Sumber: Kompas.com | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan berbagai langkah rekayasa lalu lintas menjelang debat tahap kedua pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 hari ini, (27/10).

Rencananya, debat Pilkada DKI Jakarta 2024 digelar pukul 19.00 WIB.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyampaikan langkah tersebut dilakukan demi kelancaran acara yang berlangsung di Beach City Internasional Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta.

"Diimbau kepada pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut, mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan petunjuk petugas di lapangan," katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Kompas.co.id, Sabtu (26/10).

Sehubungan dengan itu, Dishub DKI telah menetapkan rute khusus bagi kendaraan yang akan menuju lokasi debat.

Pengendara dapat mengikuti jalur melalui Jalan Benyamin Sueb, Simpang Susun Kemayoran, Jalan Lodan, Jalan Ancol Timur, hingga Pintu Carnaval Ancol.

Selain itu, sejumlah ruas jalan akan mengalami rekayasa lalu lintas.

Bagi kendaraan yang bergerak dari arah Barat (Pluit) menuju Timur (Tanjung Priok), disarankan untuk melalui Jalan R.E. Martadinata, Jalan Lodan Raya, Jalan Ancol Timur, dan Jalan Ketel.

Sebaliknya, bagi kendaraan yang datang dari arah Timur (Tanjung Priok) ke arah Barat (Pluit), dapat menggunakan Jalan R.E. Martadinata, Jalan Danau Sunter Barat, Jalan Griya Utama, Jalan Benyamin Sueb, Jalan Industri, dan Jalan Gunung Sahari.

"Rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan secara situasional, bergantung pada kondisi di lapangan, terutama di kawasan Ancol," kata Syafrin. Ia juga meminta agar para pengguna jalan menghindari rute yang telah ditentukan dan mematuhi semua rambu serta petunjuk yang diberikan oleh petugas di lapangan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rekayasa Lalu Lintas Jelang Debat Pilkada DKI Jakarta 2024 Hari Ini", Klik untuk baca: https://otomotif.kompas.com/read/2024/10/27/070100915/rekayasa-lalu-lintas-jelang-debat-pilkada-dki-jakarta-2024-hari-ini.

Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, Hadi Sukamto, keracunan karena diduga minum air aki. Ia sampai muntah-muntah dan dilarikan ke rumah sakit.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pasuruan, Andriyanto, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis (10/10) sekitar pukul 17.00 WIB.

Awalnya, Hadi dan empat anggota lainnya sedang piket di kantor UPT. Terminal Religi Jalan Letjen R. Soeprapto Pasuruan.

Kelima Anggota Dishub itu meminum diduga air aki yang dimasukkan ke dalam botol dan disimpan di dalam lemari es kantor itu.

Dari kelima orang itu, Hadi yang diduga minum paling banyak. Ada lebih dari lima botol yang telah diminum oleh mereka.

"Ada lima orang, dari informasi yang empat juga minum dan katanya rasa airnya berbeda dengan air pada umumnya dan mereka semuanya juga sempat mengalami kurang enak badan. Tapi yang paling parah ya Pak Hadi sampai masuk rumah sakit," kata Andriyanto, Jumat (11/10).

Setelah Hadi muntah-muntah, ia langsung dilarikan ke RSUD Bangil, Pasuruan. Pihak rumah sakit sempat mengeluarkan cairan dari tubuh Hadi.

Saat ini, kata Andriyanto, kondisi Hadi sudah mulai membaik, namun masih dalam kondisi lemas. Hadi juga masih merasakan sakit di bagian tenggorokan dan perut.

Pihak Dishub Kota Pasuruan dan keluarga Hadi sampai saat ini masih menunggu hasil uji lab cairan yang diminum.

"Nanti kalau hasil labnya sudah keluar dan terbukti bahwa itu cairan accu, kami akan melaporkan kejadian tersebut ke polisi," ungkapnya.

Petugas gabungan Dishub Kota Bandung melakukan razia klakson telolet dan efisiensi sistem rem di wilayah Gede Bage, Bandung, Minggu (6/1).

Para petugas yang merupakan gabungan Dishub Kota Bandung, Polrestabes Bandung, dan Polsek Gedebage tampak melakukan sidak kepada sejumlah bus yang melintas.

Petugas lalu mengecek kepemilikan klakson tak wajar atau telolet yang meresahkan warga. Mereka juga mengecek efisiensi sistem rem utama untuk melihat apakah rem masih berfungsi dengan baik atau tidak.

