Calon Petahana Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, bercerita soal alasannya mencalonkan diri di Pilgub Sumut 2024. Padahal, ia mengaku susah lelah.

“Kalau dibilang lelah, saya sudah lelah. Tapi mau bilang apa lagi? Saya tidak bilang saya baik, tapi insyaallah saya akan berbuat baik,” kata Edy di Kabupaten Langkat, sebagaimana rilis dari Tim Media Edy, Rabu (9/10).

Meski sudah lelah, kata Edy, ia ingin tetap menjadi sosok Sumut 1 karena tak ingin menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada orang salah.

Edy juga menegaskan, pencalonan dirinya kembali bukan semata-mata untuk ambisinya berkuasa. Tapi, untuk mensejahterakan rakyat.

“Saya jadi gubernur, nanti anak saya jadi wali kota, istri saya menjadi bupati, enggak bisa begitu,” kata eks Ketum PSSI itu.

Di sisi lain, Edy mengaku paham betul bahwa idealnya yang menjadi pemimpin adalah orang muda. Tapi, kata dia, harus punya sifat kepemimpinan.

Dia pun mencontohkan sifat pemimpin yang ada dalam agama Islam yakni Siddiq yang berarti jujur hingga amanah.

“Dan Rasulullah memiliki empat sifat itu yakni siddiq, amanah, fathonah, dan tabligh,” kata dia.

“Sementara, calon gubernur yang satu lagi, memang masih muda, tapi asal muda saja,” sambungnya.

Sebagai warga Indonesia yang baru saja menyaksikan pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI untuk masa jabatan tahun 2024-2029 pada (1/10), tentu masyarakat berharap agar para anggota terpilih yang dilantik akan dapat memegang sumpah/janji yang telah mereka ucapkan.

Sebab, bagaimanapun juga yang namanya sumpah/janji tersebut tentu jelas menuntut adanya tanggung jawab dari mereka terhadap bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Namun di sinilah muncul lintasan pikiran dan pertanyaan, apakah mereka akan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya? Sebab, sebagian besar mereka yang terpilih telah menghabiskan dana atau modal yang cukup banyak untuk bisa lolos menjadi anggota DPR dan DPD RI.

Oleh karena itu, tentu tidak mustahil ada di antara mereka yang berpikir tentang bagaimana mengembalikan uang atau modal yang sudah mereka habiskan untuk kepentingan kampanye dulu? Jika itu yang mereka pikirkan, sulit rasanya untuk bisa terpenuhi melalui gaji dan pendapatan yang sah dan didapat selama berada di lembaga legislatif.

Tentu tidak mustahil jika ada peluang maka mereka akan menempuh cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan ajaran agama. Bila itu yang terjadi, tentu mereka tidak lagi dapat melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan sebaik-baiknya karena lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Akibatnya fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan yang seharusnya menjadi tugas utama mereka--tentu tidak lagi dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, semuanya nyaris sudah diwarnai oleh berbagai transaksi dan kepentingan yang tidak sepatutnya.

Untuk itu, sangat berharap dan mengimbau kepada seluruh anggota DPR dan DPD RI yang baru saja dilantik--agar menjadikan jabatan yang mereka emban sebagai lahan untuk mengabdi dan berbuat kebajikan.

Jangan menjadikan jabatan tersebut untuk memperkaya diri dan kelompok dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti melakukan tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta penyalahgunaan jabatan.

Sebab, selain terlarang dalam ajaran agama dan hukum yang ada, tindakan tersebut jelas-jelas sangat bertentangan dengan semangat dan amanat dari reformasi--dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi.

Baru-baru ini, perhatian publik Indonesia tertuju pada fenomena keluarga berkuasa yang berupaya keras mewariskan kekuasaan kepada generasi muda—anak dan menantu mereka. Kejadian ini mengingatkan masyarakat pada masa kelam Orde Baru, ketika Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun dan nepotisme merajalela dalam struktur pemerintahan.

