Jakarta -

PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) terus berupaya secara konsisten dalam meningkatkan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dengan menyelenggarakan pelatihan Sertifikasi K3 Pemadaman Kebakaran (Damkar) kelas D yang dibagi menjadi tiga tahap.

Program yang diikuti oleh sejumlah karyawan dari berbagai divisi ini berlangsung mulai dari tanggal 21 hingga 29 Oktober 2024. Program Ini didukung oleh tenaga pengajar dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tengah dan Perusahaan Jasa Kesehatan dan Keselamatan Kerja (PJ3K) yang telah terverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker RI).

Head of Corporate Communication PT GNI Mellysa Tanoyo menyampaikan pelatihan ini adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk memastikan para karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar dalam menangani situasi kebakaran yang mungkin terjadi di lingkungan kerja.

"Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh karyawan. Pelatihan ini merupakan langkah penting untuk membekali mereka dengan kemampuan mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran dan cara penanganannya," ungkap Mellysa dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Selama pelatihan, peserta diberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek K3 kebakaran. Pengajaran dimulai dari materi dasar seperti teori api dan anatomi kebakaran, yang menjelaskan elemen-elemen dasar api dan faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran.

Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta teknik pemadaman kebakaran yang mencakup teknik-teknik praktis dalam mengendalikan api. Selain itu, para peserta juga diajarkan materi tentang prosedur menghadapi bahaya kebakaran yang mengedepankan langkah-langkah evakuasi dan pengamanan jika terjadi kebakaran.

Dengan diadakannya program ini, PT GNI menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko kebakaran. Bukan hanya untuk melindungi aset perusahaan, tetapi juga demi keselamatan setiap individu yang berada di lingkungan perusahaan.

"Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam membangun budaya kerja yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Kami berharap, dengan adanya pelatihan semacam ini, karyawan tidak hanya lebih siap tetapi juga memiliki kesadaran yang tinggi untuk selalu menjaga keselamatan, baik untuk diri sendiri maupun rekan kerja," tambah Mellysa.

Sebagai perusahaan yang berkomitmen terhadap penerapan K3, PT GNI akan terus melaksanakan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan di berbagai bidang. Dengan pelatihan K3 Damkar D ini, PT GNI tidak hanya ingin menjaga keselamatan para karyawannya, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi positif bagi industri smelter nikel di Indonesia dalam menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi.

(anl/ega)

Jakarta -

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membeberkan hasil uji cepat (rapid test) terhadap residu pestisida anggur Shine Muscat. Rapid test ini sebagai langkah investigasi lebih lanjut terkait pemberitaan di media mengenai anggur Shine Muscat di Thailand.

Menurut Arief, dari 350 sampel anggur yang dites, 90% menunjukkan hasil negatif residu pestisida dan 10% terdeteksi positif. Pengecekan dilakukan bersama Dinas Urusan Pangan Provinsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

"Berdasarkan hasil uji cepat residu pestisida terhadap 350 sampel anggur shine muscat yang dilakukan oleh Dinas Urusan Pangan Daerah diketahui bahwa 90% sampel negatif dan 10% sampel terdeteksi positif tapi dengan kadar yang rendah di bawah ambang batas maksimum residu," katanya dalam konferensi pers di kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2024).

Pengujian juga dilakukan terhadap 240 senyawa residu pestisida pada anggur tersebut. Hasilnya, 219 senyawa negatif dan 21 senyawa mengandung residu pestisida, namun di bawah batas maksimum residu,

"Kami juga sudah melakukan uji laboratorium terhadap 240 senyawa residu pestisida pada anggur ini dan hasilnya terdeteksi 219 senyawa negatif dan 21 senyawa mengandung residu pestisida namun masih sangat jauh di bawah batas maksimum residu atau BMR," imbuhnya.

Dari hasil uji ini juga dinyatakan tidak ada senyawa berbahaya seperti dugaan dari pemberitaan di Thailand, salah satunya yaitu Klorpirifos. Namun jika nantinya ditemukan produk tidak aman yang beredar maka Bapanas akan mengambil tindakan tegas sesuai prosedur yang berlaku.

"Dan peringatan kepada pelaku usaha dan penarikan produk tersebut dari pasaran untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat," tegas Arief.