“Mohon maaf perjalanan bapak ibu terganggu, saya memeriksa mobil ini takut ada apa-apa di jalan. Saya dan rekan-rekan kepolisian pemeriksaan persyaratan teknis dan layak jalan agar supaya selamat sampai tujuan,” kata Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Asep Kuswara kepada penumpang bus saat tengah melakukan razia dilansir instagram resmi Dishub Kota Bandung @dalops.dishubbdg.

Merujuk pada undang undang 22 tentang LLAJ dan PP 55 tahun 2012 tentang kendaraan, ambang batas klakson paling rendah 83 desibel dan paling tinggi 118 desibel.

Para petugas pun tidak ragu menyita klakson telolet di bus yang melanggar aturan bunyi tersebut.

“Petugas memberi sanksi tilang dan pencabutan modul klakson bagi yang melanggar,” tuturnya.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas saat pelaksanaan kegiatan People Fest.

Acara tersebut digelar di Kompleks Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat pada 4 Oktober 2024.

Rekayasa lalu lintas ini mulai dilakukan pukul 10.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Berikut rekayasa lalu lintasnya:

Dinas perhubungan (Dishub) Depok mulai membuka layanan DAMRI untuk rute Terminal Sawangan ke Bandara Soekarno-Hatta. Dibukanya rute ini memudahkan masyarakat Depok Barat sehingga tak perlu jauh-jauh mengakses DAMRI dari Terminal Depok.

"Bus DAMRI rute Terminal Sawangan ke Bandara Soekarno-Hatta untuk memudahkan warga Depok di bagian Barat. Jadi tidak perlu ke Terminal Depok," kata Kepala Dishub Kota Depok, Zamrowi, Rabu (2/10).

Untuk awal, Dishub Depok yang bekerja sama dengan BPTJ menyediakan lima bus untuk layanan ini. Tapi, ini masih tahap sosialisasi.

"Bus DAMRI saat ini baru tahap sosialisasi, sehingga masyarakat Depok yang tinggal di Kecamatan Bojongsari, Sawangan, Cipayung yang mau ke bandara bisa menggunakan bus tersebut," ucap Zamrowi.

Sosialisasi penting agar warga Depok bisa memanfaatkan layanan tersebut. Termasuk mengetahui rute, tarif, dan jadwal operasional bus.

"Setelah tahapan sosialisasi selesai, layanan bus ini akan diluncurkan secara resmi," ucap Zamrowi.

Untuk tarif, Zamrowi menyebut sekali jalan penumpang dikenai tarif sebesar Rp 50 ribu. Harga itu sudah disubsidi oleh DAMRI.

"Akan dikenakan tarif percobaan sebesar Rp 50 ribu per penumpang, yang sangat terjangkau berkat subsidi dari DAMRI," ucap Zamrowi.

Ia mengatakan Bus akan berangkat dari Terminal Sawangan dan SPBU BP/Khalifa mulai pukul 05.00 hingga 19.00 WIB, dengan keberangkatan setiap satu jam sekali. Dari Bandara Soekarno-Hatta, bus akan beroperasi mulai pukul 07.00 hingga 21.00 WIB dengan jadwal yang sama.

"Keberadaan layanan ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas warga Depok yang ingin bepergian ke bandara," ujar Zamrowi.

Jalan Letjen Suprapto, Kemantren Ngampilan, Kota Yogya, yang dulu sempat viral karena sering dipakai kebut-kebutan dan ditulisi ‘Bukan Sirkuit’ kini viral kembali usai dipasang pita penggaduh atau polisi tidur.

Pemasangan pita penggaduh itu dimaksudkan untuk membatasi kecepatan pengguna jalan tersebut.

Namun, di media sosial Jl Letjen Suprapto ramai dibicarakan karena pita penggaduh itu dinilai terlalu tebal. Akibatnya, guncangan yang dialami kendaraan terlalu keras, terutama bagi sepeda motor. Bahkan, ada video yang memperlihatkan sebuah sepeda motor yang spakbor depannya sampai lepas saat melewati pita penggaduh itu.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta, Golkari Made Yulianto, mengatakan pita penggaduh tersebut merupakan penebalan dari pita penggaduh yang telah dipasang sebelumnya. Penebalan ini dilakukan sekitar 2 pekan yang lalu.