Era tersebut berakhir dengan reformasi pada tahun 1998, yang bertujuan untuk menciptakan Indonesia yang lebih demokratis dan bebas dari praktik-praktik otoriter.

Namun, peristiwa terbaru ini mengindikasikan bahwa bayang-bayang masa lalu masih menghantui perjalanan demokrasi Indonesia. Gerakan masyarakat yang marah memunculkan slogan “Peringatan Darurat” di media sosial, diiringi dengan demonstrasi mahasiswa, buruh, dan berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah.

Mereka mengecam upaya terang-terangan keluarga penguasa yang tampaknya berusaha menggerogoti proses demokrasi yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.

Meskipun demikian, esai ini tidak akan fokus pada strategi politik culas yang dilakukan oleh keluarga penguasa tersebut. Sebaliknya, esai ini akan mengkaji bagaimana keluarga secara dinamis, melalui praktik kolusi dan nepotisme, mampu secara terstruktur mentransmisikan nilai, norma, dan status sosial-ekonomi antar-generasi.

Dalam konteks ini, praktik kolusi dan nepotisme tidak hanya dilihat sebagai upaya mempertahankan kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme transmisi nilai dan status sosial yang terjadi dalam keluarga.

Keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan identitas dan nilai-nilai individu. Dalam konteks politik dan kekuasaan, keluarga sering kali menjadi medium utama untuk mentransmisikan nilai-nilai, norma, dan status sosial-ekonomi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Proses ini dikenal sebagai transmisi antar-generasi, di mana karakteristik dan posisi sosial-ekonomi orang tua ditransfer kepada anak-anak mereka, baik secara langsung maupun melalui berbagai mekanisme sosial.

Dalam keluarga yang memiliki akses ke kekuasaan, transmisi ini menjadi lebih terstruktur dan terencana. Anak-anak diajarkan sejak dini tentang pentingnya kekuasaan dan cara mempertahankannya, termasuk melalui praktik-praktik yang mungkin dianggap tidak etis oleh sebagian masyarakat, seperti kolusi dan nepotisme.

Kolusi, dalam hal ini, dapat dipahami sebagai kerja sama tersembunyi antara anggota keluarga atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan yang menguntungkan mereka, sementara nepotisme merujuk pada pemberian posisi atau keuntungan kepada anggota keluarga dalam institusi politik atau ekonomi. Fenomena ini semakin gencar muncul ke publik sepanjang periode kedua Pemerintahan Presiden Jokowi.

Dalam konteks politik Indonesia, kolusi dan nepotisme telah lama menjadi bagian dari struktur kekuasaan, terutama selama era Orde Baru. Praktik-praktik ini tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan kekuasaan di tangan keluarga penguasa, tetapi juga sebagai alat untuk mentransmisikan nilai-nilai yang dianggap penting oleh keluarga tersebut.

Misalnya, nilai-nilai seperti loyalitas, kepatuhan, dan pentingnya menjaga kekuasaan keluarga menjadi bagian integral dari pendidikan politik yang diterima oleh anak-anak dalam keluarga penguasa.

Transmisi nilai ini diperkuat oleh status sosial-ekonomi keluarga, yang memberikan akses kepada pendidikan berkualitas, jaringan sosial yang luas, dan sumber daya ekonomi yang besar. Dengan demikian, anak-anak dari keluarga penguasa memiliki modal sosial dan ekonomi yang cukup untuk melanjutkan dan memperluas pengaruh politik keluarga mereka.

Praktik nepotisme kemudian menjadi salah satu mekanisme utama untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan keluarga, dengan menempatkan anggota keluarga dalam posisi strategis dalam pemerintahan atau institusi penting lainnya.

Meskipun praktik kolusi dan nepotisme mungkin efektif dalam mentransmisikan kekuasaan dan nilai antar-generasi, dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan sangat merugikan. Ketika sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja dikendalikan oleh segelintir keluarga melalui praktik-praktik ini, distribusi kekayaan menjadi tidak merata.

Hal ini mengakibatkan ketimpangan sosial yang semakin lebar, di mana keluarga-keluarga tertentu terus menikmati kekayaan dan kekuasaan, sementara sebagian besar masyarakat tetap berada dalam kemiskinan dan kekurangan akses.

Selain itu, praktik kolusi dan nepotisme cenderung menghambat inovasi dan persaingan yang sehat dalam ekonomi. Posisi strategis dalam pemerintahan atau ekonomi tidak lagi didasarkan pada kemampuan atau prestasi individu, melainkan pada hubungan keluarga. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas kepemimpinan dan pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.

Untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan demokratis, kita harus menghadapi tantangan dinasti politik yang sering kali disertai dengan praktik kolusi dan nepotisme. Dinasti politik, di mana kekuasaan politik diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam keluarga yang sama, dapat mengancam integritas sistem demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya ini.

Kepedulian Masyarakat: Masyarakat awam harus menyadari betapa pentingnya peran mereka dalam memerangi praktik-praktik ini. Kepedulian terhadap politik tidak hanya melibatkan partisipasi dalam pemilu, tetapi juga dalam mengawasi dan mengkritisi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin dan dinasti politik. Kesadaran publik yang tinggi dapat bertindak sebagai pengawasan yang efektif untuk mencegah kekuasaan absolut yang diwariskan dalam keluarga-keluarga politik.

Peran Akademisi dan Peneliti: Akademisi dan peneliti juga memainkan peran kunci dalam mengatasi dinasti politik. Mereka perlu mengungkap dan menganalisis dampak dari praktik kolusi dan nepotisme secara mendalam.

Dengan kajian kritis dan data yang kuat, akademisi dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana praktik-praktik ini berkembang dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat mengurangi pengaruh dinasti politik dan memperkuat sistem demokrasi.

Kolaborasi untuk Perubahan: Menggabungkan kepedulian masyarakat dengan kontribusi akademisi yang kritis menciptakan tekanan yang diperlukan untuk mendorong pemimpin menuju pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Ini adalah langkah penting menuju masa depan di mana kekuasaan tidak lagi menjadi warisan keluarga, tetapi hasil dari kerja keras, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Kolaborasi antara masyarakat, akademisi, dan pemimpin yang berintegritas akan membantu Indonesia keluar dari bayang-bayang dinasti politik dan membangun demokrasi yang lebih kuat dan sejati.

Tak cuma website DPR tiba-tiba tidak bisa diakses, email DPR juga dimanfaatkan seseorang untuk mengirim pesan berisi kisah tukang kayu, nepotisme, dan seruan melawan ketidakadilan.

Saat ini, Setjen DPR telah menonaktifkan akun email [email protected]. Isi surat elektronik dari akun DPR itu viral pada Kamis (22/8) seiring ramainya demo menolak revisi UU Pilkada.

Berikut potongan pesannya:

Siapakah sangka seorang mantan tukang kayu dari kota kecil di Jawa bisa membangun lebih dari sekadar furnitur? Dia mengukir mahakarya NEPOTISME, sambil memakaikan topeng kepolisian dan wajah INNOCENT. Bravo! Tepuk tangan untuk mengubah demokrasi menjadi bisnis keluarga. Tapi tunggu dulu, rakyat tidak akan membeli apa yang dia jual. Permainan sudah selesai, dan kami di sini untuk merebut kembali apa yang seharusnya milik kami. Kami memiliki SENJATA TERKUAT yang bisa menghancurkan APA PUN, KEKUATAN RAKYAT. Biarkan mereka mendengar suara kita, Saudara Indonesia. Biarkan mereka merasakan kengerian RAKYAT YANG TERTINDAS."

Sekjen DPR Indra Iskandar buka suara terkait hal ini. Katanya, ada penyalahgunaan dari pihak tertentu terhadap akun email DPR tersebut.