Pada kesempatan itu, Arief juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mencuci anggur sebelum dikonsumsi. Tindakan ini penting untuk mengurangi risiko adanya residu lain yang masih tertinggal di permukaan buah.

"Pertama agar melakukan pencucian anggur sebelum dikonsumsi tindakan ini sangat penting untuk mengurangi resiko adanya residu atau cemaran lain yang masih tertinggal di permukaan buah mengingat anggur merupakan komoditas yang dapat langsung dikonsumsi tanpa pengupasan," tutupnya.

(ily/kil)

Jakarta -

Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinilai lalai memitigasi risiko utang hingga berujung pailit. Sritex diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR).

Sritex tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas (kewajiban utang) Perseroan. Sementara liabilitas Sritex secara keseluruhan tercatat sebesar US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 25,01 triliun.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menduga Sritex awalnya lalai terhadap utang kepada IBR. Namun, persoalan berujung panjang hingga berdampak fatal bagi perusahaan.

"Tentang Sritex, kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal. Ada kreditur yang cuma Rp 100 miliar, mengalahkan total kreditur yang sekian triliun," kata Menaker dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu Menaker mengingatkan setiap perusahaan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang kuat. Sementara dari sisi pemerintah punya mekanisme untuk monitoring.

"Walaupun tentu kita juga harus tetap hati-hati. Hanya kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko, enterprise, risk manajemennya itu yang kuat. Dan kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja, itu juga kita punya mekanisme untuk melakukan monitoring," bebernya.

Yassierli juga sudah bertemu Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membahas Sritex. Pertemuan itu membahas upaya penyelesaian kasus ini.

"Jadi apa yang sekarang sedang dilakukan? Jadi kemarin kami dipanggil oleh Pak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian, ada Bu Menteri Keuangan, ada Bea Cukai, jadi pemerintah akan membantu dalam penyelesaian masalah ini," tuturnya.

Menurut Yassierli, langkah penyelamatan bisa dilakukan lewat berbagai cara. Misalnya mempercepat mediasi antara kurator dengan manajemen Sritex. Sritex kini berada di tangan kurator usai dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

"Tapi membantu itu kan horizonnya macam-macam. Bukan berarti kemudian pemerintah membantu swasta secara langsung, belum tentu juga. Jadi bisa aja pemerintah membantu mempercepat kerjanya mediasi misalnya, kurator dengan manajemen," imbuh Yassierli.

Bantuan juga diberikan terkait proses ekspor-impor yang dilakukan Sritex. Pemerintah sebelumnya memastikan bahwa Sritex tetap bisa melakukan ekspor-impor meski berstatus pailit.

"Pemerintah bisa membantu terkait tentang regulasi apa yang bisa relaksasi terkait tentang ekspor, impor gitu ya," tutup Menaker.

(ily/hns)

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin membawa Indonesia masuk geng Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Di sisi lain, Indonesia juga sedang dalam tahap aksesi untuk masuk Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang beranggotakan 38 negara.

Lantas, lebih banyak mana manfaat yang didapat Indonesia, gabung BRICS atau OECD? Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan opsi terbaik adalah Indonesia bisa bergabung dengan keduanya sehingga mendapat manfaat lebih luas.

"Opsi terbaik tentunya kita bergabung dengan dua-duanya, baik dengan BRICS maupun OECD. Ini mungkin, jadi tidak ada larangan formal bahwa ini merupakan pilihan," kata Wijayanto dalam diskusi virtual berjudul 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?', Rabu (30/10/1014).

Jika dibedah masing-masing, gabung BRICS bermanfaat untuk mempromosikan multilateralisme yang bersifat lebih egaliter. Berbeda dengan OECD yang beranggotakan 38 negara sehingga peran Indonesia jika gabung kemungkinan tidak terlalu besar.

"Berbeda misalnya dengan OECD yang ini ingin mempertahankan status quo, relatif tidak egaliter karena di sana ada negara-negara tertentu yang dominan," ucap Wijayanto.

Selain itu, keuntungan Indonesia gabung BRICS dinilai akan mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi ekspor dan impor. Manfaat lainnya adalah mendorong global south collaboration.

"Ini sesuatu yang bagus bagi Indonesia. Lainnya BRICS juga akan mendorong global south collaboration, ini kerja sama yang selama ini relatif tidak terlalu serius dibangun padahal secara ekonomi kerja sama ini akan sangat potensial," jelas Wijayanto.

Kemudian kelebihan dari BRICS adalah mempunyai peran produk domestik bruto (PDB) yang besar terhadap global. Tidak kalah penting adalah prosesnya untuk menjadi anggota relatif sederhana, tidak seperti OECD yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

"Proses menjadi member (OECD) perlu 3-4 tahun dan yang lebih menarik adalah seolah-olah di sini ada negara yang dominan dan negara yang tidak dominan. Seolah Indonesia itu seperti negara yang apply melalui proses revisi oleh negara-negara yang dominan, kemudian hasil akhirnya kita menunggu. Ini situasi yang menurut saya kurang mengenakkan bagi Indonesia karena kita adalah negara besar," imbuhnya.

Terlepas dari itu, bergabung OECD untuk Indonesia juga memiliki beberapa keuntungan. Sebagai organisasi yang mapan, Indonesia berpotensi untuk memperoleh transfer teknologi jika gabung.

"Negara-negara anggota OECD itu maju, ada potensi transfer teknologi, kemudian komunitas yang lebih besar dari sisi jumlah anggota ada 35 anggota," beber Wijayanto.

Selain itu, dengan bergabung menjadi anggota OECD, Indonesia berpotensi untuk mempercepat dan mempermudah proses Indonesia memiliki hubungan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

"OECD ini akan berpotensi mempercepat dan mempermudah proses kita untuk memiliki free trade agreement dengan EU atau IEU-CEPA karena negosiasi ini sudah 10 tahun lebih tidak tuntas-tuntas. Diharapkan dengan bergabungnya Indonesia ke OECD akan lebih cepat," kata Wijayanto.

Melihat keuntungan yang didapat Indonesia, Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam juga mendukung jika Indonesia gabung ke BRICS dan OECD. Jangan sampai Indonesia lebih telat lagi untuk merespons kesempatan ini.

"Dua-duanya sangat bermanfaat dan kalau kita justru lambat untuk memilih, justru itu akan memberikan impact secara ekonomi terutama dari sisi timeline kalau kita telat merespons kesempatan-kesempatan ini," jelasnya.

(aid/ara)

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menduga manajemen PT Sri Rejeki Isman atau Sritex lalai dalam manajemen risiko utang. Sritex kini berstatus pailit atas putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang dilayangkan PT Indo Bharat (IBR).

Sritex tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas Perseroan. Sementara liabilitas Sritex secara keseluruhan tercatat sebesar US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 25,01 triliun.

"Tentang Sritex, kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal. Ada kreditur yang cuma Rp 100 miliar, mengalahkan total kreditur yang sekian triliun," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu Menaker mengingatkan setiap perusahaan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang kuat. Sementara dari sisi pemerintah punya mekanisme untuk monitoring.

"Walaupun tentu kita juga harus tetap hati-hati. Hanya kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko, enterprise, risk manajemennya itu yang kuat. Dan kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja, itu juga kita punya mekanisme untuk melakukan monitoring," bebernya.

Yassierli juga menceritakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membahas Sritex. Pertemuan itu membahas upaya penyelesaian kasus ini.

"Jadi apa yang sekarang sedang dilakukan? Jadi kemarin kami dipanggil oleh Pak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian, ada Bu Menteri Keuangan, ada Bea Cukai, jadi pemerintah akan membantu dalam penyelesaian masalah ini," tutupnya.

(ily/rrd)

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melaporkan perkembangan pailitnya Sritex kepada komisi IX DPR RI. Menurut Menaker, Sritex diduga pailit karena ada kelalaian dari pihak manajemen.

Sebagai informasi, pihak yang menggugat Sritex adalah PT Indo Bharat (IBR). Sritex tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas Perseroan.

"Tentang Sritex, kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal. Ada kreditur yang cuma Rp 100 miliar, mengalahkan total kreditur yang sekian triliun," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Menurut Menaker, apa yang terjadi pada Sritex tidak bisa digeneralisir bahwa semua industri tekstil akan bernasib sama. Adapun pemerintah tengah menyiapkan bantuan untuk penyelamat Sritex.

"Walaupun tentu kita juga harus tetap hati-hati. Hanya kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko, enterprise, risk manajemennya itu yang kuat. Dan kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja, itu juga kita punya mekanisme untuk melakukan monitoring," bebernya.

Yassierli juga menceritakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membahas Sritex. Pertemuan itu membahas upaya penyelesaian kasus ini.

"Jadi apa yang sekarang sedang dilakukan? Jadi kemarin kami dipanggil oleh Pak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian, ada Bu Menteri Keuangan, ada Bea Cukai, jadi pemerintah akan membantu dalam penyelesaian masalah ini," tutupnya.

(ily/rrd)

Jakarta -

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit. Pihak manajemen sudah dipanggil Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Sukoharjo, Jawa Tengah, untuk dimintai keterangan.

Pertemuan dilakukan hari Jumat, 25 Oktober 2024 antara Manajemen Sritex, Dispernaker Sukoharjo, Disnakertrans Jawa Tengah, serta perwakilan Apindo. Berdasarkan keterangan Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati, rapat dipimpin oleh Kepala Dispernaker, Sumarno dan dihadiri oleh Haryo selaku HRD PT Sritex.

"Haryo, GM HRD Sritex Group menyampaikan gugatan pailit dilakukan oleh PT Indo Bharat Rayon yg merupakan salah satu supplier bahan baku rayon kepada Sritex dan group (Bitratex, Sinar Pantja Djaja dan PT Primayudha Boyolali)," kata keterangan yang disampaikan Mumpuniati kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

Dari pertemuan tersebut, terungkap 4 fakta soal Sritex usai diputus pailit:

1. Ajukan Kasasi

Sritex mengajukan kasasi atas putusan pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) kemarin.

Perusahaan mengaku sudah melakukan pembicaraan, baik secara internal maupun kepada para pemenang kepentingan lainnya, sebelum mendaftarkan kasasi atas putusan pailit tersebut.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut, dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Sritex dalam keterangan resminya, Jumat (25/10/2024).

"Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder," sambung perusahaan.

2. Jumlah Karyawan 50.000

Perusahaan melaporkan, saat ini ada sekitar 14.112 karyawan yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup Sritex, dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis Sritex.

"Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan," pungkas Sritex.

3. Operasional Masih Berjalan

Meski berstatus pailit, operasional Sritex saat ini masih tetap berjalan. Perusahaan juga terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi.

"Pihak perusahaan masih menjalankan operasional pabrik sambil melakukan upaya hukum," jelas Mumpuniati.

Saat ini kapasitas produksi tekstil adalah 60-70%, sedangkan garment masih full di 14 pabrik. Lalu, order yang masuk ke perusahaan adalah hingga bulan Maret 2025.

4. Nasib Karyawan

Manajemen perusahaan juga mengupayakan untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Sritex lalu diminta berkoordinasi dengan Bea Cukai, mengingat perusahaan berlokasi di dalam kawasan berikat.

"Terkait dengan putusan pailit PN Niaga tanggal 21 Oktober 2024, Sritex Group masih melakukan upaya hukum berupa kasasi. Dan perusahaan semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK," terang Mumpuniati.

(ily/hns)

Jakarta -

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit. Pihak manajemen sudah dipanggil Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Sukoharjo, Jawa Tengah, untuk dimintai keterangan.

Pertemuan dilakukan hari Jumat, 25 Oktober 2024 antara Manajemen Sritex, Dispernaker Sukoharjo, Disnakertrans Jawa Tengah, serta perwakilan Apindo. Berdasarkan keterangan Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati, rapat dipimpin oleh Kepala Dispernaker, Sumarno dan dihadiri oleh Haryo selaku HRD PT Sritex.

"Haryo, GM HRD Sritex Group menyampaikan gugatan pailit dilakukan oleh PT Indo Bharat Rayon yg merupakan salah satu supplier bahan baku rayon kepada Sritex dan group (Bitratex, Sinar Pantja Djaja dan PT Primayudha Boyolali)," kata keterangan yang disampaikan Mumpuniati kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

Dari pertemuan tersebut, terungkap 4 fakta soal Sritex usai diputus pailit:

1. Ajukan Kasasi

Sritex mengajukan kasasi atas putusan pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) kemarin.

Perusahaan mengaku sudah melakukan pembicaraan, baik secara internal maupun kepada para pemenang kepentingan lainnya, sebelum mendaftarkan kasasi atas putusan pailit tersebut.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut, dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Sritex dalam keterangan resminya, Jumat (25/10/2024).

"Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder," sambung perusahaan.

2. Jumlah Karyawan 50.000

Perusahaan melaporkan, saat ini ada sekitar 14.112 karyawan yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup Sritex, dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis Sritex.

"Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan," pungkas Sritex.

3. Operasional Masih Berjalan

Meski berstatus pailit, operasional Sritex saat ini masih tetap berjalan. Perusahaan juga terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi.

"Pihak perusahaan masih menjalankan operasional pabrik sambil melakukan upaya hukum," jelas Mumpuniati.

Saat ini kapasitas produksi tekstil adalah 60-70%, sedangkan garment masih full di 14 pabrik. Lalu, order yang masuk ke perusahaan adalah hingga bulan Maret 2025.

4. Nasib Karyawan

Manajemen perusahaan juga mengupayakan untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Sritex lalu diminta berkoordinasi dengan Bea Cukai, mengingat perusahaan berlokasi di dalam kawasan berikat.

"Terkait dengan putusan pailit PN Niaga tanggal 21 Oktober 2024, Sritex Group masih melakukan upaya hukum berupa kasasi. Dan perusahaan semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK," terang Mumpuniati.

(ily/hns)

Jakarta: Generasi z atau gen z belakangan ini banyak diperbincangkan, karena memiliki sederet stereotype, seperti lebih suka hal instan, sulit mengikuti instruksi, terlalu idealis dan rentan terhadap tekanan. Tetapi juga memiliki hal positif didukung dengan kemajuan teknologi yaitu cepat dan adaptif, rasa ingin tahu yang tidak terbatas, kesadaran isu sosial yang tinggi dan memperhatikan work life balance.

Keunikan generasi z inilah yang menggugah Universitas Paramadina untuk menggelar diskusi bertema “Gen-Z & Work Ethic Problem".

Berdasarkan hasil riset bersama Continuum, sebanyak 62 persen gen Z mementingkan ‘pengakuan’ atas harga dirinya dalam mencari pekerjaan. Misalnya terkait gaji atau kompensasi. Contoh lain adalah soal lingkungan kerja, hubungan personal jika gen z tidak cocok dengan value perusahaan maka ia akan dengan mudah keluar dari pekerjaan tersebut.
Kecocokan dengan atasan dan rekan kerja dan culture juga turut berpengaruh. Gen-Z menginginkan pekerjaan yang short term maka short win atau kecepatan kompensasi setelah proyek berhasil dikerjakan.

"Pola pengupahan juga harus disesuaikan, karena Gen Z juga ingin memilih sendiri pilihan-pilihan benefit semisal tunjangan kendaraan, komunikasi dan lain sebagainya” kata Ketua Program Studi Manajemen Universitas Paramadina, Adrian Wijanarko, MM dalam diskusi yang diadakan oleh Universitas Paramadina dengan tema “Gen-Z & Work Ethic Problem" di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024.

Adrian mengatakan, gen Z juga merupakan generasi yang memiliki tekanan internal tersendiri. Di mana pada banyak kasus, gen z menjadi tertekan karena sejumlah persoalan pribadi seperti orang tua yang telah pensiun, sementara harus juga memikirkan biaya kuliah adiknya.

“Dari sisi tekanan sosial ataupun eksternal, gen-Z apalagi setelah covid-19, gen-Z merasa nasib mereka ke depan menjadi sangat suram, akibat kecemasan/tekanan ekonomi, ketidakpastian ekonomi global juga menambah sumber kecemasan gen-Z,” tutur Adrian.

Adrian memaparkan bahwa dampak ekonomi dari ketidakpastian ekonomi global juga menyebabkan tekanan akibat ketersediaan lapangan kerja yang semakin sulit. Dari sisi literasi keuangan Gen Z termasuk yang kurang baik, sehingga mereka sering kerepotan dalam pengelolaan keuangan pribadi.

Director Corporate Affairs at GoTo, Nila Marita menyoroti 6 hal yang menjadi insight para Gen-Z, yaitu meningkatkan transparansi dalam berbagai informasi, peluang berkarier untuk menunjukkan kemampuan. Gen Z juga menganggap penting arti kontribusi individu dalam memberikan umpan balik, penting untuk merasa di percaya dalam melakukan tugas menggunakan cara masing-masing individu, membangun koneksi dan memprioritaskan kesejahteraan mental.

Untuk itu, Goto memberikan pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan karyawan untuk berbagai usia terutama gen z. Pelatihan tersebut berbentu enginering boothcamp, generasi gigih, dan associate product manager boothcamp. “Di GoTo sendiri, karyawannya merasa lebih bermakna dan memiliki direct impact,” tutur Nila.

“Sebagai perusahaan teknologi, banyak hal yang tidak terduga di mana fleksibilitas dalam pekerjaan dengan mengadopsi sistem kerja berbasis hasil. Kemudian GoTo memiliki fun activities di mana kegiatan tersebut di lakukan dengan serius antara karyawan dan para leaders serta CEO” paparnya.

Dosen Universitas Paramadina, Tia Rahmania melihat gen z akan mengisi 27 persen populasi kerja pada 2025. “Banyak Gen z mengalami stres kerja karena tidak bisa menghargai proses dan menjadi bentuk masalah sehingga menjadikan gen z punya ambisi dan ekspektasi tinggi,” tutur Tia.

Tia memaparkan, saat ini ada fenomena pekerja Gen-Z kurang disiplin dan terlalu banyak menuntut, berorientasi pada hasil, work life balance, antilingkungan kerja toxic, kutu loncat dan cenderung pemilih. Pun jika menjadi atasan cenderung menjadikan bawahan partner tanpa melibatkan strata.

Karakternya dalam konteks masa remaja atau awal dewasa, merasa krisis identitas, penting terkait teman dekat, moody, merasa orang tua terlalu ikut campur, terlalu kompetitif dan sebagainya. “Saat ini, banyak yang mengadopsi istilah ATM di mana ATM ini sebuah proses amati, teliti dan modifikasi” imbuhnya.

Career Coach dan Penulis Buku, Rene Suhardono melihat gen-z tidaklah monolitik sifatnya, sehingga jangan disamakan secara pukul rata semua sifat dan perilaku gen z adalah sama. “Kalau ada yang harus disalahkan, maka yang salah adalah para orang tua yang tidak mampu mengelola pengaruh buruk dari perangkat komunikasi HP dengan berbagai macam aplikasi yang membuat penyakit adiktif,” tegasnya.

Kita harus menghormati semua generasi, tapi harus disadari ada perbedaan dan keunikan dari masing-masing generasi. Mengutip Ryan Jenkins ‘keunikan Gen Z sebenarnya sama saja dengan keunikan dari generasi-generasi sebelumnya.

"Tapi yang paling penting harus diingat dari mereka, mereka adalah pembawa harapan," kata Rene.

Baca juga: Intip Ini 7 Bidang Garapan Buat Kamu yang Ingin Jadi Desainer Interior

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex menjelaskan kondisi perusahaan usai dinyatakan pailit. Penjelasan disampaikan pihak manajemen kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Sukoharjo dalam pertemuan yang dilakukan hari ini.

Berdasarkan keterangan Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati, manajemen Sritex menjelaskan pihaknya memiliki sekitar 30 ribu karyawan secara grup. Sementara pekerja Sritex di Sukoharjo sebanyak 11 ribu orang.

"Jumlah pekerja Sritex Group 30.000 orang, sedangkan Sritex Sukoharjo sebanyak 11.000 orang," kata Mumpuniati kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

Meski berstatus pailit, operasional Sritex saat ini masih tetap berjalan. Perusahaan juga terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi.

"Pihak perusahaan masih menjalankan operasional pabrik sambil melakukan upaya hukum," jelasnya.

Saat ini kapasitas produksi tekstil adalah 60-70%, sedangkan garment masih full di 14 pabrik. Lalu, order yang masuk ke perusahaan adalah hingga bulan Maret 2025.

Manajemen perusahaan juga mengupayakan untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Sritex lalu diminta berkoordinasi dengan Bea Cukai, mengingat perusahaan berlokasi di dalam kawasan berikat.

"Mengingat PT Sritex berlokasi dalam kawasan berikat agar Sritex segera berkoordinasi dengan Bea Cukai," tuturnya.

Pailitnya Sritex tertuang dalam hasil putusan atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Status pailit Sritex diputus pada hari Senin (21/10) dalam perkara terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Simak juga Video 'Raja Kain Sritex Pailit':

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

Jakarta -

Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex menjelaskan kondisi perusahaan usai dinyatakan pailit. Penjelasan disampaikan pihak manajemen kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Sukoharjo dalam pertemuan yang dilakukan hari ini.

Berdasarkan keterangan Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati, manajemen Sritex menjelaskan pihaknya memiliki sekitar 30 ribu karyawan secara grup. Sementara pekerja Sritex di Sukoharjo sebanyak 11 ribu orang.

"Jumlah pekerja Sritex Group 30.000 orang, sedangkan Sritex Sukoharjo sebanyak 11.000 orang," kata Mumpuniati kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

Meski berstatus pailit, operasional Sritex saat ini masih tetap berjalan. Perusahaan juga terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi.

"Pihak perusahaan masih menjalankan operasional pabrik sambil melakukan upaya hukum," jelasnya.

Saat ini kapasitas produksi tekstil adalah 60-70%, sedangkan garment masih full di 14 pabrik. Lalu, order yang masuk ke perusahaan adalah hingga bulan Maret 2025.

Manajemen perusahaan juga mengupayakan untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Sritex lalu diminta berkoordinasi dengan Bea Cukai, mengingat perusahaan berlokasi di dalam kawasan berikat.

"Mengingat PT Sritex berlokasi dalam kawasan berikat agar Sritex segera berkoordinasi dengan Bea Cukai," tuturnya.

Pailitnya Sritex tertuang dalam hasil putusan atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Status pailit Sritex diputus pada hari Senin (21/10) dalam perkara terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

(ily/rrd)

Jakarta -

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex telah dipanggil Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Sukoharjo usai dinyatakan pailit. Pertemuan dilakukan hari Jumat, 25 Oktober 2024 antara Manajemen Sritex, Dispernaker, Disnakertrans Jawa Tengah, dan perwakilan Apindo.

Berdasarkan keterangan Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati, rapat dipimpin oleh Kepala Dispernaker, Sumarno dan dihadiri oleh Haryo selaku HRD PT Sritex.

"Haryo, GM HRD Sritex Group menyampaikan gugatan pailit dilakukan oleh PT Indo Bharat Rayon yg merupakan salah satu supplier bahan baku rayon kepada Sritex dan group (Bitratex, Sinar Pantja Djaja dan PT Primayudha Boyolali)," kata keterangan yang disampaikan Mumpuniati kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

Disampaikan juga bahwa jumlah pekerja Sritex Group saat ini adalah 30.000 orang. Sementara pekerja Sritex di Sukoharjo sebanyak 11 ribu orang.

Saat ini kapasitas produksi tekstil 60-70%, sedangkan garmen masih full di 14 pabrik, dan order sudah masuk sampai dengan bulan Maret 2025. Kegiatan operasional pabrik juga disebut masih berjalan.

"Terkait dengan putusan pailit PN Niaga tanggal 21 Oktober 2024, Sritex Group masih melakukan upaya hukum berupa kasasi. Dan perusahaan semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK," terang dia.

Mumpuniati menambahkan, pihak Sritex mengharapkan dukungan semua pihak untuk membantu kondusifitas dan upaya hukum berupa kasasi. Dalam kesempatan tersebut Sritex juga diminta berkoordinasi secara intens dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

"Pihak perusahaan masih menjalankan operasional pabrik sambil melakukan upaya hukum. Mengingat PT Sritex berlokasi dalam kawasan berikat agar Sritex segera berkoordinasi dengan Bea Cukai," tutupnya.

(ily/rrd)