Pemasangan ini dilakukan untuk menurunkan kecepatan kendaraan sekaligus peringatan bahwa di depan pita penggaduh tersebut terdapat zebra cross untuk penyebrangan. Ada 10 lebih pita penggaduh yang dipasang di jalan tersebut.

“Ini sekali lagi suatu yang terpaksa kita lakukan adalah memaksa masyarakat untuk menurunkan kecepatan kendaraannya. Yang tadinya sekitar 1 cm, kita tebalkan menjadi 3 cm,” kata Golkari dikonfirmasi Pandangan Jogja, Jumat (27/9).

"Itu sudah ada 10 lebih gitu pita penggaduh di sana, itu zebra cross-nya juga lebih dari 10 kan. Maka setiap zebra cross kita beri dulu pita penggaduh untuk memperingati agar pengendara hati-hati," ujarnya.

Pemasangan pita penggaduh di Jl Letjen Suprapto kata Gokari juga telah melalui kajian yang matang dan sudah sesuai dengan aturan.

“Semua tentu sudah melewati suatu kajian, kajian batas mana keamanannya dan lain sebagainya sudah melewati kajian dari teman-teman (Dishub Kota Yogyakarta),” kata Golkari.

Golkari juga mengaku pihaknya telah menguji coba pita penggaduh tersebut. Hasilnya, dinilai aman dan tak merusak kendaraan. Jika ada kendaraan sampai rusak, ia memprediksi bahwa kecepatan pengendara tersebut melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan.

“Banyak yang mengatakan ini bahwa ini terlalu tinggi, ada yang katanya sampai plat nomornya rontok. Sebetulnya kalau kami yakin bahwa yang sampai kalau spakbornya sampai rontok, kecepatan mereka pasti lebih dari 30 km/jam,” kata Golkari.

“Di sana juga sudah ada rambu pembatas kecepatan maksimal, harusnya 30 km/jam, ya mestinya para pengendara mentaati itu. Kalau di bawah itu kami mempraktikkannya itu ya tidak sampai ada benturan keras,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bali IGW Samsi Sunarta mengaku kelabakan mengurus anak-anak yang berkendara menggunakan sepeda listrik di jalan raya.

"Beberapa kendaraan listrik lain yang sekarang sudah masuk di kami dan kami sebenarnya agak kelabakan ini salah satunya sepeda listrik yang sekarang banyak berjalan di jalan umum," katanya saat memberikan sambutan dalam acara serah terima becak listrik di Gedung Dishub Bali, Kamis (19/9).

Berdasarkan pengamatannya, anak-anak tersebut melintas bersamaan atau berdekatan dengan jalur kendaraan besar seperti truk. Ini risikonya besar. Kasubdit Kamseltibcar lantas Ditlantas Polda Bali Kompol Utari disebut ikut khawatir.

"Saya dengan Bu Tari agak kelabakan juga karena banyak anak-anak yang tidak menggunakan SIM menggunakan sepeda listrik kemudian bercampur dengan kendaraan besar termasuk truk di jalan umum. Sehingga safety-nya agak mengkhawatirkan," kata Samsi.

Pengamatan lainnya adalah anak-anak bersepeda listrik paling banyak di Kota Denpasar dan sekitar lingkungan sekolah di Bali. Dia menduga anak-anak tersebut naik sepeda listrik ke sekolah.

Kasus kecelakaan lalu lintas anak akibat sepeda listrik memang belum dilaporkan ada. Namun, Samsi berharap baik pihak sekolah dan orang tua mengedukasi anak tentang bahaya naik sepeda listrik di jalan raya.

Naik sepeda listrik semestinya di jalur yang telah ditentukan oleh pemerintah.

"Beberapa tempat sudah disiapkan jalur khusus tapi ada yang keluar jalur. Banyak di Denpasar, terutama di sekolah. Ini tugas kami untuk segera memberi solusi bagi inovasi ini karena ini adalah kebanggaan kita," katanya.

Pemerintah telah mengatur penggunaan sepeda listrik dalam Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Dalam Pasal 3 dan 4 Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 dijelaskan mengenai persyaratan keselamatan penggunaan sepeda listrik, yakni, memiliki lampu utama, alat pemantul cahaya (reflector) posisi belakang atau lampu, sistem rem yang berfungsi dengan baik, alat pemantul cahaya (reflector) di kiri dan kanan.

Selain itu, juga memiliki klakson atau bel, kecepatan paling tinggi 25 kilometer per jam, menggunakan helm, berusia minimal 12 tahun, dan tidak diizinkan mengangkut penumpang, kecuali dilengkapi tempat duduk penumpang, dan didampingi orang tua tua bila pengemudi berusia 12-15 tahun.

