SURABAYA, iNews.id - Letkol Laut (P) Asrul Arasad menjabat komandankapal selam TNI Angkatan Laut (AL), KRI Cakra-401. Dia menggantikan Letkol Laut (P) Nurcahya Dwi Asmoro.

Upacara serah terima jabatan (sertijab) dilaksanakan di atas geladak KRI Cakra-401 yang sandar di Dermaga Kapal Selam-4 Komando Armada (Koarmada) II Ujung Surabaya, Jawa Timur, Jumat (18/10/2024). Sertijab dipimpin oleh Komandan Satuan Kapal Selam (Dansatsel) Koarmada II Kolonel Laut (P) Yulius Azz Zaenall.

"Kepada seluruh prajurit KRI Cakra-401 untuk tetap memiliki semangat, disiplin, dedikasi serta kerja keras dan loyalitas yang tinggi agar prestasi yang telah dicapai KRI Cakra-401 dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi," ujar Kolonel Laut Yulius dikutip dari keterangan TNI, Senin (21/10/2024).

Dia menyampaikan, tolok ukur keberhasilan seorang komandan bukan hanya dinilai dari aspek operasional saja, namun juga dari pembinaan material dan personel. 

"Sertijab Komandan Kapal KRI merupakan hal yang wajar di dalam suatu organisasi, sebagai  suatu pembaruan semangat dan penyegaran pemikiran di lingkungan TNI AL," ucapnya.

Satu regu prajurit Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) dan Dislambair Koarmada II diekrahkan sebagai pasukan upacara sertijab, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan integrasi antarpasukan khusus TNI AL yang saling memiliki keterkaitan dalam medan tugas di lautan. 

Editor: Kurnia Illahi

Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran bicara terkait dengan rencana perombakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi superholding berbentuk Badan BUMN.

Wakil Komandan TKN Fanta Anggawira mengatakan, hingga saat ini proses diskusi menyangkut rencana perombakan tersebut masih terus berjalan. Masih ada kemungkinan bahwa bentuknya masih tetap kementerian, sama seperti saat ini.

"Terakhir yang saya update kan memang ada tarik-menarik juga, walaupun memang dari awal kan sebenarnya ingin bergesernya ke superholding ya," kata Anggawira, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

"Tapi kan kita nggak tahu ya, secara lebih strategisnya karena kan kementeriannya sudah ada, tapi mungkin fungsinya akan lebih sifatnya koordinatif saja gitu," sambungnya.

Meski demikian, ia memastikan bahwa fungsi kementerian/lembaga (KL) ini akan tetap berubah menjadi lebih koordinatif dengan perusahaan BUMN. Begitu pula dengan kementerian teknis juga akan terlibat dan punya wewenang lebih besar.

Ia pun mencontohkan, misalnya BUMN Karya yang menaungi bisnis konstruksi akan berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Lalu ada BUMN di lingkup energi yang berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Aku belum bisa pastikan (tetap jadi Kementerian BUMN). Tapi yang jelas kewenangan daripada kementerian teknis akan punya kewenangan yang lebih besar untuk bisa mengakselerasi supaya ada sinkronisasi program," ujarnya.

Anggawira mengatakan, di lingkup internal sendiri pihak sudah melakukan pembahasan mendalam terkait rencana perombakan tersebut. Rencana ini berdasarkan pada fungsi dari BUMN sebagai motor, tapi juga jangan sampai bertabrakan dengan pihak swasta.

"Jadi misalnya berulang kali Pak Prabowo sampaikan, ngapain BUMN punya hotel gitu loh, itu kan bukan main bisnis lagi atau punya rumah sakit, kalau memang udah bisa dikelola ini diserahkan kepada swasta dan harus ada pengelompokannya," kata dia.