"Terkait penyalahgunaan salah satu akun email DPR pada pukul 10.26 WIB [Kamis, 22 Agustus-Red], dapat kami sampaikan, kesetjenan sudah menonaktifkan akun tersebut," kata Indra melalui pesan singkat, Jumat (23/8).

Pihaknya kemudian masih investigasi siapa yang bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan tersebut.

"Kami melakukan investigasi, serta bekerja sama dengan BSSN untuk penanganan masalah ini. Karena akun dprnow ini dulu digunakan oleh vendor sebagai adminnya. Berjalan dengan waktu sistem dprnow ini tidak lagi digunakan," jelasnya.

INdra menduga yang melakukan hal tersebut mantan admin akun email DPRNow.

"Kemungkinan yang bisa login ke akun tersebut adalah admin-admin yang dulu menjadi admin DPRNow," katanya.

"Untuk akun e-mail DPRNow saat ini sudah kita nonaktifkan dan tidak dapat digunakan," tutup Indra.

Isu tukang kayu sebelumnya merebak dalam pembicaraan. Presiden Jokowi yang meniti karier sebagai pengusaha mebel di Solo, kemudian menanggapi istilah tukang kayu yang merujuk kepada dirinya itu.

Jokowi menyinggung tukang kayu saat berpidato dalam penutupan Munas XI Partai Golkar pada Rabu (20/8) malam.

"Bapak, Ibu, Saudara, yang saya hormati, saya muliakan, ini 2 hari ini kalau kita lihat di media sosial sedang riuh sedang ramai setelah putusan yang terkait pilkada," kata dia.

"Setelah saya lihat di media sosial salah satu yang ramai tetap tentang si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu itu siapa," sambung Jokowi disambut tawa kecil hadirin.

Tak cuma website DPR tiba-tiba tidak bisa diakses, email DPR juga dimanfaatkan seseorang untuk mengirim pesan berisi kisah tukang kayu, nepotisme, dan seruan melawan ketidakadilan.

Saat ini, Setjen DPR telah menonaktifkan akun email [email protected]. Isi surat elektronik dari akun DPR itu viral pada Kamis (22/8) seiring ramainya demo menolak revisi UU Pilkada.

Berikut potongan pesannya:

Siapakah sangka seorang mantan tukang kayu dari kota kecil di Jawa bisa membangun lebih dari sekadar furnitur? Dia mengukir mahakarya NEPOTISME, sambil memakaikan topeng kepolisian dan wajah INNOCENT. Bravo! Tepuk tangan untuk mengubah demokrasi menjadi bisnis keluarga. Tapi tunggu dulu, rakyat tidak akan membeli apa yang dia jual. Permainan sudah selesai, dan kami di sini untuk merebut kembali apa yang seharusnya milik kami. Kami memiliki SENJATA TERKUAT yang bisa menghancurkan APA PUN, KEKUATAN RAKYAT. Biarkan mereka mendengar suara kita, Saudara Indonesia. Biarkan mereka merasakan kengerian RAKYAT YANG TERTINDAS."

Sekjen DPR Indra Iskandar buka suara terkait hal ini. Katanya, ada penyalahgunaan dari pihak tertentu terhadap akun email DPR tersebut.

"Terkait penyalahgunaan salah satu akun email DPR pada pukul 10.26 WIB [Kamis, 22 Agustus-Red], dapat kami sampaikan, kesetjenan sudah menonaktifkan akun tersebut," kata Indra melalui pesan singkat, Jumat (23/8).

Pihaknya kemudian masih investigasi siapa yang bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan tersebut.

"Kami melakukan investigasi, serta bekerja sama dengan BSSN untuk penanganan masalah ini. Karena akun dprnow ini dulu digunakan oleh vendor sebagai adminnya. Berjalan dengan waktu sistem dprnow ini tidak lagi digunakan," jelasnya.

INdra menduga yang melakukan hal tersebut mantan admin akun email DPRNow.

"Kemungkinan yang bisa login ke akun tersebut adalah admin-admin yang dulu menjadi admin DPRNow," katanya.

"Untuk akun e-mail DPRNow saat ini sudah kita nonaktifkan dan tidak dapat digunakan," tutup Indra.

Isu tukang kayu sebelumnya merebak dalam pembicaraan. Presiden Jokowi yang meniti karier sebagai pengusaha mebel di Solo, kemudian menanggapi istilah tukang kayu yang merujuk kepada dirinya itu.

Jokowi menyinggung tukang kayu saat berpidato dalam penutupan Munas XI Partai Golkar pada Rabu (20/8) malam.

"Bapak, Ibu, Saudara, yang saya hormati, saya muliakan, ini 2 hari ini kalau kita lihat di media sosial sedang riuh sedang ramai setelah putusan yang terkait pilkada," kata dia.

"Setelah saya lihat di media sosial salah satu yang ramai tetap tentang si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu itu siapa," sambung Jokowi disambut tawa kecil hadirin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nepotisme berarti 'kecenderungan untuk mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan.' Lantas, bagaimanakah Islam memandang perkara ini?

Memang, ada nabi-nabi yang melibatkan anggota keluarganya untuk membantunya dalam memimpin umat. Misalnya, Nabi Musa AS yang memohon kepada Allah agar Dia mengangkat derajat saudaranya, Nabi Harun AS. Hal ini disebut dalam Alquran surah Taha ayat ke-29 hingga 32.

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي . هَارُونَ أَخِي . اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي . وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي .

Artinya, “Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku; teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikankanlah dia sekutu dalam urusanku.”

Dalam Tafsir Kementerian Agama, dijelaskan bahwa ayat di atas menerangkan bahwa Nabi Musa AS mengusulkan kepada Allah agar yang diangkat menjadi pembantunya adalah Harun. Namun, pengangkatan itu bukan berarti nepotisme.

Kakak Nabi Musa AS tersebut adalah sosok yang saleh. Harun AS pun memiliki kapabilitas yang tidak dipunyai Musa AS, yakni antara lain ucapannya fasih.

Intonasi bicaranya saudara Nabi Musa itu pun seperti umumnya orang Mesir. Sebab, ia banyak bergaul dengan orang-orang Mesir.

Bandingkanlah dengan Nabi Musa, yang sejak bayi dirawat di Istana Firaun. Sebab, seorang elite istana, yakni istri Firaun yang diam-diam meyakini tauhid, Asiah, menemukannya saat masih bayi terapung di sungai.

Sewaktu masih kecil, Musa AS juga pernah mengalami kejadian. Suatu ketika, Firaun marah karena Musa kecil menarik janggutnya. Asiah lalu menenangkan sang suami dan mengatakan bahwa "dia masih kecil" sehingga belum mengerti, mana tindakan yang berbahaya.

Firaun lantas mengujinya dengan meletakkan buah dan bara api kecil di hadapannya. Musa kecil bermaksud meraih buah-buahan, tetapi tangannya dialihkan oleh malaikat. Maka, ia pun mengambil bara api dan meletakkannya di lidahnya. Akibatnya, lidah Musa AS menjadi cedal sejak saat itu.

Begitu diangkat menjadi nabi, Musa memohon kepada Allah agar kekakuan di lidahnya dihilangkan sebagian, sebatas agar kata-katanya bisa dipahami orang-orang. Sufi Hasan al-Bashri mengomentari hal ini: "Para rasul hanya meminta sebatas yang diperlukan. Karena itulah, lidah Musa masih kaku."

Jadi, permintaan Musa AS agar Allah mengangkat adiknya menjadi asistennya bukan lantaran nepotisme. Sebab, memang kapabilitas yang dimiliki Harun AS dapat melengkapi apa-apa yang tidak dimiliki sang rasul dari kalangan Bani Israil itu.

Sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Dzar al-Ghifari, pernah meminta kepada Rasulullah SAW agar dirinya dapat menduduki sebuah jabatan publik. Namun, Nabi SAW tidak memperkenankan permintaan itu, padahal ia adalah seorang sahabat yang saleh dan dekat dengan beliau.