Dalam Pasal 5, disebutkan penggunaan sepeda listrik bisa dioperasikan di lajur khusus dan kawasan tertentu. Yakni, pemukiman, area car free day, kawasan wisata, area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik yang terintegrasi, area kawasan perkantoran dan area di luar jalan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan Iswar Lubis dinonaktifkan sementara dari jabatannya.

“Bukan dicopot, tapi 'dinonaktifkan sementara' bahasanya ya. Kalau dinonaktifkan memang betul,” kata Kepala Inspektorat Medan, Sulaiman Harahap, saat dikonfirmasi, Jumat (13/9).

Kata Sulaiman, hal ini dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan Iswar di Inspektorat. Namun, Sulaiman tidak merinci lebih jauh soal pemeriksaan itu.

“Evaluasi kinerja,” katanya.

Selama Iswar menjabat, ia memang cukup disorot.

Misalnya, terkait penjual martabak yang viral diduga dipalak oleh anggotanya.

Kala itu, anggota Iswar justru melaporkan pedagang martabak dengan alasan pencemaran nama baik.

Selain itu, viral juga video penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Dishub terhadap komandan satpam di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB).

Kasus ini juga berujung pada laporan polisi. Satpam tersebut melaporkan anggota Dishub ke Polsek Medan Baru.

Hingga berita ini ditayangkan, Iswar belum merespons pertanyaan kumparan.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung bakal memantau pergerakan Pak Ogah di kawasan Taman Radio. Langkah diambil usai adanya aksi pemerasan Pak Ogah dengan modus kaki terlindas ban mobil beberapa waktu pada Sabtu lalu (7/9).

Plt. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Asep Kuswara, bakal mengatakan pihaknya telah mendengar kasus tersebut. Sehingga pihaknya bakal melakukan pengawasan ketat terhadap Pak Ogah. Kuswara mengatakan langkah itu merupakan antisipasi agar kasus yang sama tidak terulang.

"Pengawasan pasti ada. Itu taman radio pasti saya awasi,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (10/9).

Adapun aksi pemerasan Pak Ogah yang ramai itu, Kuswara mengatakan pihaknya telah mengambil tindakan bersama jajaran Satlantas Polrestabes Bandung.

"Jadi yang viral itu saya sudah panggil semuanya, ditangkap, bekerja sama dengan Polrestabes Bandung," jelas Kuswara.

“Pura-pura memarkirkan terus pura-pura ke terlindas ban mobil dan di situ ada permintaan berupa uang, saya sudah tindak lanjuti,” imbuh dia.

Kuswara berharap penindakan itu dapat memberikan agar Pak Ogah di Kota Bandung tak melakukan tindak pemerasan seperti yang terjadi belakangan ini. Sehingga, para pengguna jalan dapat lebih nyaman saat berkendara.

"Mudah-mudahan tidak terjadi lagi, biar efek jera gitu, kan itu kaitan dengan istilahnya kejahatan di lapangan," kata dia.

Sementara itu, di depan Taman Radio, dua orang Pak Ogah terlihat membantu mengarahkan sejumlah kendaraan dalam pantauan kumparan, Selasa (10/9). Itu tetap mereka lakukan, meski jalanan basah terguyur hujan.

Adapun sejumlah kendaraan yang diarahkan Pak Ogah, terlihat berasal dari arah Ir. H. Djuanda ke Jalan Rangga Gading, Bandung. Beberapa pengemudi mobil juga terlihat mengeluarkan tangan mereka, memberi uang kepada mereka, nominal yang terlihat berkisar antara Rp 500 hingga Rp 2000.

Meski begitu, tidak ada tanda-tanda pemaksaan dari Pak Ogah yang bertugas terkait uang yang diberikan pengemudi.

Perusahaan jalan tol milik Jusuf Hamka yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) telah memulai pembangunan Jalan Tol Harbour II (elevated).

Tol ini nantinya akan menghubungkan wilayah Ancol Timur dengan Pluit.

Terkait pembangunan ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi tersebut, dan akan berlangsung selama 2 tahun.

"Rekayasa lalu-lintas dilakukan secara bertahap mulai tanggal 14 September 2024 hingga 30 Desember 2026 mulai dari Simpang Jalan R.E. Martadinata- Jalan Sunter Permai Raya (perlintasan sebidang rel kereta api) sampai Jalan Lodan Raya depan Universitas Bunda Mulia," demikian disampaikan akun Instagram Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang dilihat Senin (9/9).