Secara garis besar, pihaknya berharap agar nantinya perubahan dalam bentuk apapun di lingkup BUMN ini akan menjadikannya lebih efisien, tidak bertabrakan dengan pihak swasta. Hal ini berkaitan dengan konsepnya sebagai Indonesia Incorporated, BUMN harus masuk ke wilayah-wilayah yang pengusaha swasta belum bisa masuk.

"Jangan pengusaha swasta udah bisa masuk, BUMN-nya juga masuk juga. Jadi kan kita akan kalah bersaing dengan BUMN, karena BUMN kan walaupun bagaimana, uang negara, risiko dia kecil, dan juga ukuran-ukuran penilaian untuk para direksi BUMN, harusnya juga tidak semata-mata secara komersial, tapi juga ada penilaian lain dari PSO dan lain sebagainya," terangnya.

Di samping itu, rencana perombakan Kementerian BUMN sebagai superholding ini disebut juga akan turut merubah mekanisme pembagian dividen BUMN kepada negara. Anggawira mengatakan, skema pembagian dividen ini akan bergantung pada desain final perombakannya.

Bentuk superholding sendiri nantinya diharapkan kan membuat fokus perusahaan pelat merah menjadi dua bagian, yaitu pelayanan umum (public service obligation/PSO) dan mencari keuntungan.

"(Skema pembagian dividen) tergantung ini. Ini yang perlu kita perjelas, jadi memang yang akan ada fokus BUMN mana yang memang itu PSO dan mana yang memang hanya mencari keuntungan," ujar Anggawira.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3AKB) Sumut buka suara soal satpamnya, Ramdanisyah Pulungan (44 tahun), yang dipiting oleh anggota Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan.

Aksi piting ini terjadi pada Selasa (13/8) pagi.

Sekretaris P3AKB, Herly Puji Mentari, mengatakan pihaknya sempat berdialog dengan Dishub Medan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, katanya, tidak ada kesepakatan lantaran pihak Dishub merasa benar.

“Kami coba lakukan dialog tapi mereka tuh merasa mereka benar, gitu,” kata Puji pada Rabu (14/8).

“Dianggap satpam saya salah, bahasanya tidak edukatiflah, plis deh. Kalau dia edukatif dia jadi sekretaris dinas, enggak jadi satpam gitu kan. Kita ingat kan Pak jangan Bapak samakan cara pandang Bapak dengan saya dan dia, dia satpam, ada videonya saya jelaskan,” sambungnya.

Puji mengaku sempat menanyakan akhir dari kejadian itu. Namun katanya, pihak Dishub justru memberikan opsi lapor polisi.

Padahal, menurut Puji, kasus tersebut sebaiknya bisa diselesaikan saja. Sebab, kedua belah pihak merupakan bagian dari pemerintah yang saling mendukung.

“Emang di akhir saya ada, namanya siapa, Pak Richard, saya tahu jabatannya. Pak ini bagaimana supaya enggak lama-lama,” kata dia.

“Sudah gini aja, kata Pak Richard, kalau mau laporkan, daripada panjang-panjang laporkan saja ke polisi,” tuturnya.

Puji bilang, ia sempat menanyakan soal opsi itu. Ia justru bertanya apakah pihak Dishub tak mau minta maaf saja agar masalah selesai.

“Yakin (lapor polisi)? Tidak mau mau minta maaf? Ya anggota saya di situ duduk, (dijawab Dishub) enggak usah bu, laporkan saja ke polisi. Ada videonya, ya sudah,” sambungnya.

Atas tawaran tersebut, Ramdanisyah pun melapor ke Polsek Medan Baru.

Di sisi lain, Puji juga mengaku sudah menghubungi Kadishub Medan Iswar Lubis untuk mendiskusikan hal beliau. Katanya, Iswar mengaku akan mencari tahu soal duduk perkara kasus tersebut.

Sementara, kumparan juga sudah mencoba menghubungi Iswar dan Kepala Bidang Pengembangan Pengendalian dan Keselamatan (PPK) Dishub Medan Richard Medy tapi belum memberikan respons.