Sebab, penilaian Nabi SAW didasarkan pula pada aspek meritokrasi, bukan nepotisme. Dalam pandangan Rasulullah SAW, Abu Dzar belum pantas menduduki jabatan karena besarnya amanah yang akan ditanggungnya.

Lebih lanjut, Rasulullah SAW menekankan dua hal yang harus terpenuhi ketika menduduki sebuah jabatan, yaitu kepantasan dalam mengembannya dan cara memperoleh jabatan pun mesti secara baik.

Jadi, jika memang kerabat atau orang dekat memliki kemampuan yang dibutuhkan, tidak mengapa untuk mengisi jabatan. Namun, bisa saja kedekatan tidak menjadi jalan untuk meraih jabatan, selama memang kapabilitasnya diragukan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Hasil survei Litbang Kompas pada 18-20 Juni 2024 mencatat sejumlah hal yang perlu dilakukan Kejaksaan untuk meningkatkan kualitas para jaksa.

Peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitiyarko menyebutkan, berdasarkan hasil survei, sebanyak 36,9 persen responden menilai Kejaksaan perlu menghilangkan praktik nepotisme di lembaga tersebut.

“Responden menilai penghilangan praktik nepotisme dalam tubuh Kejaksaan perlu diusahakan. Terdapat 36,9 persen responden yang sepakat dengan hal tersebut,” tulis Vincentius dalam Harian Kompas, Senin (22/7/2024).

Survei ini juga menunjukkan, 25,1 persen responden lain menilai rekrutmen atau pemilihan jaksa perlu dilakukan secara transparan.

Kemudian, ada juga 31,3 persen yang menilai perlu peningkatan kualitas pendidikan jaksa, sedangkan 6,7 persen responden lain menyatakan tidak tahu.

“Jika dilihat substansinya, ketiga atensi publik ini bermuara pada pembenahan fondasi internal Kejaksaan,” ujar Vincentius.

Di samping itu, survei merekam bahwa 68,1 persen reponden menilai Kejaksaan mempunyai citra positif.

"Penilaian publik ini sekaligus menjadi yang tertinggi dalam dua tahun terakhir,” tulis Vincentius

Survei ini dilakukan terhadap 534 responden dari 38 provinsi yang diwawancarai via telepon. Seluruh biaya survei ditanggung oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

Sampel survei dilakukan secara acak. Hasil survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error penelitian sekitar 4,22 persen.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khawatir dengan nepotisme di Pulau Papua. Sebab, pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan status keluarga atau orang dekat.

“Ada patologi birokrasi atau penyakit birokrasi di Papua. Di mana ASN-nya diangkat karena kedekatan, nepotisme kekeluargaan,” kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V Dian Patria melalui keterangan tertulis, Sabtu, 6 Juli 2024.

Menurut Dian, nepotisme sangat kental di wilayah timur. Konsep itu lebih parah daripada jual beli jabatan karena bisa menghasilkan ASN yang tidak kompeten.
“Itu sangat kental di wilayah Timur, bukan karena jual-beli jabatan. Celakanya, kedekatan itu berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten,” ucap Dian.

Baca juga: Indeks Perilaku Anti Korupsi Menurun, Menkopolhukam: Kurang Sosialisasi

Aset daerah gegara praktik nepotisme ini bisa terancam. Sebab, kata Dian, banyak pejabat ogah mengembalikan barang milik negara atau daerah karena merasa diberikan oleh keluarganya yang dulunya atasannya.

“Banyak aset seperti kendaraan dan rumah dinas yang akhirnya dikuasai oleh pejabat karena merasa sudah berjasa secara turun temurun untuk daerah,” ujar Dian.

Sebagian ASN hasil nepotisme itu bahkan kerap berdalih barang daerah yang dipakainya hilang atau sudah dibeli. Padahal, kata Dian, saat ditelusuri dokumen kepemikikannya diganti nama.

(ABK)