Dishub DKI Jakarta juga membagikan infografis bagi masyarakat yang ingin mengetahui ruas jalan mana yang akan diberlakukan rekayasa lalu-lintas.

Skema Rekayasa Lalu-lintas:

BANDUNG, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) resmi menetapkan tarif baru untuk angkutan berbasis online. Tarif baru tersebut diberlakukan untuk menyesuaikan peraturan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat. 

Kepala Dishub Jabar, Koswara mengatakan, dalam aturan itu diatur besaran tarif angkutan sewa khusus di wilayah I yaitu Sumatera, Jawa dan Bali sebesar Rp6.000/Km tarif batas atas dan Rp3.500/Km tarif batas bawah. 

"Tarif itu yang dipakai acuannya dari Peraturan Ditjen Angkutan Darat, di dalamnya ada aturan tarif batas atas batas bawah untuk angkutan sewa khusus," ujar Koswara saat dihubungi, Sabtu (24/8/2024). 

Sementara untuk roda dua, kata dia batas atas Rp2.750 dan batas bawah Rp2.000. "Ini berdasarkan usulan dari angkutan sewa khusus (ASK) yang menjadi mitra driver online. Mereka meminta tarif yang dipakainya itu, tarif Rp5.000. Jadi, masih ada di dalam koridor batas atas sama batas atasnya Perdirjen," ucapnya. 

Sebelumnya, tarif angkutan online ini tergantung dari aplikator penyedia, antara Rp3.500 hingga Rp6.000 untuk roda empat. "Ini yang tidak disetujui oleh ASK, mereka menyampaikan kalau yang dipakai tarif bawah, sudah tidak bisa menutupi kehidupan mereka, para driver online ini," katanya.

Sementara untuk roda dua, lanjut dia disesuaikan menjadi Rp2.600/Km yang sebelumnya hanya Rp2.000/Km. "Jadi, kami sesuaikan dengan aspirasi para driver, kalau tarifnya memakai acuan sesuai dengan Perdirjen, bukan aturan baru lagi," ucapnya.

Menurutnya, surat penyesuaian tarif untuk angkutan berbasis aplikasi ini sudah dikeluarkan pada Jumat (23/8/2024) kemarin.  "Kemarin surat sudah dikeluarkan, silakan pihak aplikasi menyesuaikan. Ini berlaku untuk seluruh Jabar," katanya.

Editor: Kurnia Illahi

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan Iswar Lubis mengakui ada sejumlah kendala dari penerapan parkir berlangganan.

Sistem parkir ini memang sudah diresmikan Wali Kota Medan Bobby Nasution sejak 1 Juli 2024 lalu untuk menggantikan sistem e-parking yang selama ini berlaku.

Iswar bilang, kendalanya mulai dari ada pihak yang menghasut masyarakat untuk ogah menggunakan parkir berlangganan hingga juru parkir.

“Sebenarnya sudah (bekerja jukir menggantikan personel Dishub), tapi sampai hari ini, jukirnya itu pun belum maksimal operasionalnya, karena masih dibukanya rompinya lagi dikutipnya lagi (uang parkir),” kata Iswar saat ditemui di Kantor ATCS Medan pada Jumat (16/8).

“Kita ada rompi khusus warna ungu terang, tapi masih, tapi ya perubahan kita harus optimistis, bertahap,” kata dia.

Iswar juga bicara soal gesekan-gesekan terjadi di masyarakat imbas penerapan sistem parkir berlangganan ini. Menurutnya, pihaknya akan terbuka untuk semua saran dan kritik.

Namun, ia memastikan sistem parkir berlangganan tidak ada dihentikan.

“Apalagi kalau kita kasih pilihan dia (parkir kombinasi berlangganan dan e-parking), nanti ditokohinya (ditipu jukir) kita, orang itu e-parking pak, berlangganan, diadu nanti kita, akhirnya gak masuk sana sini. Karena makin banyak pilihan makin sulit, karena jukir kita ini juga mau kita ajak bertransformasi merubah karakter ya,” kata dia.

“Pada prinsipnya mereka harus terbuka, kita gaji, kita kasih BPJS tapi karena ada yang pengaruhi, ya begitu,” sambungnya.

Berikut tarif lengkapnya: