mengaku suka berada di desa tersebut.

"Saat pertama kali saya ke sini budayanya terasa sangat berbeda dengan kampung halaman saya. Namun setelah beberapa hari, perbedaan budaya lebih terasa antara di Kota Surabaya dan di Kabupaten Mojokerto. Tapi saya suka, ini adalah hal baru bagi saya," tutur Tijl.

Menurut Tjil, warga lokal di Desa Sumberpetung sangatlah ramah. Ia mengaku banyak warga yang mengajak berfoto karena perawakannya bule dengan postur tubuh tinggi.

"Mereka juga sangat perhatian, saat saya sempat terluka mereka mengobatinya dengan sangat baik," imbuhnya.

Kesan menyenangkan juga disampaikan mahasiswa asal Taiwan bernama Chu Yun Ting. Pengalaman paling mengejutkan (culture shock), menurut Chu Yun Ting, adalah melihat warga lokal yang suka sekali dengan musik.

"Hampir semua rumah punya speaker dan setiap pagi sekali sekitar jam 6, mereka sudah memutar musik. Saya sendiri tinggal di salah satu rumah warga, saya tinggal bersama salah satu mahasiswa dari Indonesia," ungkap Chu Yun Ting.

Sementara itu Dr. Ir. Lintu Tulistyantoro, M.Ds., selaku Kepala PusatPusat Pengabdian kepada Masyarakat PCU mengungkapkan, kegiatan KKN internasional ini mengangkat tema “Transform Society”, yang merupakan program dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) PCU dan menjadi agenda tahunan.

“Proyek-proyek yang dilakukan dalam iCOP ini bukan proyek temporer, tapi proyek yang berkelanjutan. Tujuannya untuk mentransformasi masyarakat agar lebih sejahtera,” ujar Lintu.

Lintu berharap melalui kegiatan ini, terjalin kerja sama yang baik antara mahasiswa, dosen, masyarakat, dan pemerintah lokal dalam mengembangkan kawasan desa menuju masyarakat yang mandiri dan berdaya.

“Ada 27 mahasiswa Dongseo University (DSU)-Korea, 44 mahasiswa PCU-Surabaya, 19 mahasiswa Inholland Hogeschool-Belanda, 13 mahasiswa International Christian University-Jepang, empat mahasiswa Fu Jen Catholic University-Taiwan, dan 10 mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira)-Kupang,” rinci Lintu.

Total ada lima lokasi pelaksanaan program KKN internasional di kabupaten Mojokerto ini, di antaranya Dusun Sumberjati, Desa Sumberjati, Dusun Petung, Desa Sumberjati, Dusun Kesiman, Desa Rejosari, Dusun Lebaksari, Desa Rejosari, dan Desa JembulJembul